Juni 2026

Aksi Jilid II Kasus Perumda Wair Pu’an, GMNI Sikka Desak Kejari Tetapkan Tersangka

Faidin Att Thohir Jun 5, 2026 Tidak ada komentar

MAUMERE, Bajopos.com | Pagi ini akan tampak memanas, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka kembali akan menggelar aksi unjuk rasa jilid II terkait dugaan kasus korupsi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Wair Pu’an.

Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut akan dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026, pukul 09.00 WITA hingga selesai, dimana titik aksi akan di Kantor Kejaksaan Negeri Sikka.

Dalam aksi tersebut, GMNI Sikka mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus yang terjadi di Perumda Wair Pu’an.

Desakan itu ditegaskan melalui tuntutan yang tertulis dalam poster aksi, yakni “Segera Tetapkan Tersangka Kasus Perumda Wair Pu’an.”

Selain itu, para peserta aksi juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain melalui slogan yang terpampang dalam poster, seperti “Kembalikan Air Bersih untuk Rakyat!” serta “Stop Korupsi Wair Pu’an!”

Aksi yang diberi tajuk “Aksi Jilid 2” tersebut merupakan bentuk lanjutan dari gerakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh GMNI Sikka dalam mengawal proses penegakan hukum terkait pengelolaan Perumda Wair Pu’an.

GMNI Sikka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga terdapat kepastian hukum dan transparansi bagi masyarakat.

Mereka juga menuntut agar hak masyarakat untuk memperoleh layanan air bersih dapat dikembalikan secara optimal tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

Rencananya, massa aksi akan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Sikka sebagai bentuk kontrol sosial dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Sikka.

Reporter : Faidin

Website Resmi Pemkab Alor Diluncurkan, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Faidin Att Thohir Jun 4, 2026 Tidak ada komentar

KALABAHI, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Alor melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah resmi meluncurkan website resmi pemerintah daerah sebagai media publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah. Peluncuran berlangsung di Ruang Nusantara I Kantor Bupati Alor, Kamis (4/6/2026).

Launching website dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., didampingi Asisten III Setda Kabupaten Alor Marthen G. Moubeka, S.H., Staf Ahli Bupati, serta Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Alor, Tertius Lanmai, S.H.

Sementara itu, peresmian yang digelar ditandai dengan klik perdana pada tampilan utama website yang diproyeksikan melalui layar digital.

Dalam sambutannya, Sekda Melkisedek Bely menegaskan bahwa kehadiran website resmi pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.

“Website ini diharapkan menjadi pusat informasi resmi Pemerintah Kabupaten Alor yang dapat memberikan berbagai informasi pembangunan, program kerja, pelayanan publik, serta berbagai kebijakan daerah secara cepat dan terpercaya,” ujarnya.

Menurutnya, website tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait agenda pimpinan daerah, dokumentasi kegiatan, siaran pers, publikasi pembangunan, hingga informasi strategis lainnya yang disajikan secara berkala dan terintegrasi.

Sementara itu, Plt. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor, Tertius Lanmai, dalam laporannya menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses.

“Pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan layanan informasi publik yang lebih terbuka dan profesional sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, selama ini publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Alor sebagian besar dilakukan melalui berbagai platform media sosial.

Meskipun cukup efektif dalam penyebaran informasi, namun masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengarsipan data, dokumentasi digital, integrasi informasi, serta penyediaan sumber informasi resmi yang dapat diakses kembali oleh masyarakat kapan saja.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membangun website resmi sebagai pusat informasi publik yang terintegrasi, sekaligus menjadi media dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan daerah serta berbagai informasi strategis penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Alor.

Peluncuran website berlangsung sederhana namun penuh makna. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Dengan hadirnya website resmi ini, Pemerintah Kabupaten Alor berharap pelayanan informasi publik semakin mudah diakses masyarakat serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Reporter : Nursan

Pemkab Alor Percepat Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Undana untuk Pemutakhiran Data DOB Pantar

Faidin Att Thohir Jun 3, 2026 Tidak ada komentar

KALABAHI, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Alor terus menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pantar sebagai Calon Daerah Otonomi Baru (DOB).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui tindak lanjut kerja sama strategis dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang guna melakukan pemutakhiran data studi kelayakan pemekaran wilayah.

Hal ini mengemuka saat Bupati Alor, Iskandar Lakamau, SH., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Belly, S.Sos., M.Si., serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Alor, Delvince Riwoe Odja, SS., menerima kunjungan Forum Akademisi Pantar (FAP) di ruang kerja Bupati Alor, Rabu (3/6/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan dan langkah lanjutan dari kerja sama yang sebelumnya telah dibangun antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Lembaga Penelitian Undana.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan kajian serta pemutakhiran data studi kelayakan yang menjadi salah satu syarat utama dalam usulan pemekaran Kabupaten Pantar.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama Forum Akademisi Pantar berupaya memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data dapat berjalan optimal dan menghasilkan dokumen yang akurat sebagai dasar penguatan usulan pembentukan DOB Pantar.

Dalam arahannya, Bupati Alor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Belly, menyampaikan apresiasi kepada Forum Akademisi Pantar yang terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap perjuangan pemekaran wilayah tersebut.

“Kami Pemerintah Kabupaten Alor menyampaikan terima kasih atas kehadiran Forum Akademisi Pantar. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung proses pemutakhiran data studi kelayakan yang sedang dilakukan. Pemerintah Kabupaten Alor tetap berkomitmen mendukung seluruh tahapan yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Melkisedek, kerja sama dengan Lembaga Penelitian Undana menjadi langkah penting dalam memastikan data dan kajian yang disusun memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kewilayahan sebagaimana diamanatkan regulasi terkait pembentukan daerah otonom baru.

Ia menegaskan bahwa aspirasi pembentukan Kabupaten Pantar telah diperjuangkan masyarakat selama bertahun-tahun.

Karena itu, dibutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal proses tersebut hingga tuntas.

Sementara itu, Forum Akademisi Pantar menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data studi kelayakan yang sedang dilakukan bersama Lembaga Penelitian Undana.

Mereka berharap hasil kajian yang komprehensif dan mutakhir dapat menjadi fondasi kuat dalam memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Pantar sebagai daerah otonom baru.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Diharapkan tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Lembaga Penelitian Undana dapat semakin mempercepat proses penyusunan dokumen pendukung, sehingga perjuangan mewujudkan Kabupaten Pantar sebagai DOB semakin memiliki landasan yang kuat demi peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin

KUA Talibura Bekali Calon Pengantin Lewat BINWIN, Tekankan Pemahaman Agama hingga Hak Mas Kawin

Faidin Att Thohir Jun 3, 2026 Tidak ada komentar

TALIBURA, Bajopos.com | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura menggelar Bimbingan Perkawinan (BINWIN) bagi calon pengantin (catin), Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesiapan mental, serta pengetahuan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi Pengetahuan Agama Islam oleh Pelaksana Tugas (Plt) KUA Kecamatan Talibura, Muh. Syahril Rizki, S.HI.

Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sebagai fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Para calon pengantin dibekali berbagai materi dasar keagamaan, mulai dari pelaksanaan salat, kemampuan membaca Al-Qur’an, hafalan surat-surat pendek, hingga pemahaman tentang rukun iman dan rukun Islam.

Tidak hanya memberikan materi, Muh. Syahril juga berdialog langsung dengan para peserta. Masing-masing calon pengantin diberi kesempatan menjawab pertanyaan terkait pemahaman agama serta motivasi mereka untuk menikah.

Menurutnya, kesiapan spiritual menjadi bekal penting bagi pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus.

“Rumah tangga tentu akan menghadapi berbagai ujian. Karena itu, pemahaman agama harus menjadi pegangan agar pasangan mampu menjalani kehidupan sesuai tuntunan Islam,” ujar Muh. Syahril Rizki yang juga merupakan Kepala KUA definitif Alok Timur dan juga Plt KUA Kewapante itu.

Selain pembekalan keagamaan, pihak KUA juga melakukan pemeriksaan kembali berkas administrasi calon pengantin sebelum menyerahkan sertifikat BINWIN kepada peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Syahril turut memberikan pemahaman mengenai hak-hak calon pengantin, khususnya terkait mas kawin dan mahar yang kerap menjadi pembahasan dalam proses persiapan pernikahan.

Ia menyoroti kebiasaan di tengah masyarakat yang masih memberikan ruang besar bagi keluarga dalam menentukan mas kawin, bahkan terkadang hingga mengesampingkan hak calon pengantin perempuan.

Menurutnya, mas kawin merupakan hak calon mempelai wanita yang sebaiknya dibicarakan dan disepakati langsung oleh kedua calon pengantin secara bijaksana.

“Soal mas kawin agar menjadi pengetahuan kita bersama yang ada di sini, bahwa mas kawin itu biarlah menjadi urusan para catin. Keluarga cukup mengurus mahar karena itu bagian dari prosesi adat,” terangnya di depan para catin, orang tua wali dan saksi.

“Kalau mas kawin biarkan menjadi urusan mereka,” lanjutnya.

Sementara itu, materi Tata Cara Ijab dan Qabul disampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Talibura, Masludin, S.Sos.I. Ia menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam, termasuk rukun dan syarat nikah serta praktik pelafalan ijab dan qabul.

Materi tersebut diberikan agar calon pengantin memiliki pemahaman yang baik dan lebih siap menghadapi prosesi akad nikah saat hari pernikahan tiba.

Melalui kegiatan BINWIN ini, KUA Kecamatan Talibura berharap para calon pengantin tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, dan sosial sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para orang tua calon pengantin serta para saksi yang akan terlibat dalam prosesi akad nikah.

Reporter : Faidin

Andreas Hugo Pareira Minta Pemerintah Kaji Mendalam Wacana Bahasa Prancis Jadi Mata Pelajaran Wajib

Faidin Att Thohir Jun 1, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Wacana menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan Indonesia mendapat sorotan dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut tanpa melalui kajian yang matang.

Menurut Andreas, kurikulum nasional merupakan instrumen strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan pendidikan jangka panjang dan kepentingan bangsa.

Karena itu, setiap penambahan maupun perubahan mata pelajaran wajib harus melalui proses akademik yang komprehensif, bukan didasarkan pada pertimbangan sesaat.

Ia mengakui bahwa bahasa Prancis memiliki posisi penting sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan secara luas dalam berbagai forum global.

Namun, menurutnya, menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran wajib memerlukan pertimbangan yang mendalam, termasuk kesiapan tenaga pendidik, ketersediaan sarana pembelajaran, serta manfaat nyata bagi peserta didik.

Andreas menilai kebijakan pendidikan harus dibangun di atas kebutuhan nasional dan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Oleh sebab itu, setiap perubahan kurikulum perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda.

“Jangan sampai setiap kali kita bertemu pemimpin negara lain, lalu bahasa negara tersebut langsung dijadikan kurikulum wajib,” tegas Andreas dalam keterangannya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak lahir sebagai respons terhadap dinamika diplomasi atau hubungan bilateral semata.

Menurutnya, kurikulum nasional harus disusun secara objektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik serta tantangan masa depan.

Lebih lanjut, Andreas menegaskan bahwa evaluasi terhadap usulan mata pelajaran baru harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas pembelajaran, kesiapan infrastruktur pendidikan, hingga kemampuan daerah-daerah dalam menerapkannya secara merata.

Pernyataan tersebut muncul di tengah mencuatnya diskusi publik mengenai kemungkinan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia.

Wacana itu pun memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan terkait arah pengembangan kurikulum nasional ke depan.

Penulis : Dedy Hu

Di Alor Hadiah Hari Lahir Pancasila yaitu Perpanjangan SK PPPK Bagi Pegawai

Faidin Att Thohir Jun 1, 2026 Tidak ada komentar

KALABAHI, Bajopos.com | Di tengah semangat memperingati Hari Lahir Pancasila 2026, ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Alor menerima kabar yang membawa harapan baru.

Pemerintah Kabupaten Alor secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Perjanjian Kerja bagi PPPK Formasi Tahun Pengangkatan 2024 usai Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kantor Bupati Alor, Senin (1/6/2026).

Momentum tersebut bukan sekadar penyerahan dokumen administrasi, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi para aparatur yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.

Perpanjangan masa kerja itu sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Secara simbolis, SK diserahkan oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH., MH., didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Alor, Usman P. Plaikari, kepada tiga perwakilan PPPK dari unsur tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Ketiganya adalah Irwanto Duru-Padang, S.Pd., Guru Matematika pada UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Dwiwati Amahala, S.KM., Administrator Rumah Sakit Daerah Kalabahi, serta Aryakang Enedy Malaka, S.Si., Penera Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rocky Winaryo menegaskan bahwa perpanjangan perjanjian kerja merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada para PPPK untuk terus melanjutkan pengabdian kepada daerah dan masyarakat.

“Pemerintah memberikan kepercayaan kepada saudara-saudari untuk terus melanjutkan tugas pengabdian melalui perpanjangan perjanjian kerja ini. Karena itu, saya berharap kepercayaan ini dijaga dengan menunjukkan kinerja yang baik, disiplin, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Menurut Rocky, PPPK memiliki posisi strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Karena itu, integritas, profesionalisme, dan loyalitas harus terus menjadi pegangan dalam menjalankan tugas.

Kepada para guru, ia mengingatkan bahwa tugas mendidik tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan di ruang kelas.

Guru juga memikul tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, disiplin, dan menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.

“Tantangan sosial yang dihadapi anak-anak dan remaja saat ini membutuhkan perhatian bersama. Guru memiliki peran penting sebagai pembimbing dan teladan dalam membentuk karakter peserta didik,” katanya.

Sementara itu, tenaga kesehatan dan tenaga teknis didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing.

Menurutnya, pelayanan publik yang prima hanya dapat diwujudkan melalui aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di akhir arahannya, Rocky mengajak seluruh PPPK untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dengan menunjukkan sikap kerja yang jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Perpanjangan SK PPPK yang diserahkan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini menjadi pengingat bahwa pengabdian aparatur negara sejatinya merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Dari ruang kelas, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan teknis pemerintahan, dedikasi para PPPK menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Alor.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin

Peringati Hari Lahir Pancasila, Pemkab Alor Teguhkan Semangat Persatuan di Tengah Tantangan Global

Faidin Att Thohir Jun 1, 2026 Tidak ada komentar

KALABAHI, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Alor meneguhkan komitmen kebangsaan melalui Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Setda Kantor Bupati Alor, Senin (1/6/2026).

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang.

Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara dan memimpin jalannya kegiatan yang berlangsung khidmat.

Menariknya, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat bermotif daerah sebagai simbol keberagaman budaya yang hidup di Kabupaten Alor sekaligus cerminan semangat persatuan dalam bingkai Pancasila.

Upacara dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Alor Usman S. Plaikari, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda.

Selain itu, hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor Ny. Lidya Siawan Winaryo, para pimpinan perangkat daerah, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, pimpinan BUMD, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Peserta upacara terdiri dari unsur TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.

Dalam amanat Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Alor, ditegaskan bahwa Indonesia telah membuktikan kepada dunia bagaimana keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama dapat hidup berdampingan dalam semangat persatuan.

Pancasila disebut tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi penuntun moral bangsa dalam menghadapi berbagai dinamika zaman.

“Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Di dalamnya, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Tema peringatan tahun ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi universal dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Di tengah perubahan geopolitik global, perkembangan teknologi yang pesat, serta berbagai ancaman disintegrasi sosial, Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain menjaga keutuhan nasional, Indonesia dinilai terus menunjukkan perannya dalam menciptakan perdamaian dunia melalui keterlibatan pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbagai upaya mediasi konflik internasional, serta konsistensi memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pemerintah juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Nilai gotong royong, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial diharapkan menjadi bekal penting dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Alor tahun ini menjadi pengingat bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga, dirawat, dan diwariskan kepada generasi mendatang demi terwujudnya Indonesia yang damai, maju, dan berkeadilan.

Reporter: Nursan | Editor : Faidin