Nasional

“Perang Data” Bikin Bansos Tak Tepat Sasaran, Benny K. Harman Dorong Otoritas Data Nasional

redaksi Apr 16, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Anggota DPR RI, Benny K. Harman, menilai carut-marut tata kelola data nasional menjadi penyebab utama program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan kerap tidak tepat sasaran.

Dalam catatannya yang dipublikasikan melalui akun X pribadi, Benny menyebut Indonesia tengah menghadapi “perang data” antarinstansi pemerintah. Perbedaan data antar kementerian dan lembaga, menurut dia, berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik.

“Rakyat yang jadi korban, anggaran yang menguap,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia oleh Badan Legislasi DPR RI. RUU ini diproyeksikan menjadi landasan hukum untuk menyatukan sistem data nasional yang selama ini dinilai tumpang tindih.

Benny mengidentifikasi sedikitnya empat persoalan utama dalam tata kelola data nasional. Pertama, data tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga memicu ego sektoral. Kedua, perbedaan definisi dan standar, termasuk dalam indikator kemiskinan, stunting, dan UMKM. Ketiga, konflik atau perbedaan klaim data antarinstansi. Keempat, data yang tidak diperbarui secara real-time dan sulit diverifikasi.

Kondisi tersebut, kata dia, berimplikasi serius terhadap arah pembangunan. Program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran, penggunaan anggaran menjadi tidak efisien, dan pengambilan keputusan tidak berbasis pada data yang valid.

Untuk mengatasi persoalan itu, Benny mendorong pembentukan Badan Data Nasional yang memiliki kewenangan otoritatif. Ia menilai fungsi koordinatif yang selama ini berjalan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar.

“Negara harus memiliki satu data resmi yang menjadi rujukan bersama,” katanya.

Menurut Benny, badan tersebut setidaknya harus menjalankan lima fungsi utama, yakni standardisasi definisi dan metodologi data, integrasi data lintas sektor dan wilayah, validasi serta verifikasi data, penetapan data resmi negara, serta memastikan akses dan interoperabilitas data antarinstansi.

Pembahasan di DPR sendiri menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara legislatif dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR cenderung mendorong pembentukan lembaga baru yang independen, sementara pemerintah memilih opsi memperkuat lembaga yang sudah ada guna menghindari penambahan birokrasi.

Namun Benny menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada bentuk kelembagaan, melainkan pada kewenangan yang dimiliki.

“Apakah kewenangan itu otoritatif dan mengikat atau tidak, itu yang menjadi kunci,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan desain sistem data nasional berbasis pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Dalam skema tersebut, desa dan kelurahan menjadi sumber data primer, pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi awal, provinsi melakukan konsolidasi, dan badan nasional menetapkan data akhir.

Selain itu, Benny menekankan pentingnya empat prasyarat utama, yakni payung hukum setingkat undang-undang, integrasi dengan data kependudukan, digitalisasi sistem secara penuh dan real-time, serta penerapan sanksi tegas bagi instansi yang tidak patuh.

Menurut dia, tanpa langkah tersebut, upaya perbaikan tata kelola data hanya akan berhenti pada tataran wacana.

“Negara tidak boleh kalah oleh kekacauan datanya sendiri. Tanpa satu data yang otoritatif, pembangunan hanya akan menjadi spekulasi,” kata Benny.

Reporter : Faidin
Editor : Redaksi

Penetapan Rahmani Zandroto Sebagai Tersangka, Fritz Alor Boy Sebut Jaksa Kejari Cacat Formil dan Diskriminasi Keadilan

redaksi Apr 11, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com – Aktivis Fritz Alor Boy menyoroti tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli yang telah menetapkan Rahmani Zandroto sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama, Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp38 Miliar lebih.

Fritz menilai, Kejari Gunungsitoli telah melakukan cacat formil dan diskriminasi keadilan terhadap Rahmani.

“Kejari Gunungsitoli, Nias tetapkan Ibu Rahmani sebagai tersangka adalah tidak berdasar, cacat formil dan diskriminasi keadilan,” ujar Fritz pada 10/4/2026.

Fritz mempertanyakan mekanisme penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejari Gunungsitoli.

“Saya mendapatkan informasi, Kejari Gunungsitoli tetapkan tersangka terlebih dulu, baru cari alat bukti dan sibuk ngitung kerugian negara,” sebutnya.

“Apakah ini sudah seseuai atau keliru dan tak benar,” sambungnya.

Menurutnya, Kejari Gunungsitoli yang sebelumnya tidak menemukan dugaan korupsi dan menyatakan bahwa proyek tersebut sudah aman.

Lanjutnya, mengapa Kejari Gunungsitoli yang baru langsung menentapkan Rahmani cs sebagai tersangka?

“Kejari setempat yang sebelumnya bilang aman dan tidak menemukan apa-apa. Kenapa Kejari yang baru langsung menetapkan Rahmani cs sebagai tersangka. Ada apa ni?,” ujar Fritz.

“Kalau menetapkan tersangka tidak berdasar sebaiknya Kejari Gunungsitoli mempertimbangkan kembali untuk melepaskan tersangka,” tambah dia.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo

Editor : Redaksi

Data PBI BPJS Kesehatan Ditata Ulang, Puluhan Ribu Peserta Kembali Diaktifkan

redaksi Apr 9, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com – Pemerintah mulai menata ulang data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan melalui verifikasi lapangan atau ground check yang dilakukan secara nasional. Hasil awal menunjukkan puluhan ribu peserta kembali diaktifkan, namun juga ditemukan ribuan data bermasalah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memimpin konsolidasi hasil verifikasi tersebut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Pada tahap pertama, verifikasi dilakukan terhadap 106 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang sebelumnya dinonaktifkan, khususnya mereka yang mengidap penyakit katastropik.

Hasilnya, lebih dari 89 ribu peserta dipastikan masih memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dan langsung diaktifkan kembali kepesertaannya. Namun, proses ini juga mengungkap sejumlah persoalan dalam basis data.

Lebih dari 3 ribu peserta diketahui telah meninggal dunia, sekitar 9 ribu belum berhasil ditemukan, dan sekitar 2 ribu lainnya tidak dapat ditemui hingga proses pendataan selesai.

Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh peserta yang telah diverifikasi akan otomatis direaktivasi. Sementara itu, kuota peserta yang telah meninggal dunia akan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

Untuk data yang belum ditemukan, Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan keakuratan dan kelanjutan status kepesertaan.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia menyebutkan bahwa verifikasi tahap kedua telah mulai dijalankan dengan cakupan yang jauh lebih luas, yakni sekitar 11 juta peserta PBI yang sebelumnya dinonaktifkan.

Pemerintah menargetkan proses ini rampung dalam waktu satu bulan. Hingga awal April 2026, sekitar 800 ribu peserta telah berhasil diaktifkan kembali, baik melalui skema PBI, dukungan pemerintah daerah, maupun beralih menjadi peserta mandiri.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran sekaligus memperbaiki validitas data penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penulis : Faidin

Modus Baru TPPO Intai Pencari Kerja Usai Lebaran

redaksi Mar 25, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM — Suasana Lebaran 2026 belum sepenuhnya berlalu. Namun di balik arus balik dan semangat baru untuk mencari penghidupan di kota, terselip ancaman yang kerap luput dari perhatian.

Lonjakan pencari kerja setelah mudik justru menjadi celah yang dimanfaatkan jaringan kejahatan perdagangan orang.

Iming-iming pekerjaan dengan bayaran tinggi kembali dijadikan umpan. Tawaran yang tampak meyakinkan itu, pada kenyataannya sering kali tidak disertai kejelasan, bahkan berujung pada praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat para pencari kerja dalam situasi rentan.

Pemerintah mengingatkan bahwa periode pascamudik hampir selalu diiringi peningkatan jumlah pencari kerja, baik mereka yang kembali dari kampung halaman maupun yang ingin memulai babak baru. Di tengah situasi tersebut, berbagai tawaran kerja bermunculan, namun tidak semuanya dapat dipercaya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyeleksi informasi lowongan kerja. Modus TPPO terus berkembang dan kerap menyasar masyarakat yang minim akses terhadap informasi yang akurat. Ketelitian menjadi langkah awal untuk menghindari jebakan eksploitasi.

Perhatian terhadap fenomena ini juga disampaikan oleh Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI. Ia menilai adanya pola baru dalam praktik TPPO, khususnya yang menyasar calon pekerja migran Indonesia.

Salah satu modus yang terungkap adalah penggunaan surat izin dari suami atau wali yang disertai klausul bernuansa intimidatif, bahkan mencantumkan pelepasan hak untuk menuntut secara hukum.

Menurut politisi PKS ini, praktik tersebut merupakan bentuk manipulasi hukum yang merugikan pekerja migran dan keluarganya.

“Ini adalah modus yang berbahaya karena memanfaatkan ketidaktahuan hukum masyarakat dan menekan keluarga dalam posisi rentan. Negara harus hadir memastikan tidak ada warga yang dipaksa atau diintimidasi untuk masuk ke dalam skema penempatan ilegal,” dikutip dalam rilis Selasa, 6/1/2025 lalu yang diterima media ini.

Ia menegaskan, penempatan pekerja migran, terutama di sektor domestik ke negara yang masih berstatus moratorium merupakan tindakan yang melanggar hukum. Karena itu, dokumen apa pun yang digunakan untuk membenarkan praktik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

“Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang digunakan untuk melegitimasi praktik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Surat dengan klausul ‘tidak menuntut’ justru menjadi indikator kuat adanya upaya menghilangkan tanggung jawab hukum pihak penyalur. Ini harus diwaspadai bersama,” katanya.

Netty turut mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menindak agen ilegal, termasuk kerja sama dengan Satgas TPPO Polri untuk menelusuri jaringan serta distribusi dokumen ilegal melalui platform digital.

“Langkah preventif dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah perlu terus diperkuat, seiring dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah kantong pekerja migran,” ujar Netty.

Ia menekankan bahwa pencegahan TPPO sangat bergantung pada literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai jalur resmi penempatan pekerja migran. Tanpa pengetahuan tersebut, masyarakat akan terus berada dalam posisi yang mudah dimanipulasi.

“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” terangnya.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya berhenti pada proses keberangkatan. Lebih dari itu, ia menyangkut keselamatan, martabat, dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk keluarga yang ditinggalkan.

“Perlindungan pekerja migran bukan hanya soal keberangkatan, tetapi juga tentang menjaga keselamatan, martabat, dan hak-hak mereka serta keluarganya. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tutup Netty.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo

Editor : Redaksi

Mayoritas Negara Diprediksi Rayakan Idul Fitri 1447 H pada 20 Maret 2026

redaksi Mar 18, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Mayoritas negara di dunia diperkirakan akan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah pada Jumat, 20 Maret 2026. Prediksi ini didasarkan pada perhitungan astronomi yang menunjukkan bahwa hilal Syawal tidak mungkin terlihat pada Rabu, 18 Maret 2026.

Direktur Pusat Astronomi Internasional, Mohammed Shawkat Odeh, menjelaskan bahwa negara-negara yang memulai Ramadan pada 18 Februari akan melakukan rukyatul hilal pada 18 Maret. Sementara negara yang mulai berpuasa pada 19 Februari akan melakukan pengamatan pada 19 Maret.

Namun demikian, peluang melihat hilal pada 18 Maret hampir tidak mungkin. “Melihat hilal Syawal pada hari Rabu tidak mungkin karena bulan akan terbenam sebelum matahari, dan konjungsi astronomis terjadi setelah matahari terbenam,” ujar Odeh seperti dikutip dari Gulf News, Rabu (18/3/2026).

Dengan kondisi tersebut, sebagian besar negara diperkirakan akan menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga Idul Fitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Untuk pengamatan pada Kamis, 19 Maret, visibilitas hilal juga dinilai sangat terbatas. Di wilayah timur dunia, hilal tidak dapat diamati. Sementara di sebagian Asia Barat dan Afrika, hilal hanya mungkin terlihat menggunakan teleskop dengan kondisi langit yang sangat cerah.

“Sebagian besar negara diperkirakan akan mengumumkan Jumat, 20 Maret sebagai hari pertama Idul Fitri,” kata Odeh.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi perbedaan penetapan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan pengamatan hilal di berbagai wilayah dunia Islam.

“Sejumlah negara mungkin tidak dapat mengonfirmasi penampakan hilal, sehingga berpotensi menetapkan Sabtu, 21 Maret sebagai Idul Fitri,” ujarnya.

Secara teknis, kondisi hilal di berbagai kota juga menunjukkan tantangan. Di Jakarta, bulan hanya terbenam sekitar 10 menit setelah matahari dengan usia sekitar 11 jam, sehingga tidak memungkinkan diamati bahkan dengan teleskop.

Sementara di Abu Dhabi dan Riyadh, posisi hilal sedikit lebih tinggi di atas ufuk, namun tetap membutuhkan alat bantu optik serta kondisi atmosfer yang sangat cerah. Adapun di wilayah Eropa Barat dan Afrika Barat, pengamatan dengan mata telanjang juga tergolong sangat sulit.

Odeh menegaskan bahwa visibilitas hilal tidak hanya bergantung pada satu faktor. Selain usia bulan, parameter seperti jarak sudut dari matahari (elongasi) dan ketinggian bulan di atas cakrawala turut menentukan keberhasilan rukyat.

Indonesia Berpotensi Berbeda-Beda

Di Indonesia, potensi perbedaan penetapan Idul Fitri 2026 juga mencuat. Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Observatorium Bosscha memperkirakan Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Prediksi tersebut mengacu pada posisi hilal pada Kamis, 19 Maret yang dinilai belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Dalam kriteria tersebut, awal bulan Hijriah ditetapkan jika tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi mencapai 6,4 derajat.

Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan lebih awal bahwa Idul Fitri 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan tersebut mengacu pada metode Kalender Hijriah Global Tunggal.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menetapkan secara resmi tanggal Idul Fitri melalui sidang isbat yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Maret 2026.(Redaksi)

DPP Solidaritas Hukum, Siber dan UMKM Setuju Rismon Sianipar Dapat Restorative Justice dan SP3

redaksi Mar 18, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Hukum, Siber dan UMKM (DPP SHUSU) Fritz Alor Boy bersama jajarannya menyatakan dukungan agar tersangka Rismon Sianipar mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Sebagai pendukung Pak Jokowi, kami dari DPP SHUSU sepakat bang Rismon dapat restorative justice dan SP3,” ujar Fritz di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Diketahui, beberapa hari sebelumnya Rismon telah mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan mengakui kesalahannya.

Tak hanya itu, Rismon juga menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Presiden guna menyampaikan permohonan maaf secara langsung.

Permintaan maaf tersebut mendapat respons positif dari Fritz dan jajaran DPP SHUSU. Ia menilai langkah yang diambil Rismon merupakan tindakan tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.

“Apa yang dilakukan oleh bang Rismon adalah langkah yang tepat,” kata Fritz.

Lebih lanjut, Fritz menilai bergabungnya Rismon dalam barisan pendukung Jokowi akan berdampak pada dinamika pihak lain, termasuk kelompok yang dikaitkan dengan Roy Suryo.

“Ini ancaman kuat buat Pak Roy cs. Saya yakin, Pak Roy cs sedang ketar-ketir dan pada ketakutan. Rismon pasti akan membela Pak Jokowi untuk menghajar Roy Suryo cs,” ujarnya.

Ia juga meyakini Rismon memiliki sejumlah informasi penting yang berpotensi diungkap ke publik.

“Saya meyakini, bang Rismon bisa bongkar semua rahasia-rahasia yang diketahuinya kepada publik,” tambahnya.

Selain menyatakan dukungan, Fritz juga mengaku siap memberikan bantuan hukum kepada Rismon dalam menghadapi persoalan yang ada.

“Saya tawar diri untuk menjadi pengacara bang Rismon untuk melawan kubu Roy Suryo cs,” tegas alumni UGM tersebut.

Jurnalis : Nursan

PERSIS Tekankan Konsistensi Neo MABIMS, 1 Syawal 1447 H Diperkirakan 21 Maret 2026

redaksi Mar 18, 2026 Tidak ada komentar

Wuring Bersiap Jadi Episentrum Baru Perikanan Sikka

redaksi Feb 26, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com – Di tepi Pantai Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, percakapan sederhana tentang “kolam labu” membuka gambaran besar tentang masa depan ratusan nelayan.

Saat meninjau lokasi Kampung Nelayan Wuring, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono sempat bertanya, “Ini ya kolamnya?” Pertanyaan itu dijawab dengan kisah panjang relokasi nelayan pasca tsunami 1992 dan pembangunan kolam yang berlangsung sejak 2001 hingga 2022 oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur yang paten menempati Dinas Perikanan beberapa periode ini.

Kini, kawasan yang dihuni nelayan pindahan dari Wolomarang itu bersiap memasuki babak baru.

Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menyatakan komitmennya untuk mengucurkan anggaran hingga Rp 22 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Sikka yang akan difokuskan pada pembangunan ‘Kampung Nelayan Wuring‘ guna meningkatkan kesejahteraan sekitar 385 nelayan di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat.

“Kami akan bangun banyak fasilitas, yang paling utama adalah dermaga, kemudian ada pabrik es, cold storage, perbekalan, dan bantuan kapal,” jelas Menteri Trenggono saat meninjau langsung lokasi di Gang Kampung KB Nangahure Lembah.

Tentunya, pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik. Namun dirancang sebagai pusat aktivitas kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka.

Trenggono menegaskan, kehadiran kampung nelayan modern diharapkan mendorong masyarakat pesisir menjadi lebih produktif dan lebih sejahtera. Namun, prasyaratnya jelas: kesiapan lahan.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, memastikan lahan telah tersedia. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, menyebut luas lahan yang disiapkan kurang lebih 6.400 meter persegi.

Di hadapan Menteri, Kadis Kelautan dan Perikanan Sikka yang kerap disapa Paul memaparkan rancangan layout yang mencakup 18 item penting.

Mulai dari gerbang utama dan akses jalan, masjid, pos jaga, bengkel nelayan, kios perbekalan dan pemasaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, SPDN, TPI, docking, MCK, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, menara tangki air, hingga IPAL.

Rancangan ini menunjukkan bahwa kampung nelayan yang dibangun bukan sekadar deretan bangunan, melainkan ekosistem terpadu dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Menteri Trenggono juga meminta Bupati segera mendaftarkan 18 desa sebagai objek sasaran kampung nelayan di Kabupaten Sikka. Dari 18 titik tersebut akan dievaluasi untuk ditentukan satu lokasi sebagai pusat dan lainnya sebagai penyangga. Bupati memastikan proses pendaftaran segera dilakukan.

Meski berada di Jakarta, di hadapan 385 nelayan, Menteri Trenggono mengungkap alasan kehadirannya di Sikka. Ia mengatakan mengetahui betul bahwa Kabupaten Sikka merupakan salah satu pusat perikanan tuna, dengan jumlah nelayan yang besar dan aktif. Pemerintah pusat pun memastikan bantuan kapal fiber berkapasitas 5 GT akan diberikan kepada nelayan, meski jumlah armada masih dalam tahap koordinasi.

Dari kolam labu yang dibangun bertahap selama dua dekade hingga rencana dermaga modern dan cold storage, Wuring tengah bergerak dari ruang bertahan menuju ruang tumbuh.

Jika seluruh rencana terealisasi, Kampung Nelayan Wuring bukan hanya menjadi simbol bantuan anggaran puluhan miliar rupiah, tetapi juga tonggak transformasi ekonomi pesisir di Kabupaten Sikka.(Faidin)

Mahasiswi Matematika UNIMOF Taklukkan 757 Peserta Nasional

redaksi Feb 24, 2026 Tidak ada komentar

Anggaran Tembus Rp15,3 Triliun, KIP Kuliah 2026 Siap Biayai Lebih dari 1 Juta Mahasiswa

redaksi Feb 23, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com – Pemerintah terus memperkuat Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai instrumen utama memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, anggaran program ini meningkat signifikan dalam enam tahun terakhir.

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), anggaran KIP Kuliah pada 2020 sebesar Rp6,5 triliun. Angka tersebut melonjak menjadi Rp14,9 triliun pada 2025 dengan sasaran lebih dari 1 juta mahasiswa. Pada 2026, pemerintah kembali menaikkan alokasi menjadi Rp15,3 triliun untuk menjangkau 1.047.221 mahasiswa di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan KIP Kuliah merupakan “Jembatan Harapan” bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ia memastikan para penerima tidak hanya dibebaskan dari biaya kuliah, tetapi juga mendapatkan bantuan biaya hidup, serta tidak diperkenankan adanya pungutan tambahan dari pihak perguruan tinggi.

Distribusi Berbasis Data Terpadu

Distribusi kuota KIP Kuliah dilakukan berbasis data pemegang Kartu Indonesia Pintar jenjang SMA/sederajat, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta PPKE desil 1–4. Prioritas diberikan kepada lulusan yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di perguruan tinggi negeri (PTN).

Sementara itu, kuota untuk perguruan tinggi swasta (PTS) dikelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dengan mempertimbangkan akreditasi program studi.

Kebijakan ini memastikan penerima KIP Kuliah benar-benar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang memiliki potensi akademik baik. Sebagai gambaran, jumlah penerima di Universitas Negeri Medan meningkat tajam dari 1.000 mahasiswa pada 2024 menjadi lebih dari 3.000 mahasiswa pada 2025. Sebaliknya, di Universitas Gadjah Mada, jumlah penerima menurun dari 1.900 menjadi 708 mahasiswa karena jumlah pendaftar yang memenuhi kriteria lebih sedikit.

Integrasi Data dan Pengawasan Ketat

Pelaksanaan program ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar integrasi dan validasi data penerima bantuan. Pemerintah menekankan penyaluran KIP Kuliah dilakukan secara akuntabel dan berbasis data, disertai evaluasi rutin agar tepat sasaran.

Sejak diluncurkan, KIP Kuliah menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan sumber daya manusia Indonesia. Dengan dukungan pembiayaan penuh, mahasiswa dapat fokus menyelesaikan studi tanpa terbebani persoalan ekonomi.

“Kami mengajak seluruh anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk tidak khawatir melanjutkan pendidikan tinggi. KIP Kuliah siap mendukung masa depan mereka,” ujar Menteri Brian.

Pengaduan dan Informasi KIP Kuliah:
Laman: lapor.go.id
Pusat Panggilan ULT Kemdiktisaintek: 126
Email: ult@kemdiktisaintek.go.id
WhatsApp: +62 851-8606-9126

Kang Dedy Siap Tanggung Ratusan Juta, Ini Syaratnya

redaksi Feb 23, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM juga sapaan familiar nya Kang Dedy menyatakan kesiapannya untuk membayar utang atau kasbon 12 pekerja perempuan di Eltras Pub dan Karaoke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dengan catatan persoalan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan harus lebih dulu diperjelas.

Pernyataan itu disampaikan KDM saat menjemput para warganya di selter TRuK-F Maumere, Senin (23/2/2026). Ia menegaskan, sebelum mengambil langkah pembayaran, perlu dipastikan lebih dahulu penyebab munculnya utang tersebut.

“Nanti kita lihat dulu utangnya diakibatkan oleh apa. Sebelum mereka membayar utangnya, apa kewajiban perusahaan terhadap mereka sudah dipenuhi atau belum. Kalau memang persoalan pembayaran itu ditimbulkan, saya bayarkan,” ujarnya.

Kasbon 12 pekerja yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah menjadi salah satu polemik utama dalam kasus ini. Kuasa hukum pihak Eltras Pub menyebut, dari 13 LC yang sebelumnya ditampung di selter TRuK-F, 12 orang memiliki kasbon, sementara satu orang tidak.

Namun bagi KDM, persoalan utang tidak bisa dilihat sepihak. Ia menekankan pentingnya memastikan apakah hak-hak pekerja, termasuk pembayaran gaji, telah dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka dibebani kewajiban melunasi kasbon.

Sementara itu, pihak Eltras Pub melalui kuasa hukumnya menyatakan masih terdapat kewajiban pembayaran gaji selama 20 hari kerja kepada 13 pekerja dengan total Rp 19.560.000. Mereka juga mengaku telah mengambil langkah hukum terkait kasbon tersebut, termasuk melayangkan somasi.

Terlepas dari perbedaan klaim, KDM menegaskan komitmennya untuk memastikan warganya tidak terbebani persoalan hukum maupun finansial yang dinilai tidak proporsional. Ia juga memastikan proses hukum yang tengah berjalan tetap dilanjutkan, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan pendampingan hingga perkara tuntas.

Sikap KDM yang secara terbuka menyanggupi pembayaran kasbon itu menjadi sorotan publik, terutama karena nilainya yang tidak sedikit. Namun ia kembali menegaskan, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil penelusuran menyeluruh atas sebab-musabab munculnya utang tersebut serta pemenuhan hak para pekerja.(Fn)

Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran & Reformasi Tata Kelola di Indonesia Economic Outlook 2026

redaksi Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan dalam pidato di acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama masa kepemimpinannya.

Dana yang berhasil dihemat, menurut Presiden, akan dialihkan untuk mendukung program-program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penghematan ini bukan sekadar angka administratif. Ini adalah upaya untuk memastikan anggaran negara diprioritaskan pada hal‐hal yang langsung dirasakan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menekankan bahwa pemangkasan belanja yang tidak produktif — seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, seremonial, serta kegiatan yang tidak berdampak — menjadi salah satu langkah utama dalam mencapai efisiensi tersebut.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa hasil efisiensi juga mendorong keberlanjutan program MBG yang, menurut data pemerintah, telah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di level desa dan lapisan paling bawah masyarakat.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Danantara — lembaga pengelola investasi negara — yang menurut pemerintah telah mencatat hasil efisiensi dan reformasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pemerintah pun menargetkan peningkatan kinerja aset negara lebih lanjut ke depan.

Pidato ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mengedepankan tata kelola anggaran yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.(Redaksi)

Ramadhan 2026, Muhammadiyah Tarawih Dimulai Malam Ini

redaksi Feb 17, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Dengan penetapan tersebut, warga Muhammadiyah mulai melaksanakan salat tarawih pada Selasa malam, 17 Februari 2026.

Keputusan itu tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H. Penetapan dilakukan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Melalui pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Muhammadiyah menetapkan awal bulan hijriah apabila hilal telah memenuhi kriteria secara global dan konjungsi terjadi sebelum fajar di wilayah tertentu. Dengan dasar tersebut, 1 Ramadan 1447 H ditetapkan lebih awal dibandingkan perkiraan pemerintah.

Artinya, malam ini warga Muhammadiyah di berbagai daerah mulai menggelar salat tarawih berjamaah di masjid maupun musala. Sejumlah pengurus masjid Muhammadiyah juga telah menyiapkan rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari kajian, tadarus Al-Qur’an hingga program sosial.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama masih akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan berdasarkan metode rukyatul hilal dan hisab dengan kriteria MABIMS.

Perbedaan penetapan awal Ramadan merupakan dinamika yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Muhammadiyah menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil ijtihad keagamaan yang didasarkan pada perhitungan astronomi.

Dengan dimulainya tarawih malam ini, warga Muhammadiyah menyambut Ramadan 1447 H dengan harapan bulan suci menjadi momentum memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan persaudaraan umat.(Faidin)

1 RAMADHAN? Perbedaan Teknis yang Perlu Disikapi dengan Kedewasaan

redaksi Feb 17, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Diskursus mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) kembali mengemuka menjelang Ramadhan 1447 Hijriah. Berbagai tanggapan, masukan, hingga kritik yang berkembang dipandang sebagai bagian wajar dari proses ilmiah dan ijtihad dalam merumuskan sistem kalender Islam yang lebih baik dan berjangka panjang.

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dikutip melalui Muhammadiyah.or.id, menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penetapan ini tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

Keputusan tersebut menggunakan KHGT sebagai metode resmi Muhammadiyah, menggantikan pendekatan wujudul hilal yang sebelumnya dipakai.

Dalam sistem KHGT, penentuan awal bulan didasarkan pada keterpaduan Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP), salah satunya terpenuhinya tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi.

Untuk Ramadan 1447 H, parameter tersebut dinyatakan telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. Secara astronomis, konjungsi (ijtimak) terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Berdasarkan data tersebut, Muhammadiyah menetapkan Rabu, 18 Februari 2026 sebagai awal Ramadan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menggunakan kriteria MABIMS dengan batas minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang berlaku dalam wilayah Indonesia serta memerlukan konfirmasi rukyat.

Dalam kondisi awal Ramadan 1447 H, hilal di Indonesia dilaporkan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, sehingga pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026. Meski demikian, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat.

Perbedaan ini pada dasarnya berada pada ranah teknis dan metodologis, bukan pada substansi ajaran. Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, hanya berbeda dalam parameter dan cakupan keberlakuannya. KHGT bersifat global, sementara kriteria pemerintah berlaku secara teritorial.

Secara fikih, kedua pendekatan memiliki landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. KHGT menekankan konsep kesatuan umat (ummah wahidah) dan pemahaman universal terhadap hadis rukyat, sementara pemerintah menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan kondisi wilayah Indonesia.

Karena itu, potensi perbedaan awal Ramadan hendaknya disikapi dengan kedewasaan dan sikap saling menghormati. Perbedaan ini bukanlah hal baru dalam khazanah fikih Islam dan tidak semestinya menjadi sumber polarisasi di tengah umat.

Justru, dinamika pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa tradisi ijtihad dalam Islam tetap hidup dan berkembang. Berbagai kritik, saran, maupun koreksi terhadap implementasi KHGT maupun kriteria pemerintah merupakan bagian dari upaya bersama untuk mencari formulasi terbaik demi kemaslahatan umat.

Pada akhirnya, semangat persatuan dan saling menghargai pilihan ijtihad masing-masing menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan, melainkan menjadi ruang pembelajaran bersama dalam menyambut Ramadan dengan penuh kedamaian.(Faidin)

Hasil Survei Voxpol, Melky-Johni Raih 80,5 Persen Kepuasan Masyarakat

redaksi Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

NTT, BAJOPOS.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Satu Tahun Kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat malam (13/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sofyan Hotel Cut Meutia ini diinisiasi Voxpol Center Research and Consulting dan dihadiri jurnalis nasional, mahasiswa, diaspora NTT, jajaran Pemprov NTT, serta mitra pembangunan.

Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung Gubernur melalui akun pribadi media sosialnya.

Dalam unggahannya, Gubernur menuliskan, “Saya menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas kinerja satu tahun kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.”

Berdasarkan hasil survei Voxpol yang dilakukan secara ilmiah di 22 kabupaten/kota dengan melibatkan 800 responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan mereka mencapai 80,5 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur menegaskan, “Bagi kami, angka ini bukan untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran.”

Ia juga menambahkan bahwa hasil survei itu dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi. “Hasil survei ini kami jadikan cermin evaluasi sekaligus rekomendasi dalam pembenahan program pembangunan ke depan,” tulisnya.

Menurut Gubernur, aspirasi masyarakat NTT masih berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan, infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, serta kesehatan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat agenda pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Ia mengungkapkan, “Per Februari 2026, angka kemiskinan NTT turun menjadi 17,5 persen dari 18,6 persen pada Maret 2025.”

Tahun ini, Pemprov NTT menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin serta menerapkan pola orang tua asuh untuk percepatan penanganan stunting.

Di sektor ekonomi rakyat, pemerintah mendorong pemberdayaan UMKM melalui program OVOP (One Village One Product) dan penguatan pasar produk lokal lewat NTT Mart. Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan berjalan efektif di daerah.

Gubernur juga menegaskan komitmennya terhadap integritas data bantuan sosial. “Saya menegaskan komitmen menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan maupun masyarakat mampu yang sengaja menerima bansos. Data harus akurat agar bantuan tepat sasaran,” tulisnya.

Terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028 (PON) 2028 NTT–NTB, Gubernur memastikan kesiapan daerah dengan prinsip efisiensi. “Kami tetap berkomitmen menjadi tuan rumah dengan prinsip efisiensi: memanfaatkan dan merenovasi venue yang ada di NTT dan NTB, serta sebagian cabang di DKI Jakarta dan Jawa Barat tanpa membebani APBN,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. “Terima kasih atas dukungan, kritik, dan saran masyarakat NTT. Mari kita terus bergotong royong membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tulisnya.(Redaksi)

Awal Ramadan 2026 Berpotensi Berbeda, Ini Prediksi Pemerintah hingga Ormas Islam

redaksi Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah lembaga telah merilis prediksi 1 Ramadan 2026, dengan potensi perbedaan penetapan akibat metode yang digunakan, baik berbasis hilal lokal maupun hilal global.

Masyarakat pun mulai mencari informasi terkait kapan puasa Ramadan 2026 dimulai agar dapat mempersiapkan diri menyambut bulan suci. Meski pemerintah belum menetapkan secara resmi, sejumlah rujukan telah memberikan gambaran awal.

Versi Pemerintah

Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Agama belum menetapkan secara resmi 1 Ramadan 1447 H. Namun, merujuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan Kemenag, awal Ramadan diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data hisab terkait posisi hilal pada 17 dan 18 Februari 2026. Dalam laporannya, BMKG menjelaskan bahwa konjungsi atau ijtima’ merupakan peristiwa ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari dengan pengamat diasumsikan berada di pusat Bumi.

Berdasarkan data BMKG, pada 17 Februari 2026 posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah horizon, dengan ketinggian antara -2,41 derajat di Jayapura hingga -0,93 derajat di Tua Pejat. Sementara pada 18 Februari 2026, ketinggian hilal sudah positif, berkisar 7,62 derajat di Merauke hingga 10,03 derajat di Sabang.

Elongasi pada 18 Februari juga telah melampaui batas minimum kriteria visibilitas hilal yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan demikian, secara hisab awal Ramadan berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026.

Versi BRIN

Prediksi serupa disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebut pemerintah kemungkinan menetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menjelaskan potensi perbedaan awal Ramadan kali ini bukan semata pada posisi hilal, melainkan pada pendekatan hilal lokal dan hilal global.

Menurutnya, pada saat magrib 17 Februari 2026, hilal di wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk sehingga tidak mungkin dirukyat. Dengan pendekatan hilal lokal yang digunakan pemerintah dan mayoritas ormas Islam, awal Ramadan diperkirakan 19 Februari 2026.

Namun jika menggunakan pendekatan hilal global, awal Ramadan bisa ditetapkan 18 Februari 2026 karena hilal telah memenuhi kriteria visibilitas di wilayah lain seperti Alaska dan konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru.

Versi Muhammadiyah

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah telah menetapkan secara resmi 1 Ramadan 1447 H melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025. Dalam maklumat tersebut, awal puasa ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang dikembangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Versi Nahdlatul Ulama

Sementara itu, Nahdlatul Ulama belum mengeluarkan keputusan resmi terkait awal Ramadan 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, NU akan menunggu hasil rukyatul hilal pada akhir bulan Syaban sebelum menetapkan 1 Ramadan.

Namun, merujuk pada kalender Amanak NU, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Dengan adanya perbedaan metode penetapan, masyarakat diimbau menunggu hasil sidang isbat pemerintah serta pengumuman resmi masing-masing organisasi keagamaan. Meski berpotensi berbeda, semangat menyambut Ramadan tetap menjadi momentum persatuan umat Islam di Indonesia.(Redaksi) 

MAKN Ende Sukses Gelar SNMB 2026/2027, 341 Peserta Ikuti Seleksi CBT

redaksi Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

ENDE, BAJOPOS.COM – Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende (MAKN) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas Kementerian Agama melalui pelaksanaan Seleksi Nasional Murid Baru (SNMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni Sabtu hingga Minggu, 15/2/2026 ini bagian dari penguatan layanan pendidikan unggul dan bermutu.

Pelaksanaan SNMB untuk MAN Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN), dan MAN Plus Unggulan digelar secara serentak di berbagai titik lokasi ujian di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 341 peserta mengikuti ujian Computer Based Test (CBT) untuk memperebutkan kursi di MAKN Ende.

Ratusan peserta tersebut hadir di lingkungan madrasah sejak pagi hari untuk mengikuti pembukaan sekaligus pelaksanaan ujian CBT. Suasana tertib dan disiplin tampak mewarnai jalannya seleksi yang menjadi gerbang awal bagi calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan kejuruan berbasis madrasah.

Kepala MAKN Ende, Abdul Wahab, dalam arahannya menegaskan bahwa proses seleksi merupakan tahapan krusial yang harus diikuti dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa hanya peserta yang memenuhi standar seleksi yang akan diterima sebagai peserta didik.

“Seleksi ini bukan sekadar formalitas, tetapi proses penyaringan untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar siap mengikuti pendidikan kejuruan yang terintegrasi dengan penguatan keislaman,” tegasnya.

Ia menjelaskan, MAKN Ende memiliki orientasi pengembangan keterampilan vokasional yang dipadukan dengan penguatan pengetahuan keagamaan. Karena itu, SNMB menjadi instrumen strategis untuk menjaring calon peserta didik yang memiliki daya saing serta kesiapan akademik dan mental.

Pelaksanaan CBT turut dimonitor langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Nama Payon, bersama Kepala Seksi Pendidikan Islam, Hadisyafani Mapawa. Monitoring dilakukan guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam keterangannya, Nikolaus menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan SNMB.

Menurutnya, sistem seleksi nasional ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara melalui mekanisme yang objektif dan transparan.

“SNMB merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sejalan dengan Asta Protas, terutama dalam penguatan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia unggul,” ujarnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan SNMB MAKN Ende sendiri merupakan bagian dari rangkaian seleksi nasional yang tersebar di 22 titik lokasi ujian pada madrasah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan pengawasan yang ketat dan sistem berbasis CBT, diharapkan proses seleksi mampu melahirkan generasi madrasah yang kompeten, berintegritas, dan siap bersaing di masa depan.(Redaksi)

Obligasi Jadi Kartu As Baru Agar NTT Tak Ketergantungan APBN 

redaksi Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Di tengah ketatnya transfer anggaran pusat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melirik jalan baru untuk membiayai pembangunan: menerbitkan obligasi daerah. Dalam pertemuan strategis Partai Golkar yang dibungkus dengan gelaran ‘Saresehan Nasional’ di Capa Resort, Kabupaten Sikka, Kamis (12/2/2026), gagasan ini mengemuka sebagai terobosan untuk memutus ketergantungan berkepanjangan terhadap APBN.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, sudah saatnya NTT berani berdiri di atas kaki sendiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Ini bukan lagi soal mau atau tidak mau, ini kebutuhan mendesak. Kita punya pelabuhan, pariwisata, sumber daya alam, tapi kita sering lumpuh karena keterbatasan modal. Obligasi daerah adalah cara kita menjemput energi dari rakyat sendiri, termasuk diaspora NTT,” tegas Melki.

Menurutnya, skema obligasi memungkinkan pemerintah daerah menghimpun dana publik secara legal dan terukur untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memiliki arus kas (cash flow) jelas. Dengan demikian, proyek strategis tidak lagi harus menunggu antrean panjang dari pusat.

Sarasehan nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” ini menjadi forum penting merumuskan langkah konkret.

Hadir sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Pemeriksaan Keuangan BPK RI Widhi Widayat, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Askolani, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Didin Fatihudi.

Melchias Markus Mekeng menekankan, penerbitan obligasi daerah bukan sekadar wacana politik, melainkan langkah serius yang membutuhkan fondasi regulasi dan tata kelola kuat.

“Investor tidak bodoh. Mereka tidak akan membeli kertas kosong dengan risiko tinggi. Karena itu Fraksi Golkar sedang memperjuangkan Undang-Undang Obligasi Daerah agar surat utang daerah memiliki kekuatan dan kredibilitas setara Surat Utang Negara,” ujar Mekeng.

Ia mengingatkan, dana obligasi tidak boleh dipakai untuk belanja konsumtif seperti perjalanan dinas atau rapat di hotel mewah. Dana harus diarahkan pada proyek produktif seperti pembangunan pelabuhan, penguatan infrastruktur pariwisata, rumah sakit spesialis, serta fasilitas kesehatan dan layanan publik strategis lainnya.

“Harus ada cash flow. Kalau tidak, kita hanya mewariskan beban kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Mekeng menyebut, obligasi daerah juga menjadi ujian integritas kepala daerah. Laporan keuangan harus sehat dan transparan karena akan disaring ketat oleh BPK, Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, lembaga pemeringkat seperti Pefindo akan menilai kesehatan fiskal daerah sebelum obligasi dilepas ke pasar.

“Pembayaran bunga tidak boleh telat satu hari, pokoknya tidak boleh mundur satu hari. Kalau default, rating jatuh dan kepercayaan hilang,” tandas anggota DPR RI empat periode ini.

Ia menargetkan Rancangan Undang-Undang Obligasi Daerah dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, bahkan diharapkan rampung tahun ini. Mekeng menilai banyak daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sudah siap, namun payung hukum belum tersedia.

“NTT jangan ketinggalan. Anggaran di publik itu tersedia ribuan triliun. Selama governance, akuntabilitas dan transparansi kita tertib, kita layak menerbitkan obligasi,” katanya.

Sarasehan ini merupakan yang keenam digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai bagian dari penyusunan naskah akademis yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahap berikutnya akan digelar workshop teknis untuk membahas neraca keuangan, proyeksi pendapatan, serta kesiapan biro keuangan daerah.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, para bupati dan wakil bupati se-NTT, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Forkopimda, Bank NTT, perbankan Himbara, organisasi mahasiswa hingga perwakilan kampus di Maumere.

Jika skema ini berhasil diwujudkan, NTT berpotensi menjadi pelopor inovasi pembiayaan daerah di Indonesia Timur—menggeser stigma dari provinsi bergantung menjadi provinsi inovator dalam tata kelola fiskal.

Langkah ini menandai perubahan paradigma pembangunan: dari menunggu transfer pusat, menuju kemandirian fiskal berbasis investasi publik.(Faidin)

Make Realtionship Years Lights Fill Kind In USA

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

Aenean feugiat purus vitae sollicitudin laoreet. Duis fringilla ligula vel velit lacinia, in mattis felis consectetur. Sed at pretium orci. Ut tempus libero odio, sit amet consequat neque pretium ut. Integer hendrerit mauris nec odio auctor suscipit. Proin porttitor turpis vitae ligula dictum, a sollicitudin purus congue. Nulla viverra nisi ex, ut ornare tellus cursus quis. Nulla posuere tincidunt leo at condimentum. Sed egestas tortor a nisi fringilla, id cursus odio rhoncus.

But who has any right to find of existence in present

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.