Kam. Apr 16th, 2026

Ekonomi

Kabupaten Sikka Disiapkan Jadi Hub Tuna Nasional

SIKKA, Bajopos.com – Setelah sehari sebelumnya menjejak Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu, Kabupaten Kupang, langkah Sakti Wahyu Trenggono belum berhenti.

Kamis (26/2/2026), ia berdiri di pesisir Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Maumere, menatap hamparan laut yang diproyeksikan menjadi simpul baru ekonomi nelayan di Flores bagian timur.

Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Wuring, Menteri Kelautan dan Perikanan melihat langsung titik yang akan ditata menjadi kawasan terpadu.

“Ini salah satu lokasi yang akan dibangun kampung nelayan merah putih. Kemarin di Kupang dan hari ini ke Sikka. Saya minta kampung nelayan bisa didaftarkan untuk kita cek dan evaluasi untuk kita integrasikan,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan, kampung nelayan bukan hanya deretan bangunan, melainkan ekosistem ekonomi. Di atas lahan itu direncanakan berdiri sedikitnya 18 fasilitas penting: gerbang utama, akses jalan, masjid, pos jaga, bengkel nelayan, kios perbekalan dan kios pemasaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, SPDN, TPI, docking, MCK, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, menara tangki air hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak berhenti di infrastruktur, Kementerian juga menyiapkan skema pasar. “Nantinya akan ada offtaker, pihak yang membeli produk dari nelayan. Kami juga akan memberikan bantuan kapal di bawah lima gross ton,” ungkapnya. Kapal fiberglass berukuran 5 GT itu, menurutnya, akan disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan.

Trenggono mengakui baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Sikka. Namun ia telah mendengar reputasi Sikka sebagai salah satu pusat perikanan tuna. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan agar seluruh fasilitas bisa dibangun terintegrasi. Anggaran yang disiapkan berkisar Rp13 miliar hingga Rp22 miliar.

Di hadapan pemerintah daerah, ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan. Penangkapan ikan harus dijaga agar tetap lestari sehingga generasi mendatang tetap menikmati hasil laut.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyambut kunjungan tersebut sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran langsung menteri di lokasi menjadi kabar gembira bagi daerah.

“Kami diminta segera membuat konsep. Sudah pasti akan dibangun kampung nelayan di wilayah ini,” ujarnya.

Juventus juga mengungkapkan, Menteri meminta data 68 desa pesisir di Sikka untuk dipetakan bersama, termasuk melibatkan Lanal Maumere. Nantinya akan ditentukan desa mana yang menjadi pusat (hub) dan mana yang menjadi penyangga.

Gambaran besarnya, satu kawasan akan menjadi inti distribusi dan pengolahan, sementara desa-desa lain menopang produksi. Bahkan, ada harapan satu daerah di Flores bagian timur bisa menjadi hub yang mengoordinasikan potensi kelautan dan perikanan secara kolaboratif.

“Sekarang di depan mata kita, kita kerjakan dulu apa yang diminta KKP agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

Dari pesisir Wuring, gagasan besar itu mulai dirajut—membangun bukan hanya kampung nelayan, tetapi poros baru ekonomi laut di timur Indonesia.(Faidin)

 

Menteri Trenggono Turun ke Sikka, Uji Kesiapan Lahan Kampung Nelayan Terpadu

SIKKA, Bajopos.com – Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/2/2026), bukan sekadar agenda seremonial.

Kehadirannya untuk meninjau calon lokasi kampung nelayan di Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, menjadi penentu awal apakah daerah ini benar-benar siap masuk dalam peta prioritas pembangunan nasional sektor kelautan.

Menteri dijadwalkan tiba dari Kupang di Bandara Frans Seda Maumere sekitar pukul 07.30 WITA, lalu langsung bergerak ke lokasi pesisir di sebelah barat pangkalan Lanal Maumere, Kecamatan Alok Barat.

Titik tersebut diusulkan sebagai kawasan kampung nelayan terpadu—sebuah konsep pembangunan terintegrasi yang menjadi program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, menjelaskan kunjungan yang semula direncanakan Rabu (25/2/2026) ditunda sehari.

Meski demikian, ia menilai kehadiran langsung Menteri merupakan sinyal kuat perhatian pusat terhadap potensi perikanan Flores Utara.

“Biasanya survei awal dilakukan tim teknis. Kali ini Menteri turun langsung melihat kondisi lapangan,” ujarnya.

Namun, di balik optimisme itu, tantangan mendasar masih membayangi: ketersediaan lahan minimal satu hektare sesuai ketentuan program kampung nelayan.

Nangahure saat ini hanya memiliki sekitar 6.000 meter persegi. Tiga lokasi lain yang diajukan—Desa Reroroja, Desa Wolomarang, dan Desa Nangahale—juga belum sepenuhnya memenuhi syarat. Bahkan, beberapa titik memerlukan reklamasi pantai akibat keterbatasan lahan kosong milik desa atau kelurahan.

Selain empat titik kampung nelayan, DKP Sikka juga mengusulkan dua lokasi kampung budidaya rumput laut di Desa Parumaan dan Desa Kojadoi, wilayah kepulauan yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor maritim.

Artinya, keputusan akhir bukan hanya soal potensi hasil tangkapan, tetapi juga kesiapan tata ruang dan legalitas lahan.

Jika memenuhi kriteria, kampung nelayan seluas satu hektare itu akan dilengkapi fasilitas strategis: dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang pendingin (cold storage), pabrik es, bengkel nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sarana UMKM, hingga perumahan nelayan.

Skema ini dirancang untuk memutus ketergantungan nelayan kepulauan terhadap fasilitas di daratan seperti Kota Maumere dan Nangahale, terutama untuk pengisian BBM dan air bersih.

“Di Nangahure banyak kapal nelayan, termasuk nelayan pemancing tuna. Jika kampung nelayan dibangun, tentu akan sangat bermanfaat,” kata Paulus.

Sementara itu, kawasan Bebeng di Kelurahan Wolomarang—yang sebelumnya pernah dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—masuk dalam konsep kawasan ekonomi perikanan. Proposalnya telah diajukan, namun pemerintah pusat masih memprioritaskan penganggaran melalui APBN untuk program kampung nelayan secara nasional.

Kunjungan Menteri KKP ke Sikka dengan demikian menjadi momen krusial. Bukan hanya tentang survei lokasi, tetapi juga tentang adu kesiapan daerah dalam memenuhi standar program pusat.

Kini, publik pesisir Sikka menanti hasil penilaian teknis KKP. Apakah Nangahure mampu memenuhi syarat luas lahan dan aspek teknis lainnya? Jika ya, kawasan ini berpeluang menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi nelayan di Flores Utara.

Jika tidak, Sikka harus kembali menata strategi agar tidak tertinggal dalam gelombang pembangunan sektor kelautan nasional.(Faidin)

Gubernur NTT Daftar Jadi Anggota KSP Obor Mas

SIKKA, BAJOPOS.COM – Komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja ke Kantor Pusat KSP Obor Mas di Jalan Kesehatan, Maumere, Kamis (12/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD NTT mendorong penguatan koperasi sekaligus memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan transparan dan tepat sasaran.

Kunjungan itu dihadiri bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Ketua DPRD NTT Roby Tulus. Rombongan disambut langsung oleh General Manager KSP Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering, bersama jajaran manajemen dan karyawan.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan peninjauan aktivitas operasional koperasi, dialog bersama pengurus dan karyawan, serta pemaparan mengenai peran strategis KSP Obor Mas dalam mendukung pembiayaan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di NTT.

Ditegaskan bahwa koperasi harus menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, penguatan tata kelola, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan literasi masyarakat dinilai menjadi langkah penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Sebagai bentuk dukungan nyata, dalam kesempatan itu juga dilakukan pendaftaran sebagai anggota KSP Obor Mas. Langkah tersebut disebut sebagai simbol komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Selain itu, penyaluran KUR di NTT ditegaskan harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan. Pengawasan akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD hingga DPR RI agar setiap rupiah yang disalurkan berdampak langsung pada pemberdayaan dan pengembangan usaha rakyat.

Pemerintah Provinsi NTT juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memperluas akses pembiayaan. Sinergi antara program KUR dan penguatan koperasi seperti KSP Obor Mas dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Faidin)