Ekonomi

Tempurung Kelapa dan Kisah Perempuan Flores Timur Menyalakan Harapan

Faidin Att Thohir Jul 5, 2026 Tidak ada komentar

FLORES TIMUR, BAJOPOS.COM | Di Desa Lamabunga, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, memasak pernah menjadi persoalan yang tidak sederhana.

Kelangkaan minyak tanah membuat harga melambung tinggi, sementara kayu bakar yang selama ini menjadi andalan semakin sulit diperoleh, terutama bagi warga lanjut usia yang sudah tidak lagi mampu mencari kayu ke kebun.

Namun di tengah keterbatasan itu, lahirlah sebuah perubahan besar yang berawal dari sesuatu yang selama ini dianggap limbah: tempurung kelapa.

Melalui pendampingan Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS), limbah kelapa kini menjelma menjadi briket ramah lingkungan yang bukan hanya menggantikan bahan bakar fosil, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi perempuan-perempuan desa.

Transformasi tersebut menjadi bukti bahwa energi bersih bukan sekadar isu lingkungan, melainkan jalan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Salah satu yang merasakan langsung manfaatnya adalah Elisabeth Bulu (70).

Di usianya yang tak lagi muda, Elisabeth mengaku dahulu sangat bergantung pada minyak tanah. Ketika minyak langka dan kayu bakar sulit didapat, aktivitas memasak menjadi pekerjaan yang berat.

“Kayu api banyak di kebun, tetapi siapa yang pergi cari. Anak-anak punya kesibukan masing-masing,” tuturnya saat ditemui Wartawan di halaman Rumah Susun Keuskupan Larantuka, Senin (29/6/2026).

Sejak bergabung dalam Komunitas Ina Sayang binaan YPPS pada 2023, kehidupannya perlahan berubah.

Bersama anggota komunitas lainnya, Elisabeth belajar mengolah tempurung kelapa menjadi briket.

“Sejak empat tahun lalu saya bergabung dalam komunitas Ina Sayang dampingan YPPS. Kami membuat briket, kami menggunakannya, sekaligus menjualnya,” ujarnya.

Briket yang dihasilkan terbukti lebih hemat, bersih, serta tidak menghasilkan asap maupun bau seperti kayu bakar.

“Kalau memasak air atau sayur juga lebih cepat,” katanya.

Awalnya, sebagian warga sempat ragu menggunakan briket karena khawatir panasnya merusak peralatan memasak. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti.

Kini, justru saat musim hujan ketika kayu bakar sulit didapat dan minyak tanah langka, briket menjadi penyelamat kebutuhan rumah tangga.

Limbah Bernilai Ekonomi

Program yang dijalankan YPPS tidak berhenti pada produksi briket.

Para petani kelapa didampingi mulai dari proses budidaya hingga pengolahan hasil panen menggunakan Rumah Jemur Energi Matahari (REM) untuk menghasilkan kopra premium yang lebih bersih dan berkualitas dibandingkan metode pengasapan tradisional.

Setelah daging kelapa diproses menjadi kopra, tempurungnya tidak lagi dibuang.

Tempurung dibakar menjadi arang, kemudian ditumbuk atau digiling, dicampur tepung kanji sebagai perekat, dicetak menggunakan cetakan khusus, lalu dijemur hingga kering menjadi briket siap pakai.

Dengan sistem tersebut, hampir seluruh bagian kelapa memiliki nilai ekonomi.

Produksi briket komunitas Elisabeth kini mencapai sekitar 300 kilogram setiap tahun dan dipasarkan tidak hanya di Pulau Adonara, tetapi juga ke Larantuka hingga Maumere.

Hasil penjualan tersebut menjadi sumber tambahan penghasilan sekaligus memperkuat kas kelompok.

Perempuan Menjadi Motor Penggerak

Ketua Komunitas Ina Sayang sekaligus Koordinator Desa Lamabunga, Mama Asti, mengatakan pasar sebenarnya telah tersedia, baik untuk kopra premium maupun briket.

Tantangan terbesar justru terletak pada kapasitas produksi.

Jumlah Rumah Jemur Energi Matahari masih terbatas sehingga banyak petani masih mengeringkan kopra dengan cara tradisional menggunakan asap.

Perbedaan harga memang tidak terlalu besar.

Kopra biasa dihargai sekitar Rp9.000 per kilogram, sedangkan kopra premium mencapai sekitar Rp9.500 per kilogram, bergantung pada kondisi pasar.

Sementara untuk briket, permintaan terus meningkat.

“Kami justru kewalahan melakukan promosi. Ke depan kami ingin berkolaborasi dengan anak-anak muda supaya mereka membantu memasarkan produk melalui media sosial,” kata Mama Asti.

Komunitas Ina Sayang sendiri memiliki 23 anggota aktif yang terdiri dari perempuan, lansia hingga penyandang disabilitas.

Selain memproduksi briket dan kopra premium, seluruh anggota juga diwajibkan mengikuti program simpan pinjam komunitas.

Tahun lalu, kas kelompok mencapai Rp32 juta.

Sementara dalam enam bulan pertama tahun ini, tabungan anggota telah menembus Rp20 juta.

Simpan Pinjam dari Uang Anggota Sendiri

Selain energi bersih, YPPS juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui program Saving Internal Lending Community (SILC).

Direktur YPPS, Melky Koli Baran, menjelaskan bahwa SILC merupakan sistem literasi keuangan yang terinspirasi dari model yang dikembangkan Caritas Amerika dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Flores Timur.

Menurutnya, mayoritas warga memiliki penghasilan harian yang relatif kecil sehingga sulit menabung di lembaga keuangan formal.

Melalui SILC, anggota menyisihkan tabungan setiap minggu mulai Rp10 ribu hingga maksimal Rp500 ribu.

Batas maksimal tersebut diterapkan agar seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Setelah memasuki minggu kelima, anggota sudah dapat mengajukan pinjaman dengan bunga lima persen.

Dana yang dikelola sepenuhnya berasal dari anggota, tanpa suntikan dana dari yayasan.

“Seluruh uang itu milik kelompok. Yayasan tidak membantu sepeser pun,” tegas Melky.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli aset produktif seperti mesin parut kelapa maupun perlengkapan pesta yang kemudian disewakan kepada masyarakat.

Koperasi Komunitas Tumbuh dari Briket

Keberhasilan serupa juga dirasakan Komunitas Wolosina Watoboki di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema.

Bendahara kelompok, Regina Azi, mengatakan keuntungan dari penjualan briket tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga menjadi modal membangun koperasi komunitas.

Saat ini kelompok tersebut memiliki dana simpanan mencapai Rp76 juta pada minggu ke-18 siklus tabungan.

Pada tahun 2025, total akumulasi simpanan anggota yang dibagikan mencapai Rp186 juta.

Anggota kelompok yang berjumlah 20 orang itu rutin memproduksi sekitar 10 kilogram briket per hari.

Permintaan datang dari Kabupaten Sikka, Larantuka hingga sejumlah gereja yang memanfaatkan briket untuk pembakaran dupa.

“Anggota yang memiliki anak sekolah sangat terbantu dengan koperasi ini,” ujar Regina.

Selain dana simpan pinjam, komunitas juga memiliki dana sosial untuk membantu anggota yang sakit maupun menghadapi kebutuhan darurat.

Dari Energi Bersih Menuju Desa Mandiri

Setiap tahun, YPPS menggelar forum diseminasi praktik baik sebagai ruang berbagi pengalaman antar komunitas dampingan.

Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan strategi pengembangan program.

“Tahun ini kami mengangkat tema Dari Energi Bersih Menuju Kemandirian Ekonomi,” kata Melky.

Saat ini YPPS mendampingi enam desa di empat kecamatan di Flores Timur.

Ke depan, jangkauan program akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat menikmati manfaat transisi energi berbasis potensi lokal.

Selain tempurung kelapa, YPPS juga tengah mengembangkan pemanfaatan cangkang kemiri sebagai bahan baku briket.

Di sektor hulu, yayasan ini juga memperkuat keberlanjutan komoditas kelapa melalui program penanaman sekitar 3.000 bibit kelapa di berbagai desa dampingan sepanjang tahun lalu.

Menurut Melky, seluruh program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

“Kita perlu mengembangkan potensi lokal agar tidak terus bergantung pada bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi,” ujarnya.

Bagi YPPS, transisi energi bukan hanya soal mengganti bahan bakar. Lebih dari itu, transisi energi menjadi jalan untuk melahirkan desa-desa yang mandiri, tangguh menghadapi perubahan iklim, sekaligus menempatkan perempuan sebagai penggerak utama ekonomi keluarga dan komunitas.

Dari sepotong tempurung kelapa yang dahulu dibuang, kini lahir harapan baru bagi masa depan Flores Timur—lebih hijau, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Reporter : MM | Editor : Redaksi

PMKRI Jakarta Pusat Soroti Tantangan Jakarta Menuju Kota Global di Tengah Pelemahan Rupiah

Faidin Att Thohir Jun 13, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi sebagai kota global pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut PMKRI, upaya transformasi Jakarta tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan peningkatan investasi, tetapi juga harus ditopang oleh fondasi ekonomi daerah yang kuat di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp8,74 triliun.

Sebagian besar pendapatan tersebut masih berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi. Sementara itu, target pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp71,45 triliun dengan total APBD mencapai Rp81,32 triliun.

Presidium GERMAS PMKRI Jakarta Pusat, Andri Tani, menilai agenda menjadikan Jakarta sebagai kota global harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan ekonomi daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Jakarta saat ini sedang diarahkan menjadi kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia. Namun di saat yang sama, kita juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai tantangan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara realistis dan berpijak pada kondisi yang ada,” ujar Andri dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan yang masih bergantung pada barang, teknologi, maupun komponen impor.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya proyek dan memperbesar beban dunia usaha yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, PMKRI juga menyoroti ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor pajak.

Menurut Andri, ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan berpotensi ikut terdampak.

“Ketahanan fiskal menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota global. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah tetap sehat dan berkelanjutan, sehingga agenda pembangunan tidak terganggu oleh tekanan ekonomi yang terjadi,” katanya.

PMKRI Jakarta Pusat mengingatkan bahwa konsep kota global tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan kawasan bisnis, gedung pencakar langit, atau proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Lebih dari itu, kota global harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai Jakarta menjadi kota yang megah secara fisik, tetapi masyarakatnya menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Kota global harus hadir untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ekonomi rakyat,” tegasnya.

Karena itu, PMKRI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kreatif.

Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.

PMKRI Jakarta Pusat menyatakan mendukung visi Jakarta sebagai kota global.

Namun, visi tersebut harus dibangun di atas fondasi ekonomi yang kuat, tata kelola fiskal yang sehat, serta kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, Jakarta tidak hanya menjadi kota yang kompetitif di tingkat internasional, tetapi juga mampu tumbuh sebagai kota yang adil, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo
Editor : Faidin

BBIS Noekele Bangkitkan Budidaya Air Tawar NTT, Ratusan Kilo Nila Mulai Serbu Pasar Kupang

Faidin Att Thohir Mei 11, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, Bajopos.com | Di tengah dominasi sektor kelautan yang selama ini melekat pada Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Noekele justru menunjukkan wajah lain pembangunan perikanan di daerah kepulauan ini.

Dari kolam budidaya air tawar di Kabupaten Kupang, ratusan kilogram ikan nila siap konsumsi mulai mengalir ke pasar dan kolam pemancingan, menandai bangkitnya kembali budidaya ikan konsumsi yang sempat terhenti sejak 2022.

Minggu (11/5/2026), BBIS Noekele yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT resmi memulai penjualan perdana ikan air tawar hasil penebaran benih pada 20 Desember 2025 lalu.

Pada hari pertama, sebanyak 221 kilogram ikan nila berhasil dipasarkan dari total estimasi panen mencapai 400 kilogram.

Hasil produksi tersebut langsung disalurkan kepada konsumen dan pengelola kolam pemancingan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, sekaligus menjadi sinyal meningkatnya kebutuhan ikan segar air tawar di wilayah NTT.

Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Merry M. Foenay, A.Pi., M.Pi., hadir langsung di lokasi panen bersama Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PRL Muhammad Saleh Goro, S.Pi., M.Pi., serta jajaran teknis BBIS Noekele.

Menurut Merry, keberhasilan panen dan penjualan perdana ini menjadi bukti bahwa sektor perikanan air tawar di NTT memiliki potensi besar untuk berkembang, meski daerah ini selama ini dikenal sebagai provinsi maritim.

“BBIS Noekele tidak hanya menghasilkan benih unggul, tetapi juga mulai mengambil peran sebagai penyedia ikan konsumsi untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan BBIS Noekele kini diarahkan menggunakan teknologi budidaya modern, mulai dari sistem pengairan yang lebih efektif, efisiensi pakan, hingga penggunaan indukan unggul yang adaptif terhadap kondisi lingkungan lokal.

Melalui penerapan teknologi tersebut, produktivitas budidaya ditargetkan meningkat hingga 40 persen dibanding metode konvensional, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan di atas 85 persen.

Tak hanya fokus pada produksi konsumsi, BBIS Noekele juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi benih unggul air tawar di NTT. Tahun 2026 ini, balai tersebut menargetkan produksi 500 ribu ekor benih untuk disebarkan ke kabupaten/kota di seluruh wilayah NTT.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PRL, Muhammad Saleh Goro, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis pelatihan pembudidaya dan ekowisata terpadu.

“Kami ingin BBIS Noekele menjadi pusat pembinaan masyarakat pembudidaya ikan di desa-desa. Ke depan, kolam pembesaran juga diarahkan menjadi lokasi pemancingan eksklusif yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan ekowisata,” katanya.

Menurutnya, teknologi budidaya dan benih bersertifikasi CPIB dari BBIS Noekele akan terus didistribusikan melalui kolaborasi bersama dinas perikanan kabupaten/kota di seluruh NTT agar masyarakat binaan mampu meningkatkan produksi dan pendapatan.

Pemerintah Provinsi NTT sendiri menempatkan sektor budidaya perikanan air tawar sebagai salah satu program prioritas dalam Roadmap Pembangunan Perikanan 2026–2030. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan ikan dari luar daerah.

Panen dan penjualan perdana tersebut turut disaksikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT, A. Andy Amuntoda, S.Pi. Sebagian hasil panen langsung dipasok ke pasar induk Kupang, sementara distribusi benih untuk wilayah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat melalui program Bioflock Tematik Ditjen Perikanan Budidaya.

Kebangkitan budidaya ikan konsumsi di BBIS Noekele kini menjadi penanda bahwa sektor perikanan darat di NTT mulai bergerak menuju arah baru: bukan sekadar penopang pangan, tetapi juga motor ekonomi masyarakat pedalaman dan pesisir di kawasan timur Indonesia.

Reporter : Faidin

Sinyal Kuat Swasembada Pangan: Produksi Naik, Cadangan Beras Cetak Rekor

Faidin Att Thohir Mei 5, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Keyakinan terhadap kemampuan Indonesia mewujudkan swasembada pangan semakin menemukan pijakan yang kuat. Kondisi pangan nasional dinilai tidak hanya aman, tetapi juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa indikator utama.

Tenaga Ahli DPR RI Komisi II, Roger Evantino, menegaskan bahwa capaian saat ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri yang cukup solid.

Data resmi menunjukkan cadangan beras nasional kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini dipicu oleh kenaikan produksi dari sekitar 30 juta ton menjadi lebih dari 34 juta ton, yang menghasilkan surplus cukup besar.

“Artinya bahwa ada surplus sekitar 3,5 juta ton, sehingga kita tidak melakukan impor beras. Stok pangan kita masih sangat tersedia untuk saat ini,” ujar Roger, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan domestik dapat dipenuhi tanpa bergantung pada impor, setidaknya untuk komoditas beras dalam periode terakhir.

Dalam perspektif global, Roger merujuk pada standar Food and Agriculture Organization (FAO) yang mendefinisikan swasembada pangan sebagai kemampuan negara memenuhi minimal 90 persen kebutuhan pangannya secara mandiri.

Jika mengacu pada 11 komoditas strategis dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022, Indonesia saat ini hanya mengandalkan impor sekitar 5 persen dari total kebutuhan nasional yang berkisar 68–70 juta ton per tahun.

Angka tersebut dinilai jauh di bawah ambang batas 10 persen yang masih ditoleransi dalam parameter swasembada.

“Kalau kita melihatnya secara utuh, bukan parsial, maka hari ini Indonesia sudah berada pada fase swasembada pangan,” ujar alumnus pascasarjana Universitas Pertahanan itu.

Meski demikian, Roger tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Empat komoditas Utama seperti daging, kedelai, susu, dan bawang putih masih bergantung pada pasokan luar negeri karena produksi dalam negeri belum mampu mengejar kebutuhan.

Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan menjadi faktor utama yang terus diupayakan untuk diperbaiki.

Di sisi lain, transparansi data menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pemerintah dinilai tepat dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data independen. Dengan demikian, klaim surplus tidak berhenti pada narasi, tetapi didukung oleh kondisi riil di lapangan.

Roger bahkan menyebut hasil pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog di berbagai daerah menunjukkan lonjakan stok yang signifikan, hingga melebihi kapasitas penyimpanan yang tersedia.

Optimisme terhadap swasembada pangan juga diperkuat oleh pendekatan pembangunan berbasis wilayah.

Pemerintah mendorong setiap daerah untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tanpa bergantung pada distribusi antar pulau. Strategi ini dinilai lebih relevan dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Tak hanya itu, keterkaitan antara sektor pangan dan energi juga menjadi perhatian penting. Menurut Roger, peningkatan produksi pertanian tidak bisa dilepaskan dari dukungan energi, baik untuk operasional alat pertanian maupun pengembangan energi terbarukan berbasis komoditas pangan.

Topang MBG

Dalam konteks program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Roger memastikan bahwa ketersediaan pangan saat ini cukup untuk menopang kebutuhan ke depan.

Pada tahun 2026 saja, program ini diperkirakan membutuhkan hampir 2 juta ton beras. Dampaknya tidak hanya pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi hingga puluhan triliun rupiah, khususnya di sektor pertanian.

“Ini bukan hanya soal konsumsi, tetapi juga menciptakan pasar yang jelas bagi petani. Dampaknya langsung terasa di tingkat bawah,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,4 sebagai bukti bahwa kebijakan pangan saat ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Meski harga pangan di sejumlah daerah masih mengalami fluktuasi, Roger menilai hal tersebut merupakan dinamika yang masih bisa dikendalikan.

Pemerintah memiliki instrumen seperti Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Secara keseluruhan, capaian ini disebut sebagai hasil dari kombinasi kebijakan strategis, penguatan basis data, serta kerja lintas sektor yang berjalan konsisten.

“Ini bukan titik akhir, tetapi fondasi awal menuju kemandirian pangan yang lebih kokoh,” tutupnya.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo

Kabupaten Sikka Disiapkan Jadi Hub Tuna Nasional

Faidin Att Thohir Feb 26, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com – Setelah sehari sebelumnya menjejak Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu, Kabupaten Kupang, langkah Sakti Wahyu Trenggono belum berhenti.

Kamis (26/2/2026), ia berdiri di pesisir Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Maumere, menatap hamparan laut yang diproyeksikan menjadi simpul baru ekonomi nelayan di Flores bagian timur.

Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Wuring, Menteri Kelautan dan Perikanan melihat langsung titik yang akan ditata menjadi kawasan terpadu.

“Ini salah satu lokasi yang akan dibangun kampung nelayan merah putih. Kemarin di Kupang dan hari ini ke Sikka. Saya minta kampung nelayan bisa didaftarkan untuk kita cek dan evaluasi untuk kita integrasikan,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan, kampung nelayan bukan hanya deretan bangunan, melainkan ekosistem ekonomi. Di atas lahan itu direncanakan berdiri sedikitnya 18 fasilitas penting: gerbang utama, akses jalan, masjid, pos jaga, bengkel nelayan, kios perbekalan dan kios pemasaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, SPDN, TPI, docking, MCK, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, menara tangki air hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak berhenti di infrastruktur, Kementerian juga menyiapkan skema pasar. “Nantinya akan ada offtaker, pihak yang membeli produk dari nelayan. Kami juga akan memberikan bantuan kapal di bawah lima gross ton,” ungkapnya. Kapal fiberglass berukuran 5 GT itu, menurutnya, akan disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan.

Trenggono mengakui baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Sikka. Namun ia telah mendengar reputasi Sikka sebagai salah satu pusat perikanan tuna. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan agar seluruh fasilitas bisa dibangun terintegrasi. Anggaran yang disiapkan berkisar Rp13 miliar hingga Rp22 miliar.

Di hadapan pemerintah daerah, ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan. Penangkapan ikan harus dijaga agar tetap lestari sehingga generasi mendatang tetap menikmati hasil laut.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyambut kunjungan tersebut sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran langsung menteri di lokasi menjadi kabar gembira bagi daerah.

“Kami diminta segera membuat konsep. Sudah pasti akan dibangun kampung nelayan di wilayah ini,” ujarnya.

Juventus juga mengungkapkan, Menteri meminta data 68 desa pesisir di Sikka untuk dipetakan bersama, termasuk melibatkan Lanal Maumere. Nantinya akan ditentukan desa mana yang menjadi pusat (hub) dan mana yang menjadi penyangga.

Gambaran besarnya, satu kawasan akan menjadi inti distribusi dan pengolahan, sementara desa-desa lain menopang produksi. Bahkan, ada harapan satu daerah di Flores bagian timur bisa menjadi hub yang mengoordinasikan potensi kelautan dan perikanan secara kolaboratif.

“Sekarang di depan mata kita, kita kerjakan dulu apa yang diminta KKP agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

Dari pesisir Wuring, gagasan besar itu mulai dirajut—membangun bukan hanya kampung nelayan, tetapi poros baru ekonomi laut di timur Indonesia.(Faidin)

Menteri Trenggono Turun ke Sikka, Uji Kesiapan Lahan Kampung Nelayan Terpadu

Faidin Att Thohir Feb 25, 2026 Tidak ada komentar

Gubernur NTT Daftar Jadi Anggota KSP Obor Mas

Faidin Att Thohir Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja ke Kantor Pusat KSP Obor Mas di Jalan Kesehatan, Maumere, Kamis (12/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD NTT mendorong penguatan koperasi sekaligus memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan transparan dan tepat sasaran.

Kunjungan itu dihadiri bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Ketua DPRD NTT Roby Tulus. Rombongan disambut langsung oleh General Manager KSP Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering, bersama jajaran manajemen dan karyawan.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan peninjauan aktivitas operasional koperasi, dialog bersama pengurus dan karyawan, serta pemaparan mengenai peran strategis KSP Obor Mas dalam mendukung pembiayaan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di NTT.

Ditegaskan bahwa koperasi harus menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, penguatan tata kelola, digitalisasi layanan keuangan, serta peningkatan literasi masyarakat dinilai menjadi langkah penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Sebagai bentuk dukungan nyata, dalam kesempatan itu juga dilakukan pendaftaran sebagai anggota KSP Obor Mas. Langkah tersebut disebut sebagai simbol komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Selain itu, penyaluran KUR di NTT ditegaskan harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan. Pengawasan akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD hingga DPR RI agar setiap rupiah yang disalurkan berdampak langsung pada pemberdayaan dan pengembangan usaha rakyat.

Pemerintah Provinsi NTT juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memperluas akses pembiayaan. Sinergi antara program KUR dan penguatan koperasi seperti KSP Obor Mas dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Faidin)