Lingkungan

Pisang Kepok Nyaris Hilang di Sikka, Petani Tertekan Serangan Penyakit Sejak 2020

redaksi Mar 24, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Serangan penyakit darah pisang atau blood disease bacterium (BDB) yang terjadi sejak 2020 hingga kini terus menghantui petani di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Dampaknya tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga membuat pisang kepok—komoditas andalan daerah—nyaris hilang dari peredaran.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh petani dan pedagang. Keterbatasan pasokan dari dalam daerah memaksa mereka mendatangkan pisang dari luar wilayah seperti Kabupaten Flores Timur dan Lembata.

Don, pedagang pisang di Pasar Alok Maumere, mengaku situasi tersebut sangat memukul usaha yang dijalaninya.

“Untuk di Kabupaten Sikka, pisang kepok yang menjadi salah satu andalan ekonomi petani sudah hilang dari peredaran. Kami terpaksa membeli dari luar daerah,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Menurut dia, kondisi ini turut meningkatkan beban modal usaha. Untuk mendapatkan pasokan, ia harus mengeluarkan biaya hingga Rp10 juta guna membeli sekitar dua pikap pisang dari luar daerah.

Di tingkat pedagang, harga jual pisang saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per tandan. Meski demikian, tingginya permintaan pasar, termasuk untuk pengiriman ke luar daerah seperti Surabaya, belum mampu diimbangi dengan ketersediaan stok.

“Kami kesulitan memenuhi permintaan karena barangnya terbatas,” katanya.

Don berharap Dinas Pertanian Kabupaten Sikka segera mengambil langkah konkret untuk memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Ia juga mendorong adanya solusi teknis yang lebih efektif di tingkat petani.

“Harapan kami, pemerintah bisa segera menghadirkan solusi agar penyakit ini bisa dikendalikan dan produksi pisang kembali normal,” ujarnya.

Dampak kelangkaan pisang kepok tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Di Sikka, pisang menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai kegiatan adat, termasuk prosesi perkawinan.

Martinus, warga Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan adat akibat langkanya pisang di daerahnya.

“Untuk urusan adat perkawinan, kami sampai harus membeli pisang dari Flores Timur karena di sini sudah sulit didapat,” tuturnya.

Sejumlah pihak menilai, penanganan penyakit tanaman seperti BDB membutuhkan pendekatan terpadu. Upaya tersebut meliputi pengendalian di tingkat kebun, penggunaan bibit sehat, hingga edukasi kepada petani terkait praktik budidaya yang aman.

Tanpa langkah terkoordinasi, penyebaran penyakit dikhawatirkan akan terus meluas dan memperparah kondisi pertanian lokal.

Hingga kini, para petani di Sikka masih berharap adanya solusi nyata untuk mengakhiri persoalan yang telah berlangsung selama enam tahun tersebut.

Bagi mereka, keberhasilan mengendalikan penyakit ini bukan hanya soal pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat.

Penulis : Redaksi

Di Balik Ambisi Baterai Listrik, Suku Bajo Kabaena Kehilangan Lautnya

redaksi Feb 28, 2026 Tidak ada komentar

KABAENA, Bajopos.com – Ambisi Indonesia menjadi pemain utama baterai kendaraan listrik menyisakan ironi di pesisir Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Di Desa Baliara, ruang hidup Suku Bajo—yang selama ini menyatu dengan laut—kini tercemar limbah tambang nikel.

Laporan investigatif yang dipublikasikan Mongabay.co.id mengungkap, aktivitas pertambangan di Kabaena tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengguncang sendi ekonomi, kesehatan, hingga budaya masyarakat Bajo.

Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Andri Rahman, menyebut pencemaran telah menurunkan drastis hasil tangkapan nelayan dan merusak budidaya rumput laut. “Ada efek buruk pada mata pencaharian, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Tangkapan ikan menurun dan rumput laut tercemar lumpur nikel,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Laut Berubah Warna, Penghasilan Terjun Bebas

Warga Baliara merasakan langsung dampaknya. Rahma, warga Kabaena, mengaku kini tak berani lagi mengonsumsi ikan karena khawatir terkontaminasi logam berat. Laut yang dulu jernih berubah keruh akibat sedimentasi lumpur tambang.

Sebelum aktivitas tambang masif, nelayan Bajo bisa meraup hingga Rp700 ribu per hari. Kini, setelah melaut seharian, penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu. Budidaya rumput laut dan keramba ikan pun banyak gagal panen.

Tak hanya ekonomi, kesehatan warga ikut terdampak. Air laut yang dahulu menjadi bagian keseharian kini memicu gatal-gatal. Frekuensi banjir meningkat sejak pembukaan tambang. Bahkan, seorang anak dilaporkan tenggelam di perairan yang penuh sedimen, menambah kecemasan warga akan keselamatan generasi mereka.

“Kami hanya ingin hidup layak, bukan kemewahan,” kata Rahma.

Budaya Terancam Hilang

Pakar Ilmu Kelautan dari Universitas Hasanuddin, Syafiudin Yusuf, menilai pencemaran laut berdampak serius pada keberlangsungan budaya Bajo. Terumbu karang rusak, ikan berkurang, dan anak-anak kehilangan ruang belajar menyelam—keterampilan dasar yang diwariskan turun-temurun.

Salah satu tradisi penting, memandikan bayi baru lahir dengan air laut bersih, kini terancam hilang. “Ruang hidup dan budaya mereka perlahan musnah. Mereka dipaksa beradaptasi dengan kehidupan darat yang tak sesuai dengan identitas mereka sebagai pelaut,” ujarnya.

Menurut Yusuf, keberadaan Suku Bajo selama ini justru menjadi indikator laut yang sehat. Mereka dikenal memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga terumbu karang dan ekosistem pesisir.

Kritik Transisi Energi yang “Tergesa”

Ketua Perkumpulan Orang Same Bajo Indonesia (POSBI), Erni Bajau, khawatir eksploitasi pulau kecil demi nikel akan memperparah marginalisasi masyarakat Bajo. Ia menyaksikan langsung rusaknya perairan Kabaena akibat sedimen tambang pada kunjungan November 2024.

Sementara itu, Ulil Amri, Antropolog Lingkungan dari Creighton University, menilai kebijakan transisi energi Indonesia terkesan pragmatis dan terburu-buru. Kelompok masyarakat adat, termasuk Bajo, disebut kerap menjadi “tumbal” pembangunan.

Menurutnya, keuntungan jangka pendek dari eksploitasi nikel tak sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung. Ia mendorong moratorium eksploitasi nikel di pulau kecil serta kebijakan tambang yang lebih manusiawi dan partisipatif.

Regulasi dan Pengawasan Dipertanyakan

Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara menyebut, ekspansi tambang di Kabaena bermula dari revisi tata ruang 2010 yang menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Perubahan itu diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011, yang membuka jalan bagi konsesi tambang seluas lebih dari 76 ribu hektar—sekitar 85 persen luas Pulau Kabaena.

Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irwan, pada 12 Maret 2025 menyatakan pihaknya telah memerintahkan verifikasi lapangan dan akan menurunkan tim untuk pengecekan lebih lanjut.

Di tengah janji transisi energi hijau, warga Bajo di Baliara justru menghadapi kenyataan pahit: laut yang menjadi identitas dan sumber hidup mereka kian tercemar. Ambisi kendaraan listrik global kini berhadapan dengan pertanyaan mendasar—siapa yang menanggung harga sebenarnya dari “energi bersih” itu? (Redaksi)

Abrasi Nangahale Kian Menggerus, Warga Sindir Ketidakhadiran Bupati di HUT AWAS

redaksi Feb 14, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Abrasi di pesisir Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, semakin mengkhawatirkan. Selain mengancam rumah warga dan bangunan sekolah, gelombang pasang kini dilaporkan telah menggerus badan jalan aspal di jalur pesisir pantai yang menjadi akses vital masyarakat.

Momentum peringatan hari ulang tahun ke-12 Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Sabtu (14/02/2026), yang diisi dengan aksi tanam mangrove di Dusun Namandoi, juga menjadi ruang curhat warga terkait kondisi tersebut.

Dalam wawancara terpisah, seorang warga Nangahale yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Bupati Sikka dalam kegiatan tersebut.

“Pantai ini sudah menggerus jalan aspal pesisir. Kami lihat sendiri setiap tahun makin mendekat. Mungkin Bupati takut lihat langsung kondisi di sini,” ujarnya.

“MTs dan MIS ini dua sekolah yang nyaria selalu di liburkan jika ombak sudah mulai besar. Tahun lalu sampai tempias ke dalam kelas ombaknya, akhirnya diliburkan. Termasum kalau rob sekolah MIS ini banjir tidak ada model sekolah. Lalu dimana pemerintah?,” tanya warga dalam kisahnya.

Pernyataan itu mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang merasa persoalan abrasi belum mendapat perhatian maksimal. Menurut warga, kehadiran kepala daerah di lokasi terdampak dinilai penting, bukan sekadar simbolis, tetapi untuk memastikan adanya langkah nyata penanganan.

Abrasi di Nangahale disebut tidak lagi sekadar mengikis bibir pantai, tetapi telah merambah infrastruktur publik. Jalan aspal pesisir yang biasa dilalui warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan kini terancam rusak permanen jika tidak segera diperkuat.

Sebelumnya, Kepala Desa Nangahale, Sahanudin, juga menyampaikan bahwa dua lembaga pendidikan—MTs Al-Fatah dan MIS Al-Fatah Nangahale—serta belasan rumah warga dan rumah produksi garam rakyat berada dalam zona rawan abrasi.

Ketua AWAS, Mario WP Sina, menegaskan bahwa penanaman sekitar 270 anakan mangrove dalam peringatan HUT ke-12 menjadi bentuk kepedulian konkret terhadap kondisi pesisir. Namun ia mengakui, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program pemerintah yang lebih komprehensif.

“Kami berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah, bisa melihat ini sebagai situasi darurat lingkungan. Abrasi bukan lagi ancaman masa depan, tapi sudah terjadi hari ini,” ujarnya.

Warga Nangahale berharap ada penanganan terpadu, mulai dari pembangunan talud atau pemecah gelombang, rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan, hingga kajian teknis untuk menyelamatkan jalan pesisir yang mulai tergerus.

Di tengah ombak yang terus menghantam daratan, suara warga semakin keras terdengar. Mereka tak hanya menanam mangrove bersama para jurnalis, tetapi juga menanam harapan agar pemerintah hadir melihat langsung kenyataan di pantai Nangahale—sebelum lebih banyak daratan yang hilang.(Faidin)

Abrasi Nangahale Terus Menggerus, Sekolah dan Rumah Warga di Ujung Ancaman

redaksi Feb 14, 2026 1 Komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Deru ombak di pesisir Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, tak lagi sekadar irama alam. Ia kini menjadi penanda kecemasan. Abrasi yang terus menggerus garis pantai membuat jarak antara laut dan permukiman warga semakin menipis, menghadirkan ancaman nyata bagi sekolah, rumah, hingga sumber penghidupan masyarakat.

Kondisi itu kembali disuarakan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-12 Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Sabtu (14/02/2026). Alih-alih merayakan dengan seremoni, para jurnalis memilih menanam mangrove di Dusun Namandoi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang terdampak abrasi.

Kepala Desa Nangahale, Sahanudin, menegaskan bahwa abrasi bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan persoalan yang sedang berlangsung. Garis pantai terus mundur, mendekati dua lembaga pendidikan—MTs Al-Fatah dan MIS Al-Fatah Nangahale—serta belasan rumah warga dan rumah produksi garam rakyat.

“Kalau tidak ada penanganan serius, bukan tidak mungkin bangunan sekolah dan rumah warga akan semakin terancam. Kami butuh solusi jangka panjang, bukan hanya penanganan sementara,” ujarnya.

Abrasi di Nangahale dipicu kombinasi faktor alam dan perubahan lingkungan. Gelombang tinggi, berkurangnya vegetasi penahan pantai, serta dampak perubahan iklim mempercepat proses pengikisan. Tanpa sabuk hijau mangrove yang kuat, daratan menjadi rentan terhadap hantaman ombak.

Sebanyak kurang lebih 270 anakan mangrove ditanam dalam aksi bertema “AWAS Peduli dan Hijaukan Sikka”. Ketua AWAS, Mario WP Sina, mengatakan bahwa pemilihan Nangahale sebagai lokasi kegiatan merupakan bentuk keberpihakan terhadap wilayah yang membutuhkan perhatian serius.

“Kami melihat langsung kondisi abrasi di sini. Mangrove adalah benteng alami. Ini langkah kecil, tapi kami berharap menjadi pemicu gerakan yang lebih besar,” katanya.

Mangrove dikenal efektif meredam gelombang, menahan sedimen, serta mencegah intrusi air laut. Selain itu, ekosistem ini menjadi habitat berbagai biota laut yang mendukung ekonomi nelayan. Namun, penanaman mangrove saja dinilai belum cukup tanpa perencanaan terpadu dari pemerintah daerah.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Sikka segera mengambil langkah komprehensif, mulai dari pembangunan struktur pengaman pantai, rehabilitasi kawasan pesisir, hingga edukasi berkelanjutan tentang pelestarian lingkungan.

Momentum HUT AWAS juga dirangkaikan dengan operasi pangan murah bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Maumere, sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan ekonomi warga pesisir yang terdampak.

Keterlibatan berbagai unsur—TNI, Polri, pemerintah desa, lembaga pendidikan, hingga organisasi kepemudaan—menunjukkan bahwa persoalan abrasi bukan isu sektoral, melainkan tanggung jawab bersama.

Di Nangahale, abrasi bukan lagi cerita tentang masa depan yang jauh. Ia adalah realitas hari ini. Setiap meter tanah yang hilang menjadi pengingat bahwa perlindungan pesisir harus menjadi prioritas. Jika tidak, bukan hanya garis pantai yang terkikis, tetapi juga ruang hidup dan harapan masyarakat pesisir Sikka.(Faidin)

Ekonomi Biru dan Karbon Biru Jadi Kunci Hadapi Krisis Iklim

redaksi Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

MINAHASA UTARA, BAJOPOS.COM – Isu perubahan iklim dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei pada 2019, Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat ketidakpercayaan terhadap perubahan iklim yang tinggi.

“Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Senior Analyst Ocean Climateworks Centre, Wira Ditama Pratama, dalam kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (7/2/2026).

Wira menjelaskan, dampak perubahan iklim sangat nyata, terutama di wilayah kelautan dan pesisir. Fenomena banjir rob, abrasi pantai, hingga badai ekstrem menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dan dirasakan masyarakat.

“Ada kata kunci menarik yakni kiamat iklim dan bencana ekologi jika menghubungkan kedua isu,” katanya.

Menurutnya, masih berkembang anggapan bahwa ketika sektor kelautan didorong untuk pertumbuhan ekonomi, maka lingkungan akan menjadi korban. Sebaliknya, ketika laut dijaga ketat, perekonomian dinilai akan melambat. Padahal, hasil penelitian Climateworks Centre menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Sekitar 75 persen wilayah Indonesia merupakan lautan yang berpotensi menghasilkan hingga 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dari sektor ekonomi biru dan aktivitas berbasis kemaritiman.

“Ditambah Indonesia menyimpan 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin,” beber Wira.

Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Menjaga ekosistem tersebut, kata Wira, bukan hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Ia menyebut, pengelolaan laut yang berkelanjutan bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun. Hal ini dinilai dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, terdapat tiga langkah utama yang perlu dilakukan. “Mengatasi tata kelola yang terfragmentasi, menyatukan keterbatasan data dan pembiayaan yang belum optimal, serta penguatan ilmu pengetahuan dan data pasar untuk mendorong reformasi tata kelola,” jelasnya.

Sementara itu, Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui isu perubahan iklim dari perspektif kelautan belum menjadi perhatian utama di tingkat internasional.

“Meski begitu kami terus mendorong agar isu ini menjadi global,” ungkapnya.

Menurut Fegi, KKP telah melakukan berbagai langkah mitigasi serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara. Upaya tersebut mencakup lima poin utama, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di sisi akademisi, Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut secara bersamaan dengan upaya mitigasi.

“Selain mitigasi kita harus mengajarkan adaptasi terhadap masyarakat yang rentan terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.

Restorasi terumbu karang dan mangrove menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Senada dengan itu, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menegaskan bahwa karbon biru merupakan salah satu solusi paling efektif dalam menghadapi krisis iklim di sektor kelautan.

“Ekosistem blue carbon memang paling baik dalam penyerapan emisi dan lebih baik daripada pohon-pohon di daratan,” terangnya.

Salah satu ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan serapan tinggi adalah mangrove. Selain menyerap emisi karbon dalam jumlah besar, mangrove juga memberikan perlindungan alami bagi wilayah pesisir serta mendukung penghidupan masyarakat setempat.

Dengan potensi kelautan yang besar, para narasumber sepakat bahwa perubahan paradigma dan penguatan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadikan ekonomi biru dan karbon biru sebagai solusi iklim sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional.(Mar)