Lingkungan

Yayasan Teman Laut Indonesia Dorong Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Perkuat Ekonomi Pesisir Alor

Faidin Att Thohir Jun 24, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut terus didorong di Kabupaten Alor.

Melalui Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA), Yayasan Teman Laut Indonesia menggelar Sosialisasi Safeguards Program Penguatan Ekonomi Pesisir Berbasis Komunitas di Aula KOPDIT CHT Kalabahi, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, pelaku UMKM, kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar), hingga kelompok Bameti.

Program ini akan dilaksanakan di empat wilayah pesisir Kabupaten Alor, yakni Desa Lewalu, Desa Ampera, Desa Alaang, dan Kelurahan Adang.

Melalui pendekatan partisipatif, program dirancang untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan guna menciptakan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Koordinator Safeguards Program TFCCA, Igo Arianto, menjelaskan bahwa sosialisasi safeguards menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan program berjalan secara inklusif, transparan, aman, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan.

“Safeguards merupakan sistem perlindungan yang memastikan setiap kegiatan program dilaksanakan secara inklusif, partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Igo.

Ia menjelaskan, TFCCA merupakan program hasil skema peralihan utang luar negeri Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat yang kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program konservasi di Indonesia, khususnya pada ekosistem terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Menurutnya, Kabupaten Alor menjadi salah satu daerah penerima manfaat program tersebut, dengan Yayasan Teman Laut Indonesia dipercaya sebagai salah satu lembaga pelaksana di lapangan.

Igo mengungkapkan terdapat empat target utama yang ingin dicapai melalui program tersebut, yaitu;

Pertama, meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam konservasi sumber daya laut serta pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Kedua, membentuk kelompok Bameti yang menerapkan praktik pemanfaatan pesisir tanpa merusak lingkungan.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelompok nelayan, UMKM, dan Poklahsar.

Keempat, menghadirkan model ekonomi pesisir yang terintegrasi melalui koperasi berbasis mekanisme barter.

“Dokumen safeguards ini mengacu pada dua hal penting, yaitu memastikan lingkungan tidak rusak dan masyarakat mendapatkan manfaat. Kedua aspek tersebut harus berjalan seiring dalam seluruh tahapan pelaksanaan program,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan selalu memiliki potensi risiko sosial maupun lingkungan. Risiko tersebut antara lain kesalahpahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi, ketidakseimbangan partisipasi kelompok rentan, hingga kemungkinan terganggunya aktivitas masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Karena itu, setiap kegiatan akan dilengkapi langkah-langkah mitigasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor, Murni Halilu, mengusulkan agar seluruh informasi terkait program dan mekanisme safeguards dapat dipublikasikan secara terbuka melalui papan informasi yang ditempatkan di lokasi kegiatan.

“Kami berharap ada papan informasi yang memuat tujuan, kegiatan, dan mekanisme safeguards sehingga masyarakat dapat mengetahui secara terbuka perkembangan program dan ikut mengawasi pelaksanaannya,” kata Murni.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Desa Ampera, Mustafa Moka. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program, terutama bagi warga yang menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir dan laut.

“Kami berharap masyarakat pesisir dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program, sehingga manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program Penguatan Ekonomi Pesisir Berbasis Komunitas dijadwalkan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Agustus 2027.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pelaksana, program ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya konservasi sumber daya laut, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Alor.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin

Krisis Iklim dan Ancaman Ruang Hidup Perempuan di NTT

Faidin Att Thohir Jun 8, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, Bajopos.com | Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan gender. Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga menurunnya produktivitas pertanian disebut semakin membebani perempuan yang selama ini berada di garis depan dalam kerja-kerja perawatan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Minggu (7/6/2026).

Dalam pengantarnya, penyelenggara menegaskan bahwa krisis iklim di NTT telah berkembang menjadi krisis keadilan yang memperburuk kemiskinan, mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya alam, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Di tengah situasi tersebut, berbagai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif terus berlangsung dengan menguasai tanah, air, dan sumber daya alam tanpa memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Akibatnya, ruang hidup perempuan semakin terdesak, konflik agraria meningkat, dan kerusakan ekologis terus berlanjut.

Webinar menghadirkan tiga aktivis perempuan sebagai pembicara, yakni Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, Horiana Yolanda dari WALHI NTT, dan Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas.

Magdalena Eda Tukan dalam paparannya menyoroti situasi perempuan di Flores Timur yang menghadapi dampak berlapis akibat krisis iklim. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan benih lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ia menjelaskan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pangan masyarakat. Namun, peran tersebut kerap tidak mendapat pengakuan yang memadai dalam kebijakan pembangunan.

Eda juga mengkritisi agenda transisi energi skala industri yang berkembang di Pulau Flores. Menurutnya, proyek-proyek tersebut berpotensi mengancam ruang hidup perempuan karena dijalankan tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna.

Kondisi tersebut, kata dia, semakin memprihatinkan karena masyarakat Flores Timur hingga kini masih berupaya bangkit dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dalam situasi tersebut, perempuan menghadapi beban ganda untuk memastikan ketersediaan pangan, memenuhi kebutuhan air keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas.

Sementara itu, Horiana Yolanda dari WALHI NTT menegaskan bahwa NTT merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Letak geografis di kawasan Ring of Fire, karakteristik pulau-pulau kecil, curah hujan yang rendah, serta dominasi bentang alam karst dan savana membuat NTT rentan mengalami kekeringan, banjir, longsor, dan krisis air.

Namun di tengah kerentanan tersebut, menurut Hori, berbagai proyek pembangunan ekstraktif justru terus diperluas. Ia menyoroti pembangunan infrastruktur skala besar, investasi pariwisata, perkebunan monokultur, pertambangan mineral dan batu bara, tambang ilegal, proyek panas bumi (geothermal), hingga industri tambak garam yang semakin mengepung ruang hidup masyarakat.

“Ekspansi investasi ini sering kali tidak sejalan dengan narasi kesejahteraan yang dijanjikan. Sebaliknya, banyak proyek justru mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber-sumber penghidupan,” ujarnya.

Hori menegaskan bahwa pembangunan ekstraktif tidak menyelesaikan akar persoalan krisis iklim. Sebaliknya, pembangunan tersebut memperparah kerusakan ekologis dan meningkatkan kerentanan kelompok yang selama ini berada di garis depan menghadapi krisis, terutama perempuan.

Pembicara ketiga, Linda Tagie, membahas berbagai bentuk perlawanan perempuan dalam menghadapi krisis iklim dan pembangunan yang dinilai tidak berkeadilan. Menurutnya, perlawanan perempuan tercermin melalui empat dimensi utama, yakni ekspresi, tubuh, pikiran, dan hasil kerja perempuan.

Linda menjelaskan bahwa tubuh perempuan sering menjadi ruang pertemuan antara resiliensi, diskriminasi, dan eksploitasi. Di satu sisi perempuan dituntut menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas, namun di sisi lain mereka juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang membatasi hak-haknya.

Ia menilai ekspresi perempuan yang menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek pembangunan kerap berhadapan dengan stigma, penghinaan, bahkan upaya pembungkaman. Pengetahuan dan pemikiran perempuan juga sering kali dianggap tidak penting dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang masih didominasi perspektif patriarkis.

Menurut Linda, kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan selama ini juga belum memperoleh pengakuan yang layak, padahal menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga, komunitas, dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Krisis iklim tidak bersifat netral gender. Dampaknya dirasakan lebih berat oleh perempuan, sementara berbagai solusi yang ditawarkan sering kali tidak mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan,” tegasnya.

Linda juga menyoroti minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan yang berujung pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak responsif gender. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin meningkatkan kerentanan perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup di NTT.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik, mengancam supremasi sipil, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Akibatnya, warga yang menyuarakan kritik atau penolakan terhadap proyek yang dianggap mengancam tanah, air, pangan, dan ruang hidup mereka berisiko menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga pembungkaman.

Menurut Linda, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi tersebut karena selain berada di garis depan mempertahankan sumber-sumber kehidupan komunitas, mereka juga harus menghadapi diskriminasi berlapis ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Melalui webinar ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas mengajak masyarakat untuk melihat krisis iklim bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan ekologis.

Para pembicara menekankan bahwa pembangunan dan transisi energi yang adil harus menempatkan perempuan sebagai subjek utama yang didengar, diakui pengetahuannya, serta dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Reporter: Margaretha

Pisang Kepok Nyaris Hilang di Sikka, Petani Tertekan Serangan Penyakit Sejak 2020

Faidin Att Thohir Mar 24, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Serangan penyakit darah pisang atau blood disease bacterium (BDB) yang terjadi sejak 2020 hingga kini terus menghantui petani di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Dampaknya tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga membuat pisang kepok—komoditas andalan daerah—nyaris hilang dari peredaran.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh petani dan pedagang. Keterbatasan pasokan dari dalam daerah memaksa mereka mendatangkan pisang dari luar wilayah seperti Kabupaten Flores Timur dan Lembata.

Don, pedagang pisang di Pasar Alok Maumere, mengaku situasi tersebut sangat memukul usaha yang dijalaninya.

“Untuk di Kabupaten Sikka, pisang kepok yang menjadi salah satu andalan ekonomi petani sudah hilang dari peredaran. Kami terpaksa membeli dari luar daerah,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Menurut dia, kondisi ini turut meningkatkan beban modal usaha. Untuk mendapatkan pasokan, ia harus mengeluarkan biaya hingga Rp10 juta guna membeli sekitar dua pikap pisang dari luar daerah.

Di tingkat pedagang, harga jual pisang saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per tandan. Meski demikian, tingginya permintaan pasar, termasuk untuk pengiriman ke luar daerah seperti Surabaya, belum mampu diimbangi dengan ketersediaan stok.

“Kami kesulitan memenuhi permintaan karena barangnya terbatas,” katanya.

Don berharap Dinas Pertanian Kabupaten Sikka segera mengambil langkah konkret untuk memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Ia juga mendorong adanya solusi teknis yang lebih efektif di tingkat petani.

“Harapan kami, pemerintah bisa segera menghadirkan solusi agar penyakit ini bisa dikendalikan dan produksi pisang kembali normal,” ujarnya.

Dampak kelangkaan pisang kepok tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Di Sikka, pisang menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai kegiatan adat, termasuk prosesi perkawinan.

Martinus, warga Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan adat akibat langkanya pisang di daerahnya.

“Untuk urusan adat perkawinan, kami sampai harus membeli pisang dari Flores Timur karena di sini sudah sulit didapat,” tuturnya.

Sejumlah pihak menilai, penanganan penyakit tanaman seperti BDB membutuhkan pendekatan terpadu. Upaya tersebut meliputi pengendalian di tingkat kebun, penggunaan bibit sehat, hingga edukasi kepada petani terkait praktik budidaya yang aman.

Tanpa langkah terkoordinasi, penyebaran penyakit dikhawatirkan akan terus meluas dan memperparah kondisi pertanian lokal.

Hingga kini, para petani di Sikka masih berharap adanya solusi nyata untuk mengakhiri persoalan yang telah berlangsung selama enam tahun tersebut.

Bagi mereka, keberhasilan mengendalikan penyakit ini bukan hanya soal pemulihan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat.

Penulis : Redaksi

Di Balik Ambisi Baterai Listrik, Suku Bajo Kabaena Kehilangan Lautnya

Faidin Att Thohir Feb 28, 2026 Tidak ada komentar

KABAENA, Bajopos.com – Ambisi Indonesia menjadi pemain utama baterai kendaraan listrik menyisakan ironi di pesisir Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Di Desa Baliara, ruang hidup Suku Bajo—yang selama ini menyatu dengan laut—kini tercemar limbah tambang nikel.

Laporan investigatif yang dipublikasikan Mongabay.co.id mengungkap, aktivitas pertambangan di Kabaena tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengguncang sendi ekonomi, kesehatan, hingga budaya masyarakat Bajo.

Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Andri Rahman, menyebut pencemaran telah menurunkan drastis hasil tangkapan nelayan dan merusak budidaya rumput laut. “Ada efek buruk pada mata pencaharian, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Tangkapan ikan menurun dan rumput laut tercemar lumpur nikel,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Laut Berubah Warna, Penghasilan Terjun Bebas

Warga Baliara merasakan langsung dampaknya. Rahma, warga Kabaena, mengaku kini tak berani lagi mengonsumsi ikan karena khawatir terkontaminasi logam berat. Laut yang dulu jernih berubah keruh akibat sedimentasi lumpur tambang.

Sebelum aktivitas tambang masif, nelayan Bajo bisa meraup hingga Rp700 ribu per hari. Kini, setelah melaut seharian, penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu. Budidaya rumput laut dan keramba ikan pun banyak gagal panen.

Tak hanya ekonomi, kesehatan warga ikut terdampak. Air laut yang dahulu menjadi bagian keseharian kini memicu gatal-gatal. Frekuensi banjir meningkat sejak pembukaan tambang. Bahkan, seorang anak dilaporkan tenggelam di perairan yang penuh sedimen, menambah kecemasan warga akan keselamatan generasi mereka.

“Kami hanya ingin hidup layak, bukan kemewahan,” kata Rahma.

Budaya Terancam Hilang

Pakar Ilmu Kelautan dari Universitas Hasanuddin, Syafiudin Yusuf, menilai pencemaran laut berdampak serius pada keberlangsungan budaya Bajo. Terumbu karang rusak, ikan berkurang, dan anak-anak kehilangan ruang belajar menyelam—keterampilan dasar yang diwariskan turun-temurun.

Salah satu tradisi penting, memandikan bayi baru lahir dengan air laut bersih, kini terancam hilang. “Ruang hidup dan budaya mereka perlahan musnah. Mereka dipaksa beradaptasi dengan kehidupan darat yang tak sesuai dengan identitas mereka sebagai pelaut,” ujarnya.

Menurut Yusuf, keberadaan Suku Bajo selama ini justru menjadi indikator laut yang sehat. Mereka dikenal memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga terumbu karang dan ekosistem pesisir.

Kritik Transisi Energi yang “Tergesa”

Ketua Perkumpulan Orang Same Bajo Indonesia (POSBI), Erni Bajau, khawatir eksploitasi pulau kecil demi nikel akan memperparah marginalisasi masyarakat Bajo. Ia menyaksikan langsung rusaknya perairan Kabaena akibat sedimen tambang pada kunjungan November 2024.

Sementara itu, Ulil Amri, Antropolog Lingkungan dari Creighton University, menilai kebijakan transisi energi Indonesia terkesan pragmatis dan terburu-buru. Kelompok masyarakat adat, termasuk Bajo, disebut kerap menjadi “tumbal” pembangunan.

Menurutnya, keuntungan jangka pendek dari eksploitasi nikel tak sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung. Ia mendorong moratorium eksploitasi nikel di pulau kecil serta kebijakan tambang yang lebih manusiawi dan partisipatif.

Regulasi dan Pengawasan Dipertanyakan

Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara menyebut, ekspansi tambang di Kabaena bermula dari revisi tata ruang 2010 yang menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Perubahan itu diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011, yang membuka jalan bagi konsesi tambang seluas lebih dari 76 ribu hektar—sekitar 85 persen luas Pulau Kabaena.

Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irwan, pada 12 Maret 2025 menyatakan pihaknya telah memerintahkan verifikasi lapangan dan akan menurunkan tim untuk pengecekan lebih lanjut.

Di tengah janji transisi energi hijau, warga Bajo di Baliara justru menghadapi kenyataan pahit: laut yang menjadi identitas dan sumber hidup mereka kian tercemar. Ambisi kendaraan listrik global kini berhadapan dengan pertanyaan mendasar—siapa yang menanggung harga sebenarnya dari “energi bersih” itu? (Redaksi)

Abrasi Nangahale Kian Menggerus, Warga Sindir Ketidakhadiran Bupati di HUT AWAS

Faidin Att Thohir Feb 14, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Abrasi di pesisir Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, semakin mengkhawatirkan. Selain mengancam rumah warga dan bangunan sekolah, gelombang pasang kini dilaporkan telah menggerus badan jalan aspal di jalur pesisir pantai yang menjadi akses vital masyarakat.

Momentum peringatan hari ulang tahun ke-12 Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Sabtu (14/02/2026), yang diisi dengan aksi tanam mangrove di Dusun Namandoi, juga menjadi ruang curhat warga terkait kondisi tersebut.

Dalam wawancara terpisah, seorang warga Nangahale yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Bupati Sikka dalam kegiatan tersebut.

“Pantai ini sudah menggerus jalan aspal pesisir. Kami lihat sendiri setiap tahun makin mendekat. Mungkin Bupati takut lihat langsung kondisi di sini,” ujarnya.

“MTs dan MIS ini dua sekolah yang nyaria selalu di liburkan jika ombak sudah mulai besar. Tahun lalu sampai tempias ke dalam kelas ombaknya, akhirnya diliburkan. Termasum kalau rob sekolah MIS ini banjir tidak ada model sekolah. Lalu dimana pemerintah?,” tanya warga dalam kisahnya.

Pernyataan itu mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang merasa persoalan abrasi belum mendapat perhatian maksimal. Menurut warga, kehadiran kepala daerah di lokasi terdampak dinilai penting, bukan sekadar simbolis, tetapi untuk memastikan adanya langkah nyata penanganan.

Abrasi di Nangahale disebut tidak lagi sekadar mengikis bibir pantai, tetapi telah merambah infrastruktur publik. Jalan aspal pesisir yang biasa dilalui warga untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan kini terancam rusak permanen jika tidak segera diperkuat.

Sebelumnya, Kepala Desa Nangahale, Sahanudin, juga menyampaikan bahwa dua lembaga pendidikan—MTs Al-Fatah dan MIS Al-Fatah Nangahale—serta belasan rumah warga dan rumah produksi garam rakyat berada dalam zona rawan abrasi.

Ketua AWAS, Mario WP Sina, menegaskan bahwa penanaman sekitar 270 anakan mangrove dalam peringatan HUT ke-12 menjadi bentuk kepedulian konkret terhadap kondisi pesisir. Namun ia mengakui, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program pemerintah yang lebih komprehensif.

“Kami berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah, bisa melihat ini sebagai situasi darurat lingkungan. Abrasi bukan lagi ancaman masa depan, tapi sudah terjadi hari ini,” ujarnya.

Warga Nangahale berharap ada penanganan terpadu, mulai dari pembangunan talud atau pemecah gelombang, rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan, hingga kajian teknis untuk menyelamatkan jalan pesisir yang mulai tergerus.

Di tengah ombak yang terus menghantam daratan, suara warga semakin keras terdengar. Mereka tak hanya menanam mangrove bersama para jurnalis, tetapi juga menanam harapan agar pemerintah hadir melihat langsung kenyataan di pantai Nangahale—sebelum lebih banyak daratan yang hilang.(Faidin)

Abrasi Nangahale Terus Menggerus, Sekolah dan Rumah Warga di Ujung Ancaman

Faidin Att Thohir Feb 14, 2026 1 Komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Deru ombak di pesisir Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, tak lagi sekadar irama alam. Ia kini menjadi penanda kecemasan. Abrasi yang terus menggerus garis pantai membuat jarak antara laut dan permukiman warga semakin menipis, menghadirkan ancaman nyata bagi sekolah, rumah, hingga sumber penghidupan masyarakat.

Kondisi itu kembali disuarakan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-12 Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Sabtu (14/02/2026). Alih-alih merayakan dengan seremoni, para jurnalis memilih menanam mangrove di Dusun Namandoi sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang terdampak abrasi.

Kepala Desa Nangahale, Sahanudin, menegaskan bahwa abrasi bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan persoalan yang sedang berlangsung. Garis pantai terus mundur, mendekati dua lembaga pendidikan—MTs Al-Fatah dan MIS Al-Fatah Nangahale—serta belasan rumah warga dan rumah produksi garam rakyat.

“Kalau tidak ada penanganan serius, bukan tidak mungkin bangunan sekolah dan rumah warga akan semakin terancam. Kami butuh solusi jangka panjang, bukan hanya penanganan sementara,” ujarnya.

Abrasi di Nangahale dipicu kombinasi faktor alam dan perubahan lingkungan. Gelombang tinggi, berkurangnya vegetasi penahan pantai, serta dampak perubahan iklim mempercepat proses pengikisan. Tanpa sabuk hijau mangrove yang kuat, daratan menjadi rentan terhadap hantaman ombak.

Sebanyak kurang lebih 270 anakan mangrove ditanam dalam aksi bertema “AWAS Peduli dan Hijaukan Sikka”. Ketua AWAS, Mario WP Sina, mengatakan bahwa pemilihan Nangahale sebagai lokasi kegiatan merupakan bentuk keberpihakan terhadap wilayah yang membutuhkan perhatian serius.

“Kami melihat langsung kondisi abrasi di sini. Mangrove adalah benteng alami. Ini langkah kecil, tapi kami berharap menjadi pemicu gerakan yang lebih besar,” katanya.

Mangrove dikenal efektif meredam gelombang, menahan sedimen, serta mencegah intrusi air laut. Selain itu, ekosistem ini menjadi habitat berbagai biota laut yang mendukung ekonomi nelayan. Namun, penanaman mangrove saja dinilai belum cukup tanpa perencanaan terpadu dari pemerintah daerah.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Sikka segera mengambil langkah komprehensif, mulai dari pembangunan struktur pengaman pantai, rehabilitasi kawasan pesisir, hingga edukasi berkelanjutan tentang pelestarian lingkungan.

Momentum HUT AWAS juga dirangkaikan dengan operasi pangan murah bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Maumere, sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan ekonomi warga pesisir yang terdampak.

Keterlibatan berbagai unsur—TNI, Polri, pemerintah desa, lembaga pendidikan, hingga organisasi kepemudaan—menunjukkan bahwa persoalan abrasi bukan isu sektoral, melainkan tanggung jawab bersama.

Di Nangahale, abrasi bukan lagi cerita tentang masa depan yang jauh. Ia adalah realitas hari ini. Setiap meter tanah yang hilang menjadi pengingat bahwa perlindungan pesisir harus menjadi prioritas. Jika tidak, bukan hanya garis pantai yang terkikis, tetapi juga ruang hidup dan harapan masyarakat pesisir Sikka.(Faidin)

Ekonomi Biru dan Karbon Biru Jadi Kunci Hadapi Krisis Iklim

Faidin Att Thohir Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

MINAHASA UTARA, BAJOPOS.COM – Isu perubahan iklim dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei pada 2019, Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat ketidakpercayaan terhadap perubahan iklim yang tinggi.

“Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Senior Analyst Ocean Climateworks Centre, Wira Ditama Pratama, dalam kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (7/2/2026).

Wira menjelaskan, dampak perubahan iklim sangat nyata, terutama di wilayah kelautan dan pesisir. Fenomena banjir rob, abrasi pantai, hingga badai ekstrem menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dan dirasakan masyarakat.

“Ada kata kunci menarik yakni kiamat iklim dan bencana ekologi jika menghubungkan kedua isu,” katanya.

Menurutnya, masih berkembang anggapan bahwa ketika sektor kelautan didorong untuk pertumbuhan ekonomi, maka lingkungan akan menjadi korban. Sebaliknya, ketika laut dijaga ketat, perekonomian dinilai akan melambat. Padahal, hasil penelitian Climateworks Centre menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Sekitar 75 persen wilayah Indonesia merupakan lautan yang berpotensi menghasilkan hingga 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dari sektor ekonomi biru dan aktivitas berbasis kemaritiman.

“Ditambah Indonesia menyimpan 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin,” beber Wira.

Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Menjaga ekosistem tersebut, kata Wira, bukan hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Ia menyebut, pengelolaan laut yang berkelanjutan bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun. Hal ini dinilai dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, terdapat tiga langkah utama yang perlu dilakukan. “Mengatasi tata kelola yang terfragmentasi, menyatukan keterbatasan data dan pembiayaan yang belum optimal, serta penguatan ilmu pengetahuan dan data pasar untuk mendorong reformasi tata kelola,” jelasnya.

Sementara itu, Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui isu perubahan iklim dari perspektif kelautan belum menjadi perhatian utama di tingkat internasional.

“Meski begitu kami terus mendorong agar isu ini menjadi global,” ungkapnya.

Menurut Fegi, KKP telah melakukan berbagai langkah mitigasi serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara. Upaya tersebut mencakup lima poin utama, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di sisi akademisi, Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut secara bersamaan dengan upaya mitigasi.

“Selain mitigasi kita harus mengajarkan adaptasi terhadap masyarakat yang rentan terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.

Restorasi terumbu karang dan mangrove menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Senada dengan itu, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menegaskan bahwa karbon biru merupakan salah satu solusi paling efektif dalam menghadapi krisis iklim di sektor kelautan.

“Ekosistem blue carbon memang paling baik dalam penyerapan emisi dan lebih baik daripada pohon-pohon di daratan,” terangnya.

Salah satu ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan serapan tinggi adalah mangrove. Selain menyerap emisi karbon dalam jumlah besar, mangrove juga memberikan perlindungan alami bagi wilayah pesisir serta mendukung penghidupan masyarakat setempat.

Dengan potensi kelautan yang besar, para narasumber sepakat bahwa perubahan paradigma dan penguatan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadikan ekonomi biru dan karbon biru sebagai solusi iklim sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional.(Mar)