Kam. Sep 17th, 2026

HEADLINE

Pemberitahuan Resmi Redaksi Bahwa ANDI di Kalimantan Timur Bukan Jurnalis Bajopos.com

PEMBERITAHUAN RESMI REDAKSI BAJOPOS.COM

Nomor:  01/RED/BAJOPOS/IX/2026

ANDI DI KALIMANTAN TIMUR BUKAN JURNALIS BAJOPOS.COM

Redaksi Bajopos.com dengan ini menyampaikan pemberitahuan resmi kepada seluruh masyarakat, narasumber, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, pihak swasta, serta seluruh pihak yang berkepentingan bahwa ANDI yang berada di wilayah Kalimantan Timur bukan merupakan wartawan, jurnalis, maupun bagian dari struktur Redaksi Bajopos.com.

Dengan demikian, segala tindakan, pernyataan, komunikasi, aktivitas, maupun bentuk tindak-tanduk yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dan tidak dapat dikaitkan dengan Bajopos.com.

Redaksi Bajopos.com juga menegaskan bahwa akun Instagram yang menggunakan nama:

@bajopos.com_kaltim

BUKAN merupakan akun resmi Bajopos.com.

Akun tersebut tidak berada di bawah pengelolaan, koordinasi, maupun tanggung jawab Redaksi Bajopos.com. Masyarakat diminta tidak menganggap aktivitas atau informasi yang disampaikan melalui akun tersebut sebagai representasi resmi dari Bajopos.com.

Redaksi juga menyampaikan bahwa terdapat seseorang bernama ANDI di Kalimantan Timur yang menggunakan nomor telepon 0852-9987-0154. Yang bersangkutan tidak tercatat sebagai jurnalis maupun bagian dari Redaksi Bajopos.com.

Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang menerima komunikasi, permintaan, pernyataan, atau tindakan lain dari yang bersangkutan dengan mengatasnamakan Bajopos.com, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan resmi dari Bajopos.com.

Redaksi Bajopos.com mengimbau masyarakat, narasumber, instansi, dan pihak lainnya untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada redaksi apabila menemukan pihak yang mengaku sebagai wartawan atau perwakilan Bajopos.com.

Pemberitahuan ini dibuat sebagai bentuk klarifikasi dan penegasan resmi identitas kelembagaan media, sekaligus untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar dapat diketahui dan menjadi perhatian bersama.

Redaksi BAJOPOS.COM

Pimpinan Redaksi
Faidin, S.Pd

Bajopos.com — Suara Anda Mengungkap Fakta

Bak Air Pecah, Rumah Retak di Dobo, Kabupaten Sikka dan Bantuan Pemerintah yang Belum Terasa

SIKKA, Bajopos.com | Gempa bumi bukan hanya meninggalkan retakan pada rumah warga Dusun Dobo, Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

Guncangan juga memecahkan puluhan bak penampungan air, membuat warga kini menghadapi persoalan baru: kesulitan mendapatkan air bersih.

Di dusun yang dihuni sekitar 33 kepala keluarga dengan 28 rumah itu, jejak gempa masih terlihat jelas. Sejumlah rumah mengalami kerusakan pada bagian dinding. Retakan membuat warga belum berani kembali tidur di dalam rumah karena dihantui kekhawatiran akan gempa susulan.

Sebagian warga akhirnya memilih bertahan di luar rumah dengan perlindungan seadanya.

Rumah warga yang rusak parah dan belum mendapat perhatian pemerintah. (Doc. Aris Halilintar).

Namun, persoalan tidak berhenti pada rumah yang rusak.

Bak-bak penampungan air yang selama ini menjadi tumpuan kebutuhan warga juga pecah akibat guncangan.

Sergius Moa, warga Dobo, mengatakan kerusakan bak air semakin memperparah kondisi warga yang sejak awal memang kesulitan mendapatkan sumber air.

“Bak air ada yang pecah akibat gempa. Sampai sekarang kami masih kesulitan mendapatkan air,” kata Sergius.

Menurutnya, Dusun Dobo memang tidak memiliki mata air. Warga selama ini hanya mengandalkan air hujan atau membeli air menggunakan tangki.

Ketika bak penampungan pecah, persoalan air pun berubah menjadi ancaman serius bagi kebutuhan sehari-hari warga.

“Di sini tidak ada mata air. Kami hanya mengandalkan air hujan dan kalau tidak ada, kami beli dari tangki,” ujarnya.

Bantuan Pemerintah Belum Terasa

Di tengah kondisi tersebut, Sergius mengaku warga Dobo hingga kini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Sikka.

Bantuan yang telah diterima warga, kata dia, justru datang dari komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Caritas.

“Kami sampai sekarang belum mendapat sentuhan dari pemerintah desa maupun kabupaten. Bantuan yang sudah kami terima baru dari komunitas AMAN dan Caritas,” katanya.

Keluhan tersebut menjadi gambaran lain dari kondisi warga terdampak gempa yang berada jauh dari pusat perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan pangan. Mereka membutuhkan air untuk hidup dan tempat yang aman untuk tidur.

Sergius menuturkan, kondisi rumah yang mengalami kerusakan membuat warga masih diliputi ketakutan.

“Rumah batu, seluruh dindingnya pecah. Kami masih takut masuk dan tidur di dalam rumah,” ujar Sergius saat ditemui di kediamannya di Dobo.

Pantauan di lokasi menunjukkan sebagian warga masih memilih tidur dan beraktivitas di luar rumah. Ruang terbuka menjadi pilihan karena dianggap lebih aman dibandingkan kembali ke bangunan yang telah mengalami keretakan.

Kondisi ini membuat persoalan warga Dobo datang berlapis.

Rumah retak menghilangkan rasa aman. Bak air pecah mengganggu akses air. Sementara bantuan pemerintah, menurut pengakuan warga, belum juga mereka rasakan.

Warga tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.

Mereka hanya membutuhkan air bersih, tempat berlindung yang aman, serta kehadiran pemerintah untuk melihat langsung kondisi mereka.

Bagi warga Dobo, perhatian pemerintah bukan sekadar soal bantuan yang datang dalam bentuk barang.

Lebih dari itu, mereka ingin memastikan bahwa setelah gempa mengguncang rumah-rumah mereka, mereka tidak ikut kehilangan rasa percaya bahwa masih ada pemerintah yang berdiri bersama mereka.

Reporter : Aris Halilintar
Editor : Redaksi

Jusuf Kalla Ke Maumere, “Rumah Tak Hancur, Mengapa Mereka Belum Berani Pulang?”

SIKKA, Bajopos.com | Ada rumah yang hanya retak. Ada yang bahkan masih berdiri kokoh. Namun, bagi sebagian warga terdampak gempa di Kabupaten Sikka, pulang ternyata bukan sekadar soal apakah rumah masih layak ditempati.

Pulang membutuhkan rasa aman. Dan rasa aman itulah yang belum sepenuhnya kembali.

Potret itu terlihat ketika Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), menemui warga yang masih bertahan di Posko Pengungsian Gelora Samador, Jumat (28/8/2026) pagi.

Di hadapan JK, seorang pengungsi mengungkapkan alasan dirinya belum berani kembali ke rumah.

Rumahnya memang hanya mengalami keretakan ringan. Namun setiap kali membayangkan harus tidur kembali di rumah, terutama pada malam hari, rasa cemas muncul.

“Kalau kami pulang sebentar, hati kami masih berdebar-debar. Malam terjadi apa-apa,” ujarnya.

JK kemudian bertanya singkat.

“Takut lagi?”

“Takut lagi, masih,” jawab warga tersebut.

Jawaban itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi di baliknya ada trauma yang tidak bisa diukur menggunakan meteran kerusakan bangunan.

Dinding bisa diperiksa. Retakan bisa dihitung. Tetapi rasa takut tidak punya ukuran.

Pengungsi lainnya bahkan mengaku semakin khawatir karena di rumah mereka terdapat anak-anak kecil dan bayi.

“Kalau sampai di rumah kami punya hati sudah deg-deg begitu. Malam… kejadian malam,” katanya.

“Malam kembali lagi?” tanya JK.

“Iya, malam. Apalagi ada cucu, anak-anak kecil semua, bayi-bayi. Yang kami takutkan ini,” jawabnya.

Bukan Tak Mau Pulang, Tapi Belum Berani

Di titik inilah persoalan pengungsian pascagempa menjadi lebih kompleks.

Warga bukan tidak ingin kembali ke rumah. Mereka ingin pulang.

Mereka ingin kembali memasak di dapur sendiri, tidur di kamar sendiri, membuka pintu rumah sendiri dan menjalani kehidupan seperti sebelum gempa.

Tetapi ingatan tentang guncangan membuat malam hari menjadi sesuatu yang menakutkan.

Bagi keluarga yang memiliki bayi dan anak kecil, keputusan untuk pulang bahkan terasa jauh lebih berat.

Sebab, jika gempa kembali terjadi, bukan hanya keselamatan diri yang dipikirkan. Ada anak-anak yang harus diselamatkan.

Karena itu, kepulangan pengungsi seharusnya tidak hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga dari kesiapan mental dan rasa aman penghuninya.

Kata JK, Kehidupan Harus Kembali

JK meminta masyarakat bersabar. Menurut dia, setelah masa tanggap darurat, kehidupan harus perlahan dipulihkan.

“Yang penting untuk sekarang ini harus rehabilitasi dan juga perbaikan kehidupan, kembali pekerjaan nanti pada waktunya. Anak-anak sekolah tentu kembali ke sekolah, perbaikan-perbaikan semuanya,” kata JK.

Ia memastikan PMI terus membantu kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

“Palang Merah selalu membantu sejak awal dan juga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, apa-apa yang dibutuhkan. Hari ini ada kapal bantuan di Labuan Bajo, disebarkan ke seluruh daerah Flores,” ujarnya.

Menurut JK, penanganan bencana membutuhkan gotong royong semua pihak.

“Karena bagi kita semua sesama manusia, tentu harus selalu sama-sama membantu,” katanya.

Sembako Diminta, Masa Depan Anak Juga Dipikirkan

Ketika JK bertanya mengenai kebutuhan mendesak warga, jawaban pengungsi terdengar hampir bersamaan.

“Sembako! Sembako, Pak!”

Namun dari tengah kerumunan muncul suara lain.

“Kebutuhan sekolah… Beasiswa buat anak sekolah… Sembako, Pak! Beasiswa.”

Permintaan itu menunjukkan satu hal: warga tidak ingin selamanya hidup dalam situasi darurat.

Mereka ingin kembali berdaya.

Mereka ingin anak-anak kembali sekolah.

Mereka ingin kehidupan ekonomi kembali berjalan.

Dan mereka ingin bantuan yang diterima hari ini menjadi jembatan menuju kehidupan normal, bukan membuat mereka terus bergantung pada posko.

JK pun meminta masyarakat bersabar.

“Karena itu, saya minta kesabaran Ibu-Ibu. Nanti kita selesaikan semuanya bantuan yang ada. Baik tentang materi, tentang pendidikan, dan sebagainya,” katanya.

Dalam suasana yang sebelumnya serius, JK sempat melontarkan candaan. Para pengungsi pun tertawa.

Di tengah ketakutan yang masih tersisa, tawa itu menjadi pengingat bahwa pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali rumah.

Pemulihan juga berarti mengembalikan keceriaan.

655 Jiwa Masih Bertahan

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, mengatakan jumlah pengungsi di Gelora Samador terus berubah seiring proses pemulangan warga.

“Sampai hari ini sekiranya data terakhir dari tadi malam sampai pagi tadi sisa 600-an, 655 jiwa,” kata Juventus.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai perkembangan situasi gempa.

Juventus juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama kabar yang beredar melalui media sosial.

“Kami berdasarkan arahan dari BNPB, dari BMKG, untuk terus melakukan komunikasi menyampaikan perihal kondisi riil hari ini dan memberikan kekuatan kepada mereka, seluruh masyarakat kami bahwa tidak perlu percaya yang hoaks, informasi-informasi di sosial media dan lain sebagainya yang bisa kemudian menyesatkan,” ujarnya.

Mengobati Luka yang Tak Terlihat

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis warga.

Menurut Juventus, aktivitas psikososial bagi anak-anak terus dilakukan di lokasi pengungsian dengan melibatkan relawan dari Kementerian Sosial. Pendampingan juga diberikan kepada orang tua.

“Selain kita siapkan kebutuhan makan, minum, dan tidurnya, tetapi aktivitas psikososial untuk anak-anak… kami terus-menerus melakukan pendampingan ini, baik pada anak-anak maupun pada orang tua,” katanya.

Sebab, gempa memang berhenti mengguncang tanah, tetapi rasa takut tidak selalu berhenti pada saat yang sama.

Bagi sebagian warga, suara malam masih mengingatkan mereka pada guncangan.

Bagi orang tua, rumah yang retak masih menyimpan pertanyaan: aman atau tidak jika anak-anak kembali tidur di sana?

Dan bagi mereka yang masih berada di Gelora Samador, bertahan di tenda bukan berarti tidak ingin pulang.

Mereka hanya sedang menunggu satu hal yang paling sederhana, tetapi paling sulit dikembalikan setelah bencana: rasa aman.

Kunjungan JK ke Gelora Samador merupakan bagian dari kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sikka setelah bertolak dari Surabaya dan tiba di Bandara Frans Seda, Maumere, Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 09.35 Wita.

Reporter : Faidin

Seluruh Hak Hukum Keluarga Ros, ART Asal Nagekeo Korban Ledakan Grand Polonia, Wajib Dipenuhi

“Terlepas dari proses hukum yang berjalan, nilai-nilai kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Keluarga korban berhak mendapatkan perhatian dan dukungan setelah kehilangan anggota keluarganya.”

NTT, BAJOPOS.COM | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menegaskan seluruh hak hukum dan perlindungan bagi keluarga Ros, asisten rumah tangga (ART) asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang meninggal dunia dalam peristiwa ledakan di Komplek Grand Polonia, Medan, wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tragedi yang merenggut nyawa pekerja rumah tangga asal NTT tersebut.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia berharap almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah tersebut.

Lebih lanjut, Irvan menegaskan bahwa apabila Ros bekerja melalui perusahaan atau yayasan penyalur tenaga kerja, maka lembaga penyalur memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan seluruh hak korban dan ahli waris dipenuhi.

“Hak-hak tersebut dapat meliputi pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hingga santunan dari BPJS Ketenagakerjaan apabila korban terdaftar sebagai peserta. Semua hak itu harus diproses dan diselesaikan sesuai mekanisme hukum,” tegas Irvan, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, pemenuhan hak korban tidak boleh ditunda ataupun diabaikan karena merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

LBH Medan juga mendesak perusahaan atau yayasan penyalur segera melaporkan peristiwa tersebut kepada instansi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar proses administrasi pencairan santunan kematian, biaya pemakaman, maupun manfaat lainnya bagi ahli waris dapat segera diproses tanpa hambatan.

Selain aspek hukum, Irvan menilai majikan juga memiliki tanggung jawab moral terhadap keluarga korban. Menurutnya, kepedulian melalui pemberian bantuan atau tali asih merupakan bentuk empati yang patut diberikan kepada keluarga yang sedang berduka.

“Terlepas dari proses hukum yang berjalan, nilai-nilai kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Keluarga korban berhak mendapatkan perhatian dan dukungan setelah kehilangan anggota keluarganya,” ujarnya.

Sebelumnya, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara juga mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di Komplek Grand Polonia pada Senin (20/7/2026).

Forum tersebut meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Mereka juga meminta agar majikan maupun perusahaan atau yayasan penyalur tenaga kerja bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kewajiban yang belum dipenuhi terhadap korban maupun keluarganya.

Hingga saat ini, kasus ledakan di Komplek Grand Polonia masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum guna memastikan penyebab pasti kejadian, sekaligus mengungkap ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun tanggung jawab hukum dari pihak-pihak terkait.

Desakan dari LBH Medan dan Forum Pemuda NTT menjadi pengingat bahwa penyelesaian kasus ini tidak hanya berhenti pada pengungkapan penyebab ledakan, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya seluruh hak hukum dan perlindungan bagi keluarga Ros sebagai korban.

Penulis : Faidin | Editor : Redaksi

ART Asal Nagekeo Tewas dalam Insiden Ledakan di Komplek Perumahan Grand Polonia Medan, Forum Pemuda NTT Desak Pihak Terkait

NTT, BAJOPOS.COM | Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilayah Sumatera Utara mendesak majikan serta yayasan atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Ros, asisten rumah tangga (ART) asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban dalam ledakan di Komplek Perumahan Grand Polonia Nomor 3B, Kecamatan Medan Polonia.

Dilansir dari Dailyklik.id, Ros diketahui meninggal dunia dalam peristiwa ledakan yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Belakangan terungkap bahwa korban merupakan warga Dusun Watugase, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Kabar duka tersebut memicu keprihatinan masyarakat NTT yang berada di Kota Medan. Berbagai paguyuban dan organisasi kedaerahan menyampaikan belasungkawa sekaligus mendesak agar seluruh hak keluarga korban dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ros. Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa pihak majikan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas meninggalnya pekerja yang berada di bawah pengawasannya.

“Kami ikut berbelasungkawa atas peristiwa yang dialami saudara kami Ros asal Nagekeo. Namun, kami juga meminta majikan almarhumah agar bertanggung jawab secara penuh atas hilangnya nyawa saudara kami,” ujar Devis dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (22/7/2026).

Selain meminta pertanggungjawaban dari majikan, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumut juga mendesak Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di kawasan Grand Polonia. Mereka berharap penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan sehingga penyebab insiden yang merenggut nyawa Ros dapat terungkap secara jelas.

Forum juga meminta penyidik menghadirkan pihak yayasan atau perusahaan yang menyalurkan Ros untuk bekerja di rumah tersebut. Menurut Devis, penyalur tenaga kerja memiliki tanggung jawab moral maupun administratif untuk memastikan hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi.

“Kami mendesak pihak Kepolisian untuk menghadirkan pihak perusahaan ataupun yayasan yang menyalurkan saudara kami Ros agar dapat mempertanggungjawabkan segala hak yang harus diperoleh keluarga almarhumah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Devis mengatakan Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara siap membuka komunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun pihak-pihak terkait guna mendukung penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya juga siap memberikan pendampingan kepada keluarga korban apabila dibutuhkan, sekaligus mengawal proses hukum agar berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian mengenai pemenuhan hak-hak keluarga almarhumah.

Forum berharap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penempatan Ros sebagai pekerja rumah tangga dapat bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan, sehingga keluarga korban memperoleh kejelasan, keadilan, serta hak-hak yang menjadi kewajibannya.

Penulis : Faidin | Editor : Redaksi