MINAHASA UTARA, BAJOPOS.COM – Isu perubahan iklim dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei pada 2019, Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat ketidakpercayaan terhadap perubahan iklim yang tinggi.
“Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Senior Analyst Ocean Climateworks Centre, Wira Ditama Pratama, dalam kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (7/2/2026).
Wira menjelaskan, dampak perubahan iklim sangat nyata, terutama di wilayah kelautan dan pesisir. Fenomena banjir rob, abrasi pantai, hingga badai ekstrem menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dan dirasakan masyarakat.
“Ada kata kunci menarik yakni kiamat iklim dan bencana ekologi jika menghubungkan kedua isu,” katanya.
Menurutnya, masih berkembang anggapan bahwa ketika sektor kelautan didorong untuk pertumbuhan ekonomi, maka lingkungan akan menjadi korban. Sebaliknya, ketika laut dijaga ketat, perekonomian dinilai akan melambat. Padahal, hasil penelitian Climateworks Centre menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.
Sekitar 75 persen wilayah Indonesia merupakan lautan yang berpotensi menghasilkan hingga 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dari sektor ekonomi biru dan aktivitas berbasis kemaritiman.
“Ditambah Indonesia menyimpan 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin,” beber Wira.
Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Menjaga ekosistem tersebut, kata Wira, bukan hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Ia menyebut, pengelolaan laut yang berkelanjutan bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun. Hal ini dinilai dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkannya, terdapat tiga langkah utama yang perlu dilakukan. “Mengatasi tata kelola yang terfragmentasi, menyatukan keterbatasan data dan pembiayaan yang belum optimal, serta penguatan ilmu pengetahuan dan data pasar untuk mendorong reformasi tata kelola,” jelasnya.
Sementara itu, Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui isu perubahan iklim dari perspektif kelautan belum menjadi perhatian utama di tingkat internasional.
“Meski begitu kami terus mendorong agar isu ini menjadi global,” ungkapnya.
Menurut Fegi, KKP telah melakukan berbagai langkah mitigasi serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara. Upaya tersebut mencakup lima poin utama, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Di sisi akademisi, Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut secara bersamaan dengan upaya mitigasi.
“Selain mitigasi kita harus mengajarkan adaptasi terhadap masyarakat yang rentan terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.
Restorasi terumbu karang dan mangrove menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.
Senada dengan itu, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menegaskan bahwa karbon biru merupakan salah satu solusi paling efektif dalam menghadapi krisis iklim di sektor kelautan.
“Ekosistem blue carbon memang paling baik dalam penyerapan emisi dan lebih baik daripada pohon-pohon di daratan,” terangnya.
Salah satu ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan serapan tinggi adalah mangrove. Selain menyerap emisi karbon dalam jumlah besar, mangrove juga memberikan perlindungan alami bagi wilayah pesisir serta mendukung penghidupan masyarakat setempat.
Dengan potensi kelautan yang besar, para narasumber sepakat bahwa perubahan paradigma dan penguatan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadikan ekonomi biru dan karbon biru sebagai solusi iklim sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional.(Mar)