Prabowo Subianto

Andreas Hugo Pareira Minta Pemerintah Kaji Mendalam Wacana Bahasa Prancis Jadi Mata Pelajaran Wajib

Faidin Att Thohir Jun 1, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Wacana menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan Indonesia mendapat sorotan dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut tanpa melalui kajian yang matang.

Menurut Andreas, kurikulum nasional merupakan instrumen strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan pendidikan jangka panjang dan kepentingan bangsa.

Karena itu, setiap penambahan maupun perubahan mata pelajaran wajib harus melalui proses akademik yang komprehensif, bukan didasarkan pada pertimbangan sesaat.

Ia mengakui bahwa bahasa Prancis memiliki posisi penting sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan secara luas dalam berbagai forum global.

Namun, menurutnya, menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran wajib memerlukan pertimbangan yang mendalam, termasuk kesiapan tenaga pendidik, ketersediaan sarana pembelajaran, serta manfaat nyata bagi peserta didik.

Andreas menilai kebijakan pendidikan harus dibangun di atas kebutuhan nasional dan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Oleh sebab itu, setiap perubahan kurikulum perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda.

“Jangan sampai setiap kali kita bertemu pemimpin negara lain, lalu bahasa negara tersebut langsung dijadikan kurikulum wajib,” tegas Andreas dalam keterangannya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak lahir sebagai respons terhadap dinamika diplomasi atau hubungan bilateral semata.

Menurutnya, kurikulum nasional harus disusun secara objektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik serta tantangan masa depan.

Lebih lanjut, Andreas menegaskan bahwa evaluasi terhadap usulan mata pelajaran baru harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas pembelajaran, kesiapan infrastruktur pendidikan, hingga kemampuan daerah-daerah dalam menerapkannya secara merata.

Pernyataan tersebut muncul di tengah mencuatnya diskusi publik mengenai kemungkinan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia.

Wacana itu pun memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan terkait arah pengembangan kurikulum nasional ke depan.

Penulis : Dedy Hu

Wapres Gibran Tinjau Sentra Garam Nasional di Rote Ndao, Dorong Percepatan Swasembada dan Ekonomi Pesisir

Faidin Att Thohir Mei 22, 2026 Tidak ada komentar

ROTE NDAO, Bajopos.com | Hamparan tambak garam di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026), menjadi pusat perhatian nasional.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, turun langsung meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di wilayah selatan Indonesia.

Kunjungan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam membangun kawasan industri garam terbesar di Nusa Tenggara Timur itu sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam.

Di lokasi tambak, Wapres meninjau langsung kolam kristalisasi garam, gudang penyimpanan, hingga berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah mengenai progres pembangunan kawasan industri tersebut.

Suasana dialog berlangsung hangat, dengan sejumlah warga menyampaikan harapan agar proyek besar itu benar-benar membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dalam keterangannya kepada awak media, Gibran mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

“Ini kebutuhan garam kita per tahun sekitar 5 juta ton dan kita belum bisa memenuhi semuanya. Karena itu proyek di Rote ini sangat penting untuk mendukung swasembada garam nasional,” ujar Gibran.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap agenda swasembada pangan nasional, termasuk sektor garam dan kelautan yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Tak hanya fokus pada produksi garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonomi segera dirasakan masyarakat sekitar.

Ia berharap proyek tersebut mampu membuka lapangan kerja baru dan menciptakan efek ekonomi berantai bagi warga pesisir.

“Kita ingin kawasan ini segera fungsional, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membantu masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan multiplier effect yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.

Selain sektor garam, perhatian pemerintah pusat juga diarahkan pada pengembangan kawasan perikanan dan budidaya rumput laut di Rote Ndao.

Gibran memastikan berbagai usulan pembangunan fasilitas pendukung nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Kita ingin di wilayah-wilayah produktif perikanan tersedia cold storage, pabrik es untuk slurry ice, hingga SPBU khusus nelayan supaya aktivitas mereka lebih maksimal,” katanya.

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Wapres turut menerima laporan mengenai kondisi infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao.

Sejumlah kebutuhan mendesak seperti revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.

Menanggapi berbagai usulan itu, Gibran meminta koordinasi lintas kementerian terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat segera direspons pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, berharap proyek K-SIGN tidak hanya menjadi simbol investasi besar pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

“Beliau ingin memastikan anggaran besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rote Ndao,” ujar Paulus.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, lanjutnya, siap mendukung penuh program strategis nasional tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, serta Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Reporter : Yofan B. Dhae

Komisi X DPR Usul Semua Guru Diangkat PNS, Soroti Ketimpangan Status dan Nasib Honorer 2027

Faidin Att Thohir Mei 12, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Wacana besar terkait masa depan tenaga pendidik nasional kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai langkah permanen mengakhiri polemik tenaga honorer dan ketimpangan status guru.

Usulan tersebut disampaikan di tengah rencana pemerintah menghapus status tenaga honorer di sekolah negeri mulai tahun 2027.

Menurut Lalu Hadrian, sistem pengelompokan guru yang saat ini terdiri dari ASN, PPPK, hingga PPPK paruh waktu justru memunculkan disparitas dan ketidakpastian di kalangan tenaga pendidik.

“Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru. Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas. Ke depan harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS,” ujar Lalu Hadrian, Senin (11/5/2026).

Politikus tersebut menilai penyatuan seluruh guru ke dalam satu sistem nasional akan membuat tata kelola pendidikan lebih efektif, terintegrasi, dan mudah dikendalikan pemerintah pusat.

Ia juga mendorong agar negara mengambil alih pengelolaan guru secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, distribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi, hingga jaminan kesejahteraan.

Menurutnya, apabila seluruh guru direkrut melalui mekanisme CPNS nasional, maka distribusi tenaga pengajar di seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan lebih merata dan terukur, termasuk untuk daerah terpencil yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga pendidikan.

Lalu Hadrian menegaskan negara harus hadir memberikan kepastian karier serta masa depan bagi para guru tanpa membedakan status administratif mereka.

Usulan tersebut juga dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mengenai penghapusan guru honorer mulai 2027.

Ia menilai Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non ASN belum menyentuh akar persoalan dan masih bersifat solusi jangka pendek.

“Kemenpan RB, BKN dan Kemendikdasmen harus bersinergi mengatasi persoalan status guru ini. Jika berubah nama menjadi Non ASN, maka hak-hak mereka harus tetap dijamin dan keberlangsungan statusnya segera dituntaskan,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada perubahan istilah administratif tanpa memastikan perlindungan kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurutnya, perubahan nomenklatur tanpa kepastian status dan hak justru dapat memunculkan keresahan baru di kalangan guru non ASN.

Selain itu, Lalu Hadrian meminta pemerintah menghitung ulang kebutuhan dan ketersediaan guru secara nasional agar kebijakan pengelolaan tenaga pendidik tidak menimbulkan ketidakpastian baru di masa mendatang.

Ia menilai penyatuan status guru menjadi PNS bukan hanya soal administrasi kepegawaian, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional sekaligus memastikan pemerataan tenaga pengajar di seluruh daerah.

“Guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu negara harus memberikan kepastian status, karier dan kesejahteraan secara setara bagi seluruh guru,” tegasnya.

Rencana penghapusan guru honorer mulai 2027 hingga kini masih menjadi perhatian besar di kalangan tenaga pendidik.

Banyak guru non ASN di berbagai daerah khawatir kebijakan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kepastian masa depan mereka.

Penulis: Dedy Hu

22 Tahun Penantian Berakhir, RUU PPRT Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang

Faidin Att Thohir Apr 21, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Setelah melalui perjuangan panjang selama 22 tahun, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah pada Selasa, 21 April 2026. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan menjelang Hari Buruh Internasional.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama pemerintah. Dalam sidang tersebut, seluruh anggota dewan menyatakan persetujuan terhadap pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang.

“Apakah seluruh anggota DPR menyetujui RUU PPRT menjadi UU? Mulai hari ini RUU sah menjadi UU,” ujar Puan dalam rapat paripurna.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa dengan disahkannya UU ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT).

“Memberikan perlindungan pada PRT juga pada para pemberi kerja berdasarkan hukum di Indonesia. Presiden menyatakan setuju RUU ini menjadi UU,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 20 April 2026, Panitia Kerja (Panja) DPR RI bersama Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I secara maraton hingga pukul 21.30 WIB. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri delapan fraksi serta perwakilan pemerintah.

Ketua Panja RUU PPRT, Bob Hasan, menyebut pembahasan mencakup 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). UU yang disahkan memuat 12 bab dan 37 pasal yang mengatur berbagai aspek perlindungan PRT.

Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain jaminan kepastian hukum bagi PRT, pengaturan sistem perekrutan baik langsung maupun melalui perusahaan, hak atas jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta akses pendidikan vokasi. Selain itu, perusahaan penempatan PRT (P3RT) dilarang memotong upah, dan pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan serta pencegahan kekerasan dengan melibatkan RT/RW.

Koordinator Jaringan Advokasi Nasional PRT (JALA PRT), Lita Anggraini, menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam perjuangan kemanusiaan.

“Kami selalu percaya UU ini akan lahir walau kesulitan demi kesulitan kami hadapi. Ini adalah konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan,” ujarnya.

Menurutnya, hal paling krusial adalah pengakuan hak-hak dasar PRT, seperti jam kerja, upah, tunjangan hari raya (THR), libur, akomodasi, makanan, serta jaminan sosial.

Hal senada disampaikan Koordinator Koalisi Sipil untuk Pengesahan UU PPRT, Eva Kusuma Sundari, yang menilai negara harus hadir menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berpihak pada perempuan serta kelompok marjinal.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi perlindungan dasar, tetapi juga menata sistem perekonomian yang lebih ramah bagi perempuan miskin dan berkelanjutan,” tegasnya.

Suasana haru menyelimuti para PRT saat pengesahan berlangsung. Tangis pecah di antara mereka yang selama ini memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum.

“Rasanya seperti mimpi, ini perjuangan kami selama 22 tahun,” kata Ajeng Astuti, salah satu PRT.

Pengalaman diskriminasi yang dialami PRT juga menjadi latar belakang kuat lahirnya UU ini. Yuni Sri mengaku kerap diperlakukan tidak setara, mulai dari larangan duduk di tempat umum hingga penggunaan fasilitas terpisah di tempat kerja.

Kini, para PRT melihat pengesahan UU ini sebagai awal dari perubahan besar.

“Ini ruang baru bagi kami untuk diakui sebagai manusia yang bermartabat,” ujar Jumiyem, PRT asal Yogyakarta.

Catatan JALA PRT menyebut, RUU ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak periode 2004-2009, namun kerap terabaikan. Bahkan, sempat dijuluki sebagai RUU paling “apes” karena jarang dibahas meski berulang kali masuk Prolegnas.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga pernah menyatakan komitmen untuk mengesahkan RUU ini pada Hari Buruh 1 Mei 2025, namun realisasinya baru terwujud setahun kemudian.

Pengesahan UU PPRT ini menjadi hasil dari tekanan kuat gerakan sipil, ribuan pekerja, dan solidaritas publik yang konsisten selama puluhan tahun. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai kekerasan dan pengabaian terhadap PRT di Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah bersama DPR diberi waktu paling lama satu tahun untuk menyusun peraturan turunan sebagai implementasi UU tersebut. Koalisi sipil pun mengajak seluruh pihak untuk mengawal agar aturan turunan benar-benar berpihak pada pekerja rumah tangga.

Penulis : Petrus Fidelis Ngo
Editor : Redaksi

Indonesia Tegaskan Komitmen Rekonstruksi Gaza dalam Forum Board of Peace di Washington

Faidin Att Thohir Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

WASHINGTON DC, BAJOPOS.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapan mengambil peran aktif dalam upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pada pertemuan perdana Board of Peace yang berlangsung di kompleks United States Institute of Peace, Washington, D.C., 19 Februari 2026.

Forum internasional tersebut secara resmi meluncurkan mekanisme kolaboratif Board of Peace sebagai wadah koordinasi global untuk penanganan kawasan konflik dan pemulihan pasca perang, dengan fokus awal pada situasi di Gaza.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pembukaan menyatakan Indonesia siap berkontribusi secara finansial, teknis, maupun diplomatik.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia sejalan dengan mandat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta konsistensi sikap Indonesia dalam memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

“Indonesia memandang pemulihan Gaza sebagai tanggung jawab bersama komunitas internasional,” tegas Prabowo di hadapan para pemimpin dunia yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan dukungan terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai kerangka menuju stabilitas kawasan Timur Tengah.

Ia menilai rencana tersebut membuka peluang strategis untuk mendorong rekonstruksi berkelanjutan, penguatan institusi sipil, serta pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Gaza.

Prabowo menyebut Indonesia telah mempelajari dan menyepakati garis besar rencana itu sejak awal, serta siap mengawal implementasinya bersama negara-negara anggota Board of Peace.

Sementara itu, Trump menekankan pentingnya sinergi lintas kawasan guna menciptakan masa depan yang lebih aman dan stabil bagi Timur Tengah dan dunia.

Ia menilai pembentukan Board of Peace sebagai langkah strategis karena melibatkan pemimpin berpengaruh dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Timur Tengah.

Pertemuan ini menjadi tonggak awal penguatan koordinasi internasional dalam merespons konflik global. Partisipasi aktif Indonesia dinilai mencerminkan transformasi peran nasional dari kekuatan regional menjadi aktor penting dalam agenda stabilitas dan perdamaian dunia.

Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi jangka panjang bagi Palestina melalui visi Solusi Dua Negara, penegakan hak-hak rakyat Palestina, serta rekonstruksi menyeluruh pasca konflik.(Redaksi)

Trump Soroti Peran Strategis Indonesia, Puji Kepemimpinan Prabowo di Forum Internasional

Faidin Att Thohir Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

WASHINGTON DC, BAJOPOS.COM – Posisi Indonesia dalam percaturan global kembali mendapat sorotan pada pertemuan perdana Board of Peace yang digelar di markas United States Institute of Peace, Rabu (19/2/2026). Dalam forum tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka melontarkan pujian kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dalam suasana resmi di Washington, D.C., Trump menilai Prabowo sebagai pemimpin yang kuat dan disegani di kancah internasional. Ia menyebut Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan peran yang semakin diperhitungkan dalam berbagai isu global, khususnya terkait perdamaian.

Menurut Trump, Indonesia kini bukan sekadar negara dengan jumlah penduduk besar, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan yang mendapatkan penghormatan luas dari komunitas internasional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah dan kebijakan yang dinilai mampu membaca dinamika geopolitik dunia secara tepat.

Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian peserta forum internasional yang dihadiri sejumlah pemimpin dan tokoh dunia. Apresiasi terbuka dari Presiden Amerika Serikat itu dinilai sebagai sinyal pengakuan atas meningkatnya posisi tawar Indonesia di panggung global.

Trump turut menegaskan bahwa Indonesia melakukan pekerjaan luar biasa dalam berbagai inisiatif internasional dan menjadi negara yang suaranya diperhitungkan dalam upaya menjaga stabilitas serta perdamaian dunia.

Momentum ini sekaligus mempertegas hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta mencerminkan semakin kuatnya peran Indonesia sebagai mitra penting dalam percaturan geopolitik internasional.(Redaksi)

Prabowo Soroti Peningkatan Bantuan Gaza, Indonesia Siap Kirim Tim Awal Misi Internasional

Faidin Att Thohir Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

WASHINGTON DC, BAJOPOS.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memaparkan perkembangan terbaru situasi kemanusiaan di Gaza dalam keterangan pers di Washington, D.C., Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan bahwa distribusi bantuan bagi warga Palestina menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Presiden, aliran bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok kini berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai sebagai hasil dari koordinasi internasional yang semakin solid serta meningkatnya perhatian global terhadap krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Kendati demikian, Prabowo mengingatkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan kompleks. Ia menekankan pentingnya konsistensi diplomasi, penguatan stabilitas keamanan, serta pengelolaan bantuan secara hati-hati agar upaya yang telah berjalan tidak terhambat dinamika politik dan keamanan di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Presiden kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui pendekatan Solusi Dua Negara. Ia menyebut skema tersebut sebagai satu-satunya opsi yang realistis untuk menciptakan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan di kawasan.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung dalam misi internasional bagi Gaza. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan pengiriman tim pendahulu (advance team) yang direncanakan berangkat dalam satu hingga dua bulan mendatang. Indonesia juga diminta mengisi posisi Deputy Commander dalam struktur misi tersebut, sebuah mandat yang dinilai mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran dan kapasitas Indonesia.

Pernyataan ini menegaskan komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dengan orientasi kuat pada nilai kemanusiaan serta partisipasi aktif dalam mendorong perdamaian yang adil dan stabil di Timur Tengah.(Redaksi)

AS–Indonesia Resmi Teken Perjanjian Dagang Timbal Balik, Era Baru Kemitraan Ekonomi Dimulai

Faidin Att Thohir Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

WASHINGTON DC, BAJOPOS.COM – Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia resmi memasuki babak baru hubungan ekonomi setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengesahkan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik di Washington, D.C., Kamis (19/2/2026).

Penandatanganan kesepakatan strategis tersebut menandai penguatan kerja sama bilateral yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga pada pembangunan fondasi ekonomi yang dinilai lebih aman dan berkelanjutan bagi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara menyampaikan komitmen untuk menjalankan seluruh butir perjanjian secara konsisten. Mereka juga mengapresiasi kinerja tim teknis dari masing-masing negara yang dinilai mampu merampungkan proses negosiasi dalam waktu relatif cepat.

Perjanjian ini diproyeksikan membuka ruang baru bagi arus investasi, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha di kedua negara. Selain itu, kesepakatan tersebut juga diharapkan memberi kontribusi terhadap stabilitas ekonomi global di tengah dinamika perdagangan internasional.

Sebagai tindak lanjut, Trump dan Prabowo telah menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat terkait untuk segera menyusun langkah implementasi. Arah kebijakan ini diyakini menjadi pijakan awal bagi fase kemitraan strategis yang lebih erat antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Dengan pengesahan perjanjian ini, kedua negara menegaskan kesiapan mereka untuk memperkuat posisi dalam percaturan ekonomi global sekaligus membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.(Redaksi) 

Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran & Reformasi Tata Kelola di Indonesia Economic Outlook 2026

Faidin Att Thohir Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan dalam pidato di acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama masa kepemimpinannya.

Dana yang berhasil dihemat, menurut Presiden, akan dialihkan untuk mendukung program-program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penghematan ini bukan sekadar angka administratif. Ini adalah upaya untuk memastikan anggaran negara diprioritaskan pada hal‐hal yang langsung dirasakan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menekankan bahwa pemangkasan belanja yang tidak produktif — seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, seremonial, serta kegiatan yang tidak berdampak — menjadi salah satu langkah utama dalam mencapai efisiensi tersebut.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa hasil efisiensi juga mendorong keberlanjutan program MBG yang, menurut data pemerintah, telah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di level desa dan lapisan paling bawah masyarakat.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Danantara — lembaga pengelola investasi negara — yang menurut pemerintah telah mencatat hasil efisiensi dan reformasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pemerintah pun menargetkan peningkatan kinerja aset negara lebih lanjut ke depan.

Pidato ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mengedepankan tata kelola anggaran yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.(Redaksi)