Gubernur NTT

Adrianus Masuk Tiga Besar Sekda Ende, Usai Ditinggal dari Kursi Sekda Sikka

Faidin Sep 1, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Babak baru karier birokrasi Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si, mulai terbuka lebar. Belum genap dua bulan setelah meninggalkan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka, nama Adrianus kini kembali mencuat di panggung birokrasi Nusa Tenggara Timur.

Ia masuk dalam tiga besar kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Sekda Kabupaten Ende.

Nama Adrianus tercantum bersama Gabriel Dala, S.Sos dan Lambertus Siga Sare, ST, M.Eng dalam hasil akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda Kabupaten Ende Tahun 2026.

Hasil tersebut ditetapkan melalui Keputusan Panitia Seleksi Nomor KEP.800/2328/PANSEL-JPTPSEKDA/VIII/2026 tertanggal 29 Agustus 2026.

Ketiga nama tersebut disusun berdasarkan abjad, sehingga urutan nama bukan merupakan peringkat hasil seleksi.

Panitia Seleksi menyatakan keputusan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dari Sekda Sikka, Kini Berebut Kursi Sekda Ende

Kemunculan nama Adrianus menjadi menarik karena sebelumnya ia merupakan Sekda Kabupaten Sikka.

Namun, perjalanan itu berubah setelah Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago melakukan mutasi pejabat. Adrianus dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Senin (27/7/2026).

Kini, hanya beberapa pekan setelah pergeseran jabatan tersebut, Adrianus justru masuk dalam tiga besar kandidat Sekda Ende.

Situasi ini membuat perjalanan karier birokrat kelahiran NTT tersebut kembali menjadi perhatian.

Pengalaman sebagai Sekda Sikka tentu menjadi bagian dari rekam jejak yang melekat pada dirinya. Tetapi, apakah pengalaman tersebut cukup untuk membawanya kembali ke kursi Sekda—kali ini di Kabupaten Ende? Jawabannya belum. Sebab, tiga besar belum berarti satu nama telah ditetapkan.

Bupati Ende Belum Buka Kartu

Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda pun belum memberikan sinyal mengenai siapa kandidat yang paling berpeluang.

Ia mengatakan hasil seleksi akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Ende akan mengusulkan satu dari tiga nama tersebut kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.

“Pertama dilaporkan dulu ke Mendagri, kemudian akan diusulkan ke Gubernur salah satu nama dari tiga orang itu. Itu dari Pemerintah Kabupaten Ende yang usulkan,” jelasnya.

Bupati mengaku belum memiliki gambaran mengenai siapa yang akan dipilih.

Menurutnya, perlu ada koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu sebelum satu nama ditentukan.

Dengan kata lain, tiga kandidat kini masih memiliki peluang yang sama untuk masuk ke tahap berikutnya.

Sekda Bukan Sekadar Jabatan

Bagi Bupati Yosef, memilih Sekda tidak bisa dilakukan sembarangan.

Sekda merupakan posisi strategis dalam roda pemerintahan daerah. Sosok yang menduduki jabatan tersebut harus mampu menjadi penghubung sekaligus penggerak administrasi pemerintahan dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati menjalankan berbagai program.

“Inikan tangan kanan kepala daerah, ya. Jadi dia harus bisa membantu kepala daerah,” ujar Yosef dikutip diberbagai media.

Pengalaman pun menjadi salah satu faktor yang akan dipertimbangkan.

“Pengalaman itu penting dan akan jadi pertimbangan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut membuat rekam jejak birokrasi menjadi salah satu perhatian dalam proses penentuan calon Sekda Ende.

Di titik inilah pengalaman Adrianus sebagai mantan Sekda Sikka menjadi bagian yang menarik untuk dicermati. Namun, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme dan tahapan yang berlaku.

Satu Kursi, Tiga Nama

Kini, tiga nama telah berada di meja Pemerintah Kabupaten Ende.

Adrianus Firminus Parera, Gabriel Dala dan Lambertus Siga Sare. Ketiganya telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Seleksi. Satu nama nantinya akan diusulkan kepada Gubernur NTT untuk proses selanjutnya. Artinya, pertarungan belum selesai.

Adrianus memang telah kembali masuk ke arena perebutan kursi Sekda. Tetapi apakah pengalaman sebagai mantan Sekda Sikka akan menjadi modal kuat untuk menyeberang ke Ende? Atau justru ada kandidat lain yang akan mendapatkan kepercayaan? Untuk saat ini, belum ada jawaban.

Yang pasti, kursi Sekda Ende kini menyisakan tiga nama dan satu keputusan penting yang masih menunggu.

Penulis: Faidin

Bupati Sikka Apresiasi Respons Cepat Menteri PU, Sejumlah Infrastruktur Rusak Gempa Segera di Assessment

Faidin Agu 25, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo atas respons cepat pemerintah pusat dalam membantu penanganan dampak gempa bumi tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Sikka dalam rapat koordinasi bersama Menteri PU Dody Hanggodo, jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Perumahan, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPPK), Direktur Jalan dan Jembatan, Kepala Balai Jalan dan Jembatan, serta sejumlah pejabat Kementerian PU.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Melki Laka Lena, Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefenus Sumandi, S.Fil., anggota Forkopimda Kabupaten Sikka, para pejabat kementerian, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka. Kegiatan berlangsung di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik BPBD Kabupaten Sikka, Jalan Mawar, Perumnas Maumere, Minggu, 23/8/2026.

Bupati Juventus menyampaikan bahwa kehadiran langsung Menteri PU bersama jajaran kementerian menjadi bentuk nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Sikka pascagempa.

“Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum bersama seluruh jajaran yang telah merespons dengan cepat kebutuhan Kabupaten Sikka pascagempa. Kehadiran langsung di lapangan sangat berarti bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Bupati Juventus.

Dalam rapat tersebut, Bupati Juventus mengatakan Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan berbagai kebutuhan penanganan pascabencana, mulai dari kerusakan gedung pemerintahan, fasilitas publik, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan hingga kebutuhan air bersih masyarakat.

Menteri PU merespons sejumlah usulan tersebut dan memastikan penanganan kerusakan infrastruktur yang menjadi kewenangan Kementerian PU akan dilakukan melalui skema dan program pemerintah yang tersedia, jelasnya.

Bupati Juventus juga menjelaskan untuk kebutuhan penanganan infrastruktur jalan daerah yang mengalami kerusakan, sejumlah pekerjaan akan diarahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) yang pelaksanaannya ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini.
Sementara ruas jalan yang baru diusulkan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai dampak langsung kerusakan akibat gempa bumi tektonik akan diupayakan untuk masuk dalam usulan Inpres tahap kedua.

“Untuk ruas-ruas jalan yang sudah masuk dalam program akan ditindaklanjuti melalui IJD. Sedangkan ruas jalan yang baru diusulkan akibat kerusakan gempa akan diusulkan melalui Inpres tahap kedua,” jelasnya.

Selain persoalan jalan akibat gempa, perhatian juga diberikan terhadap kondisi lintas utara Flores, khususnya ruas Mbay–Maumere, yang mengalami kerusakan akibat abrasi.
Menteri PU mengarahkan agar kerusakan tersebut segera didata dan dilakukan assessment. Proses pendataan dan assessment akan dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi NTT dengan dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka.

“Untuk lintas utara Mbay–Maumere yang mengalami kerusakan akibat abrasi, akan dilakukan pendataan dan assessment oleh Balai Jalan dan Jembatan bersama Dinas PUPR Kabupaten Sikka,” kata Bupati Juventus.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Palue juga menjadi salah satu perhatian penting dalam rapat tersebut.
Pemerintah akan menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk penerapan metode desalinasi dan teknologi Reverse Osmosis (RO) sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Palue.

Menurut Bupati, kebutuhan air bersih merupakan salah satu persoalan strategis yang harus segera mendapatkan solusi, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan sumber air baku.

“Untuk air minum di Palue, akan dilakukan kerja sama dengan BRIN terkait metode desalinasi dan teknologi RO. Ini menjadi salah satu solusi yang sedang kita dorong agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera ditangani,” ujarnya.

Bupati Juventus juga menambahkan, selain sejumlah persoalan tersebut, berbagai usulan lain yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sikka juga mendapat perhatian dari Kementerian PU dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sikka terus diperkuat sehingga proses assessment, perencanaan hingga pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak gempa dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Kita berharap seluruh proses ini dapat berjalan cepat. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan infrastruktur yang rusak segera dipulihkan sehingga aktivitas pemerintahan, pelayanan publik dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal,” pungkas Bupati Sikka.

SIKKA, Bajopos.com | Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo atas respons cepat pemerintah pusat dalam membantu penanganan dampak gempa bumi tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Sikka dalam rapat koordinasi bersama Menteri PU Dody Hanggodo, jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Perumahan, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPPK), Direktur Jalan dan Jembatan, Kepala Balai Jalan dan Jembatan, serta sejumlah pejabat Kementerian PU.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Melki Laka Lena, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefenus Sumandi, S.Fil., anggota Forkopimda Kabupaten Sikka, para pejabat kementerian, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka.

Kegiatan berlangsung di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik BPBD Kabupaten Sikka, Jalan Mawar, Perumnas Maumere, Minggu, 23/8/2026.

Bupati Juventus menyampaikan bahwa kehadiran langsung Menteri PU bersama jajaran kementerian menjadi bentuk nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Sikka pascagempa.

“Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum bersama seluruh jajaran yang telah merespons dengan cepat kebutuhan Kabupaten Sikka pascagempa. Kehadiran langsung di lapangan sangat berarti bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Bupati Juventus.

Dalam rapat tersebut, Bupati Juventus mengatakan Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan berbagai kebutuhan penanganan pascabencana, mulai dari kerusakan gedung pemerintahan, fasilitas publik, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan hingga kebutuhan air bersih masyarakat.

Menteri PU merespons sejumlah usulan tersebut dan memastikan penanganan kerusakan infrastruktur yang menjadi kewenangan Kementerian PU akan dilakukan melalui skema dan program pemerintah yang tersedia, jelasnya.

Bupati Juventus juga menjelaskan untuk kebutuhan penanganan infrastruktur jalan daerah yang mengalami kerusakan, sejumlah pekerjaan akan diarahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) yang pelaksanaannya ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini.

Sementara ruas jalan yang baru diusulkan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai dampak langsung kerusakan akibat gempa bumi tektonik akan diupayakan untuk masuk dalam usulan Inpres tahap kedua.

“Untuk ruas-ruas jalan yang sudah masuk dalam program akan ditindaklanjuti melalui IJD. Sedangkan ruas jalan yang baru diusulkan akibat kerusakan gempa akan diusulkan melalui Inpres tahap kedua,” jelasnya.

Selain persoalan jalan akibat gempa, perhatian juga diberikan terhadap kondisi lintas utara Flores, khususnya ruas Mbay–Maumere, yang mengalami kerusakan akibat abrasi.

Menteri PU mengarahkan agar kerusakan tersebut segera didata dan dilakukan assessment. Proses pendataan dan assessment akan dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi NTT dengan dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka.

“Untuk lintas utara Mbay–Maumere yang mengalami kerusakan akibat abrasi, akan dilakukan pendataan dan assessment oleh Balai Jalan dan Jembatan bersama Dinas PUPR Kabupaten Sikka,” kata Bupati Juventus.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Palue juga menjadi salah satu perhatian penting dalam rapat tersebut.

Pemerintah akan menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk penerapan metode desalinasi dan teknologi Reverse Osmosis (RO) sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Palue.

Menurut Bupati, kebutuhan air bersih merupakan salah satu persoalan strategis yang harus segera mendapatkan solusi, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan sumber air baku.

“Untuk air minum di Palue, akan dilakukan kerja sama dengan BRIN terkait metode desalinasi dan teknologi RO. Ini menjadi salah satu solusi yang sedang kita dorong agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera ditangani,” ujarnya.

Bupati Juventus juga menambahkan, selain sejumlah persoalan tersebut, berbagai usulan lain yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sikka juga mendapat perhatian dari Kementerian PU dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sikka terus diperkuat sehingga proses assessment, perencanaan hingga pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak gempa dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Kita berharap seluruh proses ini dapat berjalan cepat. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan infrastruktur yang rusak segera dipulihkan sehingga aktivitas pemerintahan, pelayanan publik dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal,” pungkas Bupati Sikka.

Reporter : Faidin

Ibu Gub NTT Minta Koperasi dan Perbankan Beri Relaksasi Pinjaman bagi Pengungsi Gempa Nangahale

Faidin Agu 23, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ny. Mindriyati Astiningsih atau yang akrab disapa Asti Laka Lena, meminta lembaga keuangan, termasuk koperasi yang menerapkan sistem pinjaman harian, memberikan kelonggaran pembayaran kepada warga terdampak gempa bumi.

Permintaan tersebut disampaikan Ibu Asti saat mengunjungi posko pengungsian mandiri di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026).

Ibu Asti menilai masyarakat yang saat ini berada di pengungsian sedang menghadapi kondisi sulit dan membutuhkan ruang untuk memulihkan diri, keselamatan keluarga, serta kehidupan ekonominya.

Menurutnya, sejumlah lembaga keuangan dan perbankan pemerintah maupun lembaga keuangan besar telah memberikan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak bencana.

Namun, ia menyoroti keberadaan koperasi yang menerapkan sistem pinjaman atau cicilan harian agar mengambil kebijakan serupa.

“Kalau dari lembaga keuangan atau perbankan pemerintah atau yang besar-besar memang sudah memberikan kebijakan untuk memberi kelonggaran, relaksasi untuk masyarakat, termasuk pengungsi yang sekarang sedang mengungsi, untuk sementara tidak membayar kreditnya dulu,” ujar Ibu Asti.

Ia kemudian meminta koperasi harian juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang terdampak bencana.

“Tetapi yang koperasi harian ini saya minta, kami minta, dan ini sudah kita laporkan juga ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati juga, untuk mereka juga mempunyai hati, mempunyai kebijakan yang sama,” tegasnya.

Jangan Kejar Pengungsi Bayar Pinjaman

Ibu Asti menegaskan, masyarakat yang sedang menghadapi masa kebencanaan seharusnya tidak dibebani lagi dengan tekanan pembayaran pinjaman.

Ia meminta para penagih memberikan kesempatan kepada warga untuk fokus pada keselamatan dan pemulihan kehidupan mereka.

“Semua sedang terdampak, sedang kesulitan. Jadi biarkan masyarakat bisa menjalani keprihatinan masa kebencanaan ini dengan tenang, dengan fokus pada keselamatan diri. Jangan kejar-kejar mereka,” katanya.

Bahkan, Ibu Asti meminta masyarakat melaporkan apabila ada pihak koperasi atau penagih yang tetap melakukan penagihan secara agresif kepada warga terdampak.

“Saya sudah minta, siapa yang kejar, tulis namanya, lapor ke Bapak Desa. Bapak Desa akan urus sampai dengan tingkat kabupaten,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat pihak yang tidak mengindahkan kondisi kemanusiaan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungsi Mandiri Jadi Perhatian

Dalam kunjungannya, Ibu Asti juga menyoroti kondisi pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai lokasi. Menurutnya, kondisi geografis NTT menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh warga terdampak.

Ia menyebut pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus berupaya menjangkau masyarakat di enam kabupaten yang paling terdampak gempa.

“Kalau yang namanya pengungsian pasti masih dalam keterbatasan. Tapi saya pikir dari Bapak Desa, seluruh perangkat, kemudian relawan dan tenaga kesehatan juga sudah ada, sudah mengupayakan yang terbaik,” katanya.

Ibu Asti mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat di tengah keterbatasan. Menurutnya, kondisi sulit tidak boleh membuat ada warga yang terabaikan.

“Semua supaya tidak ada satu pun yang kemudian ditinggalkan. Semua makan, meskipun sedikit semua makan,” ujarnya.

Ia berharap kondisi kebencanaan segera berlalu sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan memulihkan kehidupan ekonomi mereka.

Bantuan Harus Berbasis Data

Terkait warga yang mengungsi secara mandiri di rumah keluarga atau rumah warga lainnya, Ibu Asti menegaskan penyaluran bantuan harus tetap berbasis data.

Menurutnya, struktur pemerintahan hingga tingkat dusun, RT dan RW memiliki peran penting untuk mendata warga yang terdampak, termasuk mereka yang tidak tinggal di tenda atau posko tetapi belum mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

“Semua kalau bekerja harus berdasarkan data. Jadi pasti kita lewat semua struktur yang ada, yang sudah ada,” jelasnya.

Ia mengatakan, warga yang tetap tinggal di rumah tetapi kehilangan kemampuan untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan ekonomi juga harus masuk dalam pendataan.

“Kalau misalnya dia tahu ada warganya, ada yang masih mengungsi, maksudnya masih tetap tinggal di tempatnya, tetapi dia belum bisa beraktivitas, menjalankan aktivitas ekonominya, itu didata juga karena mereka kesulitan,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

Pembukaan MTQ XXXI Tingkat Provinsi Digelar di Nagekeo, Gubernur NTT Dijadwalkan Hadir

Faidin Jun 12, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Kabupaten Nagekeo akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2026.

Kegiatan keagamaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23–28 Juni 2026 di Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Pembukaan MTQ XXXI akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Juni 2026 pukul 19.30 Wita di Arena Utama MTQ, halaman Masjid Baiturrahman Alorongga, Mbay.

Acara pembukaan direncanakan dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Informasi tersebut tertuang dalam undangan resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam undangan tersebut, LPTQ mengharapkan kehadiran berbagai unsur masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan tamu undangan untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tersebut.

Ketua Umum LPTQ Provinsi NTT, Ir. H. Mohammad Ansor, dalam undangan resmi yang ditandatanganinya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan MTQ XXXI di Kabupaten Nagekeo diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan antar umat beragama, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, sekaligus menjadi ajang pengembangan potensi qari dan qariah terbaik dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi NTT.

Selain menjadi kegiatan keagamaan, MTQ juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui meningkatnya kunjungan peserta, official, dan tamu dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin

Kapolda NTT Tunjukkan Kepemimpinan Kuat, Sambut Langsung Kunker Komisi III DPR RI

Faidin Apr 22, 2026 Tidak ada komentar

Obligasi Jadi Kartu As Baru Agar NTT Tak Ketergantungan APBN 

Faidin Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Di tengah ketatnya transfer anggaran pusat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melirik jalan baru untuk membiayai pembangunan: menerbitkan obligasi daerah. Dalam pertemuan strategis Partai Golkar yang dibungkus dengan gelaran ‘Saresehan Nasional’ di Capa Resort, Kabupaten Sikka, Kamis (12/2/2026), gagasan ini mengemuka sebagai terobosan untuk memutus ketergantungan berkepanjangan terhadap APBN.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, sudah saatnya NTT berani berdiri di atas kaki sendiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Ini bukan lagi soal mau atau tidak mau, ini kebutuhan mendesak. Kita punya pelabuhan, pariwisata, sumber daya alam, tapi kita sering lumpuh karena keterbatasan modal. Obligasi daerah adalah cara kita menjemput energi dari rakyat sendiri, termasuk diaspora NTT,” tegas Melki.

Menurutnya, skema obligasi memungkinkan pemerintah daerah menghimpun dana publik secara legal dan terukur untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memiliki arus kas (cash flow) jelas. Dengan demikian, proyek strategis tidak lagi harus menunggu antrean panjang dari pusat.

Sarasehan nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” ini menjadi forum penting merumuskan langkah konkret.

Hadir sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Pemeriksaan Keuangan BPK RI Widhi Widayat, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Askolani, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Didin Fatihudi.

Melchias Markus Mekeng menekankan, penerbitan obligasi daerah bukan sekadar wacana politik, melainkan langkah serius yang membutuhkan fondasi regulasi dan tata kelola kuat.

“Investor tidak bodoh. Mereka tidak akan membeli kertas kosong dengan risiko tinggi. Karena itu Fraksi Golkar sedang memperjuangkan Undang-Undang Obligasi Daerah agar surat utang daerah memiliki kekuatan dan kredibilitas setara Surat Utang Negara,” ujar Mekeng.

Ia mengingatkan, dana obligasi tidak boleh dipakai untuk belanja konsumtif seperti perjalanan dinas atau rapat di hotel mewah. Dana harus diarahkan pada proyek produktif seperti pembangunan pelabuhan, penguatan infrastruktur pariwisata, rumah sakit spesialis, serta fasilitas kesehatan dan layanan publik strategis lainnya.

“Harus ada cash flow. Kalau tidak, kita hanya mewariskan beban kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Mekeng menyebut, obligasi daerah juga menjadi ujian integritas kepala daerah. Laporan keuangan harus sehat dan transparan karena akan disaring ketat oleh BPK, Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, lembaga pemeringkat seperti Pefindo akan menilai kesehatan fiskal daerah sebelum obligasi dilepas ke pasar.

“Pembayaran bunga tidak boleh telat satu hari, pokoknya tidak boleh mundur satu hari. Kalau default, rating jatuh dan kepercayaan hilang,” tandas anggota DPR RI empat periode ini.

Ia menargetkan Rancangan Undang-Undang Obligasi Daerah dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, bahkan diharapkan rampung tahun ini. Mekeng menilai banyak daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sudah siap, namun payung hukum belum tersedia.

“NTT jangan ketinggalan. Anggaran di publik itu tersedia ribuan triliun. Selama governance, akuntabilitas dan transparansi kita tertib, kita layak menerbitkan obligasi,” katanya.

Sarasehan ini merupakan yang keenam digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai bagian dari penyusunan naskah akademis yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahap berikutnya akan digelar workshop teknis untuk membahas neraca keuangan, proyeksi pendapatan, serta kesiapan biro keuangan daerah.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, para bupati dan wakil bupati se-NTT, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Forkopimda, Bank NTT, perbankan Himbara, organisasi mahasiswa hingga perwakilan kampus di Maumere.

Jika skema ini berhasil diwujudkan, NTT berpotensi menjadi pelopor inovasi pembiayaan daerah di Indonesia Timur—menggeser stigma dari provinsi bergantung menjadi provinsi inovator dalam tata kelola fiskal.

Langkah ini menandai perubahan paradigma pembangunan: dari menunggu transfer pusat, menuju kemandirian fiskal berbasis investasi publik.(Faidin)