NTT

Wabup Alor Resmikan Kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru, Dorong Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Redaktur Mei 23, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Wakil Bupati Alor, Rocky Wunaryo, S.H., M.H., secara resmi meresmikan Kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru yang berlokasi di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD), Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (23/5/2026).

Peresmian tersebut menandai hadirnya kantor cabang ke-63 KSP Kopdit Pintu Air di Indonesia dan berlangsung penuh sukacita serta semangat kebersamaan bersama masyarakat Moru, jajaran pengurus koperasi, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia Pusat Yakobus Dhano, Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Astria Blandina Gaidaka, S.Kep., Ns., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si.,

Asisten I Setda Alor Muhammad Ridwan Nampira, Camat ABAD Yapi N. Hinglir, S.P., para pimpinan OPD, para kepala desa, pimpinan Bank Mandiri beserta jajaran, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta ratusan anggota koperasi dan masyarakat Moru.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh peserta dapat hadir bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara peresmian kantor cabang tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Alor dan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar KSP Kopdit Pintu Air atas peresmian kantor cabang hari ini,” ujar Rocky Wunaryo.

Ia menegaskan, peresmian kantor tersebut bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum penting bagi kebangkitan ekonomi rakyat di wilayah Moru dan sekitarnya.

Menurutnya, setiap kantor koperasi yang berdiri merupakan rumah harapan masyarakat kecil, tempat masyarakat menaruh mimpi, mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi, serta tempat tumbuhnya semangat gotong royong untuk maju bersama.

“Koperasi adalah rumah harapan masyarakat. Tempat masyarakat kecil mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” katanya.

Rocky juga menilai kehadiran KSP Kopdit Pintu Air bukan hanya memberikan pelayanan simpan pinjam, tetapi menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, mama-mama kecil, dan keluarga sederhana agar memiliki akses ekonomi yang lebih baik.

Ia mengapresiasi perkembangan Kopdit Pintu Air yang terus bertumbuh dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa koperasi masih menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata dan relevan.

Pemerintah Kabupaten Alor, lanjut Rocky, mendukung penuh gerakan koperasi sebagai bagian dari pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Kita membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, koperasi, lembaga keuangan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga,” tegasnya.

Dalam suasana penuh keakraban, Rocky juga sempat mencairkan suasana dengan candaan terkait pakaian biru yang dikenakannya, yang identik dengan warna seragam KSP Kopdit Pintu Air.

“Kalau hadir hari ini saya juga harus pakai baju biru. Dan ternyata setelah dipakai memang keren sekali,” katanya yang disambut tawa hadirin.

Dengan nada santai, ia bahkan menyampaikan kemungkinan tetap mengenakan pakaian berwarna biru saat melanjutkan perjalanan menghadiri penutupan MTQ di Pantar dan Baranusa sebagai bentuk promosi bagi Kopdit Pintu Air.

Selain mendorong penguatan ekonomi rakyat, Rocky juga mengajak masyarakat mulai menerapkan pola hidup hemat dan ramah lingkungan.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Alor mulai mendorong pengurangan penggunaan air mineral kemasan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik.

Bahkan, ia menginstruksikan jajaran protokol Pemerintah Kabupaten Alor untuk mulai mengurangi penggunaan air mineral kemasan plastik sekali pakai dalam kegiatan pemerintahan.

“Sederhana saja yang penting kebersamaan dan manfaatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru, Vitalis Bangkai, mengatakan kehadiran kantor cabang tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sehat, aman, dan bebas dari praktik rentenir.

“Hari ini kita resmikan Kantor Cabang Moru agar masyarakat tidak lagi terjerat rentenir. Mari bersama-sama menanam uang, menikmati hasilnya, dan saling membantu ketika ada anggota yang mengalami kesulitan,” jelasnya.

Ia menambahkan, KSP Kopdit Pintu Air terus mengedepankan prinsip solidaritas melalui program simpan pinjam serta dana solidaritas kesehatan dan sosial bagi seluruh anggota.

Menurut Vitalis, kehadiran KSP Kopdit Pintu Air di Moru bukan hanya sekadar membuka layanan koperasi, tetapi menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas dasar kebersamaan, kepercayaan, dan semangat saling menolong.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Aloysia Contina Dua Wara, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya peresmian kantor cabang yang telah dinantikan masyarakat selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, pengumuman resmi Moru sebagai kantor cabang ke-63 KSP Kopdit Pintu Air baru disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Nasional pada April 2026 lalu.

“Kami menyadari tanpa campur tangan Tuhan dan dukungan semua pihak, acara ini tidak mungkin berjalan lancar,” ujar Aloysia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota, panitia, pengurus pusat, serta masyarakat yang telah mendukung penuh proses persiapan hingga terlaksananya peresmian tersebut.

Diketahui, KSP Kopdit Pintu Air saat ini menjadi salah satu koperasi terbesar di Indonesia Timur dengan jumlah anggota mencapai ratusan ribu orang.

Ekspansi ke wilayah Moru, Kabupaten Alor, menjadi bukti komitmen lembaga tersebut dalam memperluas pelayanan ekonomi kerakyatan hingga ke wilayah kepulauan dan perbatasan di Nusa Tenggara Timur.

Peresmian Kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru diharapkan mampu membuka akses layanan keuangan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Daya dan ABAD Selatan.

Prosesi peresmian ditandai dengan pembukaan selubung kain papan nama kantor oleh Wakil Bupati Alor didampingi Ketua KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia Pusat Yakobus Dhano, Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru Vitalis Bangkai.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Astya Bendelina Gaidaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., Camat ABAD Yapi N. Hinglir, S.P., serta jajaran pengurus dan manajer KSP Kopdit Pintu Air Moru.

Suasana peresmian berlangsung meriah dan penuh sukacita yang ditandai dengan tepuk tangan masyarakat dan seluruh tamu undangan sebagai bentuk dukungan terhadap hadirnya lembaga koperasi yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah Moru dan sekitarnya.

“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap niat baik, kerja keras, dan pelayanan kita bersama,” tutup Wakil Bupati Alor.

Penulis : Nursan | Editor : Redaksi

Wapres Gibran Tinjau Sentra Garam Nasional di Rote Ndao, Dorong Percepatan Swasembada dan Ekonomi Pesisir

Redaktur Mei 22, 2026 Tidak ada komentar

ROTE NDAO, Bajopos.com | Hamparan tambak garam di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026), menjadi pusat perhatian nasional.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, turun langsung meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di wilayah selatan Indonesia.

Kunjungan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam membangun kawasan industri garam terbesar di Nusa Tenggara Timur itu sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam.

Di lokasi tambak, Wapres meninjau langsung kolam kristalisasi garam, gudang penyimpanan, hingga berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah mengenai progres pembangunan kawasan industri tersebut.

Suasana dialog berlangsung hangat, dengan sejumlah warga menyampaikan harapan agar proyek besar itu benar-benar membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dalam keterangannya kepada awak media, Gibran mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

“Ini kebutuhan garam kita per tahun sekitar 5 juta ton dan kita belum bisa memenuhi semuanya. Karena itu proyek di Rote ini sangat penting untuk mendukung swasembada garam nasional,” ujar Gibran.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap agenda swasembada pangan nasional, termasuk sektor garam dan kelautan yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Tak hanya fokus pada produksi garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonomi segera dirasakan masyarakat sekitar.

Ia berharap proyek tersebut mampu membuka lapangan kerja baru dan menciptakan efek ekonomi berantai bagi warga pesisir.

“Kita ingin kawasan ini segera fungsional, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membantu masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan multiplier effect yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.

Selain sektor garam, perhatian pemerintah pusat juga diarahkan pada pengembangan kawasan perikanan dan budidaya rumput laut di Rote Ndao.

Gibran memastikan berbagai usulan pembangunan fasilitas pendukung nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Kita ingin di wilayah-wilayah produktif perikanan tersedia cold storage, pabrik es untuk slurry ice, hingga SPBU khusus nelayan supaya aktivitas mereka lebih maksimal,” katanya.

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Wapres turut menerima laporan mengenai kondisi infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao.

Sejumlah kebutuhan mendesak seperti revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.

Menanggapi berbagai usulan itu, Gibran meminta koordinasi lintas kementerian terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat segera direspons pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, berharap proyek K-SIGN tidak hanya menjadi simbol investasi besar pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

“Beliau ingin memastikan anggaran besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rote Ndao,” ujar Paulus.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, lanjutnya, siap mendukung penuh program strategis nasional tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, serta Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Reporter : Yofan B. Dhae

Pagelaran MTQ XXXI Kabupaten Alor di Baranusa, Spirit Persaudaraan dan Syiar Al-Qur’an Menggema di Pantar Barat

Redaktur Mei 19, 2026 Tidak ada komentar

BARANUSA, Bajopos.com | Suasana religius, hangat, dan penuh semangat persaudaraan menyelimuti halaman Masjid Al-Hidayah Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Senin (18/5/2026) malam.

Ribuan masyarakat memadati lokasi pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Alor Tahun 2026 yang resmi dibuka Pemerintah Kabupaten Alor.

Kegiatan tahunan bernuansa Islami itu menjadi momentum penting mempererat kebersamaan masyarakat Alor di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku yang hidup harmonis di bumi Nusa Kenari.

Sambutan tertulis Bupati Alor, Iskandar Lakamau dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bel di hadapan unsur Forkopimda, anggota DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, peserta, official, hingga warga yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor.

Dalam sambutannya, Sekda terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena Bupati dan Wakil Bupati Alor belum dapat hadir secara langsung bersama masyarakat Baranusa.

Bupati disebut masih menjalani pemulihan kesehatan, sementara Wakil Bupati sedang melaksanakan tugas pemerintahan di luar daerah.

Meski demikian, keduanya menitipkan salam hormat dan apresiasi kepada seluruh masyarakat serta panitia yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Alor memberikan penghargaan yang tinggi kepada pengurus LPTQ Kabupaten Alor, panitia penyelenggara, Pemerintah Kecamatan Pantar Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat Baranusa atas semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mendukung kegiatan ini,” ujar Sekda saat membacakan sambutan tertulis Bupati.

Dalam arahan itu juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ tahun ini bukan pekerjaan mudah. Proses pembentukan panitia dilakukan di Kalabahi, sementara pusat pelaksanaan berada di Baranusa, Kecamatan Pantar Barat.

Namun, berkat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama seluruh pihak, kegiatan dapat terlaksana dengan sukses dan penuh sukacita.

Tema MTQ tahun ini yakni “Penguatan Kelembagaan LPTQ dan Masyarakat dalam Syiar Al-Qur’an” dinilai memiliki makna strategis dalam memperkuat pembinaan umat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di Kabupaten Alor.

Sementara subtema “MTQ sebagai Penguat Karakter dalam Mendukung Pembangunan Daerah melalui Strategi Gerbang Timur dengan Spirit Alor Berkemas” menekankan pentingnya membentuk generasi yang unggul secara intelektual sekaligus kuat dalam iman, berakhlak mulia, disiplin, menjunjung persaudaraan, dan memiliki kepedulian sosial.

Pemerintah Kabupaten Alor juga menilai nilai-nilai Al-Qur’an seperti kedamaian, kejujuran, toleransi, persaudaraan, dan keadilan sangat penting terus ditanamkan di tengah masyarakat Alor yang majemuk dan penuh keberagaman.

“Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter dan kualitas sumber daya manusia yang religius, harmonis, dan berbudaya,” demikian kutipan arahan Bupati yang dibacakan Sekda.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Alor, Usman S. Plaikari menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, tetapi menjadi ruang pendidikan moral dan spiritual bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar semangat membaca Al-Qur’an tidak hanya muncul menjelang perlombaan.

“Jangan sampai ketika MTQ mau dilaksanakan baru orang tua sibuk mengantar anak mengaji agar bisa tampil dalam perlombaan. Setelah kegiatan selesai, Al-Qur’an kembali ditinggalkan dan hanya menjadi pajangan di ruang tamu,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini lebih banyak menghabiskan waktu membaca media sosial dibanding membaca Al-Qur’an, padahal kitab suci merupakan pedoman hidup umat manusia.

Usman juga mengingatkan pesan Rasulullah SAW tentang tanda-tanda akhir zaman, salah satunya ketika manusia lebih sibuk mengejar urusan duniawi dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan.

Karena itu, DPRD Kabupaten Alor menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan sebagai bagian penting pembangunan moral masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Panitia MTQ ke-XXXI Tahun 2026, Marthen G. Moubeka dalam laporannya menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari semangat persatuan dan gotong royong seluruh masyarakat Alor.

Ia menekankan bahwa masyarakat Alor memiliki filosofi hidup dan nilai budaya luhur yang diwariskan leluhur sebagai fondasi membangun kehidupan bersama di tengah keberagaman.

Beberapa semboyan adat yang disebutkan antara lain “Vu’ummu Betnu Basarnu Evar” dari masyarakat Adang, “Tara Miti Tominuku” dari masyarakat Abu’i, hingga “Kulih Mati-Mati, Haki Tifang Lefoh” dari masyarakat Alurung yang sarat makna persatuan, kerja keras, ketulusan, profesionalisme, dan semangat saling menopang.

“Perbedaan jangan menjadi alasan untuk terpecah-belah, tetapi harus menjadi kekuatan dan keindahan dalam kehidupan bersama demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor,” tegasnya.

Pembukaan MTQ ke-XXXI Kabupaten Alor turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD Provinsi NTT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, pimpinan OPD, para camat, kepala desa dan lurah, pimpinan lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dewan hakim, serta peserta dan official MTQ dari berbagai kecamatan di Kabupaten Alor.

Reporter : Nursan

Dinkes Lembata Perkuat Mutu Layanan 12 Puskesmas, Fokus Keselamatan Pasien dan Kepuasan

Redaktur Mei 18, 2026 Tidak ada komentar

LEMBATA, Bajopos.com | Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satunya melalui kegiatan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan Internal Puskesmas yang digelar di Aula Perpustakaan Daerah Gorys Keraf, Senin (18/5/2026).

Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, dr. Bernardus Yoseph Beda, M.M, dan dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Maria B. K. Beyeng, SKM, serta perwakilan dari 12 puskesmas se-Kabupaten Lembata.

Peserta yang hadir terdiri dari penanggung jawab klaster, ketua maupun sekretaris tim mutu, anggota tim mutu, hingga petugas penginput Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan penguatan materi dari narasumber dr. Arjaty W. Daud, MARS, FISQua CERG terkait Kebijakan Mutu Puskesmas dan Manajemen Risiko, serta Apris Isu, SKM, M.Kes yang membawakan materi tentang pencatatan, pelaporan, evaluasi INM, strategi peningkatan kepuasan pasien, hingga evaluasi IKP.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, dr. Bernardus Yoseph Beda, M.M menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan standar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

Menurutnya, mutu pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara soal prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan pasien, kepatuhan terhadap standar operasional, hingga kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pertemuan ini merupakan rapat strategis untuk mengevaluasi dan meningkatkan standar kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepatuhan prosedur operasional di fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan standar pelayanan bertujuan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu, evaluasi indikator mutu dilakukan untuk meninjau capaian target Indikator Nasional Mutu seperti kepuasan pasien, kepatuhan kebersihan tangan, hingga keberhasilan pengobatan.

Dalam kesempatan itu, Bernardus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemateri yang hadir secara langsung maupun daring karena telah mendukung upaya penguatan mutu pelayanan internal puskesmas di Kabupaten Lembata.

“Kami berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius sehingga dapat memahami sekaligus mengaplikasikan di puskesmas masing-masing. Dengan begitu, pelayanan kesehatan yang bermutu dapat terwujud di 12 puskesmas se-Kabupaten Lembata,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Maria B. K. Beyeng, SKM menjelaskan bahwa penguatan mutu pelayanan internal merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan dasar.

“Kegiatan hari ini penguatan mutu pelayanan internal puskesmas. Kalau kita bicara mutu maka ada mutu internal dan eksternal. Hari ini kita bicara mutu internal dan teman-teman di puskesmas melakukan upaya peningkatan mutu,” katanya.

Maria menguraikan, mutu internal di puskesmas meliputi pelaporan indikator nasional mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, hingga penerapan manajemen risiko di lingkungan pelayanan kesehatan.

Sedangkan mutu eksternal berkaitan dengan proses registrasi dan akreditasi puskesmas. Registrasi dilakukan terhadap puskesmas baru yang telah memiliki izin operasional, sementara akreditasi wajib dilakukan setiap lima tahun sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menyebutkan, di Kabupaten Lembata terdapat tiga puskesmas yang menjalani akreditasi perdana yakni Puskesmas Pada, Puskesmas Bean, dan Puskesmas Autanapoq. Sementara sembilan puskesmas lainnya menjalani proses re-akreditasi.

“Dengan adanya kegiatan ini kami berharap peningkatan mutu pelayanan di puskesmas semakin baik karena dampaknya langsung dirasakan pasien sebagai pengguna layanan,” ungkapnya.

Maria juga menegaskan bahwa fokus utama kegiatan tersebut berada pada manajemen risiko, pelaporan indikator nasional mutu, serta insiden keselamatan pasien.

Ia mencontohkan, terdapat enam indikator nasional mutu yang menjadi perhatian utama sesuai regulasi, di antaranya kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis, pelayanan antenatal care bagi ibu hamil, serta tingkat kepuasan pasien.

“Semua indikator itu menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas,” tandasnya.

Reporter : Arsen

Di Rumah Kos Pangkalpinang 8 Perantau NTT Mengaku Diborgol Tanpa Surat: FP NTT Desak Kapolri Tangani

Redaktur Mei 17, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Menjelang sore di sebuah rumah kos di Jalan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, suasana awalnya berlangsung biasa. Beberapa pria asal Nusa Tenggara Timur duduk bercengkerama sebagai sesama perantau. Ada yang baru pulang bekerja, ada yang sekadar singgah untuk melepas rindu kampung halaman di tengah kerasnya hidup di tanah rantau.

Di rumah kos itu, delapan warga NTT berkumpul pada Selasa, 12 Mei 2026. Mereka adalah Lukas Uly, Imatius Manuel, Erik Nenobais, Alexander Lede, Anderson, Rian Bajawa, Sugianto, dan Endo Riwu Rohi. Menurut keterangan Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda NTT (DPP FP NTT), sebagian dari mereka bekerja di bidang penanganan objek jaminan fidusia.

Namun sore itu berubah menjadi pengalaman yang disebut meninggalkan ketakutan dan trauma mendalam.

DPP FP NTT menuding sejumlah oknum anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung melakukan tindakan sewenang-wenang saat mendatangi lokasi sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 WIB. Forum tersebut bahkan menyebut para warga diamankan tanpa diperlihatkan dasar hukum penangkapan.

Ketua Divisi Hukum DPP FP NTT, Wilvridus Watu, mengatakan sebagian warga NTT yang berada di lokasi bekerja sebagai Petugas Collection Objek Jaminan Fidusia (POJF), profesi yang menurutnya dijalankan secara legal dan dilengkapi dokumen resmi.

“Bahwa sebagian dari delapan warga tersebut diketahui bekerja sebagai Petugas Collection Objek Jaminan Fidusia (POJF), yaitu profesi yang sah menurut hukum dan dijalankan berdasarkan hubungan kerja yang legal, dilengkapi dengan surat tugas dan surat kuasa, serta sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia (SPPI) sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wilvridus, Sabtu (17/5/2026).

Menurut dia, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak keperdataan kreditur yang dilindungi hukum, termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Tetapi ketenangan sore di rumah kos itu disebut mendadak pecah ketika sejumlah aparat datang dengan perlengkapan lengkap dan membawa senjata api.

Dalam keterangannya, Wilvridus menyebut aparat langsung mengamankan seluruh warga yang berada di lokasi tanpa menunjukkan laporan polisi, surat tugas, maupun surat perintah penangkapan.

“Bahwa pada saat para korban berada di rumah kos tersebut, sejumlah oknum anggota Polda Kepulauan Bangka Belitung datang dengan membawa senjata api dan perlengkapan lengkap, lalu langsung mengamankan seluruh korban tanpa terlebih dahulu menunjukkan Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, maupun dokumen lain yang dapat menjelaskan dasar hukum tindakan tersebut,” ujarnya.

Bagi para perantau yang jauh dari keluarga, situasi itu disebut berlangsung sangat menegangkan. Mereka mengaku tidak mengetahui alasan dibawa aparat. Di tengah kebingungan tersebut, salah seorang warga bernama Rian Bajawa disebut sempat mempertanyakan dasar hukum tindakan polisi.

Namun pertanyaan itu justru memicu situasi yang lebih mencekam.

DPP FP NTT menyebut seorang oknum anggota polisi yang diduga bernama Iqbal mengeluarkan senjata api, mengokangnya, lalu mengarahkannya ke atas sambil berteriak keras.

“Anjing kalian semua,” demikian teriakan yang dikutip dalam keterangan resmi DPP FP NTT.

Menurut Wilvridus, tindakan tersebut membuat seluruh warga yang berada di lokasi ketakutan.

“Tindakan ini menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan trauma bagi seluruh korban yang berada di lokasi,” lanjutnya.

Tidak berhenti di situ, DPP FP NTT juga menyoroti dugaan kekerasan fisik dalam proses pengamanan tersebut. Seorang warga bernama Andreas Joans Thuhumury disebut ditendang di bagian wajah, sementara Marianus Sokho Done diduga mengalami tendangan di bagian dada kiri.

“Tindakan tersebut patut diduga memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” kata Wilvridus.

Di mata para keluarga korban, peristiwa itu bukan hanya soal proses hukum, tetapi juga menyangkut rasa aman sebagai warga negara. DPP FP NTT menyebut para korban langsung diborgol dan digiring ke kendaraan aparat tanpa diberi kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukum.

Mereka bahkan disebut tetap diborgol saat tiba di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung dan dipaksa duduk di lantai.

“Bahwa setelah itu, seluruh korban diborgol dan dipaksa masuk ke kendaraan kepolisian tanpa diberi kesempatan untuk menghubungi keluarga maupun penasihat hukum, dan setibanya di kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung, para korban tetap dalam keadaan diborgol serta dipaksa duduk di lantai, yang merupakan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat sebagai warga negara,” ujar Wilvridus.

Keluarga korban yang datang ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung pun disebut kesulitan mendapatkan informasi. Mereka mengaku tidak diperkenankan bertemu dengan anggota keluarga yang diamankan dan tidak memperoleh penjelasan utuh mengenai status hukum para korban.

Sehari setelah peristiwa itu, tiga orang yakni Rian Bajawa, Sugianto, dan Alexander Lede dibebaskan setelah dinyatakan tidak terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Bagi DPP FP NTT, pembebasan tersebut menjadi pertanyaan besar mengenai dasar penangkapan yang dilakukan sebelumnya.

“Fakta tersebut menunjukkan bahwa penangkapan terhadap ketiganya diduga tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,” ujar Wilvridus.

Selain penangkapan, forum tersebut juga menyoroti dugaan penyitaan barang tanpa prosedur hukum yang jelas. Mereka menyebut aparat membawa sembilan unit kendaraan, sejumlah telepon genggam, dan barang pribadi milik korban tanpa menunjukkan surat penyitaan maupun berita acara penyitaan.

“Bahwa selain melakukan penangkapan, oknum anggota kepolisian juga membawa sembilan unit kendaraan serta sejumlah telepon genggam dan barang pribadi milik para korban tanpa menunjukkan surat penyitaan maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” kata Wilvridus.

Hingga pernyataan itu disampaikan, sebagian barang yang disebut tidak berkaitan langsung dengan perkara pidana dikabarkan belum dikembalikan.

Atas seluruh rangkaian peristiwa tersebut, DPP FP NTT menilai telah terjadi dugaan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara dan prinsip due process of law.

“Kami dari DPP Forum Pemuda NTT menilai telah terjadi dugaan penangkapan yang tidak sah, intimidasi dengan senjata api, penganiayaan, perampasan kemerdekaan seseorang, serta penyitaan barang tanpa dasar hukum yang jelas, yang apabila terbukti merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, dan prinsip due process of law,” tegas Wilvridus.

Karena itu, DPP FP NTT mendesak Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri untuk turun tangan dan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh oknum yang diduga terlibat.

Mereka juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menindak tegas setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diminta melakukan pengawasan dan penyelidikan secara independen.

“DPP Forum Pemuda NTT mendesak Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri untuk memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh oknum yang terlibat, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk menindak tegas setiap pelanggaran kode etik dan disiplin, meminta Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan secara independen,” tutup Wilvridus.

Selain pemeriksaan internal, DPP FP NTT juga mendesak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung segera mengembalikan seluruh barang milik korban yang tidak berkaitan dengan perkara pidana dan memulihkan nama baik para warga NTT tersebut.

Bagi keluarga para perantau itu, perkara ini bukan sekadar soal prosedur hukum. Di balik borgol, bentakan, dan ketakutan yang mereka alami, terselip kegelisahan yang lebih besar: tentang bagaimana warga kecil yang jauh dari kampung halaman berharap tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat di hadapan hukum.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo

Siswi SMP yang Dilaporkan Hilang di Nelle Ditemukan Selamat, Sempat Bikin Warga Resah

Redaktur Mei 15, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kasus hilangnya seorang siswi SMP di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, yang sempat membuat keluarga dan warga resah, akhirnya berakhir lega.

Theresia Yosifa (14), pelajar asal Desa Nelle Lorang yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu pagi, telah ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepastian tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Sikka, IPDA Leonardus Tunga, S.M, pada Kamis, 14 Mei 2026 sekitar pukul 00.12 Wita.

“Informasi orang hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat, saat ini berada di Polsek Nelle,” ujar IPDA Leonardus Tunga.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi ke sekolah dari rumah keluarganya di wilayah Enak, Desa Nelle Urung, pada Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 Wita.

Namun hingga malam hari, korban tidak kembali ke rumah sehingga keluarga melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nelle.

Laporan resmi diterima melalui laporan gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/3/V/2026/SPKT/POLSEK NELLE/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Dalam proses pencarian, polisi bersama keluarga dan warga sempat melakukan penelusuran di sejumlah lokasi di Kecamatan Nelle.

Kasus itu juga cepat menyebar di tengah masyarakat dan memicu kekhawatiran karena korban masih berstatus pelajar.

Meski korban telah ditemukan, pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci lokasi penemuan maupun kronologi lengkap hingga korban bisa ditemukan.

Namun, informasi ditemukannya korban dalam keadaan selamat disambut lega oleh keluarga dan masyarakat sekitar yang sejak awal ikut membantu pencarian.

Polsek Nelle kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan lebih lanjut guna memastikan seluruh kondisi korban dalam keadaan baik.

Reporter : Faidin
Sumber : Humas Polres Sikka

Siswi SMP di Nelle Dilaporkan Hilang, Polisi Telusuri Jejak Terakhir Korban ke Sekolah

Redaktur Mei 14, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Misteri hilangnya seorang siswi SMP di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, mulai menyita perhatian publik. Seorang pelajar perempuan bernama Theresia Yosifa (14), warga Dusun I, Desa Nelle Lorang, dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi ke sekolah namun tidak pernah kembali ke rumah hingga Kamis, 14 Mei 2026.

Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Nelle setelah keluarga korban resmi melapor melalui laporan gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/3/V/2026/SPKT/POLSEK NELLE/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Humas Polres Sikka, jejak terakhir korban diketahui pada Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu, korban berpamitan dari rumah keluarganya di wilayah Enak, Desa Nelle Urung, untuk menuju SMP Negeri 2 Nelle.

Namun hingga malam hari, korban tak kunjung pulang.

Keluarga yang mulai panik langsung melakukan pencarian secara mandiri ke sejumlah lokasi yang biasa dikunjungi korban, termasuk lingkungan sekolah dan rumah kerabat. Upaya itu belum membuahkan hasil.

Pelapor dalam kasus ini adalah Aloysius Moan Ledjo (38), warga Nelle Lorang. Ia melaporkan hilangnya korban setelah keluarga tidak lagi mengetahui keberadaan Theresia selama lebih dari satu hari.

Dalam laporan kepolisian disebutkan, korban terakhir diketahui mengenakan pakaian sekolah saat meninggalkan rumah keluarga tempat ia menginap.

Pihak Polsek Nelle kemudian bergerak cepat dengan menerima laporan, mendatangi lokasi, meminta keterangan keluarga dan saksi, serta melakukan upaya pencarian bersama warga.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sikka, apabila melihat atau mengetahui keberadaan korban agar segera melapor kepada pihak kepolisian atau pemerintah setempat,” ujar Kasi Humas Polres Sikka, IPDA Leonardus Tunga, S.M.

Hingga berita ini diterbitkan, keberadaan Theresia Yosifa masih belum diketahui. Polisi belum menyimpulkan adanya unsur pidana, namun proses penelusuran terus dilakukan untuk memastikan keselamatan korban.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran warga setempat, terutama para orang tua, mengingat korban masih berstatus pelajar dan diduga hilang saat dalam perjalanan menuju sekolah.

Polisi juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan lebih mengutamakan pelaporan resmi apabila menemukan petunjuk terkait korban.

Reporter : Faidin
Sumber : Humas Polres Sikka

PMB Gelombang 2 Unimof Resmi Dibuka, Tawarkan Beragam Program Studi Pilihan

Redaktur Mei 13, 2026 Tidak ada komentar

MAUMERE, Bajopos.com | Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang 2 Tahun Akademik 2026.

Pembukaan pendaftaran tersebut diumumkan sembari mengajak calon mahasiswa segera mendaftarkan diri.

Untuk diketahui, Unimof menawarkan berbagai program studi dari dua fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan serta Fakultas Sains dan Bisnis.

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, program studi yang tersedia meliputi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris.

Sementara itu, Fakultas Sains dan Bisnis membuka program studi Informatika, Administrasi Kesehatan, dan Bisnis Digital.

Pendaftaran PMB Gelombang 2 dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Dalam promosi tersebut, pihak kampus juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan segera melakukan pendaftaran.

Selain melalui website resmi [www.unimof.ac.id](http://www.unimof.ac.id), calon mahasiswa juga dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui akun media sosial Instagram @unimof_id dan @mediaunimof, maupun kontak WhatsApp di nomor 0822-2160-1455.

Selain itu, calon mahasiswa bisa mengunjungi Kampus Unimof yang beralamat di Kelurahan Waioti, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam PMB tersebut turut mendukung program “Kampus Merdeka” serta identitas Diktisaintek Berdampak sebagai bagian dari pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan Unimof.

Reporter : Faidin

BBIS Noekele Bangkitkan Budidaya Air Tawar NTT, Ratusan Kilo Nila Mulai Serbu Pasar Kupang

Redaktur Mei 11, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, Bajopos.com | Di tengah dominasi sektor kelautan yang selama ini melekat pada Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Noekele justru menunjukkan wajah lain pembangunan perikanan di daerah kepulauan ini.

Dari kolam budidaya air tawar di Kabupaten Kupang, ratusan kilogram ikan nila siap konsumsi mulai mengalir ke pasar dan kolam pemancingan, menandai bangkitnya kembali budidaya ikan konsumsi yang sempat terhenti sejak 2022.

Minggu (11/5/2026), BBIS Noekele yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT resmi memulai penjualan perdana ikan air tawar hasil penebaran benih pada 20 Desember 2025 lalu.

Pada hari pertama, sebanyak 221 kilogram ikan nila berhasil dipasarkan dari total estimasi panen mencapai 400 kilogram.

Hasil produksi tersebut langsung disalurkan kepada konsumen dan pengelola kolam pemancingan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, sekaligus menjadi sinyal meningkatnya kebutuhan ikan segar air tawar di wilayah NTT.

Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Merry M. Foenay, A.Pi., M.Pi., hadir langsung di lokasi panen bersama Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PRL Muhammad Saleh Goro, S.Pi., M.Pi., serta jajaran teknis BBIS Noekele.

Menurut Merry, keberhasilan panen dan penjualan perdana ini menjadi bukti bahwa sektor perikanan air tawar di NTT memiliki potensi besar untuk berkembang, meski daerah ini selama ini dikenal sebagai provinsi maritim.

“BBIS Noekele tidak hanya menghasilkan benih unggul, tetapi juga mulai mengambil peran sebagai penyedia ikan konsumsi untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan BBIS Noekele kini diarahkan menggunakan teknologi budidaya modern, mulai dari sistem pengairan yang lebih efektif, efisiensi pakan, hingga penggunaan indukan unggul yang adaptif terhadap kondisi lingkungan lokal.

Melalui penerapan teknologi tersebut, produktivitas budidaya ditargetkan meningkat hingga 40 persen dibanding metode konvensional, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan di atas 85 persen.

Tak hanya fokus pada produksi konsumsi, BBIS Noekele juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi benih unggul air tawar di NTT. Tahun 2026 ini, balai tersebut menargetkan produksi 500 ribu ekor benih untuk disebarkan ke kabupaten/kota di seluruh wilayah NTT.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PRL, Muhammad Saleh Goro, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis pelatihan pembudidaya dan ekowisata terpadu.

“Kami ingin BBIS Noekele menjadi pusat pembinaan masyarakat pembudidaya ikan di desa-desa. Ke depan, kolam pembesaran juga diarahkan menjadi lokasi pemancingan eksklusif yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan ekowisata,” katanya.

Menurutnya, teknologi budidaya dan benih bersertifikasi CPIB dari BBIS Noekele akan terus didistribusikan melalui kolaborasi bersama dinas perikanan kabupaten/kota di seluruh NTT agar masyarakat binaan mampu meningkatkan produksi dan pendapatan.

Pemerintah Provinsi NTT sendiri menempatkan sektor budidaya perikanan air tawar sebagai salah satu program prioritas dalam Roadmap Pembangunan Perikanan 2026–2030. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan ikan dari luar daerah.

Panen dan penjualan perdana tersebut turut disaksikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT, A. Andy Amuntoda, S.Pi. Sebagian hasil panen langsung dipasok ke pasar induk Kupang, sementara distribusi benih untuk wilayah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat melalui program Bioflock Tematik Ditjen Perikanan Budidaya.

Kebangkitan budidaya ikan konsumsi di BBIS Noekele kini menjadi penanda bahwa sektor perikanan darat di NTT mulai bergerak menuju arah baru: bukan sekadar penopang pangan, tetapi juga motor ekonomi masyarakat pedalaman dan pesisir di kawasan timur Indonesia.

Reporter : Faidin

Wabup Alor Lantik Melkisedek Bely Jadi Sekda Defenitif, Tekankan Penguatan Reformasi Birokrasi

Redaktur Mei 8, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Alor resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH., M.M., melantik dan mengambil sumpah jabatan Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Alor dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor, Jumat (8/5/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: 800.1.3.3/226.3/BKPSDM.3/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.

Sebelum dilantik sebagai Sekda, Melkisedek Bely menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Alor. Pengangkatannya telah melalui tahapan seleksi dan memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Wakil Bupati Alor menegaskan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral, hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab dalam memelihara dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Rocky Winaryo.

Ia juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan tidak hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sambutannya, Rocky menyebut pelantikan Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat stabilitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi telah berjalan panjang dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta koordinasi lintas lembaga sesuai aturan yang berlaku.

“Kita semua memahami bahwa proses untuk sampai pada momentum hari ini bukanlah perjalanan yang singkat,” ujarnya.

Rocky turut menyampaikan apresiasi kepada Panitia Seleksi atas dedikasi dan profesionalisme selama proses seleksi berlangsung.

Ia juga memberikan penghargaan kepada Penjabat Sekda Alor, Obeth Bolang, S.Sos., M.AP., atas pengabdian dan dedikasinya selama masa transisi pemerintahan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Alor, Usman S. Plaikari, yang hadir mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor, menyampaikan ucapan selamat kepada Sekda yang baru dilantik.

Menurut Usman, jabatan Sekda memiliki posisi strategis dalam menggerakkan roda birokrasi, mengendalikan pembangunan daerah, serta menjembatani kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Ia berharap Sekda yang baru mampu memperkuat disiplin dan profesionalisme ASN, membangun koordinasi efektif antara eksekutif dan legislatif, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Tunaikan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi demi kemajuan Kabupaten Alor yang kita cintai, Negeri Seribu Moko,” ujar Usman.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Alor Iskandar Lakamau, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, panitia seleksi, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, insan pers, serta sejumlah undangan lainnya.

Suasana pelantikan berlangsung penuh khidmat yang ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sumpah/janji, hingga pemberian ucapan selamat kepada Sekda definitif yang baru dilantik.

Pemerintah Kabupaten Alor berharap pelantikan Sekda definitif ini semakin memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan menuju Kabupaten Alor yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Reporter : Nursan

Editor : Dien

Wabup Sikka Titip Doa untuk Daerah Saat Lepas 44 Jamaah Calon Haji

Redaktur Mei 7, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi menitipkan doa khusus untuk Kabupaten Sikka kepada 44 Jamaah Calon Haji asal Sikka Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang resmi dilepas, Kamis, (7/5/2026).

Dalam prosesi pelepasan yang berlangsung khidmat dan penuh haru itu, Wabup Simon Subandi Supriadi meminta para jamaah tidak hanya mendoakan diri dan keluarga selama berada di Tanah Suci, tetapi juga mendoakan Kabupaten Sikka agar selalu mendapat perlindungan dan mampu keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi.

“Saya titipkan untuk mendoakan Kabupaten Sikka selain berdoa untuk diri dan keluarga. Doakan agar kabupaten kita tercinta senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, terbebas dari bencana, dan mampu mengurai berbagai macam persoalan yang tengah dihadapi,” pinta Wabup Subandi.

Kegiatan pelepasan Jamaah Calon Haji tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sikka, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, kepala instansi vertikal, pimpinan lembaga agama, tokoh agama, serta keluarga para calon jamaah haji.

Dalam sambutannya, Wabup Subandi mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kesempatan yang diberikan kepada para jamaah untuk menunaikan rukun Islam kelima.

“Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Setiap muslim mendambakan dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah, karena ini merupakan kewajiban sekaligus kehormatan bagi yang mendapat panggilan dari Tuhan,” katanya.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sikka, ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh jamaah calon haji yang tahun ini mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

Wabup merinci, jumlah Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Sikka tahun ini sebanyak 44 orang, terdiri dari 26 laki-laki dan 18 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jamaah lanjut usia (lansia).

Kepada seluruh jamaah, Subandi berpesan agar menjaga niat dan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Kondisikan diri, tingkatkan kesabaran, dan tata niat secara tulus guna mendapatkan ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jaga kesehatan dengan mengatur makan, minum, dan istirahat yang cukup agar mampu menjalankan seluruh kewajiban, rukun, serta sunnah ibadah haji,” pesannya.

Ia juga menekankan pentingnya budaya saling membantu dan menjaga sesama jamaah selama berada di Tanah Suci.

“Sesama jamaah dalam rombongan adalah keluarga senasib dan sepenanggungan. Jangan prioritaskan individualitas, tetapi kedepankan kepentingan bersama,” tegasnya.

Selain itu, Wabup mengingatkan para jamaah untuk disiplin mengikuti jadwal serta mematuhi arahan pembimbing dan petugas haji.

“Jadwal dan waktu yang telah ditentukan hendaknya diperhatikan dan diikuti dengan baik. Budayakan selalu tepat waktu di manapun berada, sehingga keseluruhan jamaah tidak tertinggal dalam mengikuti rangkaian kegiatan,” ujarnya.

Reporter : Faidin

SVD Ende Buka Suara soal Konflik dan Penggusuran di Jalan Irian Jaya

Redaktur Mei 6, 2026 Tidak ada komentar

ENDE, Bajopos.com | Serikat Sabda Allah akhirnya buka suara, memberikan penjelasan resmi terkait konflik dan penggusuran tanah yang terjadi di Jalan Irian Jaya, Kabupaten Ende.

Dalam surat yang diperoleh Bajopos.com, penjelasan ini disampaikan langsung oleh Superior Provincialis SVD Ende, Pater Eman Embu, SVD sebagai respons atas polemik yang berkembang di masyarakat.

Dalam keterangannya, Pater Eman mengungkapkan 6 poin penjelasan yang dibubuhi dalam tulisannya pada 6 Mei 2026, bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban penggusuran, khususnya Ibu Adriana Sadipun dan keluarganya.

Ia menyebut telah dua kali bertemu langsung dengan keluarga tersebut, yakni pada 23 Februari 2026 di Ende dan 3 Mei 2026 di Maumere, sehari sebelum penggusuran dilakukan.

“Dalam pertemuan itu kami bersama-sama mencari jalan keluar atas kesulitan yang mereka alami,” ujarnya.
Menjelang pelaksanaan penggusuran, keluarga korban meminta kehadiran perwakilan SVD di lokasi.

Menanggapi permintaan tersebut, Pater Eman menugaskan dua imam SVD, yakni Pater Raymond Lorenzo Eureka dan Pater Yosef Meda, untuk mendampingi sekaligus mengupayakan penundaan penggusuran melalui dialog.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemerintah Daerah Ende tetap melaksanakan penggusuran sesuai rencana.

Pater Eman juga menjelaskan bahwa berdasarkan sejarah lisan, ingatan kolektif, serta dokumen lama berupa Gambar Situasi (GS) tertanggal 12 Juni 1924 dan 29 Mei 1927, pihak SVD pernah memberikan Surat Pernyataan Hibah kepada Ibu Adriana Sadipun pada 30 Juni 2016.

Namun, ia mengakui dokumen tersebut belum dilengkapi nomor resmi serta belum ditandatangani oleh pihak pemerintah setempat.

Di sisi lain, ia menyebut bahwa pada lokasi yang sama ternyata telah terbit sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Ende sejak tahun 2002, yang menjadi salah satu sumber konflik saat ini.

Lebih lanjut, Pater Eman memaparkan bahwa berdasarkan dokumen GS tersebut, terdapat tanah misi yang sebagian telah bersertifikat dan sebagian lainnya belum.

Ia juga menyinggung sejarah pembangunan tembok pembatas oleh Pater Josef Boumans, SVD, yang menjadi penanda wilayah tanah misi yang telah memiliki kejelasan status.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pada 23 Februari 2026, pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama pengelola aset Pemda sempat mendatangi kantor Provinsialat SVD Ende untuk meminta klarifikasi terkait status tanah yang disengketakan.

Dalam pertemuan tersebut, SVD telah menyampaikan sejumlah pertanyaan dan klarifikasi mengenai asal-usul tanah tersebut.

“Masalah ini sebenarnya bisa dikelola dengan baik apabila ada dialog yang terbuka dan konstruktif untuk mencegah eskalasi konflik,” tegasnya.

Tak hanya itu, Pater Eman juga menyoroti persoalan lain terkait tanah di lokasi Gedung Imakulata di Jalan Irian Jaya, yang menurutnya sebagian merupakan milik SVD dan telah bersertifikat.

Ia menyayangkan belum adanya klarifikasi dari pihak pemerintah terkait pengambilalihan lahan tersebut untuk pembangunan gedung.

Mengakhiri pernyataannya, Pater Eman menegaskan pentingnya dialog solutif antara semua pihak guna menyelesaikan persoalan yang ada secara adil dan manusiawi.

“Dialog yang terbuka dan jujur sangat dibutuhkan agar persoalan ini tidak semakin meluas,” pungkasnya.

Penulis : Redaksi

Kemen-HAM RI Gandeng Pemprov Jabar Kawal Kasus TPPO Sikka, Desak Penutupan Pub Bermasalah

Redaktur Mei 2, 2026 Tidak ada komentar

CIANJUR, Bajopos.com | Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen-HAM) RI menegaskan komitmennya dalam mengawal pemenuhan hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang melibatkan korban asal Provinsi Jawa Barat dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Dikutip dari pemberitaan IndonesiaSatu.co edisi 2 Februari 2026, langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Kemen-HAM RI ke Provinsi Jawa Barat pada Jumat (1/5/2026).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban TPPO berjalan maksimal.

Tim Kemen-HAM RI yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri dari Tenaga Ahli Bidang Human Trafficking Gabriel Goa, Tenaga Ahli Bidang Pelayanan HAM Wempi Wale, Analis Pengaduan Masyarakat Marlan Parakasa, serta Anggota Pelayanan Pengaduan Hendra.

Sementara itu, pihak Pemprov Jawa Barat diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang juga Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, didampingi Anjar Yusdinar, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Utama Puspita Dewa, Kepala UPTD PPA Jabar, serta perwakilan Kanwil Kemen-Ham Jawa Barat.

Gabriel Goa menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Kunjungan ini sebagai ruang sinergi dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar untuk memastikan pemenuhan HAM korban TPPO di Sikka. Ini bukti nyata keseriusan Pemerintah Jawa Barat dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” ujar Gabriel.

Lebih lanjut, Gabriel menekankan bahwa Kemen-HAM bersama Pemprov Jabar berkomitmen mengawal proses hukum kasus TPPO di Sikka hingga berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, program reintegrasi bagi para korban juga menjadi prioritas, termasuk pemulihan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, dan ekonomi.

Dalam upaya memastikan keadilan hukum, Kemen-HAM mendorong penguatan jejaring Anti-TPPO di Sikka, NTT hingga tingkat nasional, termasuk kolaborasi dengan media untuk mengawal proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Tak hanya itu, Kemen-HAM juga memberikan sorotan tajam kepada Pemerintah Kabupaten Sikka. Gabriel menyebut, Bupati Sikka bersama seluruh pemangku kepentingan diminta segera menertibkan izin usaha tempat hiburan malam (PUB) yang diduga menjadi celah praktik TPPO.

Ia bahkan secara tegas meminta penutupan Eltras Pub apabila telah mengantongi putusan hukum tetap.

Selain itu, sebanyak 34 tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka juga diminta untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis terhadap seluruh pekerjanya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi.

Di sisi lain, Kemen-HAM menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Kapolda NTT dalam mewujudkan “NTT Zero TPPO”. Untuk itu, Polda NTT didorong segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh PUB di wilayah NTT, dimulai dari Kabupaten Sikka.

Langkah ini dinilai penting guna membongkar praktik TPPO terselubung yang berpotensi masih terjadi di balik aktivitas tempat hiburan malam.

Penulis : Dien

Selang 36 Jam, Dua Nyawa Melayang ; Sikka Kian Terjebak dalam Darurat Bunuh Diri

Redaktur Apr 30, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kabupaten Sikka kembali diguncang kasus dugaan bunuh diri yang terjadi hanya dalam rentang waktu kurang dari 36 jam dari peristiwa serupa sebelumnya.

Situasi ini semakin mempertegas kekhawatiran publik bahwa daerah ini tengah berada dalam kondisi darurat yang tak lagi bisa dianggap biasa.

Peristiwa terbaru terjadi pada Kamis, 30 April 2026 sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah korban di Kloang Lagot, RT 010/RW 005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante.

Korban berinisial YF (39), seorang buruh harian lepas, ditemukan meninggal dunia diduga akibat gantung diri.

Kasus ini terjadi hanya sehari setelah insiden tragis lainnya, yakni pada Rabu, 29 April 2026 pukul 00.25 WITA, ketika seorang pelajar perempuan berinisial HKN (13) ditemukan tewas tergantung di dahan pohon pala di Dusun Riidetut, Desa Kajowair.

Selisih waktu yang sangat singkat—bahkan belum genap dua hari—antara dua kejadian ini memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan.

Dalam hitungan jam, nyawa kembali melayang dengan cara yang sama, seakan tragedi ini terus berulang tanpa jeda.

Masyarakat pun mulai angkat suara. Mereka menilai rentetan kasus bunuh diri yang terus terjadi, bahkan tidak sampai seminggu, mencerminkan lemahnya respons dan penanganan serius dari pemerintah daerah terhadap krisis kesehatan mental yang berkembang di tengah masyarakat.

“Sekarang seperti sudah jadi hal biasa. Padahal ini darurat. Hampir tiap minggu ada saja kasus seperti ini,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kasi Humas Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Benar telah terjadi peristiwa dugaan gantung diri. Kejadian berlangsung di rumah korban di Desa Wairkoja pada Kamis sekitar pukul 11.30 WITA,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan awal dari keluarga dan saksi di lokasi kejadian, korban diduga mengalami masalah rumah tangga yang memicu depresi.

“Setelah menerima laporan, tim langsung turun ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian serta mengumpulkan keterangan dari keluarga dan para saksi,” tambahnya.

Rentetan peristiwa ini memperlihatkan bahwa kasus bunuh diri di Kabupaten Sikka bukan lagi kejadian sporadis, melainkan telah mengarah pada pola berulang yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat dan serius.

Jika tidak ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah—mulai dari penguatan layanan kesehatan mental, edukasi publik, hingga intervensi sosial—bukan tidak mungkin tragedi serupa akan terus terjadi, bahkan dalam jarak waktu yang semakin singkat.

Reporter : Faidin

Darurat Bunuh Diri di Sikka, Remaja 13 Tahun Ditemukan Tewas Gantung Diri

Redaktur Apr 29, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kabupaten Sikka kini menghadapi situasi darurat menyusul berulangnya kasus gantung diri yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Peristiwa tragis kembali terjadi dan menimpa seorang remaja perempuan berusia 13 tahun di Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang.

Korban berinisial HKN, seorang pelajar, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dahan pohon pala menggunakan tali nilon pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 00.25 WITA di Dusun Riidetut, RT/RW 002/001.

Kejadian ini pertama kali diketahui oleh nenek korban, HH (71), yang sejak Selasa (28/4/2026) malam telah mencari korban karena tidak kembali ke rumah.

Pencarian bersama keluarga dan warga sempat dilakukan, namun korban baru ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi tidak bernyawa, sekitar 30 meter dari rumahnya.

Saksi kemudian memanggil warga sekitar, termasuk PP (35), yang memastikan kondisi korban sebelum kejadian dilaporkan ke pihak kepolisian.

Petugas Polsek Kewapante bersama Tim Inafis Polres Sikka langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan saksi.

Kasi Humas Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, termasuk pengamanan TKP dan pendataan saksi.

Pihak keluarga korban juga telah menyatakan penolakan terhadap visum luar maupun autopsi melalui surat pernyataan resmi.

Sikka dalam Status Darurat

Rentetan kasus gantung diri yang terus terjadi di Kabupaten Sikka memunculkan keprihatinan mendalam.

Fenomena ini dinilai bukan lagi kasus individual semata, melainkan telah mengarah pada kondisi darurat sosial yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Diperlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, tokoh agama, tenaga kesehatan, hingga masyarakat untuk membangun sistem deteksi dini serta pendampingan psikologis, khususnya bagi anak-anak dan remaja.

Polres Sikka juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi mental orang-orang di sekitar.

“Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Setiap masalah pasti ada jalan keluar jika kita mau terbuka dan mencari bantuan,” tegas Ipda Leonardus Tunga.

Tentunya, persoalan kesehatan mental dan tekanan sosial di masyarakat perlu ditangani secara serius dan terpadu agar tidak terus memakan korban.

Reporter : Faidin

Magepanda Jadi Bukti Nyata Ketahanan Pangan Lokal Menguat di Kabupaten Sikka

Redaktur Apr 25, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Magepanda merupakan daerah pelosok di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terus menjawab program nasional, lebih-lebih di era Presiden Prabowo Subianto yang mendorong program ketahanan pangan.

Kecamatan yang satu ini merupakan satu diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka yang terus mempertahankan posisinya menjadi lumbung padi di pelosok timur Indonesia.

Baaimana tidak, upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sikka terus menunjukkan hasil positif.

Hal ini tampak terlihat dalam kegiatan panen simbolis padi yang digelar pada Sabtu (25/4/2026) pagi di Dusun Pemopombo, Desa Woda Mude, Kecamatan Magepanda.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WITA ini dilaksanakan di lahan milik Kelompok Tani Mapan Berdikari dan dihadiri sejumlah unsur penting, di antaranya Dandim 1603 Sikka, Danlanal Maumere, perwakilan Kapolres Sikka, Kepala Bulog Sikka, jajaran Dinas Pertanian, pemerintah kecamatan hingga desa, serta para petani setempat.

Panen simbolis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui penguatan data dan monitoring produksi pertanian di wilayah Kecamatan Magepanda sepanjang tahun 2026.

Hamparan sawah yang menguning bak lautan emas menjadi gambaran keberhasilan petani dalam meningkatkan produktivitas. Padi yang dipanen merupakan varietas unggulan Inpare 32, yang ditanam di atas lahan seluas 3 hektar dan dikelola oleh 18 anggota Kelompok Tani Mapan Berdikari, dengan total hasil panen mencapai sekitar 7,4 ton.

Ketua Kelompok Tani Mapan Berdikari, Darman Eldin, menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penggunaan benih unggulan serta pendampingan intensif dari penyuluh pertanian.

“Panen kali ini membuktikan bahwa penggunaan benih unggulan seperti Inpare 32 memberikan hasil maksimal. Kami sangat terbantu dengan pendampingan penyuluh dan dukungan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil yang dicapai merupakan buah dari kerja keras dan proses panjang, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit berkualitas, hingga perawatan tanaman yang dilakukan secara intensif.

Sementara itu, Wakapolsek Alok, IPDA Laurensius Laka, yang mewakili Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, menyatakan kesiapan pihak kepolisian untuk terus bersinergi dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Kami siap bekerja sama dengan BPP Kecamatan Magepanda dan kelompok tani dalam hal monitoring lapangan melalui peran Bhabinkamtibmas,” ungkapnya.

Kegiatan panen simbolis diawali dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan dari Dandim 1603 Sikka, Ketua Kelompok Tani, serta perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Momentum ini menjadi penanda penting kebangkitan sektor pertanian lokal, sekaligus memperkuat optimisme bahwa kolaborasi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan mampu mendorong kemandirian pangan di daerah.

Reporter : Faidin

PKB Alor Gelar Muscab, Wabup Rocky Winaryo Puji Kepemimpinan Paulus “Buche” Brikmar

Redaktur Apr 25, 2026 Tidak ada komentar

KALABAHI, Bajopos.com | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Alor menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu (25/4/2026) di Aula Hotel Pelangi Kalabahi. Kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi partai pasca kemenangan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Alor.

Muscab dibuka langsung oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, S.H., M.H., dan dihadiri unsur Forkopimda setempat, pengurus DPW PKB Provinsi NTT, pimpinan partai politik tingkat kabupaten, serta jajaran pengurus anak cabang PKB dari 18 kecamatan se-Nusa Kenari.

Sejumlah tokoh daerah juga tampak hadir, di antaranya Dr. Immanuel E. Blegur, Alberth N. Ouwpoly, S.Pd., M.Si., serta mantan Sekda Alor, Drs. Soni O. Alelang yang kini telah bergabung sebagai kader PKB.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rocky Winaryo menyampaikan testimoni yang cukup hangat terkait sosok Ketua DPC PKB Kabupaten Alor yang juga Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar atau yang akrab disapa Buche Brikmar.

Rocky mengakui, dinamika yang terlihat di ruang publik—termasuk perbedaan pandangan di media sosial antara dirinya dan Buche Brikmar—seringkali disalahartikan sebagai konflik. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah bagian dari dinamika sesaat dalam kehidupan politik.

“Di balik itu semua, saya melihat Buche Brikmar sebagai sosok pemimpin yang memiliki komitmen kuat, baik dalam menjalankan fungsi sebagai Ketua DPRD maupun sebagai Ketua PKB Alor,” ungkap Rocky.

Ia bahkan secara terbuka memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Buche Brikmar yang dinilai mampu menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong pembangunan daerah melalui peran legislatif.

Sementara itu, Ketua Panitia Muscab PKB Alor, Ernes The Frinto Mokoni, S.Sos., dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda utama Muscab kali ini adalah memilih Ketua DPC PKB Kabupaten Alor untuk periode selanjutnya.

“Muscab ini menjadi forum tertinggi di tingkat kabupaten untuk menentukan arah kepemimpinan dan strategi partai ke depan,” jelas Ernes.

Dengan kehadiran para tokoh dan kader dari seluruh kecamatan, Muscab PKB Alor diharapkan mampu memperkuat soliditas internal partai serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika politik ke depan di Kabupaten Alor.

Reporter: Nursan

Kapolda NTT Tunjukkan Kepemimpinan Kuat, Sambut Langsung Kunker Komisi III DPR RI

Redaktur Apr 22, 2026 Tidak ada komentar

Diserang Buaya Saat Mandi di Pantai Nangamerah, Petani di Nebe A Sikka Alami Luka Serius

Redaktur Apr 22, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Seorang warga Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan mengalami serangan buaya saat mandi di Pantai Tanah Merah, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 18.45 Wita.

Korban diketahui bernama Nikolaus Neo (61) alias Noeng (menurut sumber), seorang petani yang berdomisili di RT 004/RW 002, Dusun Nebe A, Desa Bangkoor. Berdasarkan data identitas, korban lahir di Habilopong pada 12 Desember 1965, berjenis kelamin laki-laki, dan beragama Katolik.

Akibat serangan tersebut, Nikolaus atau Noeng mengalami luka gigitan serius di beberapa bagian tubuh, terutama di perut sebelah kanan, bawah ketiak kanan, bahu, serta lengan kanan. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan di Puskesmas Talibura.

Menantu korban, Olen, menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Nikolaus pergi mandi ke laut usai bekerja merontokkan padi.

“Dia merasa badannya gatal-gatal setelah rontok padi, lalu pergi mandi di laut sekitar pukul 18.45 Wita. Saat itu air setinggi lutut. Tiba-tiba buaya datang mendekat,” ungkap Olen.

Menurutnya, korban sempat berusaha menyelamatkan diri saat diserang, sehingga menyebabkan luka di berbagai bagian tubuh akibat gigitan dan cakaran buaya.

“Luka paling parah di bagian ketiak, lengan, dan bahu. Ada juga beberapa bagian tubuh lain yang terkena cakaran,” tambahnya.

Setelah berhasil melepaskan diri dari serangan, Nikolaus berusaha berlari menuju rumahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Pihak keluarga kemudian segera membawa korban ke Puskesmas Talibura untuk mendapatkan penanganan medis.

Rencananya, korban akan dirujuk ke RSUD Maumere guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Reporter : Faidin

UU PPRT Akhiri “Zona Gelap” Eksploitasi Pekerja Domestik

Redaktur Apr 21, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang IV 2025–2026, Selasa (21/4/2026), dinilai sebagai titik balik penting dalam sejarah perlindungan pekerja domestik di Indonesia.

Demikian disampaikan Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Astra Tandang melalui tulisannya kepada Bajopos.com pada Selasa (21/4/2026).

Ia menyebut bahwa langkah DPR dan pemerintah tersebut sebagai bentuk “political will” yang selama ini dinanti, sekaligus penegasan bahwa negara tak lagi abai terhadap praktik eksploitasi di ruang privat.

“Selama ini rumah tangga kerap menjadi ‘zona gelap’ yang luput dari pengawasan negara. UU PPRT adalah instrumen krusial untuk memutus domestikasi kekerasan dan memastikan relasi kerja di ruang privat tunduk pada prinsip hak asasi manusia,” tegas Astra.

Ia menilai, tanpa payung hukum yang jelas, jutaan pekerja rumah tangga (PRT) hidup dalam ketidakpastian—rentan terhadap kekerasan, upah tidak layak, hingga jam kerja yang tak manusiawi. Karena itu, kehadiran UU ini bukan sekadar regulasi administratif, melainkan tameng hukum yang konkret.

“Ini bukan lagi soal teknis ketenagakerjaan, tapi soal martabat manusia. Negara akhirnya hadir memberi kepastian hukum, perlindungan kerja, dan jaminan hak dasar bagi PRT yang selama ini berada di posisi paling lemah,” ujarnya.

Lebih jauh, sorotan khusus diberikan Astra terhadap dampak UU tersebut bagi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar pekerja domestik.

Bagaimana tidak, kata dia bahwa selama ini banyak pekerja asal NTT bekerja tanpa perlindungan memadai dan bahkan kerap menjadi korban ketidakadilan.

“Bagi kami orang NTT, ini kabar yang sangat nyata. Banyak saudara kami bekerja sebagai PRT di berbagai daerah dengan posisi tawar yang lemah. UU ini harus menjadi alat untuk mengakhiri kerentanan itu,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada implementasi di lapangan, termasuk pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi bagi pemberi kerja dan pekerja.

“Jangan sampai UU ini berhenti di atas kertas. Pemerintah harus memastikan regulasi turunan segera hadir dan implementasinya menjangkau hingga level rumah tangga,” ujarnya.

Masih kata Astra, bahwa keberhasilan pengesahan UU PPRT tidak lepas dari tekanan panjang masyarakat sipil dan organisasi pekerja yang konsisten mengawal isu ini selama lebih dari dua dekade.

“Ini kemenangan kolektif. Ada kerja panjang dan konsistensi gerakan sipil di baliknya. Kini negara menjawab, tapi pekerjaan kita belum selesai,” pungkas Astra.

Dengan disahkannya UU PPRT, kata dia publik menaruh harapan besar agar jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang eksploitasi, melainkan dalam sistem kerja yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

Penulis : Faidin
Editor : Redaksi