Kam. Sep 17th, 2026

Faidin

Dibalik Bayang-Bayang Planet Batam. Air Mata, Doa, dan Jeritan Ketidakadilan. Kenapa Harus Basri?

ALOR, Bajopos.com | 23 Agustus 2026 adalah dimana kisah ini bukan tentang 40.000 pil ekstasi, bukan pula tentang gemerlap lampu disko di Tempat Hiburan Malam (THM) Planet Batam yang kini disegel.

Ini adalah kisah tentang seorang manusia, Nimangela Basri Lewaimang, yang kini terperangkap di antara bayang-bayang kejahatan raksasa dan jeritan harapan ribuan orang.

Dua puluh tahun lalu, saat duka menyelimuti keluarga saya di Batam, Basri muncul sebagai malaikat. Ia membawa pulang jenazah orang tua saya ke Alor, NTT.

Di Alor, di keheningan kamar saya, dalam obrolan singkat kami, Basri menitipkan sebuah pesan filosofis yang sederhana namun mendalam.

“Nak, perbanyak minum air putih, dan jadilah seperti air putih. Tidak berharga, tapi sangat berarti bagi kehidupan,” ungkap seorang anak yang tak mau di sebut namanya saat di bantu oleh BL.

Sejak hari itu, Basri menjelma menjadi “air putih” bagi ribuan perantau asal NTT. Berkat uluran tangannya, kapal-kapal dari Alor ke Batam bukan lagi perjalanan penuh ketidakpastian, pelayaran itu menjelma menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih layak.

Tak terhitung berapa banyak pekerjaan yang didapat, rumah ibadah yang dibangun, dan air mata kesusahan yang dihapus oleh tangan dermawan Basri. Lima tahun terakhir ini, sosok yang pernah bergelut di dunia malam itu telah “insyaf,” memilih jalan sunyi dalam pengabdian agama.

Namun, kebaikan dan perubahan hidup Basri seakan runtuh dalam sekejap saat tim dari Jakarta menerobos masuk ke Planet Batam. Teriakan mereka bukan mencari bos sesungguhnya, Yuwanki (yang kini melenggang ke Singapura), mereka mencari satu nama: “Basri! Mana Basri?”

Ironi memukul telak. Basri, yang pada 10 Agustus 2026 tengah berada di Malaysia untuk pemeriksaan rutin kesehatan, seketika dicap sebagai DPO yang melarikan diri.

Pada 19 Agustus 2026 Basri ditahan oleh Interpol di Kuala Lumpur, dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum, Basri justru kooperatif dan menyerahkan diri untuk diamankan ke KBRI Malaysia. Kini, ia mendekam di Jakarta, jauh dari keluarganya dan ribuan orang yang bergantung padanya.

Publik bertanya-tanya, adakah skenario teaterikal di balik ini? Bagaimana mungkin sindikat sebesar itu beroperasi tanpa terendus aparat selama bertahun-tahun, namun pelarian DPO ke luar negeri begitu mudah dideteksi?

Mengapa harus Basri yang diburu di tengah operasi yang penuh kejanggalan? Apakah penangkapan ini murni penegakan hukum, atau hanya rotasi bisnis hitam biasa yang menumbalkan orang baik demi mengamankan kepentingan elit dan oknum-oknum yang jatahnya macet?

Di Jakarta, Basri mungkin hanya seorang tersangka. Tapi di Batam dan Alor, ia adalah pilar penyangga kehidupan ribuan keluarga. Saat “air putih” itu kini dikurung di balik jeruji besi, ribuan orang di Batam ikut terancam kehilangan pekerjaan dan harapan.

Negara kini menghadapi ujian moral: apakah akan benar-benar memberantas duri dalam daging hingga ke akar-akarnya, ataukah hanya sebatas membersihkan panggung untuk pemain baru dengan menumbalkan seorang “dermawan” yang telah banyak memberi arti bagi kemanusiaan?

Keadilan untuk Basri bukan hanya tentang pembebasan satu orang, namun ini tentang menjaga secercah harapan bagi ribuan orang kecil yang hidup di bawah bayang-bayang kebijakan yang tebang pilih.

Reporter : Nursan
Editor : Faidin

Satgas Gempa Sikka Pastikan Bantuan untuk Pelajar Terdampak Gempa Sudah Disalurkan

SIKKA, Bajopos.com | Menyikapi berbagai aspirasi masyarakat di media sosial yang mengharapkan adanya bantuan bagi siswa-siswi SMA/SMK yang terdampak gempa bumi Flores, Satuan Tugas Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sikka memastikan bahwa kebutuhan para peserta didik menjadi salah satu perhatian dalam penanganan dampak bencana.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa atau akrab disapa Femy Bapa menjelaskan bahwa bantuan bagi peserta didik terdampak telah mulai disalurkan sejak Jumat, 21 Agustus 2026 lalu.

Pernyataan Kasatgas Femy Bapa disampaikan usai misa khusus hari Minggu, 23/08/2026 di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka di jalan Mawar Perumnas Maumere.

Menurutnya, bantuan tidak hanya diberikan kepada siswa-siswi asal Kabupaten Sikka yang tinggal di tempat pengungsian, tetapi juga menyasar peserta didik yang saat ini tinggal di kos-kosan maupun menumpang di rumah keluarga akibat terdampak gempa.

“Sejak Jumat, 21 Agustus 2026, kami telah memberikan bantuan kepada siswa-siswi, baik yang berasal dari Kabupaten Sikka dan tinggal di kos-kosan maupun di rumah keluarga, maupun peserta didik yang berasal dari Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, serta Kabupaten Ende, Nagekeo dan Ngada,” jelas Femy Bapa.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan kepada peserta didik SMAS Katolik Santo Gabriel Maumere. Bantuan berupa perbekalan sembako diberikan kepada siswa-siswi yang keluarga atau orang tuanya terdampak gempa bumi Flores berkekuatan 7,7 SR pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan peserta didik yang terdampak bencana tetap mendapatkan dukungan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Femy Bapa juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung serta mempermudah proses penyaluran bantuan kepada para peserta didik terdampak.

“Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mempermudah proses penyaluran bantuan hari ini dengan caranya masing-masing. Nama-nama tersebut tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan berbagai pihak dapat meringankan beban para siswa dan keluarga yang sedang menghadapi musibah akibat gempa bumi.

“Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dari kita semua senantiasa meringankan beban dan musibah yang mereka alami. Semoga Tuhan senantiasa membalas semua budi dan kebaikan yang kita lakukan untuk meringankan beban sesama,” tuturnya.

Satgas Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sikka juga terus melakukan koordinasi dan pendataan terhadap kelompok masyarakat terdampak, termasuk peserta didik, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.

Reporter : Faidin

Keluarga Korban HW Keberatan Proses Perdamaian: “Kami Tidak Pernah Dilibatkan”

SORONG, Bajopos.com | Keluarga HW, salah satu korban dugaan penganiayaan di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, pada 1 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 WIT, menyatakan keberatan atas proses perdamaian yang dilakukan tanpa melibatkan mereka.

Peristiwa itu dilaporkan ke Polres Sorong sehari kemudian, 2 Agustus 2026. Dalam kejadian tersebut, sejumlah orang diduga mengalami kekerasan. HW disebut mengalami luka cukup serius. Meski demikian, keluarga mengaku tidak pernah dimintai persetujuan maupun dilibatkan dalam proses perdamaian yang berlangsung pada 5 Agustus 2026.

“Kami tidak pernah dimintai persetujuan dan tidak pernah dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Padahal HW adalah korban utama dalam peristiwa yang dilaporkan oleh istrinya,” ujar A. Wakano, saudara korban.

Wakano menegaskan bahwa keluarga tidak menolak upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Yang dipersoalkan adalah prosesnya, keterlibatan korban dan keluarga, serta apakah perdamaian itu benar-benar dilakukan secara sukarela dan mewakili kepentingan seluruh korban.

Ia juga mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah memenuhi ketentuan Restoratif Justice sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan penjelasan. Kami hanya ingin mengetahui bagaimana perkara yang menyangkut keluarga kami diselesaikan,” katanya, Minggu 23 Agustus 2026.

Keluarga HW berencana memberikan kuasa kepada penasihat hukum untuk meminta klarifikasi resmi kepada pihak terkait. Mereka ingin memperoleh kejelasan mengenai status laporan polisi, proses penanganan perkara, serta kedudukan hukum perdamaian yang dilakukan pada 5 Agustus 2026.

Mereka berharap persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang menjamin hak korban, tanpa mengabaikan pihak yang tidak pernah dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut.

Penulis : Ikbal Tehuayo

Ibu Gub NTT Minta Koperasi dan Perbankan Beri Relaksasi Pinjaman bagi Pengungsi Gempa Nangahale

SIKKA, Bajopos.com | Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ny. Mindriyati Astiningsih atau yang akrab disapa Asti Laka Lena, meminta lembaga keuangan, termasuk koperasi yang menerapkan sistem pinjaman harian, memberikan kelonggaran pembayaran kepada warga terdampak gempa bumi.

Permintaan tersebut disampaikan Ibu Asti saat mengunjungi posko pengungsian mandiri di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026).

Ibu Asti menilai masyarakat yang saat ini berada di pengungsian sedang menghadapi kondisi sulit dan membutuhkan ruang untuk memulihkan diri, keselamatan keluarga, serta kehidupan ekonominya.

Menurutnya, sejumlah lembaga keuangan dan perbankan pemerintah maupun lembaga keuangan besar telah memberikan kebijakan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak bencana.

Namun, ia menyoroti keberadaan koperasi yang menerapkan sistem pinjaman atau cicilan harian agar mengambil kebijakan serupa.

“Kalau dari lembaga keuangan atau perbankan pemerintah atau yang besar-besar memang sudah memberikan kebijakan untuk memberi kelonggaran, relaksasi untuk masyarakat, termasuk pengungsi yang sekarang sedang mengungsi, untuk sementara tidak membayar kreditnya dulu,” ujar Ibu Asti.

Ia kemudian meminta koperasi harian juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang terdampak bencana.

“Tetapi yang koperasi harian ini saya minta, kami minta, dan ini sudah kita laporkan juga ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati juga, untuk mereka juga mempunyai hati, mempunyai kebijakan yang sama,” tegasnya.

Jangan Kejar Pengungsi Bayar Pinjaman

Ibu Asti menegaskan, masyarakat yang sedang menghadapi masa kebencanaan seharusnya tidak dibebani lagi dengan tekanan pembayaran pinjaman.

Ia meminta para penagih memberikan kesempatan kepada warga untuk fokus pada keselamatan dan pemulihan kehidupan mereka.

“Semua sedang terdampak, sedang kesulitan. Jadi biarkan masyarakat bisa menjalani keprihatinan masa kebencanaan ini dengan tenang, dengan fokus pada keselamatan diri. Jangan kejar-kejar mereka,” katanya.

Bahkan, Ibu Asti meminta masyarakat melaporkan apabila ada pihak koperasi atau penagih yang tetap melakukan penagihan secara agresif kepada warga terdampak.

“Saya sudah minta, siapa yang kejar, tulis namanya, lapor ke Bapak Desa. Bapak Desa akan urus sampai dengan tingkat kabupaten,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat pihak yang tidak mengindahkan kondisi kemanusiaan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungsi Mandiri Jadi Perhatian

Dalam kunjungannya, Ibu Asti juga menyoroti kondisi pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai lokasi. Menurutnya, kondisi geografis NTT menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh warga terdampak.

Ia menyebut pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus berupaya menjangkau masyarakat di enam kabupaten yang paling terdampak gempa.

“Kalau yang namanya pengungsian pasti masih dalam keterbatasan. Tapi saya pikir dari Bapak Desa, seluruh perangkat, kemudian relawan dan tenaga kesehatan juga sudah ada, sudah mengupayakan yang terbaik,” katanya.

Ibu Asti mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat di tengah keterbatasan. Menurutnya, kondisi sulit tidak boleh membuat ada warga yang terabaikan.

“Semua supaya tidak ada satu pun yang kemudian ditinggalkan. Semua makan, meskipun sedikit semua makan,” ujarnya.

Ia berharap kondisi kebencanaan segera berlalu sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan memulihkan kehidupan ekonomi mereka.

Bantuan Harus Berbasis Data

Terkait warga yang mengungsi secara mandiri di rumah keluarga atau rumah warga lainnya, Ibu Asti menegaskan penyaluran bantuan harus tetap berbasis data.

Menurutnya, struktur pemerintahan hingga tingkat dusun, RT dan RW memiliki peran penting untuk mendata warga yang terdampak, termasuk mereka yang tidak tinggal di tenda atau posko tetapi belum mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

“Semua kalau bekerja harus berdasarkan data. Jadi pasti kita lewat semua struktur yang ada, yang sudah ada,” jelasnya.

Ia mengatakan, warga yang tetap tinggal di rumah tetapi kehilangan kemampuan untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan ekonomi juga harus masuk dalam pendataan.

“Kalau misalnya dia tahu ada warganya, ada yang masih mengungsi, maksudnya masih tetap tinggal di tempatnya, tetapi dia belum bisa beraktivitas, menjalankan aktivitas ekonominya, itu didata juga karena mereka kesulitan,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

KPA Salurkan Bantuan Sembako untuk Komunitas Adat Soge Natarmage dan Goban Runut di Pengungsian Mandiri

SIKKA, Bajopos.com | Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyalurkan bantuan sembako bagi komunitas masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 dan kini masih bertahan di sejumlah titik pengungsian mandiri di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-Nusra) pada Jumat, 21 Agustus 2026. Penyaluran menyasar warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian mandiri di titik Pedan, Utan Wair, Wairhek, dan Hitohalok.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa 1 ton beras, 30 dus mie Sedaap, enam ikat telur ayam atau dua papan, terpal, tikar, lampu energi, serta sejumlah kebutuhan lainnya.

Distribusi bantuan kepada warga terdampak turut dibantu para relawan yang tergabung dalam Gerakan Muda Reforma Agraria Sikka (GEMARA) di Nangahale.

Bantuan tersebut menjadi perhatian bagi warga yang memilih mengungsi secara mandiri setelah gempa kuat yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.

Selain menghadapi kebutuhan pangan, warga di sejumlah lokasi pengungsian mandiri juga masih mengalami dampak psikologis akibat gempa.

Aloysius Lose (64), warga Desa Natarmage, RT 09/RW 05, yang kini berdomisili di lokasi Perjuangan Nangahale, titik Pedan, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima.

Ia mengatakan, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga yang bertahan di pengungsian mandiri.

“Kami merasa bersyukur, karena masih ada pihak yang membantu kami di tempat pengungsian mandiri. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada KPA di Jakarta, KPA NTT dan PBH-Nusra yang menghantar bantuan sampai di sini,” tutur Lose.

Sementara itu, Piter Embu Gusi selaku koordinator pelaksana penyaluran bantuan logistik bencana bagi komunitas masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat.

“Semoga bantuan yang diberikan oleh KPA kepada warga terdampak gempa bumi yang saat ini sedang berdomisili di tenda pengungsian mandiri dapat membantu masyarakat dan kebutuhan pangan selama masa tanggap darurat terpenuhi,” ujarnya.

Di sisi lain, warga pengungsian mandiri berharap pemerintah daerah tidak luput memperhatikan keberadaan mereka. Salah satunya disampaikan Mariani (35), warga Desa Nangahale yang ditemui di titik pengungsian mandiri Pedan.

Mariani mengatakan, warga telah bertahan selama sekitar satu minggu di lokasi tersebut dan berharap pemerintah segera memberikan perhatian serta bantuan.

“Kami berharap agar situasi ini segera berakhir dan kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing dan mulai bekerja seperti biasa. Kami juga berharap agar pemerintah setempat bisa memperhatikan kami yang saat ini berada di tenda pengungsian mandiri,” katanya.

Menurut Mariani, hingga saat itu warga di titik Pedan belum menerima bantuan dari pemerintah.

“Sudah satu minggu kami tinggal di tenda pengungsian mandiri, khususnya di titik Pedan. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan KPA tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan warga di lokasi pengungsian mandiri masih menjadi perhatian berbagai pihak.

Warga berharap bantuan tidak hanya datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan, tetapi juga mendapat perhatian yang merata dari pemerintah selama masa tanggap darurat.

Reporter : MM

Kata Kades Masa Pengungsian Warga Nangahale Direncanakan Berakhir 5 Hari Lagi

SIKKA, Bajopos.com | Sejumlah warga terdampak gempa bumi yang mengungsi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mulai menunjukkan kesiapan untuk kembali ke rumah masing-masing.

Namun, kepulangan tersebut tetap menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi keamanan serta perkembangan gempa susulan.

Salah seorang warga Desa Nangahale, Ririn (30), mengatakan dirinya bersama keluarga siap kembali ke rumah apabila pemerintah Kabupaten Sikka telah memberikan instruksi bahwa kondisi sudah dinyatakan aman.

Menurut Ririn, aktivitas gempa susulan dalam beberapa waktu terakhir mulai berkurang. Kondisi tersebut membuat sebagian warga merasa lebih tenang dan mulai mempertimbangkan untuk kembali menjalani aktivitas di rumah masing-masing.

“Kami siap kembali ke rumah kalau sudah ada instruksi dari pemerintah. Kalau pemerintah Kabupaten Sikka sudah memutuskan bahwa kami bisa kembali, saya bersama keluarga siap pulang,” ujar Ririn.

Ririn juga mengaku senang dengan perhatian pemerintah terhadap warga yang terdampak gempa, termasuk kunjungan Ketua TP PKK Provinsi NTT, Ny. Mindriyati Astiningsih Laka Lena (Asti Laka Lena), dan Ketua TP PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, ke camp pengungsian Nangahale.

Ia menilai kehadiran para pimpinan dan jajaran pemerintah di tengah warga pengungsi memberikan semangat dan rasa diperhatikan selama menjalani masa pengungsian.

“Kami merasa senang karena pemerintah peduli dan datang melihat langsung kondisi kami di pengungsian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Nangahale, Sahanudin, mengatakan masa pengungsian warga di lokasi tersebut direncanakan berlangsung hingga 28 Agustus 2026 atau lima hari lagi diakhiri.

Setelah itu, warga diharapkan dapat kembali ke rumah masing-masing, tentunya dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan arahan pemerintah.

“Pengungsian ini direncanakan sampai tanggal 28 Agustus. Setelah itu warga akan kembali ke rumah masing-masing,” jelas Sahanudin.

Meski demikian, Sahanudin menyebutkan bahwa saat ini sudah terdapat sejumlah warga yang memilih tetap berada di rumah masing-masing.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai merasa kondisi di lingkungan tempat tinggalnya cukup memungkinkan untuk kembali beraktivitas, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan.

Pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Sikka terus melakukan pemantauan terhadap kondisi warga serta perkembangan situasi pascagempa.

Rencana kepulangan warga nantinya tetap diharapkan dilakukan secara terkoordinasi dan berdasarkan hasil evaluasi kondisi lapangan, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Bagi warga Nangahale, kepulangan ke rumah bukan sekadar meninggalkan camp pengungsian, tetapi juga menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal setelah menghadapi masa sulit akibat bencana gempa bumi.

Reporter : Faidin

Jejak Pihak Lain Dibalik Dugaan Persetubuhan Anak di Talibura, Polisi Diminta Telusuri Empat Orang di Lokasi Termasuk Pemilik Rumah

SIKKA, Bajopos.com | Penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, tidak hanya menyisakan persoalan terkait terlapor berinisial MLI (19). Muncul keterangan mengenai keberadaan sejumlah orang lain di rumah yang disebut menjadi lokasi kejadian (TKP).

Keterangan tersebut perlu didalami penyidik untuk memastikan rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk siapa saja yang berada di lokasi, apa yang mereka ketahui, serta apakah ada pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara.

Kasus tersebut dilaporkan ke SPKT Polres Sikka pada Rabu malam, 19 Agustus 2026. Polisi telah mengamankan MLI, meminta visum et repertum, serta memeriksa pelapor, korban dan sejumlah saksi.

Korban Sebut Ada Empat Orang di Rumah

Dalam keterangan yang diperoleh media ini, sebelum masuk ke kamar, korban disebut melihat empat orang laki-laki berada di rumah tersebut dan sedang mengonsumsi minuman keras (miras).

Keempat orang tersebut disebut berinisial F, T, J dan MLI.

Setelah berada di dalam kamar, MLI disebut mengajak korban melakukan hubungan badan. Korban disebut sempat menolak. Namun, MLI diduga memaksa dengan menarik pakaian korban dan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari korban hamil.

Keterangan tersebut merupakan versi korban melalui keluarga dan masih harus diuji melalui pemeriksaan penyidik serta alat bukti yang sah.

Empat Orang di Lokasi Perlu Diperiksa

Keberadaan F, T dan J di lokasi tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Namun, apabila keterangan korban tersebut terkonfirmasi, ketiganya merupakan saksi potensial yang dapat membantu penyidik mengungkap apa yang terjadi sebelum, selama maupun setelah dugaan peristiwa tersebut.

Penyidik perlu menggali kapan mereka tiba di rumah, apa yang dilakukan, apakah mengetahui korban berada di rumah, serta apakah melihat atau mendengar sesuatu ketika korban berada di dalam kamar bersama MLI.

Pemeriksaan itu penting agar posisi masing-masing orang dapat diketahui secara objektif.

Pemilik Rumah Juga Perlu Dimintai Keterangan

Selain empat orang yang disebut berada di lokasi, penelusuran media ini juga memperoleh informasi mengenai rumah yang disebut menjadi lokasi kejadian dan dikaitkan dengan seseorang berinisial L sebagai pemilik rumah.

Posisi L menjadi penting untuk diklarifikasi apabila rumah tersebut memang merupakan tempat terjadinya peristiwa sebagaimana keterangan yang diperoleh.

Penyidik perlu memastikan apakah L berada di rumah saat kejadian, siapa yang menggunakan rumah tersebut, siapa saja yang datang dan pergi, serta apakah pemilik rumah mengetahui keberadaan korban.

Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada terlapor, tetapi juga dapat mengungkap konteks lokasi yang menjadi bagian penting dari perkara.

Ada Informasi Paman Korban Diarahkan ke Lokasi Lain

Penelusuran media ini juga menemukan informasi lain yang membutuhkan klarifikasi.

Pada malam kejadian, paman korban disebut mencari keberadaan korban. Dalam perjalanan, paman korban diduga bertemu seorang pria yang disebut sedang mengonsumsi minuman beralkohol.

Saat ditanya mengenai keberadaan korban, pria tersebut disebut memberikan petunjuk. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, arah yang diberikan diduga tidak menuju lokasi korban berada.

Informasi ini belum dapat dipastikan berkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, perlu dikonfirmasi kepada paman korban, pria yang memberikan petunjuk dan saksi lain.

Jika ternyata terjadi kesalahpahaman, hal tersebut harus dibuktikan. Namun jika petunjuk tersebut sengaja diberikan untuk mengalihkan pencarian, penyidik tentu perlu mengetahui alasan dan konteksnya.

Polisi Diminta Mengurai Rangkaian Peristiwa

Dengan munculnya keterangan mengenai empat orang di rumah serta pemilik rumah yang disebut menjadi TKP, penyidik memiliki sejumlah hal yang perlu dipastikan.

Siapa yang pertama berada di rumah? Siapa yang membawa korban ke lokasi? Apakah F, T dan J mengetahui korban berada di rumah? Apa yang terjadi ketika korban berada di kamar bersama MLI? Siapa yang datang dan pergi dari rumah? Dan apakah pemilik rumah mengetahui kejadian tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menuduh pihak tertentu, tetapi untuk memastikan apakah mereka merupakan saksi atau memiliki keterkaitan lain yang relevan secara hukum.

Media ini menegaskan, berada di lokasi tidak berarti seseorang terlibat dalam tindak pidana. Status dan peran setiap orang harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan serta alat bukti.

UPTD PPA Dampingi Korban

Di tengah proses hukum, UPTD PPA Kabupaten Sikka turut memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Sikka, Yani Yosepha, mengatakan pihaknya memberikan respons setelah keluarga korban menghubungi UPTD PPA.

Pendampingan mencakup edukasi kepada keluarga, dukungan psikologis awal, pendampingan pemeriksaan, serta bantuan terkait visum dan layanan kesehatan lainnya. Yani juga hadir secara langsung ketika laporan polisi dibuat.

Menunggu Pendalaman Polres Sikka

Kasi Humas Polres Sikka, Ipda Leonard Tunga, sebelumnya membenarkan adanya laporan dugaan persetubuhan terhadap anak tersebut.

Polisi menyatakan telah menerima laporan, menerbitkan tanda bukti laporan, meminta visum et repertum, mengamankan terlapor dan memeriksa pelapor, korban serta sejumlah saksi. Polisi juga menegaskan proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kini, publik menunggu apakah penyidik akan menelusuri lebih jauh keterangan mengenai empat orang yang disebut berada di lokasi, termasuk pemilik rumah yang disebut menjadi TKP.

Jika pemeriksaan membuktikan mereka hanya berada di lokasi dan tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, hal tersebut perlu dijelaskan secara terang.

Namun apabila ditemukan fakta lain yang memiliki relevansi hukum, maka fakta tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.

Untuk saat ini, seluruh informasi mengenai pihak lain tersebut masih merupakan keterangan yang membutuhkan verifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Reporter : Faidin

Diduga Setubuhi Anak 15 Tahun di Rumah L, Polisi Telusuri Peran Orang di Sekitar TKP

SIKKA, Bajopos.com | Penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun sebut saja Apel (bukan nama asli korban) di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, memasuki tahap penyelidikan yang lebih mendalam.

Selain mengusut dugaan perbuatan terlapor, polisi perlu menelusuri secara menyeluruh situasi di sekitar lokasi kejadian, termasuk keberadaan sejumlah orang yang diduga berada di lingkungan tempat kejadian perkara (TKP).

Perkara tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sikka pada Rabu malam, 19 Agustus 2026. Polisi menerima laporan dari seorang pria berusia 43 tahun yang berprofesi sebagai guru.

Seperti pemberitaan sejumlah media, Kasi Humas Polres Sikka, Ipda Leonard Tunga, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar, kami menerima laporan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Laporan diterima pada 19 Agustus 2026,” ujar Leonard, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dalam laporan polisi, dugaan peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026 sekitar pukul 23.50 WITA di sebuah rumah di wilayah Talibura.

Terlapor disebut berinisial MLI, laki-laki berusia 19 tahun, warga Desa Nangahale, Kecamatan Talibura. Demi asas praduga tak bersalah dan perlindungan identitas, identitas lengkap terlapor maupun korban tidak ditampilkan dalam pemberitaan ini.

Berawal dari Komunikasi WhatsApp

Berdasarkan informasi dalam laporan, perkara bermula dari komunikasi antara terlapor dan korban melalui WhatsApp. Terlapor diduga mengajak korban bertemu di sekitar lingkungan SMK Negeri 1 Talibura.

Setelah bertemu, korban kemudian diduga diajak menuju sebuah rumah. Di lokasi tersebut, terlapor disebut membawa korban ke dalam kamar dan membujuk korban melakukan hubungan badan dengan alasan akan bertanggung jawab apabila korban hamil.

Korban disebut berada di lokasi hingga sekitar pukul 04.00 WITA pada Rabu, 19 Agustus 2026. Setelah itu, korban kembali ke rumah keluarganya.

Keluarga yang mengetahui keberadaan korban yang baru datang ke rumah kemudian meminta penjelasan. Korban selanjutnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga hingga perkara tersebut dilaporkan kepada polisi.

UPTD PPA Dampingi Korban dan Keluarga

Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sikka turut memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Sikka, Yani Yosepha, mengatakan pihaknya memberikan respons sejak keluarga korban menghubungi UPTD PPA.

Pendampingan dilakukan dengan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memastikan korban dan keluarga memperoleh edukasi serta dukungan psikologis awal.

“Respon penanganan yang diberikan termasuk mendampingi kasus ini, termasuk saat membuat laporan polisi. Saya hadir secara langsung saat proses pembuatan laporan,” ujar Yani Yosepha.

Menurutnya, pendampingan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Sikka sejauh ini yaitu melakukan edukasi kepada keluarga korban yaitu memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai langkah-langkah penanganan kasus serta pentingnya memberikan dukungan kepada korban.

Kemudian, pendampingan diberikan untuk membantu korban menghadapi kondisi psikologis setelah dugaan peristiwa tersebut.

Selanjutnya, pendampingan pemeriksaan dan biaya visum serta layanan kesehatan lainnya.

Kehadiran UPTD PPA menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek perlindungan, kesehatan, psikologis dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Polisi Sudah Amankan Terlapor

Polres Sikka menyatakan telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan perkara.

Polisi telah menerima laporan dan menerbitkan Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/B/125/VIII/2026/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Selain itu, polisi telah mengajukan permintaan visum et repertum, mengamankan terlapor, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban dan sejumlah saksi.

“Langkah yang sudah dilakukan antara lain menerima laporan, membuat laporan polisi dan tanda bukti laporan, mengajukan permintaan visum et repertum, mengamankan terlapor, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban dan saksi,” kata Leonard.

Polisi masih mengumpulkan keterangan serta bukti lain untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan unsur pidana dalam perkara tersebut.

Leonard menegaskan proses hukum masih berjalan. Polisi juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ada Informasi yang Perlu Didalami

Di luar kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, penelusuran media ini memperoleh informasi mengenai sejumlah hal yang dinilai perlu diklarifikasi dan didalami penyidik.

Pada malam kejadian, korban sempat dicari oleh pamannya.

Dalam perjalanan mencari korban, sang paman disebut bertemu dengan seorang pria. Dari keterangan yang diperoleh media ini, pria tersebut diduga berada dalam kondisi mengonsumsi minuman beralkohol, yang disebut tercium dari bau mulutnya.

Ketika ditanya mengenai keberadaan korban, pria tersebut disebut memberikan petunjuk kepada sang paman. Namun, informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa arah yang diberikan diduga tidak menuju lokasi korban berada.

Dengan kata lain, terdapat dugaan bahwa pencarian terhadap korban justru diarahkan ke lokasi lain.

Informasi tersebut belum dapat dipastikan sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana. Namun, apabila benar, fakta itu penting untuk diklarifikasi karena berkaitan dengan siapa saja yang mengetahui keberadaan korban pada malam kejadian.

Diduga Ada Kelompok di Sekitar Rumah

Penelusuran lanjutan media ini juga memperoleh informasi bahwa pria yang ditemui paman korban tersebut diduga berada dalam lingkaran sejumlah pria yang sedang mengonsumsi minuman keras di sebuah rumah milik seseorang berinisial L.

Rumah tersebut disebut-sebut sebagai lokasi yang diduga berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa yang kini sedang diselidiki polisi.

Informasi ini masih berupa keterangan yang perlu diverifikasi. Media ini tidak menuduh orang-orang yang berada di rumah tersebut terlibat dalam dugaan persetubuhan.

Namun, keberadaan mereka—jika benar berada di lokasi atau lingkungan sekitar TKP—merupakan fakta yang patut diklarifikasi penyidik.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang diduga melakukan perbuatan terhadap korban, tetapi juga siapa saja yang berada di lokasi pada malam kejadian dan siapa yang mengetahui korban berada di rumah tersebut.

Termasuk, mengapa paman korban disebut diarahkan ke lokasi lain ketika sedang mencari korban?

Siapa pemilik rumah yang diduga menjadi lokasi kejadian dan apa yang diketahuinya mengenai peristiwa tersebut?

Apakah terdapat komunikasi atau perencanaan sebelum korban dibawa ke lokasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah perkara ini benar-benar hanya melibatkan dua orang atau terdapat fakta lain yang perlu diungkap.

Polisi Agar Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Terlapor

Jika informasi mengenai keberadaan sejumlah orang di sekitar lokasi tersebut terbukti, pemeriksaan terhadap mereka menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara secara utuh.

Penyidik dapat menggali keterangan mengenai siapa yang berada di rumah, siapa yang datang dan pergi, komunikasi sebelum dan sesudah kejadian, serta apakah ada pihak yang mengetahui keberadaan korban.

Termasuk informasi mengenai pria yang diduga mengarahkan paman korban ke lokasi yang salah juga perlu dikonfirmasi secara objektif.

Jika pengalihan tersebut memang disengaja, penyidik perlu mengetahui motif dan konteks di balik tindakan tersebut.

Sebaliknya, jika ternyata hanya terjadi kesalahpahaman, hal itu juga harus dibuktikan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti.

Media ini menegaskan, seluruh informasi tambahan tersebut masih merupakan dugaan dan hasil penelusuran awal yang membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Tidak boleh ada pihak yang langsung dianggap terlibat hanya karena berada di sekitar TKP.

Mengungkap Seluruh Rangkaian

Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak bukan hanya menyangkut pembuktian terhadap terlapor. Dalam proses penyidikan, setiap informasi yang berkaitan dengan kronologi, lokasi, komunikasi, saksi, serta orang-orang yang berada di sekitar TKP perlu diuji secara objektif.

Di sisi lain, pendampingan UPTD PPA Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa penanganan perkara juga perlu memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Karena itu, publik kini menunggu sejauh mana Polres Sikka mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pada malam 18 Agustus hingga dini hari 19 Agustus 2026.

Apabila dalam penyidikan ditemukan adanya pihak lain yang mengetahui, membantu, merencanakan, menyembunyikan fakta, atau memiliki keterkaitan hukum dengan perkara tersebut, maka keterangannya menjadi bagian penting untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sebaliknya, apabila pemeriksaan membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain, hal itu juga perlu dijelaskan secara terang agar tidak muncul tudingan tanpa dasar terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Untuk saat ini, proses hukum masih berjalan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Reporter : Faidin

Wakil Bupati Sikka Serahkan 20 Unit Tenda untuk Korban Gempa Beberapa Titik di Kecamatan Talibura

SIKKA, Bajopos.com | Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriadi, menyerahkan bantuan berupa 20 unit tenda kepada warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Sabtu, 22/8/2026.

Bantuan tenda tersebut disalurkan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap warga yang hingga kini masih membutuhkan tempat berlindung yang aman dan layak setelah rumah mereka terdampak bencana gempa bumi.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sikka kepada warga terdampak di Kecamatan Talibura. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara, terutama bagi masyarakat yang memilih bertahan di lokasi pengungsian mandiri karena kondisi rumah yang mengalami kerusakan atau masih merasa khawatir terhadap gempa susulan.

Wakil Bupati Sikka, Ir. Simon Subandi Supriadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Menurutnya, penanganan pascagempa tidak hanya berfokus pada distribusi logistik, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan tempat berlindung yang memadai.

“Pemerintah Kabupaten Sikka terus berupaya hadir bersama masyarakat dalam situasi sulit ini. Bantuan tenda ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan membantu warga yang membutuhkan tempat berlindung sementara,” ujar Wabup Simon.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Pemerintah Kabupaten Sikka bersama BPBD, TNI-Polri, perangkat kecamatan dan desa, relawan serta berbagai pihak hingga saat ini terus melakukan penanganan dan pendataan terhadap dampak gempa bumi di sejumlah wilayah Kabupaten Sikka.

Kecamatan Talibura menjadi salah satu wilayah yang turut merasakan dampak gempa dengan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Penyaluran bantuan secara bertahap terus dilakukan untuk menjangkau masyarakat, baik yang berada di camp pengungsian maupun pengungsi mandiri.

Dengan adanya bantuan 20 unit tenda ini, pemerintah berharap warga terdampak dapat menjalani masa tanggap darurat dengan lebih aman dan nyaman sembari menunggu proses penanganan serta pemulihan pascabencana.

Reporter: Faidin

Danlanal Maumere Tegaskan Bantuan Gempa Agar Tepat Sasaran dan Dibagi Adil, Jangan Ada Pengungsi Terlewat

SIKKA, Bajopos.com | Penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi Flores di sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mendapat perhatian serius dari Komandan Lanal (Danlanal) Maumere, Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S., M.Tr.Opsla.

Pesan tegas disampaikan Komandan Lanal Maumere di tengah proses pendistribusian bantuan CSR Telkomsel bersama Lanal Maumere kepada para pengungsi, Jumat (21/8/2026).

Yoyok menekankan agar bantuan yang telah disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak, dibagikan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan di antara para pengungsi.

Pesan tersebut disampaikan saat dirinya bersama jajaran Lanal Maumere mendampingi distribusi bantuan di sejumlah titik pengungsian, termasuk Desa Nangahale, Posko Tanjung Darat, Posko Kantor Kecamatan Talibura, Posko Eks Pasar Talibura hingga Desa Henga, Dusun Henga.

Dalam kesempatan tersebut, perhatian Komandan Lanal tidak hanya tertuju pada proses pengangkutan dan penyerahan bantuan. Ia juga menyambangi langsung para pengungsi dan berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab di lokasi.

Jangan Sampai Bantuan Tidak Merata

Komandan Lanal Maumere meminta kepala desa dan pengelola posko memastikan bantuan yang diterima dari pihak luar disalurkan kepada warga sesuai data dan kondisi riil di lapangan.

Pesan tersebut menjadi penting mengingat sebelumnya sempat muncul keluhan dan protes warga terkait pembagian bantuan di sejumlah lokasi pengungsian.

Menurut Yoyok, bantuan kemanusiaan yang datang merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Karena itu, proses pembagiannya harus dilakukan secara transparan, adil dan mengutamakan warga yang benar-benar membutuhkan.

Ia meminta tidak boleh ada warga terdampak yang terlewatkan, sementara bantuan justru menumpuk atau tidak tersalurkan kepada penerima yang membutuhkan.

Komandan Lanal Turun Langsung ke Posko

Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S. bersama istrinya, Ny. Diani Yoyok Ary, Ketua Cabang 3 Daerah Kodaeral VII, turut menyambangi para pengungsi dari posko ke posko.

Keduanya tampak memberikan motivasi kepada warga yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Suasana haru terlihat ketika Yoyok duduk bersama para pengungsi. Perhatiannya tertuju kepada para lansia dan anak-anak yang masih harus menjalani hari-hari di tengah keterbatasan di lokasi pengungsian.

Kehadiran tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan moral kepada warga yang hingga hari ketujuh pascagempa masih belum sepenuhnya dapat kembali ke rumah.

Kawal Distribusi Bantuan Telkomsel

Dalam kegiatan tersebut, Lanal Maumere membantu distribusi bantuan dari program CSR Telkomsel Peduli Gempa Flores 2026.

Bantuan yang disalurkan antara lain makanan ringan, mi instan, air mineral, tikar, selimut, obat-obatan dan vitamin.

Bantuan diangkut menggunakan mobil truk dan mobil box Lanal Maumere untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian.

Territory Mobile Consumer Business (TMCB)/PIC Telkomsel, M. Iskandar Syah, sebelumnya menjelaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinator posko.

Telkomsel juga telah berpesan agar bantuan yang disalurkan dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.

Sementara itu, kehadiran Lanal Maumere menjadi bagian dari upaya memastikan proses distribusi berjalan dengan baik di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut ibu-ibu anggota Lanal Maumere (Jalasenastri), serta prajurit Lanal Maumere lainnya.

Pesan Komandan Lanal Maumere menjadi pengingat bahwa dalam situasi bencana, bantuan bukan sekadar soal jumlah yang disalurkan, tetapi bagaimana bantuan tersebut benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan secara adil dan tepat sasaran.

Reporter : Faidin

Kolaborasi Telkomsel dan Lanal Maumere Sambungkan Senyuman Melalui Program CSR, Peduli Gempa Flores

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan Telkomsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Peduli Gempa Flores 2026.

Tak hanya menyasar wilayah perkotaan, bantuan Telkomsel didorong hingga ke titik-titik pengungsian yang berada jauh dari pusat Kabupaten Sikka.

Pada Jumat (21/8/2026), atau hari ketujuh pascagempa, Telkomsel bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere menyambangi sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Talibura, termasuk Desa Nangahale.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari distribusi CSR Telkomsel yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang terdampak langsung bencana.

Territory Mobile Consumer Business (TMCB)/PIC Telkomsel, M. Iskandar Syah, mengatakan penyaluran bantuan kali ini merupakan gelombang kedua atau bagian kedua dari program CSR Telkomsel untuk korban gempa.

“Jadi hari ini kami habis kegiatan CSR dari Telkomsel Pusat. Kebetulan ini gelombang kedua atau part kedua dan alhamdulillah kami juga didukung oleh Lanal Maumere dalam distribusi sumbangan ke posko-posko,” ujar Iskandar kepada awak media.

Menurutnya, data penerima bantuan diperoleh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pendistribusian diarahkan ke titik-titik pengungsian yang membutuhkan.

“Bagian data ini kami bekerja sama dengan Pemda. Untuk yang kedua ini kami ke arah timur,” jelasnya.

Nangahale Jadi Titik Awal

Desa Nangahale menjadi titik pertama yang disambangi Telkomsel dan Lanal Maumere. Berdasarkan data yang diterima Telkomsel, terdapat sekitar 3.345 jiwa yang mengungsi di wilayah tersebut.

Dari Nangahale, rombongan kemudian bergerak menuju Kecamatan Talibura. Di wilayah ini bantuan didistribusikan ke tiga titik, yakni Posko Tanjung Garat, Posko Kantor Kecamatan Talibura, dan Posko Eks Pasar Talibura.

Perjalanan distribusi kemudian berlanjut ke titik terakhir di Desa Henga, Dusun Henga.

Iskandar menegaskan, Telkomsel berupaya agar program CSR tersebut tidak hanya berhenti di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.

“Dari segi masyarakat yang terdampak atau yang mengungsi jelas, dan ini juga salah satu upaya kami untuk menyalurkan program CSR sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menyebut bantuan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab Telkomsel dalam menjalankan mandat dari pusat.

Namun, Iskandar mengingatkan bahwa bantuan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh kebutuhan pengungsi.

“Bantuan ini bukan untuk menggantikan kebutuhan sehari-hari atau memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai pelengkap apa yang kurang. Setidaknya yang kurang kita cukupi,” ujarnya.

Makanan, Air Mineral hingga Obat dan Vitamin

Dalam program CSR tersebut, Telkomsel menyalurkan berbagai kebutuhan dasar pengungsi. Bantuan antara lain berupa makanan ringan, mi instan, air mineral, tikar, selimut, obat-obatan serta vitamin.

Menurut Iskandar, pemberian vitamin dan obat-obatan menjadi penting karena kondisi pengungsian yang berlangsung berhari-hari dapat menyebabkan warga mengalami berbagai kekurangan, terutama kebutuhan penunjang kesehatan.

“Kita tahu di tempat pengungsian pasti ada kekurangan vitamin. Kami berharap vitamin ataupun obat-obatan yang kami berikan benar-benar bisa digunakan oleh pengungsi sebagai sarana untuk mereka tetap sehat,” katanya.

Memasuki hari ketujuh pascagempa, Telkomsel juga berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing.

“Kita berdoa bersama agar bencana ini cepat selesai, disudahi dan tidak terjadi lagi. Kita berharap semua pengungsi bisa kembali ke rumah dengan nyaman, kembali ke keluarga, sehingga bisa menjalani hidup seperti biasanya,” tutur Iskandar.

CSR Telkomsel Menjangkau Sikka, Nagekeo hingga Reo

Program Peduli Gempa Flores 2026 tidak hanya menyasar Kabupaten Sikka.

Iskandar menjelaskan, distribusi CSR Telkomsel juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak lainnya di Flores, termasuk Nagekeo, Manggarai dan kawasan Reo.

“Teman-teman yang lain tersebar di Nagekeo. Itu yang CSR pertama. Yang CSR kedua sedang berlangsung untuk area Manggarai dan juga sekitarnya sampai ke Reo. Dan juga Mbay yang kemarin terkena bencana,” jelasnya.

Telkomsel juga menyiapkan distribusi lanjutan ke wilayah barat Flores. Menurut Iskandar, rencana tersebut akan dikoordinasikan setelah pihak manajemen Telkomsel melakukan kunjungan ke Labuan Bajo.

Jaringan Telkomsel Dipastikan Pulih 100 Persen

Selain bantuan logistik, Telkomsel juga menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan jaringan telekomunikasi pascagempa.

Iskandar mengatakan, sejak hari pertama setelah bencana, Telkomsel langsung melakukan pemulihan jaringan.

“Di hari H1 setelah bencana, kami sudah mulai melakukan perbaikan dari 85 persen. Sampai H3 kami sudah bisa mengklaim 100 persen karena kami sudah memastikan seluruh site ataupun BTS yang tersebar di Flores ini bisa pulih semuanya,” ungkapnya.

Menurut dia, pemulihan jaringan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana karena komunikasi sangat dibutuhkan untuk koordinasi, penyelamatan, distribusi bantuan maupun memastikan kondisi masyarakat di daerah terdampak.

Telkomsel juga berkoordinasi dengan PLN karena operasional BTS membutuhkan pasokan listrik. Dalam kondisi darurat, BTS juga memiliki cadangan baterai yang hanya mampu bertahan selama beberapa jam.

“Makanya saling kolaborasi. Kita membutuhkan PLN, PLN juga membutuhkan kita untuk sarana komunikasi mereka,” ujarnya.

Selain pemulihan jaringan, Telkomsel juga sempat memberikan layanan internet gratis, telepon gratis dan SMS gratis pada hari pertama setelah gempa. Program tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi masyarakat di wilayah bencana tetap tersambung.

Telkomsel Minta Bantuan Tepat Sasaran

Terkait mekanisme penyaluran, Iskandar menjelaskan Telkomsel tidak menyerahkan seluruh bantuan secara langsung kepada masyarakat karena distribusi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinator posko.

Menurutnya, data penerima dan pembagian bantuan menjadi kewenangan koordinator posko sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Untuk penyaluran bantuan sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Pemda. Jadi kami tidak bisa menyalurkan secara langsung karena ada aturan dari BPBD agar bantuan disalurkan ke koordinator posko. Dari koordinator posko yang mendata dan membagikan bantuan tersebut,” jelasnya.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah munculnya keluhan dari sebagian warga terkait penyaluran bantuan yang dinilai belum merata dan terdapat warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan atau menerima bantuan dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kebutuhan.

Iskandar mengatakan, Telkomsel telah menyampaikan pesan kepada penanggung jawab posko agar bantuan yang diterima benar-benar dibagikan secara merata.

“Kami memesankan kepada penanggung jawab posko langsung di depan pengungsi bahwa kami berharap sekali bantuan ini bisa merata dan juga tepat sasaran. Apapun yang tersisa harus dibagikan, tidak ada yang tersisa di tempat pengumpulan bantuan tersebut,” tegasnya.

Lanal Maumere Ikut Kawal Distribusi

Dalam kegiatan tersebut, Telkomsel mendapat dukungan dari Lanal Maumere. Komandan Lanal Maumere, Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S., M.Tr.Opsla, didampingi istrinya, Ny. Diani Yoyok Ary, Ketua Cabang 3 Daerah Kodaeral VII, turut menyambangi sejumlah posko pengungsian.

Keduanya tampak memberikan motivasi kepada para pengungsi dari satu posko ke posko lainnya.

Di salah satu lokasi, Komandan Lanal bahkan duduk bersama para pengungsi. Suasana haru terlihat ketika perhatiannya tertuju kepada para lansia dan anak-anak yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa mengguncang Flores.

Di tengah sorotan warga terhadap pembagian bantuan yang sebelumnya sempat diwarnai protes, Komandan Lanal Maumere juga memberikan pesan kepada kepala desa agar memastikan bantuan yang diterima masyarakat dibagikan secara adil dan tepat sasaran.

Dalam pendistribusian tersebut turut hadir ibu-ibu anggota Lanal Maumere (Jalasenastri), serta prajurit Lanal Maumere lainnya.

Bantuan diangkut menggunakan mobil truk Lanal Maumere dan mobil box Lanal Maumere, kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian yang telah ditentukan.

Melalui program CSR Peduli Gempa Flores 2026 ini, Telkomsel tidak hanya berupaya menghadirkan bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, tetapi juga memastikan konektivitas komunikasi tetap hidup di tengah situasi bencana.

Bagi Telkomsel, tersambungnya komunikasi menjadi bagian penting dari upaya pemulihan, sementara bantuan kemanusiaan diharapkan dapat menjadi penguat bagi warga Flores yang masih bertahan di pengungsian.

Telkomsel Sambungkan Senyuman, dari konektivitas hingga kepedulian untuk warga terdampak gempa Flores.

Reporter : Faidin

Ironis! Pengungsi Gempa di Nangahale, Warga Akui Hanya Dapat 1 hingga 4 Mok Beras

SIKKA, Bajopos.com | Di tengah ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian akibat gempa bumi Flores, keluhan mengenai ketimpangan distribusi bantuan kembali mencuat di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Warga mengaku bantuan yang mereka terima sangat terbatas. Ada yang hanya mendapatkan beras satu gelas, satu butir telur dan satu bungkus mi instan, sementara warga lainnya mengaku hanya menerima sekitar empat mok beras dan dua bungkus mi instan.

Padahal, sebagian dari mereka harus bertahan bersama beberapa anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam tenda darurat yang kondisinya jauh dari layak.

Salah seorang warga, Nurbayana M. Ali, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme pembagian bantuan yang dinilai tidak menjamin semua pengungsi memperoleh bagian secara merata.

Menurutnya, bantuan seharusnya dikemas terlebih dahulu berdasarkan jumlah penerima dan kemudian diberikan langsung kepada setiap keluarga.

“Maksudnya saya itu bantuan jangan dikasih seperti ini. Berapa macam jenis bantuan, isi saja di kresek. Beras itu mau satu biji atau dua biji. Sarimi juga seperti itu, isi di kresek. Tinggal baca nama, lalu kasih ke penerima bantuan,” ujarnya.

Nurbayana mempertanyakan nasib warga yang tidak kebagian ketika bantuan dibagikan melalui mekanisme tertentu.

“Kalau seperti ini ada yang dapat, ada yang tidak. Macam kami yang tidak dapat ini bagaimana?” keluhnya.

Hanya 4 Mok Beras dan 2 Bungkus Mie Instan

Nurbayana mengaku bantuan pemerintah yang diterimanya sejauh ini sangat minim.

Ia menyebut hanya mendapatkan sekitar empat mok atau gelas beras.

Jumlah tersebut berasal dari pembagian sekitar 5 kilogram beras untuk tiga tenda, kemudian dibagi lagi kepada empat kepala keluarga. Akibatnya, bagian yang diterima Nurbayana hanya sekitar empat mok.

Selain itu, ia mengaku hanya menerima dua bungkus mi instan.

Bagi keluarga dengan beberapa anak, jumlah tersebut menurutnya jelas tidak mencukupi.

“Tidak cukup, bagi saya tidak cukup,” tegas Nurbayana dengan penuh kecewa.

Ia juga mengaku sebelumnya tidak mendapatkan terpal untuk tempat berlindung, meskipun anak-anaknya harus bertahan di lokasi pengungsian.

Kondisi tersebut membuatnya semakin mempertanyakan pemerataan bantuan.

“Seperti kemarin saya saja tidak dapat terpal. Ini saya punya anak-anak itu di atas,” katanya.

Nurbayana bahkan menyebut proses pembagian bantuan sebelumnya sempat diwarnai aksi saling berebut.

“Seperti kemarin itu baku rebut-rebut itu semua. Mereka sistem keluarga. Jadi kami ini bagaimana?” ujarnya.

Ia meminta agar pemberi bantuan yang datang tidak hanya menyerahkan bantuan kepada koordinator, tetapi turun langsung ke setiap tenda.

“Kalau kita mau bagi, jangan lagi lewat ini. Kita sendiri turun bagi ke tiap tenda,” sarannya.

Menurutnya, cara tersebut lebih adil karena bantuan dapat langsung diketahui dan diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Muhayati Dapat 1 Gelas Beras, 1 Telur dan 1 Bungkus Mie

Keluhan serupa disampaikan Muhayati, salah seorang warga yang ditemui wartawan di lokasi pengungsian.

Saat ditemui, Muhayati duduk bersama anaknya di bawah tenda bekas jemuran ikan. Tenda berukuran sekitar 2×3 meter tersebut terlihat kusam dan sudah robek di sejumlah bagian. Sementara, itu tetangganya hanya beralas terpal lusuh yang disambung karpet robek bekas yang sudah tidak layak pakai.

Lebih memprihatinkan, tenda kecil milik Muhayati tersebut menjadi tempat berteduh bagi empat kepala keluarga dengan delapan anak kecil dengan kondisi tanpa dinding.

Muhayati mengaku bantuan yang diterimanya sejauh ini dari salah satu pihak hanya berupa 1 gelas beras, 1 butir telur ayam dan 1 bungkus mie instan.

Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beberapa keluarga yang tinggal dalam satu tenda tentu jauh dari terpenuhi.

Kondisi ini menjadi gambaran nyata bagaimana sebagian korban gempa masih harus bertahan dengan bantuan pangan dalam jumlah sangat terbatas.

3.381 Pengungsi, Tapi Bantuan Dipertanyakan

Di sisi lain, Camat Talibura Fransiskus Ismail menyampaikan bahwa jumlah pengungsi di Kecamatan Talibura berdasarkan data pemerintah mencapai 3.381 orang, tersebar di lima desa.

Desa Nangahale menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni sekitar 2.581 orang.

Fransiskus sebelumnya mengatakan bantuan pemerintah melalui Posko BPBD Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan telah didistribusikan ke seluruh desa.

Bantuan tersebut antara lain berupa beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan dan perlengkapan bayi.

Menurut Fransiskus, distribusi dilakukan berdasarkan data pengungsi secara by name by address.

Namun, pernyataan tersebut kini berhadapan dengan keluhan warga di lapangan yang mengaku menerima bantuan dalam jumlah sangat kecil.

Pertanyaannya kemudian: jika data penerima sudah by name by address, mengapa masih ada warga yang hanya mendapatkan satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan?

Mengapa pula ada warga yang mengaku hanya menerima empat mok beras dan dua bungkus mi instan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang memiliki beberapa anak?

Pengungsi Mandiri Mengaku Belum Tersentuh

Persoalan semakin kompleks karena tidak semua korban memilih tinggal di posko resmi.

Sebagian warga mengungsi secara mandiri di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya.

Fransiskus sendiri mengakui bahwa pemerintah Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan mengenai penanganan warga yang mengungsi secara mandiri.

“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa warga yang berada di luar posko resmi berpotensi tidak mendapatkan bantuan dengan porsi yang sama.

Jangan Sampai Bantuan Banyak di Atas Kertas, Minim di Tangan Warga

Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah dan pengelola posko.

Sebab, ukuran keberhasilan penyaluran bantuan bukan hanya berdasarkan berapa banyak bantuan yang masuk ke kecamatan atau desa, tetapi berapa banyak bantuan yang benar-benar diterima setiap keluarga terdampak sesuai kebutuhan mereka.

Warga tidak membutuhkan sekadar pencatatan administrasi. Mereka membutuhkan beras yang cukup untuk makan, makanan untuk anak-anak, terpal atau tenda untuk berlindung, air minum dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketika seorang warga dengan beberapa anak hanya mendapatkan empat mok beras dan dua bungkus mi instan, sementara warga lainnya hanya memperoleh satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan, maka wajar apabila muncul pertanyaan tentang sejauh mana prinsip pemerataan benar-benar diterapkan.

Pemerintah juga perlu membuka mekanisme distribusi secara transparan agar tidak muncul prasangka bahwa bantuan hanya berputar di antara kelompok tertentu.

Keluhan warga harus dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan teknis di lapangan.

Sebab, di tengah situasi darurat bencana, satu gelas beras bagi sebuah keluarga bukan sekadar angka. Itu adalah gambaran tentang bagaimana negara hadir atau justru belum hadir bagi warganya.

Reporter : Faidin

Camat Talibura Akui Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan Penanganan, Bantuan Pemerintah Disalurkan Melalui Posko Desa

SIKKA, Bajopos.com | Penanganan warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan setelah masih adanya keluhan warga yang mengungsi secara mandiri karena belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan dengan Camat Talibura, Fransiskus Ismail, di sela-sela pendropingan bantuan dari pihak Telkomsel bersama Lanal Maumere, Kamis (21/8/2026).

Fransiskus menjelaskan, bantuan dari pemerintah melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan kemudian didistribusikan ke seluruh desa.

“Untuk bantuan dari pemerintah melalui Posko BPBD itu sudah masuk per tanggal 17 Agustus kemarin dan sudah kita distribusikan ke semua desa. Hari ini kembali masuk di kantor camat dan kita baru distribusi lagi ke semua desa,” jelasnya.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut antara lain beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan hingga perlengkapan bayi.

Fransiskus mengatakan, jumlah bantuan disesuaikan dengan data pengungsi yang disampaikan pemerintah kecamatan kepada BPBD secara by name by address.

“Bantuan itu berupa logistik, beras, mie, telur, air mineral, obat-obatan, perlengkapan bayi, yang disesuaikan dengan jumlah pengungsi yang kita ajukan lewat data yang kita berikan kepada BPBD, by name, by address,” katanya.

3.381 Pengungsi, Nangahale Terbanyak

Camat Talibura menyebutkan, berdasarkan data hingga saat ini terdapat 3.381 pengungsi yang tersebar di lima desa di Kecamatan Talibura.

Jumlah terbesar berada di Desa Nangahale dengan sekitar 2.581 orang.

Namun, di tengah distribusi bantuan tersebut, masih terdapat keluhan dari warga yang memilih mengungsi secara mandiri dan merasa belum mendapatkan perhatian pemerintah.

Menanggapi hal itu, Fransiskus mengakui bahwa pada fase awal bencana, pemerintah menghadapi kendala pendataan karena jumlah warga yang mengungsi belum dapat dipastikan.

“Memang dengan kondisi awal, saat pengungsi mulai datang ke tempat pengungsian, untuk kita mengakomodir secara perorangan itu waktu itu data kita juga belum pasti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan pemerintah kemudian disalurkan melalui posko-posko yang telah dibentuk di masing-masing desa. Pengelolaan bantuan di lapangan selanjutnya menjadi tanggung jawab koordinator posko.

Pemerintah kecamatan, kata dia, telah mengimbau agar setiap posko membentuk dapur umum secara terpusat sehingga bantuan konsumsi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengungsi.

Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan

Sorotan lainnya menyangkut warga yang mengungsi secara mandiri, baik di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya di luar posko resmi.

Fransiskus secara terbuka menyatakan bahwa hingga saat ini pihak Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan terkait penanganan kelompok pengungsi mandiri tersebut.

“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah warga terdampak gempa di wilayah Talibura sebelumnya mengeluhkan belum meratanya bantuan, terutama mereka yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan warga yang berada di luar posko resmi tetap terdata dan mendapatkan kebutuhan dasar.

Keamanan dan Kondisi Pengungsi Jadi Tanggung Jawab Koordinator Posko

Terkait keamanan dan kondisi kesehatan warga di lokasi pengungsian, termasuk adanya laporan warga yang digigit ular serta warga yang sakit hingga meninggal dunia, Camat Talibura mengatakan pemerintah telah membentuk koordinator di setiap posko.

Menurutnya, koordinator posko diharapkan dapat mengawasi berbagai persoalan yang muncul di lokasi pengungsian, mulai dari kebersihan, kesehatan hingga keamanan.

“Dengan pengurus posko, koordinator posko ini, kita berharap bahwa segala macam hal yang terjadi di dalam posko itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab dan juga dipikirkan oleh teman-teman koordinator posko,” katanya.

Khusus di Desa Nangahale, pemerintah telah membentuk satu posko induk dan empat posko penyangga.

Namun, Fransiskus mengakui bahwa pemerintah kecamatan tidak dapat mengawasi setiap posko secara detail satu per satu.

“Tentunya kami dari pemerintah Kecamatan tidak bisa masuk ke dalam posko itu secara detail satu persatu,” ujarnya.

Karena itu, koordinasi di tingkat posko menjadi sangat penting untuk memastikan persoalan warga segera ditangani dan dilaporkan kepada pemerintah apabila membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tidak Berhenti di Posko

Pernyataan Camat Talibura tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar mekanisme distribusi bantuan tidak hanya berorientasi pada posko resmi, tetapi juga menjangkau warga yang melakukan evakuasi secara mandiri.

Apalagi, berdasarkan data pemerintah kecamatan, jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dengan Desa Nangahale sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.

Pemerataan bantuan, pendataan ulang, pemenuhan kebutuhan kesehatan, keamanan serta perlindungan kelompok rentan menjadi pekerjaan penting pemerintah selama masa tanggap darurat.

Di akhir wawancara, Camat Talibura mengajak seluruh pengungsi untuk memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara baik.

Ia juga mengingatkan warga agar secara perlahan mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah apabila kondisi telah memungkinkan, namun tetap mengutamakan kewaspadaan.

“Traumatis itu boleh, tetapi ada waktunya. Saatnya kita harus bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tentunya dengan sikap waspada itu menjadi penting,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

Hari ke-7 Pascagempa, Warga Danga Au Masih Bertahan di Tenda Darurat

NAGEKEO, Bajopos.com | Memasuki hari ketujuh pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Mbay dan sejumlah wilayah di Flores, kondisi warga Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, masih memprihatinkan.

Puluhan kepala keluarga bersama ibu-ibu dan anak-anak memilih mengungsi secara mandiri di depan puing-puing rumah mereka. Warga mengaku masih takut kembali ke dalam rumah karena khawatir terhadap gempa susulan, sementara sebagian rumah mengalami kerusakan dan sudah tidak layak ditempati.

Di lokasi pengungsian mandiri, warga hanya mendirikan tenda darurat menggunakan terpal dan kayu sisa bangunan rumah yang roboh.

Dalam pantauan jurnalis Bajopos.com di lokasi terdampak, sejumlah warga mengeluhkan distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Beberapa keluarga mengaku bantuan yang pernah diterima jumlahnya sangat terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari.

“Bantuan yang kami terima sangat sedikit. Kalau untuk makan, hanya cukup sekali makan dan langsung habis,” keluh salah seorang warga.

Warga juga menyampaikan bahwa hingga Jumat, 21 Agustus 2026, bantuan logistik yang masuk melalui posko BNPB Nagekeo belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang memilih mengungsi secara mandiri di Kampung Danga Au dan sekitarnya.

Menurut warga, bantuan dari pemerintah daerah dan sejumlah pihak baru diterima sekitar dua kali. Sementara itu, mereka melihat bantuan lebih banyak terpusat di posko-posko pengungsian yang berada di sekitar ibu kota kabupaten maupun sejumlah titik pengungsian di wilayah perbukitan.

“Kami tidur di depan puing-puing rumah dengan tenda seadanya dan makan seadanya. Sampai sekarang bantuan belum semuanya sampai ke sini seperti yang diterima masyarakat yang mengungsi di tenda-tenda besar dari BNPB, Basarnas, Dinsos dan lainnya,” ujar warga lainnya.

Kondisi tersebut membuat warga yang mengungsi secara mandiri merasa perlu mendapatkan perhatian yang sama. Mereka berharap pendataan terhadap warga terdampak tidak hanya berfokus pada titik-titik pengungsian terpusat, tetapi juga menjangkau warga yang memilih membangun tempat perlindungan sendiri di sekitar rumah mereka.

Tujuh Hari Bertahan dengan Keterbatasan

Bagi warga Danga Au, tujuh hari pascagempa bukan waktu yang singkat. Mereka harus bertahan di tengah trauma, keterbatasan makanan, tempat tidur yang tidak layak, serta ketidakpastian kapan bisa kembali ke rumah.

Tenda darurat yang dibangun dari terpal menjadi tempat berlindung bagi keluarga, sementara puing-puing rumah masih berada di sekitar lokasi.

Warga berharap pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dapat segera melakukan validasi ulang terhadap data korban dan titik-titik pengungsian mandiri agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari penyaluran bantuan.

Pemerataan Bantuan Harus Menjadi Prioritas

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun, pemerataan bantuan merupakan hal yang masih dapat diupayakan melalui pendataan dan koordinasi yang baik.

Tujuh hari telah berlalu, tetapi warga di Kampung Danga Au dan sekitarnya masih bertahan dengan kekuatan sendiri di tengah puing-puing rumah mereka.

Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak agar data korban, kerusakan, serta titik-titik pengungsian mandiri segera divalidasi dan diperbarui.

Di tengah trauma akibat gempa dan ancaman gempa susulan, keadilan dalam penyaluran bantuan sangat dibutuhkan agar seluruh warga terdampak merasa diperhatikan dan tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari BNPB Kabupaten Nagekeo terkait mekanisme penyaluran bantuan ke wilayah Kampung Danga Au dan sekitarnya, khususnya bagi masyarakat yang memilih mengungsi secara mandiri dan mendirikan tenda darurat di sekitar rumah mereka.

Reporter : Yofan Ben Dhae
Editor : Faidin

Basri Lewaimang Ditangkap di Malaysia, DPO Kasus Narkoba Jaringan Planet Batam Berakhir

JAKARTA, Bajopos.com | Pelarian Basri Lewaimang, tersangka kasus dugaan peredaran narkotika yang dikaitkan dengan jaringan tempat hiburan malam (THM) Planet Batam, akhirnya berakhir.

Basri yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, ditangkap di Johor Bahru, Malaysia, pada Rabu (19/8/2026).

Penangkapan tersebut dilakukan melalui kerja sama Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol.

Basri kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis (20/8/2026) sore. Sebagaimana di beritakan Batam Today.

Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kompol Drago mengatakan Basri diamankan tanpa perlawanan sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia.

Basri diketahui melarikan diri ke Malaysia setelah penyidik melakukan penindakan terhadap sejumlah tempat hiburan malam yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika di Batam.

Dikutib dari news.okezone.com
Penindakan awal dilakukan pada 10 Agustus 2026. Berdasarkan data perlintasan, Basri diketahui menyeberang menuju Malaysia menggunakan feri pada 11 Agustus sekitar pukul 16.43 WIB.

Diduga Pengelola Sekaligus Pemasok Narkoba

Dalam perkara tersebut, Basri disebut berperan sebagai pengelola sekaligus penyedia narkoba pada jaringan Planet 1, Planet 2 dan Planet 3 Batam.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan peredaran narkotika dalam jaringan THM tersebut mencapai sedikitnya 40 ribu butir ekstasi setiap bulan.

Jumlah tersebut bahkan disebut dapat meningkat ketika jumlah pengunjung mencapai kapasitas maksimal.

Pengungkapan kasus bermula dari operasi terhadap HH Club Planet 3.0 Pub & KTV. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan puluhan orang dan menyita ratusan butir ekstasi serta sebuah brankas.

Pengembangan perkara kemudian mengarah kepada sejumlah lokasi lain yang diduga masih berkaitan dengan jaringan tersebut.

Selain mengejar para tersangka, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya aliran dana hasil kejahatan serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Basri Kini Dibawa ke Bareskrim

Setelah ditangkap di Malaysia, Basri langsung dibawa ke Jakarta. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui secara utuh peran Basri dalam jaringan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena penyidik menduga jaringan peredaran narkotika di sejumlah tempat hiburan malam Batam memiliki skala cukup besar.

Penangkapan Basri juga membuka peluang bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk jalur distribusi narkotika, pemasok, penerima keuntungan, serta aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Ramai Dibicarakan Netizen

Penangkapan Basri turut menjadi perhatian di media sosial. Unggahan mengenai kasus tersebut mendapat perhatian warganet, terutama karena Basri sebelumnya berstatus DPO dan disebut melarikan diri ke Malaysia.

Sejumlah pemberitaan mengenai penangkapan tersebut juga memunculkan respons publik yang mempertanyakan bagaimana jaringan narkotika dalam jumlah besar dapat beroperasi di lingkungan tempat hiburan malam serta mendesak aparat mengusut jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya.

Kasus Basri Lewaimang kini memasuki tahap penting. Publik menunggu pengungkapan lebih jauh dari Bareskrim Polri mengenai siapa saja yang terlibat, bagaimana jaringan tersebut bekerja, serta sejauh mana aliran uang dari dugaan bisnis narkotika tersebut.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Status tersangka dan proses hukum terhadap Basri harus dipandang sebagai bagian dari proses penegakan hukum sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Reporter : Faidin

Diduga HP Hasil Curian Dijual Murah di Lokasi Pengungsian Desa Nangahale

SIKKA, Bajopos.com | Situasi di lokasi pengungsian korban gempa bumi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kembali menjadi perhatian.

Di tengah kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian, muncul informasi mengenai seseorang pria yang diduga menjual sejumlah unit telepon seluler (HP) dengan harga jauh di bawah harga pasaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, beberapa unit HP tersebut ditawarkan dengan harga berkisar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per unit. Bahkan, perangkat yang ditawarkan disebut memiliki kapasitas RAM mulai dari 8 GB hingga 16 GB.

Namun, terdapat kejanggalan. Sejumlah HP yang dijual dalam kondisi terkunci pola (pattern lock) dan orang yang menawarkan perangkat tersebut disebut tidak mengetahui cara membuka kuncinya.

Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Warga menduga HP-HP tersebut bukan barang milik penjual, melainkan kemungkinan berasal dari hasil pencurian.

Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan penyelidikan aparat kepolisian. Identitas penjual maupun asal-usul masing-masing perangkat juga belum diketahui secara jelas.

Keberadaan transaksi tersebut menjadi perhatian serius mengingat lokasi pengungsian saat ini dihuni warga yang tengah berada dalam situasi rentan pascagempa.

Kondisi darurat dan kepadatan pengungsian dinilai dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal, termasuk pencurian barang milik warga terdampak.

Warga berharap aparat keamanan segera melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri asal-usul HP yang dijual serta memastikan apakah ada laporan kehilangan barang elektronik dari para pengungsi.

Jika terbukti merupakan barang hasil kejahatan, aparat diminta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mengembalikan barang kepada pemiliknya.

Masyarakat juga diimbau tidak tergiur membeli HP dengan harga yang tidak wajar, terlebih apabila perangkat tersebut tidak dilengkapi identitas kepemilikan yang jelas dan masih dalam kondisi terkunci.

Bajopos.com masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian dan pihak terkait mengenai dugaan penjualan HP tersebut.

Reporter : Faidin

Relawan Muhammadiyah Sikka Siapkan Sekolah Darurat di Barak Pengungsian Mandiri

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap anak-anak terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka mulai menyentuh barak pengungsian mandiri di depan Kantor Bupati Sikka.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Team Tangguh Relawan Muhammadiyah Sikka melakukan asesmen lapangan sebagai langkah awal persiapan pembukaan Klaster Pendidikan di lokasi tersebut.

Barak pengungsian mandiri itu dihuni warga yang memilih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa pertama mengguncang wilayah Flores.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan pendidikan dan pemulihan psikologis anak-anak menjadi perhatian yang mulai didorong oleh para relawan.

Sebanyak tujuh personel Relawan Muhammadiyah Sikka turun langsung ke lokasi. Sebelum melakukan pendataan terhadap anak-anak usia sekolah, para relawan terlebih dahulu menggelar kegiatan trauma healing dengan mengajak anak-anak bernyanyi bersama dan bermain berbagai permainan.

Suasana yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran akibat bencana perlahan berubah menjadi lebih ceria. Anak-anak diajak bermain dan bernyanyi untuk membantu mengurangi rasa takut serta trauma yang masih mereka rasakan.

Para relawan juga memberikan hadiah kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan dan penyemangat.

Darman Eldin mengatakan, berdasarkan asesmen awal, terdapat sekitar 96 jiwa yang berada di pengungsian mandiri tersebut. Mereka terdiri dari anak-anak dan warga dengan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Menurutnya, pendataan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan anak-anak selama mereka masih berada di lokasi pengungsian.

“Jumlah pengungsian mandiri sekitar 96 jiwa, dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA,” kata Darman Eldin.

Ia menjelaskan, asesmen yang dilakukan tidak hanya untuk mengetahui jumlah anak sekolah, tetapi juga menjadi dasar dalam menyiapkan program pendidikan darurat yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Darman menyampaikan, setelah dilakukan evaluasi bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka, Relawan Muhammadiyah Sikka berencana membuka sekolah darurat di barak pengungsian mandiri tersebut.

“Insyaa Allah dalam waktu dekat, setelah evaluasi bersama Ketua PDM Sikka, Team Relawan Muhammadiyah Sikka akan melakukan sekolah darurat di barak pengungsian mandiri di depan Kantor Bupati Sikka,” ujarnya.

Rencana pembukaan sekolah darurat tersebut diharapkan dapat memberikan ruang belajar bagi anak-anak pengungsi sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan mereka pascabencana.

Di tengah situasi pengungsian yang masih berlangsung, kehadiran relawan tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak untuk belajar dan memperoleh pendampingan psikososial.

Langkah Relawan Muhammadiyah Sikka ini menjadi upaya penting agar anak-anak yang terdampak gempa tidak kehilangan kesempatan belajar meski harus menjalani kehidupan sementara di barak pengungsian.

Reporter : Faidin

Pengungsi di Nangahale Digigit Ular hingga Ada yang Meninggal, Perhatian Pemda Sikka Hanya di Posko Lapangan Samador

SIKKA, Bajopos.com | Kondisi pengungsian warga terdampak gempa bumi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kembali memunculkan keprihatinan.

Minimnya fasilitas pengungsian yang memadai dinilai membuat warga berada dalam kondisi rentan, bahkan memunculkan insiden gigitan ular hingga seorang pengungsi meninggal dunia.

Informasi yang dihimpun Bajopos.com dari salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebutkan, seorang perempuan bernama Hasmida, warga Desa Nangahale, mengalami gigitan ular di sekitar lokasi pengungsian pada Rabu malam, 19 Agustus 2026.

Korban kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Watubaing sebelum dirujuk ke RSUD Tc. Hillers Maumere. Hingga Kamis, 20 Agustus 2026, perkembangan kondisi kesehatan Hasmida belum diketahui secara pasti.

Warga tersebut menilai kejadian itu menjadi alarm serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan di pusat kota, tetapi juga memastikan keamanan dan keselamatan warga yang bertahan di lokasi-lokasi pengungsian terpencil.

“Di Posko Pengungsian Nangahale ada yang digigit ular sampai dirujuk dari posko, lalu dibawa ke Puskesmas kemudian di rujuk ke rumah sakit Umum (RSUD Tc. Hillers Maumere, red) ” ujar sumber tersebut.

Menurutnya, persoalan lain yang sangat memprihatinkan adalah keterbatasan fasilitas tempat tinggal sementara.

Sebagian warga masih bertahan dengan kondisi seadanya, menggunakan terpal dan kain sebagai alas maupun pelindung dari cuaca malam.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi semakin memprihatinkan karena warga Nangahale bukan hanya menghadapi trauma akibat gempa bumi terbaru, tetapi juga memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Flores 1992.

Sebab, dari sekian pengungsi dewasa hingga orang tua di Nangahale hampir seluruhnya merupakan korban Tsunami 1992 di Pulau Babi.

Pengungsi Meninggal

Sorotan semakin tajam setelah seorang warga bernama Usman, kelahiran Pulau Beter, 31 Desember 1959, meninggal dunia pada Kamis pagi, 20 Agustus 2026, diperkirakan pukul 12.36.

Usman diketahui memiliki riwayat sakit sebelumnya. Namun, menurut informasi keluarga dan warga di lokasi, kondisi kesehatannya memburuk selama berada di pengungsian.

Di lokasi pengungsian, Usman disebut hanya tidur beralaskan terpal dan kain seadanya dengan kondisi tempat terbuka. Pada malam hari, kondisi tersebut membuat tubuhnya rentan terhadap udara dingin.

Ia kemudian mengalami sesak napas dan batuk-batuk hingga terjatuh di lokasi pengungsian.

Warga selanjutnya membawa Usman ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia meninggal dunia pada Kamis pagi.

Meski demikian, warga tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kematian Usman semata-mata disebabkan oleh kondisi pengungsian. Riwayat penyakit yang telah dimiliki sebelumnya tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Namun, keterbatasan fasilitas pengungsian dinilai turut menjadi persoalan serius yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Kasihan. Setidaknya ada perhatian dari pemerintah agar warga merasa aman selama berada di pengungsian,” ungkap sumber tersebut.

Bantuan Dinilai Terlalu Terpusat

Di tengah kondisi tersebut, muncul kritik terhadap pola penyaluran bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang dinilai masih terlalu terpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Lapangan Samador Maumere.

Warga mempertanyakan mengapa konsentrasi bantuan lebih banyak diarahkan ke pusat kota, sementara masyarakat di wilayah terdampak seperti Nangahale masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari tempat berteduh, alas tidur, keamanan lingkungan pengungsian hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Perhatian pemerintah hari ini terpusat lebih banyak di kota, di Lapangan Samador. Sementara pengungsi yang sangat merasakan dampak dan trauma akibat gempa serta tsunami 1992 justru ada di Desa Nangahale,” kata sumber tersebut.

Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan memastikan bantuan tersedia, tetapi juga memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan berada di lokasi pengungsian yang rawan.

Terlebih, Desa Nangahale merupakan salah satu wilayah yang memiliki catatan sejarah kelam tsunami Flores 1992.

Trauma masyarakat terhadap bencana laut dan gempa masih menjadi bagian dari pengalaman kolektif warga hingga saat ini.

Karena itu, warga berharap Pemda Sikka tidak melihat penanganan pengungsi hanya dari jumlah bantuan yang telah disalurkan, tetapi juga dari aspek keselamatan, kesehatan, tempat tinggal sementara dan perlindungan warga selama berada di pengungsian.

Insiden gigitan ular terhadap Hasmida dan meninggalnya Usman menjadi pengingat bahwa keselamatan pengungsi harus menjadi prioritas.

Pemerintah daerah diharapkan segera memastikan ketersediaan tenda yang layak, terpal yang memadai, penerangan, sanitasi, fasilitas kesehatan serta pengamanan lingkungan di setiap titik pengungsian, termasuk di Desa Nangahale.

Warga juga berharap distribusi bantuan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, melainkan menjangkau desa-desa terdampak yang masyarakatnya masih bertahan di pengungsian dalam kondisi serba terbatas.

Reporter : Faidin

Banyak Pengungsi Mandiri di Kabupaten Sikka Belum Tersentuh Bantuan, Pemerintah Klaim telah Salurkan Bantuan ke 21 Kecamatan

SIKKA, Bajopos.com | Memasuki hari ke enam pasca bencana gempa tektonik yang menghantam Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sejumlah wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sikka dilaporkan belum menerima bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut berdasarkan aduan dari korban gempa melalui Call Center Aliansi Wartawan Sikka (AWAS).

“Banyak laporan dari warga yang melakukan evakuasi mandiri dan membangun posko pengungsi mandiri di desa-desa dan kelurahan yang terkena dampak,” kata Mario WP. Sina, ketua AWAS kepada Bajopos.com, Kamis, 20 Agustus.

“Banyak pengungsi mandiri hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah.”

Kata dia, sejauh ini pendistribusian bantuan lebih difokuskan kepada para pengungsi yang berada lokasi evakuasi terpusat di Gelora Samador.

Menurutnya, dari aduan masyarakat beberapa wilayah seperti tujuh wilayah desa di Kecamatan Nita belum tersentuh bantuan seperti Desa Tada Lado, Kara Kabu, Mahe Bora, Nirangkliung, Nangablo, Desa Riit.

“Sejak gempa hari pertama sampai hari ke enam belum ada bantuan baik dari pemerintah BPBD maupun relawan lainnya,” begitu isi pesan yang diterima AWAS.

Termasuk, temuan Bajopos.com di lapangan juga aduan langsung kepada Redaksi, pengungsi di bagian timur Kota Maumere, yaitu Desa Nangahale.

“Bupati, banyak bantuan berton-ton itu kasih dengan kami pengungsi mandiri ini,” ujar warga Karmel, kelurahan Madawat, Kecamatan Alok.

“Kami di sini tidur di teras, kadang di ruang tamu takut gempa susulan. RT sudah melapor ke Lurah, tetapi mereka bilang yang dapat bantuan kecuali yang tidur mengungsi di Gelora Samador,” kata warga RT 02, RW 02 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok.

Selain itu, daerah seperti Nangahale misalnya, “pejabat hanya datang lihat kami, tetapi setelah itu tidak bantu apa-apa,” ujar salah satu warga Nangahale yang mengungsi ke hutan ketika terjadi gempa.

Mario berkata bahwa fokus utama adalah Pulau Palue yang merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana Gempa Flores tetapi mengingat warga terdampak juga tersebar di 21 kecamatan lain yang harus juga menjadi prioritas.

Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Sikka mengklaim telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.

“Hingga Rabu 19 Agustus penyaluran bantuan terus dilakukan ke 21 kecamatan yang berada di daratan maupun kepulauan,” klaim Julianus Selsius, Kepala Bidang Kominfo Kabupaten Sikka melalui pesan WhatsApp Media Center Posko BPBD.

“Bantuan berdatangan baik dari pemerintah pusat, provinsi, partai politik, swasta, perbankan, LSM dan dunia usaha lain,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (BNPB) Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto menegaskan “satgas tidak boleh lupakan pengungsi mandiri.”

“Jangan hanya pengungsi yang terpusat yang diperhatikan, banyak juga (pengungsi) yang mandiri. Mereka jangan dilupakan,” ujar Suharyanto.

“Jangan yang pusatnya bagus, logistiknya bagus, fasilitasnya bagus, dapur umumnya bagus, fasilitas umumnya bagus, logistiknya bagus, Kemensos nya masuk disitu BNPB mati-matian di situ, yang sendiri-sendiri jauh itu tidak diperhatikan.”

“Tidak adil.”

“Tidak boleh memaksa. Masyarakat mau tinggal di rumahnya jangan dilupakan,” katanya.

Mario menegaskan, sesuai arahan dari Kepala BNPB demi keadilan dan untuk mengantisipasi munculnya kecemburuan dari masyarakat di wilayah-wilayah terdampak bencana.

Saat berada di Posko Tanggap Darurat Bencana di Kantor BPBD Sikka, Kepala BNPB menegaskan agar negara harus hadir saat rakyat membutuhkan dan jangan ada satu orang pun tidak mendapat bantuan.

“Setiap orang harus mendapatkan bantuan dan jangan ada satu warga negara pun yang terkena dampak bencana Gempa Flores terlupakan. Negara harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan bantuan apalagi dalam kondisi bencana alam,” tegasnya.

Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) telah membuka call center dan setiap warga Kabupaten Sikka yang terkena dampak bencana Gempa Flores bisa menghubungi nomor-nomor telepon genggam awak media di Kabupaten Sikka.

Pembukaan call center, kata Mario, berawal dari kekhawatiran AWAS atas bantuan yang tidak merata terhadap warga terdampak di Sikka.

“Pembukaan call center sebagai bentuk kontribusi awak media sebagai penyambung lidah rakyat agar bisa disampaikan kepada pihak berwenang dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.

Ia menyebut pembukaan call center dilakukan guna memastikan distribusi logistic bantuan cepat dan tepat sasaran agar jangan ada lagi warga negara yang terlupakan.

Reporter : MM

Terima Ratusan Aduan Masyarakat Perhari, Aliansi Wartawan Sikka Buka 25 Call Center Pengaduan Korban Gempa Flores

SIKKA, Bajopos.com | Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) membuka call center pengaduan bagi warga terdampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka.

Layanan tersebut dibuka menyusul masih adanya warga terdampak bencana yang mengaku belum mendapatkan bantuan, terutama mereka yang melakukan evakuasi secara mandiri dan membangun posko pengungsian sendiri di desa maupun kelurahan.

Ketua Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Mario W. P. Sina, mengatakan pembukaan call center merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami tergerak membuka call center pengaduan sebab banyak warga yang mengadukan kepada kami terkait belum adanya bantuan yang diterima dari pemerintah,” ujar Mario, Kamis (20/8/2026).

Menurut Mario, layanan pengaduan ini dibuka untuk membantu memastikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan warga di lapangan dapat segera diteruskan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, distribusi bantuan logistik diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran dan merata.

“Kami ingin memastikan jangan sampai ada warga terdampak yang terlupakan. Setiap pengaduan yang masuk akan menjadi informasi penting untuk disampaikan kepada pihak terkait,” katanya.

Bantuan Dinilai Masih Terpusat

Berdasarkan pemantauan awak media yang bertugas di Kabupaten Sikka, distribusi bantuan sejauh ini lebih banyak difokuskan kepada warga yang berada di lokasi evakuasi terpusat, salah satunya di Gelora Samador da Cunha.

Sementara itu, masih terdapat warga terdampak yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri. Mereka membangun tenda-tenda darurat menggunakan perlengkapan seadanya di lingkungan desa maupun kelurahan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian AWAS karena warga yang mengungsi secara mandiri juga merupakan korban bencana yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Mario mengatakan, perhatian terhadap korban bencana tidak boleh hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat.

“Kita sepakat bahwa fokus utama adalah Pulau Palue yang merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana Gempa Flores. Tetapi, mengingat warga terdampak juga tersebar di 20 kecamatan lain, mereka harus juga menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerataan bantuan penting dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama menjadi korban bencana.

Negara Harus Hadir

Mario juga mengingatkan kembali arahan Kepala BNPB ketika berada di Posko Tanggap Darurat Bencana di Kantor BPBD Kabupaten Sikka.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, terutama dalam situasi bencana.

“Setiap orang harus mendapatkan bantuan dan jangan ada satu warga negara pun yang terkena dampak bencana Gempa Flores terlupakan. Negara harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan bantuan, apalagi dalam kondisi bencana alam,” tegas Mario, mengutip arahan tersebut.

Karena itu, AWAS memilih mengambil bagian dengan membuka saluran pengaduan melalui jaringan wartawan yang tersebar di Kabupaten Sikka.

Warga terdampak dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi pengungsian, kebutuhan mendesak, kerusakan, maupun persoalan distribusi bantuan melalui nomor telepon atau WhatsApp wartawan yang tergabung dalam AWAS.

“Pembukaan call center sebagai bentuk kontribusi awak media sebagai penyambung lidah rakyat agar bisa disampaikan kepada pihak berwenang dalam mengambil kebijakan,” pungkas Mario.

Call Center Pengaduan AWAS

Berikut Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), asal Media dan nomor HP/WhatsApp yang bisa dihubungi, diantaranya;

Mario W. P. Sina, wartawan Florespedia.id 081353867075

Ade Riberu, Floresterkini.com 085183851454

Ijas Sagur, Ekorantt.com 081246462015

Ebed de Rosary, Florespos.net 081236097539

Vianey Tinto, Tajukntt.id 082147501571

Marsel Feka, Nttexpress.com 085331053830

Hengky Ola Sura, Ekorantt 081315987716

Yusuf Porwaila, Delikkasus.com 082246304275

Nivan Gomez, Nttpost.com 082346873103

Lukas Lado, Ekorantt 085141043686

Karel Pandu, Gardaflores.com 082145909588

Vicky da Gomez, Suarasikka.com 081246662471

Risto Jomang, Ekorantt 081238534726

Arnlod Welianto, Tribunflores.com 082237233425

Faidin Bajopos.com 085317531207

Wiliam Toka, Tajukntt.id 081239216730

Aris Halilintar, Mutiaratimur.com 082145691123

Sandi Hayon, Kompas.com 081248629021

Albert Cakramento, Newsdaring.com 081236991088

Tovik Koban, TVOne 082247597000

Johny Nura, MNC Group 081353810138

John da Gomez, SCTV/Liputan6 081246875081

Mia Margaretha Holo, Floresa.co 082237466728

Irma Rose, ersepektif.com 081347194392

Maria Dato, Ntthits.com 081246126861

Icha Florida, Wartanusantara.com 085215878354

AWAS berharap call center ini menjadi jembatan informasi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, sehingga setiap warga yang membutuhkan bantuan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Reporter : Faidin