SIKKA, Bajopos.com | Di tengah ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian akibat gempa bumi Flores, keluhan mengenai ketimpangan distribusi bantuan kembali mencuat di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Warga mengaku bantuan yang mereka terima sangat terbatas. Ada yang hanya mendapatkan beras satu gelas, satu butir telur dan satu bungkus mi instan, sementara warga lainnya mengaku hanya menerima sekitar empat mok beras dan dua bungkus mi instan.
Padahal, sebagian dari mereka harus bertahan bersama beberapa anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam tenda darurat yang kondisinya jauh dari layak.
Salah seorang warga, Nurbayana M. Ali, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme pembagian bantuan yang dinilai tidak menjamin semua pengungsi memperoleh bagian secara merata.
Menurutnya, bantuan seharusnya dikemas terlebih dahulu berdasarkan jumlah penerima dan kemudian diberikan langsung kepada setiap keluarga.
“Maksudnya saya itu bantuan jangan dikasih seperti ini. Berapa macam jenis bantuan, isi saja di kresek. Beras itu mau satu biji atau dua biji. Sarimi juga seperti itu, isi di kresek. Tinggal baca nama, lalu kasih ke penerima bantuan,” ujarnya.
Nurbayana mempertanyakan nasib warga yang tidak kebagian ketika bantuan dibagikan melalui mekanisme tertentu.
“Kalau seperti ini ada yang dapat, ada yang tidak. Macam kami yang tidak dapat ini bagaimana?” keluhnya.
Hanya 4 Mok Beras dan 2 Bungkus Mie Instan
Nurbayana mengaku bantuan pemerintah yang diterimanya sejauh ini sangat minim.
Ia menyebut hanya mendapatkan sekitar empat mok atau gelas beras.
Jumlah tersebut berasal dari pembagian sekitar 5 kilogram beras untuk tiga tenda, kemudian dibagi lagi kepada empat kepala keluarga. Akibatnya, bagian yang diterima Nurbayana hanya sekitar empat mok.
Selain itu, ia mengaku hanya menerima dua bungkus mi instan.
Bagi keluarga dengan beberapa anak, jumlah tersebut menurutnya jelas tidak mencukupi.
“Tidak cukup, bagi saya tidak cukup,” tegas Nurbayana dengan penuh kecewa.
Ia juga mengaku sebelumnya tidak mendapatkan terpal untuk tempat berlindung, meskipun anak-anaknya harus bertahan di lokasi pengungsian.
Kondisi tersebut membuatnya semakin mempertanyakan pemerataan bantuan.
“Seperti kemarin saya saja tidak dapat terpal. Ini saya punya anak-anak itu di atas,” katanya.
Nurbayana bahkan menyebut proses pembagian bantuan sebelumnya sempat diwarnai aksi saling berebut.
“Seperti kemarin itu baku rebut-rebut itu semua. Mereka sistem keluarga. Jadi kami ini bagaimana?” ujarnya.
Ia meminta agar pemberi bantuan yang datang tidak hanya menyerahkan bantuan kepada koordinator, tetapi turun langsung ke setiap tenda.
“Kalau kita mau bagi, jangan lagi lewat ini. Kita sendiri turun bagi ke tiap tenda,” sarannya.
Menurutnya, cara tersebut lebih adil karena bantuan dapat langsung diketahui dan diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Muhayati Dapat 1 Gelas Beras, 1 Telur dan 1 Bungkus Mie
Keluhan serupa disampaikan Muhayati, salah seorang warga yang ditemui wartawan di lokasi pengungsian.
Saat ditemui, Muhayati duduk bersama anaknya di bawah tenda bekas jemuran ikan. Tenda berukuran sekitar 2×3 meter tersebut terlihat kusam dan sudah robek di sejumlah bagian. Sementara, itu tetangganya hanya beralas terpal lusuh yang disambung karpet robek bekas yang sudah tidak layak pakai.
Lebih memprihatinkan, tenda kecil milik Muhayati tersebut menjadi tempat berteduh bagi empat kepala keluarga dengan delapan anak kecil dengan kondisi tanpa dinding.
Muhayati mengaku bantuan yang diterimanya sejauh ini dari salah satu pihak hanya berupa 1 gelas beras, 1 butir telur ayam dan 1 bungkus mie instan.
Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beberapa keluarga yang tinggal dalam satu tenda tentu jauh dari terpenuhi.
Kondisi ini menjadi gambaran nyata bagaimana sebagian korban gempa masih harus bertahan dengan bantuan pangan dalam jumlah sangat terbatas.
3.381 Pengungsi, Tapi Bantuan Dipertanyakan
Di sisi lain, Camat Talibura Fransiskus Ismail menyampaikan bahwa jumlah pengungsi di Kecamatan Talibura berdasarkan data pemerintah mencapai 3.381 orang, tersebar di lima desa.
Desa Nangahale menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni sekitar 2.581 orang.
Fransiskus sebelumnya mengatakan bantuan pemerintah melalui Posko BPBD Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan telah didistribusikan ke seluruh desa.
Bantuan tersebut antara lain berupa beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan dan perlengkapan bayi.
Menurut Fransiskus, distribusi dilakukan berdasarkan data pengungsi secara by name by address.
Namun, pernyataan tersebut kini berhadapan dengan keluhan warga di lapangan yang mengaku menerima bantuan dalam jumlah sangat kecil.
Pertanyaannya kemudian: jika data penerima sudah by name by address, mengapa masih ada warga yang hanya mendapatkan satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan?
Mengapa pula ada warga yang mengaku hanya menerima empat mok beras dan dua bungkus mi instan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang memiliki beberapa anak?
Pengungsi Mandiri Mengaku Belum Tersentuh
Persoalan semakin kompleks karena tidak semua korban memilih tinggal di posko resmi.
Sebagian warga mengungsi secara mandiri di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya.
Fransiskus sendiri mengakui bahwa pemerintah Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan mengenai penanganan warga yang mengungsi secara mandiri.
“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa warga yang berada di luar posko resmi berpotensi tidak mendapatkan bantuan dengan porsi yang sama.
Jangan Sampai Bantuan Banyak di Atas Kertas, Minim di Tangan Warga
Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah dan pengelola posko.
Sebab, ukuran keberhasilan penyaluran bantuan bukan hanya berdasarkan berapa banyak bantuan yang masuk ke kecamatan atau desa, tetapi berapa banyak bantuan yang benar-benar diterima setiap keluarga terdampak sesuai kebutuhan mereka.
Warga tidak membutuhkan sekadar pencatatan administrasi. Mereka membutuhkan beras yang cukup untuk makan, makanan untuk anak-anak, terpal atau tenda untuk berlindung, air minum dan kebutuhan dasar lainnya.
Ketika seorang warga dengan beberapa anak hanya mendapatkan empat mok beras dan dua bungkus mi instan, sementara warga lainnya hanya memperoleh satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan, maka wajar apabila muncul pertanyaan tentang sejauh mana prinsip pemerataan benar-benar diterapkan.
Pemerintah juga perlu membuka mekanisme distribusi secara transparan agar tidak muncul prasangka bahwa bantuan hanya berputar di antara kelompok tertentu.
Keluhan warga harus dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan teknis di lapangan.
Sebab, di tengah situasi darurat bencana, satu gelas beras bagi sebuah keluarga bukan sekadar angka. Itu adalah gambaran tentang bagaimana negara hadir atau justru belum hadir bagi warganya.
Reporter : Faidin