SIKKA, Bajopos.com | Penanganan warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan setelah masih adanya keluhan warga yang mengungsi secara mandiri karena belum mendapatkan bantuan pemerintah.
Hal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan dengan Camat Talibura, Fransiskus Ismail, di sela-sela pendropingan bantuan dari pihak Telkomsel bersama Lanal Maumere, Kamis (21/8/2026).
Fransiskus menjelaskan, bantuan dari pemerintah melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan kemudian didistribusikan ke seluruh desa.
“Untuk bantuan dari pemerintah melalui Posko BPBD itu sudah masuk per tanggal 17 Agustus kemarin dan sudah kita distribusikan ke semua desa. Hari ini kembali masuk di kantor camat dan kita baru distribusi lagi ke semua desa,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut antara lain beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan hingga perlengkapan bayi.
Fransiskus mengatakan, jumlah bantuan disesuaikan dengan data pengungsi yang disampaikan pemerintah kecamatan kepada BPBD secara by name by address.
“Bantuan itu berupa logistik, beras, mie, telur, air mineral, obat-obatan, perlengkapan bayi, yang disesuaikan dengan jumlah pengungsi yang kita ajukan lewat data yang kita berikan kepada BPBD, by name, by address,” katanya.
3.381 Pengungsi, Nangahale Terbanyak
Camat Talibura menyebutkan, berdasarkan data hingga saat ini terdapat 3.381 pengungsi yang tersebar di lima desa di Kecamatan Talibura.
Jumlah terbesar berada di Desa Nangahale dengan sekitar 2.581 orang.
Namun, di tengah distribusi bantuan tersebut, masih terdapat keluhan dari warga yang memilih mengungsi secara mandiri dan merasa belum mendapatkan perhatian pemerintah.
Menanggapi hal itu, Fransiskus mengakui bahwa pada fase awal bencana, pemerintah menghadapi kendala pendataan karena jumlah warga yang mengungsi belum dapat dipastikan.
“Memang dengan kondisi awal, saat pengungsi mulai datang ke tempat pengungsian, untuk kita mengakomodir secara perorangan itu waktu itu data kita juga belum pasti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan pemerintah kemudian disalurkan melalui posko-posko yang telah dibentuk di masing-masing desa. Pengelolaan bantuan di lapangan selanjutnya menjadi tanggung jawab koordinator posko.
Pemerintah kecamatan, kata dia, telah mengimbau agar setiap posko membentuk dapur umum secara terpusat sehingga bantuan konsumsi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengungsi.
Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan
Sorotan lainnya menyangkut warga yang mengungsi secara mandiri, baik di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya di luar posko resmi.
Fransiskus secara terbuka menyatakan bahwa hingga saat ini pihak Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan terkait penanganan kelompok pengungsi mandiri tersebut.
“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah warga terdampak gempa di wilayah Talibura sebelumnya mengeluhkan belum meratanya bantuan, terutama mereka yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan warga yang berada di luar posko resmi tetap terdata dan mendapatkan kebutuhan dasar.
Keamanan dan Kondisi Pengungsi Jadi Tanggung Jawab Koordinator Posko
Terkait keamanan dan kondisi kesehatan warga di lokasi pengungsian, termasuk adanya laporan warga yang digigit ular serta warga yang sakit hingga meninggal dunia, Camat Talibura mengatakan pemerintah telah membentuk koordinator di setiap posko.
Menurutnya, koordinator posko diharapkan dapat mengawasi berbagai persoalan yang muncul di lokasi pengungsian, mulai dari kebersihan, kesehatan hingga keamanan.
“Dengan pengurus posko, koordinator posko ini, kita berharap bahwa segala macam hal yang terjadi di dalam posko itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab dan juga dipikirkan oleh teman-teman koordinator posko,” katanya.
Khusus di Desa Nangahale, pemerintah telah membentuk satu posko induk dan empat posko penyangga.
Namun, Fransiskus mengakui bahwa pemerintah kecamatan tidak dapat mengawasi setiap posko secara detail satu per satu.
“Tentunya kami dari pemerintah Kecamatan tidak bisa masuk ke dalam posko itu secara detail satu persatu,” ujarnya.
Karena itu, koordinasi di tingkat posko menjadi sangat penting untuk memastikan persoalan warga segera ditangani dan dilaporkan kepada pemerintah apabila membutuhkan intervensi lebih lanjut.
Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tidak Berhenti di Posko
Pernyataan Camat Talibura tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar mekanisme distribusi bantuan tidak hanya berorientasi pada posko resmi, tetapi juga menjangkau warga yang melakukan evakuasi secara mandiri.
Apalagi, berdasarkan data pemerintah kecamatan, jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dengan Desa Nangahale sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.
Pemerataan bantuan, pendataan ulang, pemenuhan kebutuhan kesehatan, keamanan serta perlindungan kelompok rentan menjadi pekerjaan penting pemerintah selama masa tanggap darurat.
Di akhir wawancara, Camat Talibura mengajak seluruh pengungsi untuk memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara baik.
Ia juga mengingatkan warga agar secara perlahan mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah apabila kondisi telah memungkinkan, namun tetap mengutamakan kewaspadaan.
“Traumatis itu boleh, tetapi ada waktunya. Saatnya kita harus bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tentunya dengan sikap waspada itu menjadi penting,” pungkasnya.
Reporter : Faidin