Flores

SFF Hadir di Desa Nangahale, Pulihkan Keceriaan Anak-Anak dan Beri Dukungan Psikososial Pasca Gempa

Faidin Agu 27, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Suasana ceria menyelimuti anak-anak warga Dusun Namandoi, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Kamis (27/8/2026) sore.

Di tengah situasi pascagempa Flores yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus 2026, komunitas Shoes for Flores (SFF) Maumere hadir menyapa ratusan anak untuk memberikan dukungan psikososial sekaligus menghadirkan kembali ruang bermain dan kegembiraan bagi mereka.

Desa Nangahale merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Talibura yang cukup terdampak gempa yang berpusat di wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak, masih dibayangi rasa cemas dan trauma.

Kehadiran SFF pun tidak sekadar membawa bantuan, tetapi juga mengajak anak-anak sejenak melupakan suasana sulit yang mereka alami.

Sore itu, waktu diisi dengan berbagai permainan, bernyanyi dan menari. Kaka Kikan, sapaan akrab salah satu pendamping, bersama Kaka Meylinda Mukin, memandu anak-anak mengikuti setiap gerakan dan irama.

Ratusan anak tampak riang membentuk lingkaran sambil berpegangan tangan. Mereka bergerak mengikuti irama yang diberikan para pendamping.

Tawa dan sorak kegembiraan pun pecah. Anak-anak menari serentak dalam satu komando, tanpa canggung menunjukkan keceriaan mereka.

Petikan gitar kecil juga ikut menghidupkan suasana. Alunan musik dan nyanyian membuat sore di Dusun Namandoi terasa berbeda.

Untuk sesaat, wajah-wajah yang sebelumnya dibayangi ketakutan akibat gempa berubah menjadi senyum dan tawa.

Dukungan psikososial ini dinilai penting karena trauma yang dirasakan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan gempa yang baru terjadi.

Sebagian orang tua di wilayah tersebut juga masih memiliki ingatan terhadap bencana tsunami Flores 1992.

Pengalaman traumatis yang pernah dialami generasi sebelumnya menjadi bagian dari kekhawatiran yang turut dirasakan keluarga ketika gempa kembali mengguncang Flores.

Para orang tua pun tampak menemani anak-anak mereka mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi dukungan tersendiri bagi anak-anak agar dapat kembali merasa aman dan nyaman di tengah situasi pascabencana.

Selain kegiatan psikososial, SFF juga membagikan paket makanan dan minuman kepada anak-anak. Sebanyak 250 paket bantuan disiapkan khusus untuk anak-anak di Dusun Namandoi.

Paket tersebut berisi sejumlah makanan dan minuman, di antaranya; biskuit, Milo, Clevo, dan Dancow.

Sementara itu, untuk roti merupakan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sikka yang selanjutnya di berikan kepada anak-anak melalui komunitas SFF.

Selanjutnya, tim bergerak menuju dusun Nangahale.

Kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali rumah dan memenuhi kebutuhan logistik.

Anak-anak juga membutuhkan perhatian, ruang bermain, pendampingan serta kesempatan untuk kembali tersenyum setelah melewati situasi yang menegangkan.

Di Dusun Namandoi, sore itu, tawa anak-anak menjadi bagian kecil dari proses pemulihan Flores—bahwa di balik luka akibat bencana, selalu ada harapan yang harus dijaga.

Reporter : Faidin

Tinjau Langsung Pusat Gempa di Nagekeo, Presiden; “Rumah Rusak Segera Didata dan Dibantu Perbaikannya.”

Faidin Agu 26, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Presiden Republik Indonesia menegaskan pemerintah akan segera melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau langsung Posko Terpadu Penanganan Gempa di Lapangan Berdikari Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026.

Di hadapan warga terdampak dan para pengungsi, Presiden memastikan negara hadir untuk membantu masyarakat melewati masa sulit pascagempa. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah kondisi rumah warga yang rusak dan tidak dapat ditempati.

“Negara hadir di sini. Kita pastikan semua kebutuhan dasar saudara-saudara kita terpenuhi. Untuk rumah yang rusak akan segera kita data dan bantu perbaikannya,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut menjadi harapan baru bagi warga yang hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa.

Presiden menekankan bahwa pendataan menjadi langkah penting agar bantuan perbaikan rumah dapat diberikan secara tepat kepada masyarakat yang terdampak.

Selain persoalan rumah rusak, Presiden juga memastikan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian menjadi perhatian pemerintah. Bantuan logistik, air bersih dan pelayanan kesehatan harus terus dipenuhi selama masyarakat masih berada di pengungsian.

Dalam kunjungannya, Presiden turut meninjau dapur umum, pos kesehatan dan gudang logistik di Lapangan Berdikari Danga. Ia menginstruksikan BNPB, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Presiden juga meminta agar proses pendataan kerusakan segera dilakukan sebagai bagian dari langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak, janji Presiden tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan tempat tinggal mereka akan mendapatkan penanganan pemerintah.

“Untuk rumah yang rusak akan segera kita data dan bantu perbaikannya,” menjadi salah satu pernyataan Presiden yang paling dinantikan warga terdampak gempa di Nagekeo.

Reporter : Yofan Ben Dhae

Danlanal Maumere Tegaskan Bantuan Gempa Agar Tepat Sasaran dan Dibagi Adil, Jangan Ada Pengungsi Terlewat

Faidin Agu 22, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi Flores di sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mendapat perhatian serius dari Komandan Lanal (Danlanal) Maumere, Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S., M.Tr.Opsla.

Pesan tegas disampaikan Komandan Lanal Maumere di tengah proses pendistribusian bantuan CSR Telkomsel bersama Lanal Maumere kepada para pengungsi, Jumat (21/8/2026).

Yoyok menekankan agar bantuan yang telah disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak, dibagikan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan di antara para pengungsi.

Pesan tersebut disampaikan saat dirinya bersama jajaran Lanal Maumere mendampingi distribusi bantuan di sejumlah titik pengungsian, termasuk Desa Nangahale, Posko Tanjung Darat, Posko Kantor Kecamatan Talibura, Posko Eks Pasar Talibura hingga Desa Henga, Dusun Henga.

Dalam kesempatan tersebut, perhatian Komandan Lanal tidak hanya tertuju pada proses pengangkutan dan penyerahan bantuan. Ia juga menyambangi langsung para pengungsi dan berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab di lokasi.

Jangan Sampai Bantuan Tidak Merata

Komandan Lanal Maumere meminta kepala desa dan pengelola posko memastikan bantuan yang diterima dari pihak luar disalurkan kepada warga sesuai data dan kondisi riil di lapangan.

Pesan tersebut menjadi penting mengingat sebelumnya sempat muncul keluhan dan protes warga terkait pembagian bantuan di sejumlah lokasi pengungsian.

Menurut Yoyok, bantuan kemanusiaan yang datang merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Karena itu, proses pembagiannya harus dilakukan secara transparan, adil dan mengutamakan warga yang benar-benar membutuhkan.

Ia meminta tidak boleh ada warga terdampak yang terlewatkan, sementara bantuan justru menumpuk atau tidak tersalurkan kepada penerima yang membutuhkan.

Komandan Lanal Turun Langsung ke Posko

Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S. bersama istrinya, Ny. Diani Yoyok Ary, Ketua Cabang 3 Daerah Kodaeral VII, turut menyambangi para pengungsi dari posko ke posko.

Keduanya tampak memberikan motivasi kepada warga yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Suasana haru terlihat ketika Yoyok duduk bersama para pengungsi. Perhatiannya tertuju kepada para lansia dan anak-anak yang masih harus menjalani hari-hari di tengah keterbatasan di lokasi pengungsian.

Kehadiran tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan moral kepada warga yang hingga hari ketujuh pascagempa masih belum sepenuhnya dapat kembali ke rumah.

Kawal Distribusi Bantuan Telkomsel

Dalam kegiatan tersebut, Lanal Maumere membantu distribusi bantuan dari program CSR Telkomsel Peduli Gempa Flores 2026.

Bantuan yang disalurkan antara lain makanan ringan, mi instan, air mineral, tikar, selimut, obat-obatan dan vitamin.

Bantuan diangkut menggunakan mobil truk dan mobil box Lanal Maumere untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian.

Territory Mobile Consumer Business (TMCB)/PIC Telkomsel, M. Iskandar Syah, sebelumnya menjelaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinator posko.

Telkomsel juga telah berpesan agar bantuan yang disalurkan dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.

Sementara itu, kehadiran Lanal Maumere menjadi bagian dari upaya memastikan proses distribusi berjalan dengan baik di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut ibu-ibu anggota Lanal Maumere (Jalasenastri), serta prajurit Lanal Maumere lainnya.

Pesan Komandan Lanal Maumere menjadi pengingat bahwa dalam situasi bencana, bantuan bukan sekadar soal jumlah yang disalurkan, tetapi bagaimana bantuan tersebut benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan secara adil dan tepat sasaran.

Reporter : Faidin

Kolaborasi Telkomsel dan Lanal Maumere Sambungkan Senyuman Melalui Program CSR, Peduli Gempa Flores

Faidin Agu 22, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan Telkomsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Peduli Gempa Flores 2026.

Tak hanya menyasar wilayah perkotaan, bantuan Telkomsel didorong hingga ke titik-titik pengungsian yang berada jauh dari pusat Kabupaten Sikka.

Pada Jumat (21/8/2026), atau hari ketujuh pascagempa, Telkomsel bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere menyambangi sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Talibura, termasuk Desa Nangahale.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari distribusi CSR Telkomsel yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang terdampak langsung bencana.

Territory Mobile Consumer Business (TMCB)/PIC Telkomsel, M. Iskandar Syah, mengatakan penyaluran bantuan kali ini merupakan gelombang kedua atau bagian kedua dari program CSR Telkomsel untuk korban gempa.

“Jadi hari ini kami habis kegiatan CSR dari Telkomsel Pusat. Kebetulan ini gelombang kedua atau part kedua dan alhamdulillah kami juga didukung oleh Lanal Maumere dalam distribusi sumbangan ke posko-posko,” ujar Iskandar kepada awak media.

Menurutnya, data penerima bantuan diperoleh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pendistribusian diarahkan ke titik-titik pengungsian yang membutuhkan.

“Bagian data ini kami bekerja sama dengan Pemda. Untuk yang kedua ini kami ke arah timur,” jelasnya.

Nangahale Jadi Titik Awal

Desa Nangahale menjadi titik pertama yang disambangi Telkomsel dan Lanal Maumere. Berdasarkan data yang diterima Telkomsel, terdapat sekitar 3.345 jiwa yang mengungsi di wilayah tersebut.

Dari Nangahale, rombongan kemudian bergerak menuju Kecamatan Talibura. Di wilayah ini bantuan didistribusikan ke tiga titik, yakni Posko Tanjung Garat, Posko Kantor Kecamatan Talibura, dan Posko Eks Pasar Talibura.

Perjalanan distribusi kemudian berlanjut ke titik terakhir di Desa Henga, Dusun Henga.

Iskandar menegaskan, Telkomsel berupaya agar program CSR tersebut tidak hanya berhenti di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.

“Dari segi masyarakat yang terdampak atau yang mengungsi jelas, dan ini juga salah satu upaya kami untuk menyalurkan program CSR sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menyebut bantuan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab Telkomsel dalam menjalankan mandat dari pusat.

Namun, Iskandar mengingatkan bahwa bantuan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh kebutuhan pengungsi.

“Bantuan ini bukan untuk menggantikan kebutuhan sehari-hari atau memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai pelengkap apa yang kurang. Setidaknya yang kurang kita cukupi,” ujarnya.

Makanan, Air Mineral hingga Obat dan Vitamin

Dalam program CSR tersebut, Telkomsel menyalurkan berbagai kebutuhan dasar pengungsi. Bantuan antara lain berupa makanan ringan, mi instan, air mineral, tikar, selimut, obat-obatan serta vitamin.

Menurut Iskandar, pemberian vitamin dan obat-obatan menjadi penting karena kondisi pengungsian yang berlangsung berhari-hari dapat menyebabkan warga mengalami berbagai kekurangan, terutama kebutuhan penunjang kesehatan.

“Kita tahu di tempat pengungsian pasti ada kekurangan vitamin. Kami berharap vitamin ataupun obat-obatan yang kami berikan benar-benar bisa digunakan oleh pengungsi sebagai sarana untuk mereka tetap sehat,” katanya.

Memasuki hari ketujuh pascagempa, Telkomsel juga berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing.

“Kita berdoa bersama agar bencana ini cepat selesai, disudahi dan tidak terjadi lagi. Kita berharap semua pengungsi bisa kembali ke rumah dengan nyaman, kembali ke keluarga, sehingga bisa menjalani hidup seperti biasanya,” tutur Iskandar.

CSR Telkomsel Menjangkau Sikka, Nagekeo hingga Reo

Program Peduli Gempa Flores 2026 tidak hanya menyasar Kabupaten Sikka.

Iskandar menjelaskan, distribusi CSR Telkomsel juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak lainnya di Flores, termasuk Nagekeo, Manggarai dan kawasan Reo.

“Teman-teman yang lain tersebar di Nagekeo. Itu yang CSR pertama. Yang CSR kedua sedang berlangsung untuk area Manggarai dan juga sekitarnya sampai ke Reo. Dan juga Mbay yang kemarin terkena bencana,” jelasnya.

Telkomsel juga menyiapkan distribusi lanjutan ke wilayah barat Flores. Menurut Iskandar, rencana tersebut akan dikoordinasikan setelah pihak manajemen Telkomsel melakukan kunjungan ke Labuan Bajo.

Jaringan Telkomsel Dipastikan Pulih 100 Persen

Selain bantuan logistik, Telkomsel juga menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan jaringan telekomunikasi pascagempa.

Iskandar mengatakan, sejak hari pertama setelah bencana, Telkomsel langsung melakukan pemulihan jaringan.

“Di hari H1 setelah bencana, kami sudah mulai melakukan perbaikan dari 85 persen. Sampai H3 kami sudah bisa mengklaim 100 persen karena kami sudah memastikan seluruh site ataupun BTS yang tersebar di Flores ini bisa pulih semuanya,” ungkapnya.

Menurut dia, pemulihan jaringan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana karena komunikasi sangat dibutuhkan untuk koordinasi, penyelamatan, distribusi bantuan maupun memastikan kondisi masyarakat di daerah terdampak.

Telkomsel juga berkoordinasi dengan PLN karena operasional BTS membutuhkan pasokan listrik. Dalam kondisi darurat, BTS juga memiliki cadangan baterai yang hanya mampu bertahan selama beberapa jam.

“Makanya saling kolaborasi. Kita membutuhkan PLN, PLN juga membutuhkan kita untuk sarana komunikasi mereka,” ujarnya.

Selain pemulihan jaringan, Telkomsel juga sempat memberikan layanan internet gratis, telepon gratis dan SMS gratis pada hari pertama setelah gempa. Program tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi masyarakat di wilayah bencana tetap tersambung.

Telkomsel Minta Bantuan Tepat Sasaran

Terkait mekanisme penyaluran, Iskandar menjelaskan Telkomsel tidak menyerahkan seluruh bantuan secara langsung kepada masyarakat karena distribusi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinator posko.

Menurutnya, data penerima dan pembagian bantuan menjadi kewenangan koordinator posko sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Untuk penyaluran bantuan sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Pemda. Jadi kami tidak bisa menyalurkan secara langsung karena ada aturan dari BPBD agar bantuan disalurkan ke koordinator posko. Dari koordinator posko yang mendata dan membagikan bantuan tersebut,” jelasnya.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah munculnya keluhan dari sebagian warga terkait penyaluran bantuan yang dinilai belum merata dan terdapat warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan atau menerima bantuan dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kebutuhan.

Iskandar mengatakan, Telkomsel telah menyampaikan pesan kepada penanggung jawab posko agar bantuan yang diterima benar-benar dibagikan secara merata.

“Kami memesankan kepada penanggung jawab posko langsung di depan pengungsi bahwa kami berharap sekali bantuan ini bisa merata dan juga tepat sasaran. Apapun yang tersisa harus dibagikan, tidak ada yang tersisa di tempat pengumpulan bantuan tersebut,” tegasnya.

Lanal Maumere Ikut Kawal Distribusi

Dalam kegiatan tersebut, Telkomsel mendapat dukungan dari Lanal Maumere. Komandan Lanal Maumere, Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S., M.Tr.Opsla, didampingi istrinya, Ny. Diani Yoyok Ary, Ketua Cabang 3 Daerah Kodaeral VII, turut menyambangi sejumlah posko pengungsian.

Keduanya tampak memberikan motivasi kepada para pengungsi dari satu posko ke posko lainnya.

Di salah satu lokasi, Komandan Lanal bahkan duduk bersama para pengungsi. Suasana haru terlihat ketika perhatiannya tertuju kepada para lansia dan anak-anak yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa mengguncang Flores.

Di tengah sorotan warga terhadap pembagian bantuan yang sebelumnya sempat diwarnai protes, Komandan Lanal Maumere juga memberikan pesan kepada kepala desa agar memastikan bantuan yang diterima masyarakat dibagikan secara adil dan tepat sasaran.

Dalam pendistribusian tersebut turut hadir ibu-ibu anggota Lanal Maumere (Jalasenastri), serta prajurit Lanal Maumere lainnya.

Bantuan diangkut menggunakan mobil truk Lanal Maumere dan mobil box Lanal Maumere, kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian yang telah ditentukan.

Melalui program CSR Peduli Gempa Flores 2026 ini, Telkomsel tidak hanya berupaya menghadirkan bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, tetapi juga memastikan konektivitas komunikasi tetap hidup di tengah situasi bencana.

Bagi Telkomsel, tersambungnya komunikasi menjadi bagian penting dari upaya pemulihan, sementara bantuan kemanusiaan diharapkan dapat menjadi penguat bagi warga Flores yang masih bertahan di pengungsian.

Telkomsel Sambungkan Senyuman, dari konektivitas hingga kepedulian untuk warga terdampak gempa Flores.

Reporter : Faidin

Karnaval Berubah Jadi Perarakan Doa, Alor Kirim Cahaya untuk Flores

Faidin Agu 18, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Kalimat itu datang ketika malam sedang ramai-ramainya.

Di halaman Rumah Jabatan Bupati Alor, Senin, (17/8/2026), suasana Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih dipenuhi riuh perayaan.

Namun, ketika Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, mengambil posisi di podium, suasana perlahan berubah.

Suara percakapan mereda. Perhatian tertuju kepadanya. Ada pesan yang hendak disampaikan.

“Hari ini tanggal 18 Agustus pukul tiga sore, karnaval HUT RI ke-81 tak lagi sebatas perayaan warna-warna meriah,” kata Melkisedek.

Ia berhenti sejenak.“Karnaval kita berubah menjadi sebuah perarakan doa.”

Kalimat itu menjadi penanda bahwa perayaan kemerdekaan di Alor tahun ini tidak sepenuhnya tentang kegembiraan.

Sehari setelah upacara kemerdekaan, warga Alor akan kembali turun ke jalan. Namun, kali ini bukan sekadar membawa kemeriahan karnaval.

Mereka akan berjalan dari SMAK St. Yoseph menuju Lapangan Mini Kalabahi, membawa satu pesan: Flores sedang berduka dan Alor memilih untuk berdiri di sisinya.

Gempa bumi yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026) meninggalkan luka di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Rumah-rumah rusak, warga mengungsi dan rasa takut masih membayangi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Di tengah situasi itu, Alor memilih mengubah wajah karnaval. Jalanan kota Kalabahi akan menjadi ruang solidaritas.

Tokoh masyarakat, umat lintas agama dan warga dari berbagai kelompok akan berjalan dalam satu barisan. Tidak ada panggung untuk membedakan siapa yang lebih penting. Tidak ada jarak berdasarkan latar belakang.

Semua berjalan di bawah satu panji: Merah Putih. Di sana, karnaval tidak lagi sekadar tontonan. Ia menjadi pernyataan sikap. Bahwa duka di Flores adalah duka bersama.

Bahwa bencana tidak mengenal batas administratif, agama maupun identitas. Dan bahwa solidaritas tidak harus menunggu seseorang datang meminta pertolongan.

Ketika Ribuan Lilin Menjadi Bahasa Kemanusiaan

Menjelang malam, suasana diperkirakan akan semakin syahdu. Ribuan lilin akan dinyalakan di Lapangan Mini Kalabahi.

Satu per satu cahaya kecil itu akan muncul dari tangan warga. Dalam gelapnya malam, pijar lilin menjadi simbol harapan bagi saudara-saudara mereka yang sedang berada di tengah kepedihan akibat bencana.

Cahayanya mungkin kecil. Tetapi ribuan cahaya yang dinyalakan bersama-sama akan menjadi pesan yang jauh lebih besar.

Alor tidak lupa. Di tengah perayaan ulang tahun Indonesia, warga Alor justru memilih menyisihkan sebagian kegembiraan untuk mengirimkan doa.

Di sinilah kemerdekaan menemukan makna lain.

Bukan hanya tentang mengibarkan bendera setinggi-tingginya, tetapi juga tentang menegakkan kemanusiaan ketika orang lain sedang kehilangan pijakan.

Bukan sekadar menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi menunjukkan bahwa persaudaraan Indonesia tidak berhenti pada batas wilayah.

Dan bukan hanya tentang merayakan kemenangan masa lalu, tetapi hadir untuk menghadapi penderitaan yang sedang terjadi hari ini.

Alor Berjalan, Flores Tidak Sendirian

Apa yang dilakukan masyarakat Alor mungkin sederhana: berjalan bersama, berdoa dan menyalakan lilin.

Namun, di tengah suasana pascabencana, tindakan sederhana itu memiliki arti yang besar.

Dari Kalabahi, sebuah pesan dikirimkan ke seluruh penjuru Flores:

Kalian tidak sendiri. Ada tangan-tangan yang ikut terulur. Ada doa yang dipanjatkan. Ada cahaya yang dinyalakan. Dan ada persaudaraan yang tetap hidup meski dipisahkan laut dan pulau.

Melkisedek Bely juga menyampaikan apresiasi kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan seluruh jajaran pembina yang telah memberikan dedikasi terbaik dalam Upacara Pengibaran Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Mini Kalabahi.

Bagi Alor, rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini akhirnya memiliki cerita yang lebih panjang dari sekadar seremoni.

Karnaval menjadi perarakan. Lilin menjadi cahaya. Dan doa menjadi cara Alor memeluk Flores dari kejauhan.

Dari Alor untuk Flores. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu dalam duka, kuat dalam persaudaraan.

Reporter : Nursan

Hari Ketiga Mengungsi, 27 Ibu Hamil di Nangahale Masih Tanpa Tenda Pemerintah

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Memasuki hari ketiga pascagempa bumi M7,7, sebanyak 27 ibu hamil masih bertahan bersama ratusan warga lainnya di lokasi pengungsian Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Meski angka ini masih ada yang menyebut bahwa ibu hamil yang berada dalam pengungsian hanya terdapat 4 orang, jumlah lainnya memilih bertahan di kediaman masih-masing.

Ironisnya, hingga hari ini, Senin, 17 Agustus 2026, para pengungsi tersebut belum mendapatkan tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Warga masih bertahan dengan fasilitas seadanya, sementara terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat.

“Ada satu orang Ibu hamil dalam keadaan di infus karena sakit tanpa tenda pengungsian. Kasihan,” ujar warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini menjadi sorotan serius karena para pengungsi bukan hanya orang dewasa dalam kondisi sehat. Di antara 393 kepala keluarga atau 1.551 jiwa yang mengungsi, terdapat 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat itu dirasakan di sejumlah wilayah Flores, termasuk Kabupaten Sikka.

Tiga Hari Bertahan dengan Fasilitas Seadanya

Sejak meninggalkan rumah setelah gempa, warga Nangahale memilih bertahan di lima titik pengungsian yang dianggap lebih aman.

Namun hingga hari ketiga, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga masih mengandalkan fasilitas yang mereka miliki.

Terpal digunakan sebagai alas tidur dan tempat beristirahat. Kondisi tersebut tentu belum memberikan perlindungan sebagaimana fungsi tenda pengungsian.

Terlebih, warga harus menghadapi kemungkinan panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan lainnya selama berada di lokasi pengungsian.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan bagi 27 ibu hamil yang membutuhkan tempat istirahat yang lebih aman dan nyaman.

1.551 Jiwa Tersebar di Lima Titik

Pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale mencatat sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa mengungsi.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Lima titik pengungsian tersebut yakni:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK/69 jiwa.
Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK/47 jiwa.
Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK/610 jiwa.
Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK/350 jiwa.
Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK/475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 610 jiwa.

Mengapa Tenda Belum Tersedia?

Informasi yang diterima Bajopos.com sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kendala penyaluran tenda adalah rekapitulasi laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima BPBD Kabupaten Sikka, sementara laporan dari Desa Nangahale disebut telah dikirimkan.

Jika persoalan tersebut menjadi penyebab belum tersalurkannya tenda hingga hari ketiga, kondisi ini tentu perlu segera mendapat perhatian.

Sebab dalam situasi bencana, proses administrasi dan koordinasi semestinya berjalan cepat mengikuti kebutuhan warga di lapangan.

Apalagi, jumlah pengungsi sudah jelas dan lokasi pengungsian telah diketahui.

Camat Talibura Belum Memberikan Penjelasan

Terkait persoalan tersebut, Camat Talibura belum memberikan penjelasan kepada media ini.

Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun nomor telepon Camat Talibura tidak dapat dihubungi.

Karena itu, informasi mengenai kendala pelaporan dari tingkat kecamatan hingga BPBD belum dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak kecamatan.

Media ini tetap memberikan ruang kepada Pemerintah Kecamatan Talibura maupun BPBD Kabupaten Sikka untuk menjelaskan kondisi tersebut, termasuk langkah yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga Nangahale.

27 Ibu Hamil Menjadi Sorotan

Kondisi 27 ibu hamil di lokasi pengungsian menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan air minum, tetapi juga tempat beristirahat yang layak serta akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam kondisi pascabencana, kebutuhan ibu hamil tidak dapat disamakan dengan pengungsi lainnya.

Apabila harus bertahan berhari-hari tanpa tempat perlindungan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menambah beban fisik dan psikologis.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memastikan tersedianya tenda pengungsian atau tempat perlindungan yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.

10 Rumah Warga Mengalami Kerusakan

Selain persoalan pengungsian, pendataan sementara juga mencatat 10 rumah warga mengalami kerusakan.

Kesepuluh kepala keluarga tersebut yakni Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam warga berada di Dusun Namandoi dan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih memerlukan verifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan masing-masing rumah dan memastikan apakah bangunan masih layak dihuni.

Trauma Pulau Babi Membuat Warga Memilih Mengungsi

Keputusan warga untuk bertahan di pengungsian juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, sebanyak 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Warga yang selamat kemudian dipindahkan, termasuk ke Desa Nangahale.

Pengalaman tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.

Karena itu, ketika gempa M7,7 kembali mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, sebagian warga memilih tidak mengambil risiko dengan tetap berada di rumah.

Mereka membawa keluarga dan memilih bertahan di lokasi yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Diminta Segera Hadir

Hari ketiga pengungsian seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga telah terpenuhi.

Dengan jumlah 1.551 jiwa, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenda atau tempat perlindungan, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Khusus 27 ibu hamil, kebutuhan tempat berteduh yang layak tidak semestinya menunggu lebih lama.

Warga telah memilih menyelamatkan diri dari ancaman gempa. Kini mereka membutuhkan pemerintah untuk memastikan bahwa tempat mereka mengungsi juga aman dan layak.

Tiga hari sudah mereka bertahan. Terpal masih menjadi alas. Tenda pemerintah belum tersedia. Dan di antara mereka, 27 ibu hamil masih menunggu tempat perlindungan yang layak.

Persoalannya kini bukan lagi sekadar soal data pengungsi.

Ini tentang seberapa cepat pemerintah hadir ketika warganya sedang membutuhkan perlindungan.

Reporter : Faidin

1.551 Warga Nangahale di Pengungsian Tanpa Tenda Jadi dari Pemerintah, Warga Tidur Pakai Terpal

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membuat ratusan keluarga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, meninggalkan rumah dan mengungsi ke sejumlah lokasi yang dianggap lebih aman.

Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat tersebut turut dirasakan di Kabupaten Sikka. Di Desa Nangahale, kepanikan warga diperparah oleh pengalaman traumatis masyarakat yang pernah menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Pulau Babi pada 12 Desember 1992.

Kini, setelah gempa kembali mengguncang Flores, sebanyak 393 kepala keluarga (KK) atau 1.551 jiwa memilih mengungsi secara mandiri dan tersebar di lima titik pengungsian.

Tenda Pengungsian Belum Ada

Namun, di tengah kondisi tersebut, hingga saat ini belum tersedia tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah untuk warga di lokasi-lokasi pengungsian tersebut.

Hingga memasuki hati kedua pengungsian pasca gempa, warga terpaksa bertahan dengan fasilitas seadanya. Terpal yang tersedia digunakan terutama sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara warga masih membutuhkan tempat perlindungan yang lebih layak untuk menghadapi situasi pascagempa.

393 KK dan 1.551 Jiwa Mengungsi

Berdasarkan pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale, terdapat 393 KK atau 1.551 jiwa yang tersebar di lima titik.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Sementara kelompok rentan yang tercatat meliputi 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Lima titik pengungsian tersebut adalah:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK atau 69 jiwa. Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK atau 47 jiwa. Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK atau 610 jiwa. Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK atau 350 jiwa. Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK atau 475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 610 jiwa dari 154 KK, disusul Posko 5 dengan 475 jiwa dari 131 KK.

Besarnya jumlah pengungsi tersebut membuat kebutuhan akan tempat perlindungan yang layak menjadi semakin mendesak.

Belum Ada Tenda Pemerintah, Warga Gunakan Terpal sebagai Alas

Kondisi di lokasi pengungsian menjadi sorotan karena warga yang memilih meninggalkan rumah belum mendapatkan tenda pengungsian dari pemerintah.

Warga masih bertahan dengan fasilitas yang tersedia secara mandiri. Terpal digunakan untuk mengalasi tempat mereka tidur dan beristirahat, bukan sebagai tenda pengungsian yang memadai.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena pengungsi tidak hanya terdiri dari orang dewasa. Di antara 1.551 jiwa terdapat 603 anak-anak, 90 balita, 179 lansia, 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, dan 19 penyandang disabilitas.

Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak semakin penting, terutama apabila warga harus bertahan di lokasi pengungsian dalam beberapa hari ke depan.

Warga membutuhkan perlindungan dari panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Warga Mengungsi karena Trauma dan Takut Kembali ke Rumah

Keputusan warga untuk mengungsi tidak terlepas dari trauma panjang akibat bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Pulau Babi menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak sangat parah. Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Pasca bencana, pemerintah mengosongkan Pulau Babi dan warga yang selamat dipindahkan ke sejumlah wilayah, termasuk Desa Nangahale.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami langsung tragedi tersebut, gempa pada 15 Agustus 2026 kembali membangkitkan rasa takut.

Guncangan rumah, benda-benda yang bergerak, kepanikan warga, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan membuat masyarakat memilih berada di luar rumah.

Bagi mereka, mengungsi merupakan langkah untuk memastikan keselamatan keluarga.

10 Rumah Warga Terdata Mengalami Kerusakan

Selain menyebabkan warga mengungsi, gempa juga berdampak terhadap rumah warga.

Hasil pendataan sementara mencatat 10 kepala keluarga yang rumahnya terdata mengalami kerusakan.

Mereka adalah Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam kepala keluarga pertama berada di Dusun Namandoi, sedangkan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih merupakan pendataan awal dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap bangunan.

Pemeriksaan kelayakan rumah menjadi penting sebelum warga kembali, terutama untuk memastikan bangunan tidak membahayakan keselamatan penghuni.

Bukan Hanya Tenda, Pengungsi Membutuhkan Perlindungan yang Layak

Kondisi pengungsian di Nangahale menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan hanya persoalan logistik.

Ketersediaan tenda pengungsian menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar warga memiliki tempat berteduh yang layak.

Terpal yang digunakan sebagai alas memang dapat membantu warga mengurangi kontak langsung dengan tanah, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi tenda sebagai tempat perlindungan.

Apalagi, terdapat kelompok rentan dalam jumlah cukup besar.

Ibu hamil membutuhkan tempat istirahat yang aman. Ibu menyusui memerlukan ruang yang lebih nyaman. Lansia membutuhkan perlindungan dari cuaca dan kondisi lingkungan. Balita dan anak-anak juga membutuhkan tempat yang aman selama berada di pengungsian.

Penyandang disabilitas membutuhkan akses dan fasilitas pengungsian yang mudah serta aman.

Pemerintah Diharapkan Segera Hadir di Lima Titik Pengungsian

Dengan jumlah pengungsi mencapai 1.551 jiwa, pemerintah diharapkan segera melakukan penanganan secara menyeluruh di lima lokasi pengungsian.

Selain mendata jumlah warga, pemerintah perlu memastikan tersedianya tenda atau tempat perlindungan yang layak, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta kebutuhan khusus kelompok rentan.

Pendataan terhadap 10 rumah yang mengalami kerusakan juga perlu segera diverifikasi.

Tidak kalah penting adalah dukungan psikososial bagi warga, mengingat sebagian masyarakat Nangahale memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Pulau Babi 1992.

Gempa Berhenti, tetapi Warga Masih Bertahan di Pengungsian

Gempa M7,7 yang berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, telah berlalu. Namun, ketakutan warga Nangahale belum sepenuhnya hilang.

Sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa masih memilih bertahan di lima titik pengungsian.

Di tengah situasi tersebut, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga harus menggunakan fasilitas seadanya. Terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak masih menjadi perhatian.

Bagi masyarakat Nangahale, persoalan ini bukan hanya tentang tempat tidur.

Ini tentang rasa aman.

Mereka telah meninggalkan rumah karena takut terhadap dampak gempa dan kemungkinan bahaya susulan. Kini mereka membutuhkan kepastian bahwa di tempat pengungsian pun mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Terlebih, di antara mereka terdapat anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Kecamatan Belum Kasih Laporan

Camat Talibura, Fransiskus Ismail, dikonfirmasi media ini belum memberi penjelasan. Nomornya tidak bisa dihubungi.

Meski, media ini mendapat informasi bahwa ketiadaan tenda jadi hingga hari kedua bagi warga pengungsi dari Desa Nangahale tersebut sebab rekapan laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima pihak BPBD Kabupaten Sikka. Meski laporan dari desa sudah dikirim.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi warga Nangahale masih membutuhkan tempat yang aman untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menunggu sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman.

Reporter : Faidin

Ratusan Warga Marapokot dan Tonggurambang Bertahan di Pengungsian, Trauma Gempa Belum Hilang

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Rasa takut belum juga hilang dari wajah ratusan warga Desa Marapokot dan Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Sudah sekitar dua hari mereka berada di lokasi pengungsian setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Meski waktu terus berjalan, warga belum berani kembali ke rumah masing-masing.

Trauma akibat guncangan gempa masih begitu kuat, ditambah kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan maupun ancaman tsunami.

Bagi warga, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman kini belum sepenuhnya terasa demikian.

Mereka memilih bertahan di pengungsian bersama keluarga sambil memantau situasi dan menunggu perkembangan informasi resmi mengenai kondisi gempa bumi.

Keputusan untuk tetap berada di pengungsian bukanlah sesuatu yang mudah. Di sana, warga harus menjalani hari-hari dengan berbagai keterbatasan. Namun rasa takut untuk kembali ke rumah membuat mereka memilih bertahan hingga kondisi benar-benar diyakini aman.

Salah seorang pengungsi, Masjidin Lezo, mengatakan dirinya bersama warga lainnya masih belum berani meninggalkan lokasi pengungsian.

“Kami masih bertahan di sini sekitar dua hari ke depan sambil memantau situasi dan informasi tentang gempa bumi,” ungkap Masjidin.

Menurut Masjidin, jumlah warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian cukup banyak.

Sekitar 246 orang berasal dari Desa Marapokot, sementara lebih dari 100 orang berasal dari Desa Tonggurambang.

Mereka datang dengan kondisi dan cerita masing-masing. Ada yang membawa anggota keluarga, ada yang membawa barang-barang seperlunya, dan ada pula yang harus meninggalkan rumah karena rasa takut yang belum kunjung reda.

Di lokasi pengungsian, mereka kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari biasanya.

Hari-hari yang semestinya dihabiskan di rumah bersama keluarga berubah menjadi waktu untuk bertahan. Malam yang biasanya menjadi saat beristirahat kini dilewati dengan kewaspadaan.

Setiap getaran atau suara yang terasa berbeda dapat kembali memunculkan rasa cemas.

Trauma Masih Membekas

Bagi warga yang mengalami langsung guncangan gempa, ketakutan tidak serta-merta hilang setelah guncangan berhenti.

Trauma masih membekas. Mereka masih dihantui bayangan gempa susulan. Kekhawatiran terhadap ancaman tsunami juga menjadi salah satu alasan warga memilih tidak kembali ke rumah.

Karena itu, kebersamaan di lokasi pengungsian menjadi penting. Warga memilih berada bersama-sama agar dapat saling menjaga dan saling menguatkan.

Hal senada disampaikan Bejo, salah seorang pengungsi. Ia mengatakan warga masih memilih bertahan bersama-sama di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar dinyatakan aman.

Pilihan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rasa aman menjadi kebutuhan utama warga saat ini.

Mereka belum membutuhkan banyak hal selain kepastian bahwa kondisi sudah benar-benar aman untuk kembali.

Bertahan dalam Keterbatasan

Namun, bertahan di pengungsian selama berhari-hari bukan perkara mudah.

Warga membutuhkan berbagai kebutuhan dasar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan logistik dan penerangan di lokasi pengungsian.

Masjidin berharap bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat segera diterima warga yang masih bertahan.

“Kami berharap ada bantuan logistik, penerangan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan selama di tempat pengungsian,” harapnya.

Harapan tersebut sederhana, tetapi sangat berarti bagi warga yang saat ini harus meninggalkan rumah.

Logistik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerangan dibutuhkan agar warga dapat beraktivitas dan merasa lebih aman ketika malam tiba.

Sementara kebutuhan lainnya juga diperlukan karena mereka belum mengetahui sampai kapan harus bertahan di pengungsian.

Rumah yang Ditinggalkan, Keluarga yang Menunggu

Di balik jumlah 246 warga Marapokot dan lebih dari 100 warga Tonggurambang, terdapat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi situasi sulit.

Ada orang tua yang harus memastikan anak-anaknya tetap tenang. Ada keluarga yang harus tidur dan beristirahat dalam kondisi terbatas. Ada warga yang terus memikirkan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.

Namun untuk sementara, keselamatan menjadi pilihan pertama.

Warga tidak ingin mengambil risiko dengan kembali sebelum situasi benar-benar aman.

Mereka memilih menunggu. Menunggu informasi, menunggu keadaan membaik, dan menunggu keberanian untuk kembali pulang.

Bagi mereka, kembali ke rumah bukan hanya soal membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Lebih dari itu, mereka membutuhkan keyakinan bahwa rumah tersebut kembali menjadi tempat yang aman bagi keluarga.

Harapan di Tengah Ketakutan

Kondisi para pengungsi di Marapokot dan Tonggurambang menjadi gambaran bahwa dampak gempa tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik.

Ada dampak lain yang tidak mudah dilihat, yakni rasa takut dan trauma yang masih dirasakan warga.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi ketakutan masih terasa di hati mereka.

Karena itu, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan selama warga masih berada di pengungsian.

Bantuan logistik, penerangan dan kebutuhan dasar lainnya menjadi bagian penting untuk membantu warga melewati masa sulit tersebut.

Di tengah keterbatasan, mereka hanya berharap kondisi segera kembali normal.

Mereka ingin anak-anak dapat kembali tidur dengan tenang. Mereka ingin orang tua tidak lagi dihantui kecemasan. Mereka ingin malam kembali menjadi waktu untuk beristirahat, bukan waktu untuk berjaga-jaga.

Dan yang paling utama, mereka ingin kembali ke rumah.

Tetapi bukan sekadar kembali. Mereka ingin pulang ketika bumi sudah tenang dan rasa aman telah kembali.

Untuk sementara waktu, ratusan warga Marapokot dan Tonggurambang masih memilih bertahan di pengungsian.

Mereka menunggu. Sambil menjaga keluarga, memantau situasi dan sambil berharap, tidak ada lagi guncangan yang memaksa mereka kembali berlari meninggalkan rumah.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Faidin

Polres Nagekeo Tangani Dampak Gempa M7,7, Utamakan Keselamatan dan Kebutuhan Warga

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

Nagekeo, Bajopos.com | Polres Nagekeo bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, dan turut berdampak di Kabupaten Nagekeo.

Dalam penanganan bencana tersebut, Polres Nagekeo berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, BPBD, TNI, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.

Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan pemantauan kondisi wilayah, membantu proses evakuasi, mendata korban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Langkah cepat itu dilakukan dengan membangun posko bencana sementara sebagai pusat koordinasi sekaligus pelayanan masyarakat.

Petugas bersama unsur terkait juga menyiapkan jalur evakuasi dan tenda pengungsian di lokasi yang dinilai aman, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau masih khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami bersama seluruh unsur terkait bergerak cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan tempat yang aman, kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, serta bantuan yang diperlukan,” ujar AKBP Rachmat.

Satu Warga Meninggal Dunia

Dalam penanganan korban, Polres Nagekeo turut mengerahkan personel dan sarana pendukung untuk membantu evakuasi serta penanganan medis darurat.

Petugas membantu membawa warga yang membutuhkan pertolongan ke fasilitas kesehatan dan memastikan akses terhadap pelayanan medis tetap berjalan.

Berdasarkan laporan sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Korban diketahui bernama Matrona Wona (72), perempuan, warga RT 007, Kelurahan Nagenai, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, pendataan terhadap korban luka-luka masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.

Gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan terdampak, mulai dari gedung perkantoran, pertokoan, tempat ibadah hingga rumah warga. Pendataan kerusakan dan kerugian material masih berlangsung untuk mendapatkan gambaran kondisi secara menyeluruh.

Bantuan untuk Warga Mengungsi

Selain penanganan korban, aparat bersama unsur terkait memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga yang mengungsi.

Bantuan berupa makanan siap saji, air minum, sembako, susu, serta kebutuhan pokok lainnya mulai didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu-ibu, serta warga yang membutuhkan pertolongan medis menjadi perhatian khusus dalam proses evakuasi maupun pendistribusian bantuan.

Kondisi padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo juga menjadi perhatian petugas. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna mendukung pemulihan kondisi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

RSUD Aeramo Jadi Perhatian

Keselamatan pasien di RSUD Aeramo juga menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pascagempa.

Polres Nagekeo bersama BPBD dan pihak terkait melakukan langkah antisipasi dengan mengupayakan pembangunan tenda di luar area rumah sakit.

Tenda tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pasien sekaligus bagian dari langkah mitigasi apabila kondisi bangunan rumah sakit membutuhkan pengosongan sementara.

Kapolres Nagekeo menegaskan, seluruh personel akan terus berada di lapangan untuk membantu masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, serta tepat sasaran.

“Kami tidak ingin masyarakat menghadapi situasi ini sendirian. Personel Polres Nagekeo bersama TNI, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus hadir di tengah masyarakat, membantu proses evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan dan kebutuhan lainnya,” tegas AKBP Rachmat.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Warga diminta tidak kembali memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh petugas.

Masyarakat juga diminta mengikuti jalur evakuasi dan arahan petugas serta segera melaporkan apabila menemukan korban yang membutuhkan pertolongan.

Selain itu, warga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi pemerintah, BPBD, Polres Nagekeo maupun petugas yang berada di lapangan.

Polres Nagekeo memastikan penanganan dampak gempa akan terus dilakukan hingga kondisi masyarakat kembali aman dan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi.

Kehadiran personel di lapangan menjadi bagian dari komitmen Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat akibat bencana alam.

Reporter : Zainudin Abdullah 

BREAKING NEWS: Di Tengah Gempa M 7,0 Nagekeo, Para Jurnalis Dipercaya Salurkan Bantuan

Faidin Agu 15, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Di tengah kepanikan warga akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,0 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, kepedulian kemanusiaan bergerak cepat.

Menariknya, bantuan darurat dari Rumah Harapan yang digerakkan aktris, aktivis, sekaligus musisi Melanie Subono tersebut dipercayakan untuk disalurkan melalui para jurnalis di daerah terdampak.

Kepercayaan tersebut bukan sekadar karena para jurnalis berada di lokasi. Mereka dinilai memiliki akses langsung terhadap informasi, mampu melihat kondisi masyarakat secara faktual, sekaligus mengetahui kebutuhan warga terdampak bencana di lapangan.

Gempa M 7,0 mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Sabtu. Gempa tersebut dilaporkan berada pada kedalaman 10 kilometer dengan pusat gempa sekitar 38 kilometer di timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah, terutama kawasan pesisir utara Nagekeo. Gempa juga dilaporkan berpotensi memicu tsunami sehingga warga yang berada di kawasan pesisir bergerak mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi.

Berdasarkan pantauan media di lapangan, sejumlah rumah warga di beberapa desa sepanjang pesisir pantai utara mengalami kerusakan. Kerusakan dilaporkan mulai dari bangunan yang retak hingga sejumlah rumah yang mengalami kerusakan berat.

Kondisi semakin mencekam karena guncangan susulan masih dirasakan masyarakat. Sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian dan belum berani kembali ke rumah karena khawatir terjadi gempa susulan yang lebih kuat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun total kerusakan yang ditimbulkan.

Jurnalis Tak Hanya Membawa Berita

Di tengah situasi tersebut, peran jurnalis mengambil dimensi yang berbeda.

Bukan hanya menjadi mata dan telinga publik dalam memberitakan bencana, sejumlah jurnalis justru dipercaya menjadi bagian dari rantai kemanusiaan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bantuan dari Rumah Harapan bermula dari informasi darurat yang disampaikan Alfian Rayabelen dari Kabupaten Lembata kepada Melanie Subono mengenai kondisi masyarakat di Flores yang terdampak gempa.

Mendapat informasi tersebut, Melanie langsung merespons dengan mengirimkan bantuan dana melalui rekening Alfian Rayabelen agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi pada hari yang sama.

Setelah bantuan diterima, Alfian kemudian menyalurkan dana tersebut kepada para perwakilan di masing-masing daerah terdampak.

Yang menarik, seluruh perwakilan yang dipercaya untuk membantu proses penyaluran tersebut merupakan jurnalis.

Keputusan itu menunjukkan adanya kepercayaan terhadap posisi jurnalis yang berada dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap informasi lapangan.

Menurut Alfian Rayabelen, jurnalis memiliki keunggulan dalam mengetahui kondisi riil masyarakat. Mereka dapat melihat langsung siapa yang terdampak, kebutuhan apa yang paling mendesak, serta wilayah mana yang membutuhkan bantuan.

Tidak hanya itu, para jurnalis juga memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lebih luas. Dengan demikian, kondisi masyarakat yang terdampak bencana dapat diketahui oleh publik, termasuk masyarakat dan pihak-pihak yang berada di luar Pulau Flores.

Dari Informasi Menjadi Aksi Kemanusiaan

Skema bantuan tersebut bergerak dari informasi, kemudian menjadi aksi nyata.

Setelah dana disalurkan kepada perwakilan di daerah, bantuan kemudian dibelanjakan di wilayah masing-masing dalam bentuk kebutuhan pokok.

Kebutuhan tersebut selanjutnya disalurkan kepada warga yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo.

Dengan cara tersebut, bantuan tidak sekadar dikirim dari jauh, tetapi diupayakan agar dibelanjakan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

Peran para jurnalis menjadi penting karena mereka berada langsung di tengah masyarakat. Di satu sisi, mereka menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi mengenai bencana. Di sisi lain, mereka ikut memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

Bantuan Sangat Berarti

Salah seorang warga Desa Tonggurambang, Abdul Kadar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Rumah Harapan atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

“Terima kasih kepada Rumah Harapan yang sudah peduli kepada kami. Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat gempa,” ungkap Abdul Kadar.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit akibat bencana.

Apresiasi serupa disampaikan Fardiani. Ia mengaku terharu melihat kepedulian yang datang di tengah kondisi masyarakat yang masih diliputi kekhawatiran.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Harapan, khususnya Kak Melanie Subono dan Bapak Alfian Rayabelen, yang telah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa. Semoga segala kebaikan ini mendapat balasan yang berlimpah,” tuturnya.

Jurnalis, Saksi Bencana Sekaligus Penghubung Bantuan

Peristiwa gempa Nagekeo kali ini memperlihatkan sisi lain dari profesi jurnalistik. Di tengah bencana, jurnalis tidak hanya berada di lokasi untuk mencatat peristiwa dan menyampaikan kabar kepada publik.

Mereka juga dipercaya menjadi penghubung antara kepedulian dari luar daerah dengan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.

Kepercayaan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya informasi yang akurat dalam situasi bencana. Ketika informasi mengenai kondisi warga tersampaikan dengan cepat, bantuan pun dapat bergerak lebih cepat menuju titik yang membutuhkan.

Bagi masyarakat terdampak, bantuan tersebut bukan hanya soal kebutuhan pokok. Kehadiran bantuan juga menjadi pesan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi situasi sulit.

Sementara bagi para jurnalis yang dipercaya menyalurkan bantuan, tugas tersebut menjadi bentuk tanggung jawab sosial di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

Gempa boleh mengguncang tanah Nagekeo. Namun di tengah kepanikan dan ketidakpastian, kepedulian bergerak melalui tangan-tangan yang dipercaya—dan kali ini, para jurnalis menjadi salah satu penghubung pentingnya.

Reporter : Zainudin Abdullah | Editor : Faidin

PADMA Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Proyek Fasilitas TNI di  Tonggurambang

Faidin Jun 24, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap dugaan praktik militerisasi, intimidasi, pematokan lahan secara sepihak, hingga ancaman penggusuran yang dialami warga Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, menyebut rencana penguasaan lahan pertanian produktif milik warga untuk pembangunan fasilitas Yonif TP 834/Wakanga Mere dan Brigif TP 42/Ksatria Elang Floris sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan keberlangsungan hidup masyarakat adat serta petani kecil di Flores.

Pernyataan tersebut disampaikan Greg kepada media ini, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, Flores merupakan wilayah sipil yang tidak seharusnya menjadi arena perluasan kekuatan militer dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.

“Flores adalah wilayah sipil, bukan Daerah Operasi Militer. Kehadiran kesatuan militer skala besar yang justru diawali dengan cara-cara intimidatif terhadap para petani lokal harus ditolak demi hukum dan keadilan,” tegas Greg.

PADMA Indonesia menilai dugaan pemaksaan proyek militer yang berujung pada pengambilalihan ruang hidup masyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan HAM warga negara.

Lembaga tersebut juga menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan DPRD Nagekeo yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat terdampak.

Menurut PADMA, warga yang telah menggarap lahan selama kurang lebih 46 tahun kini hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat adanya pematokan lahan yang disebut dilakukan secara sepihak.

Dugaan Pelanggaran Hak Konstitusional

Dalam pernyataannya, PADMA Indonesia menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran hak dasar warga negara yang disebut terjadi dalam kasus tersebut.

Pertama, terkait hak atas rasa aman dan perlindungan dari intimidasi. PADMA menilai tindakan yang diduga menimbulkan ketakutan bagi para petani bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi.

Kedua, menyangkut hak atas kesejahteraan dan sumber penghidupan. Sawah produktif yang menjadi sumber ekonomi utama masyarakat dinilai tidak boleh diambil atau dikuasai secara sewenang-wenang. PADMA mengacu pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan sejumlah ketentuan dalam UU HAM yang menjamin hak hidup layak serta perlindungan terhadap hak milik warga.

Ketiga, dampak terhadap anak-anak petani yang berpotensi kehilangan akses pendidikan dan masa depan akibat ancaman penggusuran. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU HAM yang menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan.

Greg menegaskan bahwa negara semestinya hadir untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan justru memfasilitasi terjadinya ketidakadilan terhadap masyarakat kecil.

“Tujuan negara ini dibentuk adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga negara, bukan ketidakadilan sosial. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyebut hasil investigasi yang dilakukan pihaknya menemukan bahwa warga Tonggurambang bukanlah penyerobot lahan, melainkan masyarakat adat yang telah lama hidup dan menggantungkan kehidupan mereka di wilayah tersebut.

Enam Tuntutan PADMA Indonesia

Merespons situasi yang berkembang di Tonggurambang, PADMA Indonesia menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Pertama, mendesak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI membatalkan rencana pembangunan fasilitas Yonif TP 834/Wakanga Mere dan Brigif TP 42/Ksatria Elang Floris di Nagekeo karena adanya penolakan masyarakat yang terdampak langsung.

Kedua, meminta Menteri HAM Republik Indonesia segera turun ke Nagekeo guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani yang terancam kehilangan ruang hidup mereka.

Ketiga, mendesak Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Nagekeo melakukan audit menyeluruh terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1980 atas nama TNI Angkatan Darat yang disebut mencakup lahan seluas 236 hektare. PADMA menilai sertifikat tersebut perlu ditinjau kembali karena diduga melebihi luas kesepakatan awal yang disebut hanya 23,6 hektare.

Keempat, mengecam dugaan intimidasi di lapangan dan meminta Komandan Kodim 1625/Ngada menghentikan segala bentuk ancaman pengosongan lahan serta pematokan batas secara sepihak di area pertanian warga.

Kelima, menuntut Pemerintah Daerah dan DPRD Nagekeo mengambil sikap tegas dalam melindungi hak-hak konstitusional masyarakat serta tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang terjadi.

Keenam, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelanggaran HAM, hilangnya rasa aman warga, dan ancaman terhadap hak tempat tinggal masyarakat Tonggurambang.

PADMA Indonesia menegaskan akan terus mengawal perjuangan masyarakat Tonggurambang bersama Forum Komunikasi Advokasi Solidaritas Indonesia (FORKASI), Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM, serta Gereja Katolik.

“Keadilan untuk rakyat kecil tidak boleh dikalahkan oleh ambisi kekuasaan apa pun,” tegas Greg.

Catatan Redaksi : Berita ini memuat pernyataan dan sikap resmi PADMA Indonesia. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak TNI, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, maupun instansi terkait atas tudingan yang disampaikan. Apabila terdapat klarifikasi, redaksi akan memuatnya secara berimbang.

Reporter : Zainuddin Abdullah | Editor : Faidin

Pemkab Nagekeo Jajaki Investasi Pelabuhan dan Hilirisasi Bersama PT Krakatau Bandar Samudera

Faidin Jun 11, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai menjajaki peluang kerja sama investasi dengan PT Krakatau Bandar Samudera melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan laut, hilirisasi produk perkebunan, dan sektor pertambangan. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar di Kabupaten Nagekeo.

Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Safar Laga Rema, serta Kepala Bidang PPEPD Baperida Kabupaten Nagekeo.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan pihak perusahaan membahas rencana pengembangan konektivitas logistik melalui pembangunan pelabuhan laut sebagai salah satu infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Terdapat tiga lokasi yang menjadi alternatif pengembangan pelabuhan, yakni Pelabuhan Maropokot, Desa Ngolonio, dan kawasan Todo di Desa Totomala.

Ketiga lokasi tersebut akan menjadi bagian dari kajian lebih lanjut guna menentukan lokasi yang paling layak untuk mendukung sistem logistik dan distribusi barang di Kabupaten Nagekeo.

Selain pembangunan pelabuhan, audiensi juga membahas peluang investasi pada sektor hilirisasi produk perkebunan. Pengembangan sektor ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan masyarakat sebelum dipasarkan.

Tak hanya itu, potensi investasi di bidang sumber daya alam pertambangan juga turut menjadi topik pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan PT Krakatau Bandar Samudera.

Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Safar Laga Rema, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam membuka ruang kerja sama investasi dengan berbagai pihak.

“Kami mendukung rencana pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama investasi, baik dengan Badan Usaha Milik Negara maupun pihak swasta, sepanjang hal itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Safar.

Menurutnya, investasi yang masuk ke daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tetap mengedepankan aspek hukum dan kepentingan publik.

Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap setiap rencana investasi yang dinilai mampu mendorong pembangunan daerah.

“Kami siap menindaklanjuti apabila rencana investasi ini benar-benar akan diwujudkan di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dan bantuan terkait segala hal yang menjadi kewenangan kami,” ujarnya.

Ia berharap penjajakan kerja sama tersebut dapat berkembang menjadi investasi konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pengembangan pelabuhan dan sektor-sektor strategis lainnya diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan nilai tambah hasil bumi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo secara berkelanjutan.

Dengan dukungan infrastruktur logistik yang memadai, Nagekeo diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Flores bagian tengah.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Faidin

Krisis Iklim dan Ancaman Ruang Hidup Perempuan di NTT

Faidin Jun 8, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, Bajopos.com | Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan gender. Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga menurunnya produktivitas pertanian disebut semakin membebani perempuan yang selama ini berada di garis depan dalam kerja-kerja perawatan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Minggu (7/6/2026).

Dalam pengantarnya, penyelenggara menegaskan bahwa krisis iklim di NTT telah berkembang menjadi krisis keadilan yang memperburuk kemiskinan, mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya alam, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Di tengah situasi tersebut, berbagai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif terus berlangsung dengan menguasai tanah, air, dan sumber daya alam tanpa memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Akibatnya, ruang hidup perempuan semakin terdesak, konflik agraria meningkat, dan kerusakan ekologis terus berlanjut.

Webinar menghadirkan tiga aktivis perempuan sebagai pembicara, yakni Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, Horiana Yolanda dari WALHI NTT, dan Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas.

Magdalena Eda Tukan dalam paparannya menyoroti situasi perempuan di Flores Timur yang menghadapi dampak berlapis akibat krisis iklim. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan benih lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ia menjelaskan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pangan masyarakat. Namun, peran tersebut kerap tidak mendapat pengakuan yang memadai dalam kebijakan pembangunan.

Eda juga mengkritisi agenda transisi energi skala industri yang berkembang di Pulau Flores. Menurutnya, proyek-proyek tersebut berpotensi mengancam ruang hidup perempuan karena dijalankan tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna.

Kondisi tersebut, kata dia, semakin memprihatinkan karena masyarakat Flores Timur hingga kini masih berupaya bangkit dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dalam situasi tersebut, perempuan menghadapi beban ganda untuk memastikan ketersediaan pangan, memenuhi kebutuhan air keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas.

Sementara itu, Horiana Yolanda dari WALHI NTT menegaskan bahwa NTT merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Letak geografis di kawasan Ring of Fire, karakteristik pulau-pulau kecil, curah hujan yang rendah, serta dominasi bentang alam karst dan savana membuat NTT rentan mengalami kekeringan, banjir, longsor, dan krisis air.

Namun di tengah kerentanan tersebut, menurut Hori, berbagai proyek pembangunan ekstraktif justru terus diperluas. Ia menyoroti pembangunan infrastruktur skala besar, investasi pariwisata, perkebunan monokultur, pertambangan mineral dan batu bara, tambang ilegal, proyek panas bumi (geothermal), hingga industri tambak garam yang semakin mengepung ruang hidup masyarakat.

“Ekspansi investasi ini sering kali tidak sejalan dengan narasi kesejahteraan yang dijanjikan. Sebaliknya, banyak proyek justru mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber-sumber penghidupan,” ujarnya.

Hori menegaskan bahwa pembangunan ekstraktif tidak menyelesaikan akar persoalan krisis iklim. Sebaliknya, pembangunan tersebut memperparah kerusakan ekologis dan meningkatkan kerentanan kelompok yang selama ini berada di garis depan menghadapi krisis, terutama perempuan.

Pembicara ketiga, Linda Tagie, membahas berbagai bentuk perlawanan perempuan dalam menghadapi krisis iklim dan pembangunan yang dinilai tidak berkeadilan. Menurutnya, perlawanan perempuan tercermin melalui empat dimensi utama, yakni ekspresi, tubuh, pikiran, dan hasil kerja perempuan.

Linda menjelaskan bahwa tubuh perempuan sering menjadi ruang pertemuan antara resiliensi, diskriminasi, dan eksploitasi. Di satu sisi perempuan dituntut menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas, namun di sisi lain mereka juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang membatasi hak-haknya.

Ia menilai ekspresi perempuan yang menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek pembangunan kerap berhadapan dengan stigma, penghinaan, bahkan upaya pembungkaman. Pengetahuan dan pemikiran perempuan juga sering kali dianggap tidak penting dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang masih didominasi perspektif patriarkis.

Menurut Linda, kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan selama ini juga belum memperoleh pengakuan yang layak, padahal menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga, komunitas, dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Krisis iklim tidak bersifat netral gender. Dampaknya dirasakan lebih berat oleh perempuan, sementara berbagai solusi yang ditawarkan sering kali tidak mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan,” tegasnya.

Linda juga menyoroti minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan yang berujung pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak responsif gender. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin meningkatkan kerentanan perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup di NTT.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik, mengancam supremasi sipil, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Akibatnya, warga yang menyuarakan kritik atau penolakan terhadap proyek yang dianggap mengancam tanah, air, pangan, dan ruang hidup mereka berisiko menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga pembungkaman.

Menurut Linda, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi tersebut karena selain berada di garis depan mempertahankan sumber-sumber kehidupan komunitas, mereka juga harus menghadapi diskriminasi berlapis ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Melalui webinar ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas mengajak masyarakat untuk melihat krisis iklim bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan ekologis.

Para pembicara menekankan bahwa pembangunan dan transisi energi yang adil harus menempatkan perempuan sebagai subjek utama yang didengar, diakui pengetahuannya, serta dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Reporter: Margaretha

Siswi SMP yang Dilaporkan Hilang di Nelle Ditemukan Selamat, Sempat Bikin Warga Resah

Faidin Mei 15, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kasus hilangnya seorang siswi SMP di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, yang sempat membuat keluarga dan warga resah, akhirnya berakhir lega.

Theresia Yosifa (14), pelajar asal Desa Nelle Lorang yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu pagi, telah ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepastian tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Sikka, IPDA Leonardus Tunga, S.M, pada Kamis, 14 Mei 2026 sekitar pukul 00.12 Wita.

“Informasi orang hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat, saat ini berada di Polsek Nelle,” ujar IPDA Leonardus Tunga.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi ke sekolah dari rumah keluarganya di wilayah Enak, Desa Nelle Urung, pada Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 Wita.

Namun hingga malam hari, korban tidak kembali ke rumah sehingga keluarga melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nelle.

Laporan resmi diterima melalui laporan gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/3/V/2026/SPKT/POLSEK NELLE/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Dalam proses pencarian, polisi bersama keluarga dan warga sempat melakukan penelusuran di sejumlah lokasi di Kecamatan Nelle.

Kasus itu juga cepat menyebar di tengah masyarakat dan memicu kekhawatiran karena korban masih berstatus pelajar.

Meski korban telah ditemukan, pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci lokasi penemuan maupun kronologi lengkap hingga korban bisa ditemukan.

Namun, informasi ditemukannya korban dalam keadaan selamat disambut lega oleh keluarga dan masyarakat sekitar yang sejak awal ikut membantu pencarian.

Polsek Nelle kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan lebih lanjut guna memastikan seluruh kondisi korban dalam keadaan baik.

Reporter : Faidin
Sumber : Humas Polres Sikka

Siswi SMP di Nelle Dilaporkan Hilang, Polisi Telusuri Jejak Terakhir Korban ke Sekolah

Faidin Mei 14, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Misteri hilangnya seorang siswi SMP di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, mulai menyita perhatian publik. Seorang pelajar perempuan bernama Theresia Yosifa (14), warga Dusun I, Desa Nelle Lorang, dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi ke sekolah namun tidak pernah kembali ke rumah hingga Kamis, 14 Mei 2026.

Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Nelle setelah keluarga korban resmi melapor melalui laporan gangguan Nomor: L/GANGGUAN/B/3/V/2026/SPKT/POLSEK NELLE/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Humas Polres Sikka, jejak terakhir korban diketahui pada Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu, korban berpamitan dari rumah keluarganya di wilayah Enak, Desa Nelle Urung, untuk menuju SMP Negeri 2 Nelle.

Namun hingga malam hari, korban tak kunjung pulang.

Keluarga yang mulai panik langsung melakukan pencarian secara mandiri ke sejumlah lokasi yang biasa dikunjungi korban, termasuk lingkungan sekolah dan rumah kerabat. Upaya itu belum membuahkan hasil.

Pelapor dalam kasus ini adalah Aloysius Moan Ledjo (38), warga Nelle Lorang. Ia melaporkan hilangnya korban setelah keluarga tidak lagi mengetahui keberadaan Theresia selama lebih dari satu hari.

Dalam laporan kepolisian disebutkan, korban terakhir diketahui mengenakan pakaian sekolah saat meninggalkan rumah keluarga tempat ia menginap.

Pihak Polsek Nelle kemudian bergerak cepat dengan menerima laporan, mendatangi lokasi, meminta keterangan keluarga dan saksi, serta melakukan upaya pencarian bersama warga.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sikka, apabila melihat atau mengetahui keberadaan korban agar segera melapor kepada pihak kepolisian atau pemerintah setempat,” ujar Kasi Humas Polres Sikka, IPDA Leonardus Tunga, S.M.

Hingga berita ini diterbitkan, keberadaan Theresia Yosifa masih belum diketahui. Polisi belum menyimpulkan adanya unsur pidana, namun proses penelusuran terus dilakukan untuk memastikan keselamatan korban.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran warga setempat, terutama para orang tua, mengingat korban masih berstatus pelajar dan diduga hilang saat dalam perjalanan menuju sekolah.

Polisi juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan lebih mengutamakan pelaporan resmi apabila menemukan petunjuk terkait korban.

Reporter : Faidin
Sumber : Humas Polres Sikka

PMB Gelombang 2 Unimof Resmi Dibuka, Tawarkan Beragam Program Studi Pilihan

Faidin Mei 13, 2026 Tidak ada komentar

MAUMERE, Bajopos.com | Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang 2 Tahun Akademik 2026.

Pembukaan pendaftaran tersebut diumumkan sembari mengajak calon mahasiswa segera mendaftarkan diri.

Untuk diketahui, Unimof menawarkan berbagai program studi dari dua fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan serta Fakultas Sains dan Bisnis.

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, program studi yang tersedia meliputi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Kimia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris.

Sementara itu, Fakultas Sains dan Bisnis membuka program studi Informatika, Administrasi Kesehatan, dan Bisnis Digital.

Pendaftaran PMB Gelombang 2 dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Dalam promosi tersebut, pihak kampus juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan segera melakukan pendaftaran.

Selain melalui website resmi [www.unimof.ac.id](http://www.unimof.ac.id), calon mahasiswa juga dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui akun media sosial Instagram @unimof_id dan @mediaunimof, maupun kontak WhatsApp di nomor 0822-2160-1455.

Selain itu, calon mahasiswa bisa mengunjungi Kampus Unimof yang beralamat di Kelurahan Waioti, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam PMB tersebut turut mendukung program “Kampus Merdeka” serta identitas Diktisaintek Berdampak sebagai bagian dari pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan Unimof.

Reporter : Faidin

LDKM AdminKes Unimof Jadi Ruang Tempa Calon Pemimpin Kesehatan Berintegritas

Faidin Mei 11, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kawasan wisata Bethesda Krokowolon, Maumere, Flores, menjadi tempat puluhan mahasiswa Program Studi Administrasi Kesehatan (AdminKes) Universitas Muhammadiyah Maumere menempa kemampuan kepemimpinan melalui kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), yang berlangsung selama tiga hari sejak 8 hingga 10 Mei 2026.

Kegiatan yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HimaPro) AdminKes tersebut tidak hanya menghadirkan pelatihan organisasi, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter calon pemimpin kesehatan di tengah tantangan pelayanan kesehatan modern yang terus berkembang di era digital.

Mengangkat tema “Menumbuhkan Pemimpin yang Adaptif, Kritis dan Berintegritas dalam Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Modern”, para peserta diajak memahami pentingnya kepemimpinan yang tidak sekadar berorientasi pada jabatan, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan kualitas pelayanan kesehatan.

Ketua Program Studi Administrasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Maumere, Yohanes Paulus Mahe, mengatakan bahwa dunia kesehatan membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, berpikir kritis, dan menjunjung tinggi integritas.

“Di bidang kesehatan, kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap mutu pelayanan,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurut Yohanes, perkembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital membuat generasi muda harus siap menghadapi perubahan yang semakin kompleks.

“Seorang pemimpin kesehatan tidak boleh kaku. Harus adaptif terhadap perubahan, kritis dalam melihat masalah, dan yang paling penting berintegritas dalam setiap keputusan,” katanya.

Dalam arahannya kepada peserta, Yohanes menyampaikan tiga pesan utama yang dinilai penting dalam proses pembentukan karakter kepemimpinan mahasiswa.

Pesan pertama adalah pentingnya belajar mendengar. Ia menilai seorang pemimpin yang baik bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu memahami kebutuhan tim dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, mahasiswa juga diminta tidak takut gagal selama menjalani proses belajar organisasi. Menurutnya, kegagalan merupakan bagian penting dalam pembentukan mental kepemimpinan.

“LDK ini ruang aman untuk kalian mencoba, gagal, lalu bangkit lagi. Itu proses yang harus kalian lewati,” ungkapnya.

Hal lain yang paling ditekankan adalah soal etika profesi dan integritas. Yohanes menilai dunia kesehatan sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang menyangkut keselamatan manusia.

“Di kesehatan, satu keputusan yang tidak berintegritas bisa berdampak pada nyawa orang. Jaga itu sejak sekarang, mulai dari hal-hal kecil di organisasi kemahasiswaan,” tegasnya.

Ia juga menyebut HimaPro AdminKes sebagai miniatur sistem kesehatan yang sesungguhnya. Melalui organisasi tersebut, mahasiswa belajar mengelola sumber daya, membangun kerja sama, menyelesaikan konflik, hingga memahami tata kelola organisasi yang sehat.

Pengalaman itu, lanjutnya, akan menjadi bekal penting ketika mahasiswa nantinya bekerja di rumah sakit, puskesmas, maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya.

LDKM HimaPro AdminKes tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu melahirkan calon administrator kesehatan yang profesional, humanis, dan memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Menutup sambutannya, Yohanes Paulus Mahe secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi seluruh peserta.

Reporter : Faidin

SVD Ende Buka Suara soal Konflik dan Penggusuran di Jalan Irian Jaya

Faidin Mei 6, 2026 Tidak ada komentar

ENDE, Bajopos.com | Serikat Sabda Allah akhirnya buka suara, memberikan penjelasan resmi terkait konflik dan penggusuran tanah yang terjadi di Jalan Irian Jaya, Kabupaten Ende.

Dalam surat yang diperoleh Bajopos.com, penjelasan ini disampaikan langsung oleh Superior Provincialis SVD Ende, Pater Eman Embu, SVD sebagai respons atas polemik yang berkembang di masyarakat.

Dalam keterangannya, Pater Eman mengungkapkan 6 poin penjelasan yang dibubuhi dalam tulisannya pada 6 Mei 2026, bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban penggusuran, khususnya Ibu Adriana Sadipun dan keluarganya.

Ia menyebut telah dua kali bertemu langsung dengan keluarga tersebut, yakni pada 23 Februari 2026 di Ende dan 3 Mei 2026 di Maumere, sehari sebelum penggusuran dilakukan.

“Dalam pertemuan itu kami bersama-sama mencari jalan keluar atas kesulitan yang mereka alami,” ujarnya.
Menjelang pelaksanaan penggusuran, keluarga korban meminta kehadiran perwakilan SVD di lokasi.

Menanggapi permintaan tersebut, Pater Eman menugaskan dua imam SVD, yakni Pater Raymond Lorenzo Eureka dan Pater Yosef Meda, untuk mendampingi sekaligus mengupayakan penundaan penggusuran melalui dialog.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemerintah Daerah Ende tetap melaksanakan penggusuran sesuai rencana.

Pater Eman juga menjelaskan bahwa berdasarkan sejarah lisan, ingatan kolektif, serta dokumen lama berupa Gambar Situasi (GS) tertanggal 12 Juni 1924 dan 29 Mei 1927, pihak SVD pernah memberikan Surat Pernyataan Hibah kepada Ibu Adriana Sadipun pada 30 Juni 2016.

Namun, ia mengakui dokumen tersebut belum dilengkapi nomor resmi serta belum ditandatangani oleh pihak pemerintah setempat.

Di sisi lain, ia menyebut bahwa pada lokasi yang sama ternyata telah terbit sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Ende sejak tahun 2002, yang menjadi salah satu sumber konflik saat ini.

Lebih lanjut, Pater Eman memaparkan bahwa berdasarkan dokumen GS tersebut, terdapat tanah misi yang sebagian telah bersertifikat dan sebagian lainnya belum.

Ia juga menyinggung sejarah pembangunan tembok pembatas oleh Pater Josef Boumans, SVD, yang menjadi penanda wilayah tanah misi yang telah memiliki kejelasan status.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pada 23 Februari 2026, pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama pengelola aset Pemda sempat mendatangi kantor Provinsialat SVD Ende untuk meminta klarifikasi terkait status tanah yang disengketakan.

Dalam pertemuan tersebut, SVD telah menyampaikan sejumlah pertanyaan dan klarifikasi mengenai asal-usul tanah tersebut.

“Masalah ini sebenarnya bisa dikelola dengan baik apabila ada dialog yang terbuka dan konstruktif untuk mencegah eskalasi konflik,” tegasnya.

Tak hanya itu, Pater Eman juga menyoroti persoalan lain terkait tanah di lokasi Gedung Imakulata di Jalan Irian Jaya, yang menurutnya sebagian merupakan milik SVD dan telah bersertifikat.

Ia menyayangkan belum adanya klarifikasi dari pihak pemerintah terkait pengambilalihan lahan tersebut untuk pembangunan gedung.

Mengakhiri pernyataannya, Pater Eman menegaskan pentingnya dialog solutif antara semua pihak guna menyelesaikan persoalan yang ada secara adil dan manusiawi.

“Dialog yang terbuka dan jujur sangat dibutuhkan agar persoalan ini tidak semakin meluas,” pungkasnya.

Penulis : Redaksi

Ditpolairud Polda NTT Tangkap Dua Orang Diduga Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan Sikka (Hewuli)

Faidin Apr 8, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Aparat Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian laut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan Bajopos.com bahwa pada 7 April 2026 petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di perairan Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli rutin yang dilakukan petugas di wilayah perairan tersebut.

Dalam operasi itu, aparat menemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah pada praktik destructive fishing.

Dari hasil penindakan, polisi mengamankan dua orang nelayan berinisial AB (48) dan I (27) yang diduga kuat sebagai pelaku.

Keduanya ditangkap bersama sejumlah barang bukti, yakni sekitar 333 ekor ikan hasil pengeboman, satu unit kompresor, serta perlengkapan selam yang digunakan dalam aksi ilegal tersebut.

Reporter : Faidin

Tangis Para Janda yang Tumpah: Andaikan Suamiku Masih Hidup

Faidin Mar 22, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Idul Fitri seharusnya menjadi hari paling membahagiakan. Hari ketika pelukan menjadi lebih hangat, tawa terdengar lebih lepas, dan rumah-rumah dipenuhi rasa syukur.

Namun, Sabtu pagi (21/3/2026) di Lapangan Marannu, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kebahagiaan itu berubah menjadi lautan haru.

Tangis tak lagi bisa ditahan, terutama ketika khutbah Idul Fitri yang disampaikan KH. M. Alifuddin Al-Ayyubi, S.Ag., Lc. menyentuh satu luka yang paling dalam: kehilangan.

“Wahai para janda… andaikan suamimu masih hidup…”

Kalimat itu terdengar pelan, tetapi menghantam keras. Seolah membuka pintu kenangan yang selama ini berusaha ditutup.

Di antara ribuan jamaah, ada perempuan-perempuan yang berdiri tegar. Wajah mereka rapi, pakaian mereka indah. Namun di balik itu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapa pun.

Hari raya yang dulu mereka sambut bersama pasangan, kini harus dijalani sendiri.

Tak ada lagi sosok yang membangunkan sahur. Tak ada lagi tangan yang menggenggam saat berangkat salat. Tak ada lagi suara yang menyapa di pagi hari raya.

Yang tersisa hanyalah kenangan—dan penyesalan yang datang terlambat.

Dalam khutbahnya, Alifuddin menggambarkan perasaan yang mungkin tak pernah terucap oleh banyak janda.

“Jika suamiku masih ada, aku akan bahagia bersama anak-anakku…”

Kalimat yang tampak sederhana, tetapi menyayat dalam. Karena di baliknya, ada rindu yang tidak akan pernah terjawab. Ada harapan yang tidak mungkin terulang.

Hari itu, banyak yang tak kuasa menahan air mata.

Beberapa jamaah menutup wajah dengan kedua tangan. Ada yang menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Tangis tidak lagi disembunyikan.

Bukan hanya para janda yang menangis. Mereka yang masih memiliki pasangan pun ikut larut. Karena di saat yang sama, muncul kesadaran yang menyesakkan: Bahwa suatu hari, kehilangan itu bisa datang kepada siapa saja.

Khutbah itu tidak hanya menghadirkan kesedihan, tetapi juga penyesalan.

Penyesalan bagi mereka yang mungkin selama ini masih memiliki pasangan, tetapi belum sepenuhnya menghargai kebersamaan.

Penyesalan bagi mereka yang pernah menyakiti, mengabaikan, atau menunda kasih sayang—hingga waktu tak lagi memberi kesempatan.

“Kenapa aku tidak lebih baik dulu…?”

Pertanyaan itu seolah bergema di dalam hati banyak orang.

Namun semua itu datang ketika waktu tidak bisa diputar kembali.

Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen berkumpul, justru menjadi saat paling sunyi bagi sebagian orang. Di rumah-rumah, ada kursi yang kosong. Ada tempat tidur yang tak lagi terisi. Ada suara yang tak lagi terdengar.

Dan di dalam hati, ada rindu yang terus hidup. Rindu yang tidak bisa dipeluk. Rindu yang hanya bisa dipanjatkan lewat doa. Tangis yang mengguyur pagi itu bukan sekadar emosi sesaat.

Ia adalah cermin kehidupan. Bahwa kehilangan bukan cerita orang lain—melainkan sesuatu yang pasti akan datang. Bahwa setiap kebersamaan memiliki batas waktu.

Dan bahwa yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan itu sendiri, tetapi penyesalan yang datang setelahnya.

Di Lapangan Marannu pagi itu, Idul Fitri tidak hanya menghadirkan kebahagiaan.

Ia menghadirkan kesadaran yang dalam—untuk lebih menghargai yang masih ada,
untuk lebih mencintai sebelum terlambat,
dan untuk tidak menunggu kehilangan baru menyadari arti kebersamaan.

Sebab bagi mereka yang telah kehilangan, satu kalimat akan terus hidup dalam hati:

“Andaikan suamiku masih hidup…”

Dan kalimat itu, hari itu, benar-benar mengguyur air mata.

Reporter : Faidin