Nasional

Ramadhan 2026, Muhammadiyah Tarawih Dimulai Malam Ini

Faidin Att Thohir Feb 17, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Dengan penetapan tersebut, warga Muhammadiyah mulai melaksanakan salat tarawih pada Selasa malam, 17 Februari 2026.

Keputusan itu tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H. Penetapan dilakukan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Melalui pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Muhammadiyah menetapkan awal bulan hijriah apabila hilal telah memenuhi kriteria secara global dan konjungsi terjadi sebelum fajar di wilayah tertentu. Dengan dasar tersebut, 1 Ramadan 1447 H ditetapkan lebih awal dibandingkan perkiraan pemerintah.

Artinya, malam ini warga Muhammadiyah di berbagai daerah mulai menggelar salat tarawih berjamaah di masjid maupun musala. Sejumlah pengurus masjid Muhammadiyah juga telah menyiapkan rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari kajian, tadarus Al-Qur’an hingga program sosial.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama masih akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan berdasarkan metode rukyatul hilal dan hisab dengan kriteria MABIMS.

Perbedaan penetapan awal Ramadan merupakan dinamika yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Muhammadiyah menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil ijtihad keagamaan yang didasarkan pada perhitungan astronomi.

Dengan dimulainya tarawih malam ini, warga Muhammadiyah menyambut Ramadan 1447 H dengan harapan bulan suci menjadi momentum memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan persaudaraan umat.(Faidin)

1 RAMADHAN? Perbedaan Teknis yang Perlu Disikapi dengan Kedewasaan

Faidin Att Thohir Feb 17, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Diskursus mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) kembali mengemuka menjelang Ramadhan 1447 Hijriah. Berbagai tanggapan, masukan, hingga kritik yang berkembang dipandang sebagai bagian wajar dari proses ilmiah dan ijtihad dalam merumuskan sistem kalender Islam yang lebih baik dan berjangka panjang.

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dikutip melalui Muhammadiyah.or.id, menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penetapan ini tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

Keputusan tersebut menggunakan KHGT sebagai metode resmi Muhammadiyah, menggantikan pendekatan wujudul hilal yang sebelumnya dipakai.

Dalam sistem KHGT, penentuan awal bulan didasarkan pada keterpaduan Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP), salah satunya terpenuhinya tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi.

Untuk Ramadan 1447 H, parameter tersebut dinyatakan telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. Secara astronomis, konjungsi (ijtimak) terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Berdasarkan data tersebut, Muhammadiyah menetapkan Rabu, 18 Februari 2026 sebagai awal Ramadan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menggunakan kriteria MABIMS dengan batas minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang berlaku dalam wilayah Indonesia serta memerlukan konfirmasi rukyat.

Dalam kondisi awal Ramadan 1447 H, hilal di Indonesia dilaporkan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, sehingga pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026. Meski demikian, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat.

Perbedaan ini pada dasarnya berada pada ranah teknis dan metodologis, bukan pada substansi ajaran. Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, hanya berbeda dalam parameter dan cakupan keberlakuannya. KHGT bersifat global, sementara kriteria pemerintah berlaku secara teritorial.

Secara fikih, kedua pendekatan memiliki landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. KHGT menekankan konsep kesatuan umat (ummah wahidah) dan pemahaman universal terhadap hadis rukyat, sementara pemerintah menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan kondisi wilayah Indonesia.

Karena itu, potensi perbedaan awal Ramadan hendaknya disikapi dengan kedewasaan dan sikap saling menghormati. Perbedaan ini bukanlah hal baru dalam khazanah fikih Islam dan tidak semestinya menjadi sumber polarisasi di tengah umat.

Justru, dinamika pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa tradisi ijtihad dalam Islam tetap hidup dan berkembang. Berbagai kritik, saran, maupun koreksi terhadap implementasi KHGT maupun kriteria pemerintah merupakan bagian dari upaya bersama untuk mencari formulasi terbaik demi kemaslahatan umat.

Pada akhirnya, semangat persatuan dan saling menghargai pilihan ijtihad masing-masing menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan, melainkan menjadi ruang pembelajaran bersama dalam menyambut Ramadan dengan penuh kedamaian.(Faidin)

Hasil Survei Voxpol, Melky-Johni Raih 80,5 Persen Kepuasan Masyarakat

Faidin Att Thohir Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

NTT, BAJOPOS.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Satu Tahun Kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat malam (13/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sofyan Hotel Cut Meutia ini diinisiasi Voxpol Center Research and Consulting dan dihadiri jurnalis nasional, mahasiswa, diaspora NTT, jajaran Pemprov NTT, serta mitra pembangunan.

Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung Gubernur melalui akun pribadi media sosialnya.

Dalam unggahannya, Gubernur menuliskan, “Saya menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas kinerja satu tahun kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.”

Berdasarkan hasil survei Voxpol yang dilakukan secara ilmiah di 22 kabupaten/kota dengan melibatkan 800 responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan mereka mencapai 80,5 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur menegaskan, “Bagi kami, angka ini bukan untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran.”

Ia juga menambahkan bahwa hasil survei itu dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi. “Hasil survei ini kami jadikan cermin evaluasi sekaligus rekomendasi dalam pembenahan program pembangunan ke depan,” tulisnya.

Menurut Gubernur, aspirasi masyarakat NTT masih berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan, infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, serta kesehatan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat agenda pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Ia mengungkapkan, “Per Februari 2026, angka kemiskinan NTT turun menjadi 17,5 persen dari 18,6 persen pada Maret 2025.”

Tahun ini, Pemprov NTT menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin serta menerapkan pola orang tua asuh untuk percepatan penanganan stunting.

Di sektor ekonomi rakyat, pemerintah mendorong pemberdayaan UMKM melalui program OVOP (One Village One Product) dan penguatan pasar produk lokal lewat NTT Mart. Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan berjalan efektif di daerah.

Gubernur juga menegaskan komitmennya terhadap integritas data bantuan sosial. “Saya menegaskan komitmen menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan maupun masyarakat mampu yang sengaja menerima bansos. Data harus akurat agar bantuan tepat sasaran,” tulisnya.

Terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028 (PON) 2028 NTT–NTB, Gubernur memastikan kesiapan daerah dengan prinsip efisiensi. “Kami tetap berkomitmen menjadi tuan rumah dengan prinsip efisiensi: memanfaatkan dan merenovasi venue yang ada di NTT dan NTB, serta sebagian cabang di DKI Jakarta dan Jawa Barat tanpa membebani APBN,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. “Terima kasih atas dukungan, kritik, dan saran masyarakat NTT. Mari kita terus bergotong royong membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tulisnya.(Redaksi)

Awal Ramadan 2026 Berpotensi Berbeda, Ini Prediksi Pemerintah hingga Ormas Islam

Faidin Att Thohir Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah lembaga telah merilis prediksi 1 Ramadan 2026, dengan potensi perbedaan penetapan akibat metode yang digunakan, baik berbasis hilal lokal maupun hilal global.

Masyarakat pun mulai mencari informasi terkait kapan puasa Ramadan 2026 dimulai agar dapat mempersiapkan diri menyambut bulan suci. Meski pemerintah belum menetapkan secara resmi, sejumlah rujukan telah memberikan gambaran awal.

Versi Pemerintah

Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Agama belum menetapkan secara resmi 1 Ramadan 1447 H. Namun, merujuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan Kemenag, awal Ramadan diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data hisab terkait posisi hilal pada 17 dan 18 Februari 2026. Dalam laporannya, BMKG menjelaskan bahwa konjungsi atau ijtima’ merupakan peristiwa ketika bujur ekliptika Bulan sama dengan bujur ekliptika Matahari dengan pengamat diasumsikan berada di pusat Bumi.

Berdasarkan data BMKG, pada 17 Februari 2026 posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah horizon, dengan ketinggian antara -2,41 derajat di Jayapura hingga -0,93 derajat di Tua Pejat. Sementara pada 18 Februari 2026, ketinggian hilal sudah positif, berkisar 7,62 derajat di Merauke hingga 10,03 derajat di Sabang.

Elongasi pada 18 Februari juga telah melampaui batas minimum kriteria visibilitas hilal yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan demikian, secara hisab awal Ramadan berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026.

Versi BRIN

Prediksi serupa disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebut pemerintah kemungkinan menetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menjelaskan potensi perbedaan awal Ramadan kali ini bukan semata pada posisi hilal, melainkan pada pendekatan hilal lokal dan hilal global.

Menurutnya, pada saat magrib 17 Februari 2026, hilal di wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk sehingga tidak mungkin dirukyat. Dengan pendekatan hilal lokal yang digunakan pemerintah dan mayoritas ormas Islam, awal Ramadan diperkirakan 19 Februari 2026.

Namun jika menggunakan pendekatan hilal global, awal Ramadan bisa ditetapkan 18 Februari 2026 karena hilal telah memenuhi kriteria visibilitas di wilayah lain seperti Alaska dan konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru.

Versi Muhammadiyah

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah telah menetapkan secara resmi 1 Ramadan 1447 H melalui Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025. Dalam maklumat tersebut, awal puasa ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang dikembangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Versi Nahdlatul Ulama

Sementara itu, Nahdlatul Ulama belum mengeluarkan keputusan resmi terkait awal Ramadan 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, NU akan menunggu hasil rukyatul hilal pada akhir bulan Syaban sebelum menetapkan 1 Ramadan.

Namun, merujuk pada kalender Amanak NU, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Dengan adanya perbedaan metode penetapan, masyarakat diimbau menunggu hasil sidang isbat pemerintah serta pengumuman resmi masing-masing organisasi keagamaan. Meski berpotensi berbeda, semangat menyambut Ramadan tetap menjadi momentum persatuan umat Islam di Indonesia.(Redaksi) 

MAKN Ende Sukses Gelar SNMB 2026/2027, 341 Peserta Ikuti Seleksi CBT

Faidin Att Thohir Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

ENDE, BAJOPOS.COM – Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende (MAKN) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas Kementerian Agama melalui pelaksanaan Seleksi Nasional Murid Baru (SNMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni Sabtu hingga Minggu, 15/2/2026 ini bagian dari penguatan layanan pendidikan unggul dan bermutu.

Pelaksanaan SNMB untuk MAN Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN), dan MAN Plus Unggulan digelar secara serentak di berbagai titik lokasi ujian di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 341 peserta mengikuti ujian Computer Based Test (CBT) untuk memperebutkan kursi di MAKN Ende.

Ratusan peserta tersebut hadir di lingkungan madrasah sejak pagi hari untuk mengikuti pembukaan sekaligus pelaksanaan ujian CBT. Suasana tertib dan disiplin tampak mewarnai jalannya seleksi yang menjadi gerbang awal bagi calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan kejuruan berbasis madrasah.

Kepala MAKN Ende, Abdul Wahab, dalam arahannya menegaskan bahwa proses seleksi merupakan tahapan krusial yang harus diikuti dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa hanya peserta yang memenuhi standar seleksi yang akan diterima sebagai peserta didik.

“Seleksi ini bukan sekadar formalitas, tetapi proses penyaringan untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar siap mengikuti pendidikan kejuruan yang terintegrasi dengan penguatan keislaman,” tegasnya.

Ia menjelaskan, MAKN Ende memiliki orientasi pengembangan keterampilan vokasional yang dipadukan dengan penguatan pengetahuan keagamaan. Karena itu, SNMB menjadi instrumen strategis untuk menjaring calon peserta didik yang memiliki daya saing serta kesiapan akademik dan mental.

Pelaksanaan CBT turut dimonitor langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Nikolaus Nama Payon, bersama Kepala Seksi Pendidikan Islam, Hadisyafani Mapawa. Monitoring dilakukan guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam keterangannya, Nikolaus menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan SNMB.

Menurutnya, sistem seleksi nasional ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara melalui mekanisme yang objektif dan transparan.

“SNMB merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sejalan dengan Asta Protas, terutama dalam penguatan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia unggul,” ujarnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan SNMB MAKN Ende sendiri merupakan bagian dari rangkaian seleksi nasional yang tersebar di 22 titik lokasi ujian pada madrasah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan pengawasan yang ketat dan sistem berbasis CBT, diharapkan proses seleksi mampu melahirkan generasi madrasah yang kompeten, berintegritas, dan siap bersaing di masa depan.(Redaksi)

Obligasi Jadi Kartu As Baru Agar NTT Tak Ketergantungan APBN 

Faidin Att Thohir Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Di tengah ketatnya transfer anggaran pusat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai melirik jalan baru untuk membiayai pembangunan: menerbitkan obligasi daerah. Dalam pertemuan strategis Partai Golkar yang dibungkus dengan gelaran ‘Saresehan Nasional’ di Capa Resort, Kabupaten Sikka, Kamis (12/2/2026), gagasan ini mengemuka sebagai terobosan untuk memutus ketergantungan berkepanjangan terhadap APBN.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, sudah saatnya NTT berani berdiri di atas kaki sendiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Ini bukan lagi soal mau atau tidak mau, ini kebutuhan mendesak. Kita punya pelabuhan, pariwisata, sumber daya alam, tapi kita sering lumpuh karena keterbatasan modal. Obligasi daerah adalah cara kita menjemput energi dari rakyat sendiri, termasuk diaspora NTT,” tegas Melki.

Menurutnya, skema obligasi memungkinkan pemerintah daerah menghimpun dana publik secara legal dan terukur untuk membiayai proyek-proyek produktif yang memiliki arus kas (cash flow) jelas. Dengan demikian, proyek strategis tidak lagi harus menunggu antrean panjang dari pusat.

Sarasehan nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” ini menjadi forum penting merumuskan langkah konkret.

Hadir sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Pemeriksaan Keuangan BPK RI Widhi Widayat, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Askolani, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Didin Fatihudi.

Melchias Markus Mekeng menekankan, penerbitan obligasi daerah bukan sekadar wacana politik, melainkan langkah serius yang membutuhkan fondasi regulasi dan tata kelola kuat.

“Investor tidak bodoh. Mereka tidak akan membeli kertas kosong dengan risiko tinggi. Karena itu Fraksi Golkar sedang memperjuangkan Undang-Undang Obligasi Daerah agar surat utang daerah memiliki kekuatan dan kredibilitas setara Surat Utang Negara,” ujar Mekeng.

Ia mengingatkan, dana obligasi tidak boleh dipakai untuk belanja konsumtif seperti perjalanan dinas atau rapat di hotel mewah. Dana harus diarahkan pada proyek produktif seperti pembangunan pelabuhan, penguatan infrastruktur pariwisata, rumah sakit spesialis, serta fasilitas kesehatan dan layanan publik strategis lainnya.

“Harus ada cash flow. Kalau tidak, kita hanya mewariskan beban kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Mekeng menyebut, obligasi daerah juga menjadi ujian integritas kepala daerah. Laporan keuangan harus sehat dan transparan karena akan disaring ketat oleh BPK, Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, lembaga pemeringkat seperti Pefindo akan menilai kesehatan fiskal daerah sebelum obligasi dilepas ke pasar.

“Pembayaran bunga tidak boleh telat satu hari, pokoknya tidak boleh mundur satu hari. Kalau default, rating jatuh dan kepercayaan hilang,” tandas anggota DPR RI empat periode ini.

Ia menargetkan Rancangan Undang-Undang Obligasi Daerah dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, bahkan diharapkan rampung tahun ini. Mekeng menilai banyak daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sudah siap, namun payung hukum belum tersedia.

“NTT jangan ketinggalan. Anggaran di publik itu tersedia ribuan triliun. Selama governance, akuntabilitas dan transparansi kita tertib, kita layak menerbitkan obligasi,” katanya.

Sarasehan ini merupakan yang keenam digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai bagian dari penyusunan naskah akademis yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahap berikutnya akan digelar workshop teknis untuk membahas neraca keuangan, proyeksi pendapatan, serta kesiapan biro keuangan daerah.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, para bupati dan wakil bupati se-NTT, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Forkopimda, Bank NTT, perbankan Himbara, organisasi mahasiswa hingga perwakilan kampus di Maumere.

Jika skema ini berhasil diwujudkan, NTT berpotensi menjadi pelopor inovasi pembiayaan daerah di Indonesia Timur—menggeser stigma dari provinsi bergantung menjadi provinsi inovator dalam tata kelola fiskal.

Langkah ini menandai perubahan paradigma pembangunan: dari menunggu transfer pusat, menuju kemandirian fiskal berbasis investasi publik.(Faidin)

Make Realtionship Years Lights Fill Kind In USA

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

Aenean feugiat purus vitae sollicitudin laoreet. Duis fringilla ligula vel velit lacinia, in mattis felis consectetur. Sed at pretium orci. Ut tempus libero odio, sit amet consequat neque pretium ut. Integer hendrerit mauris nec odio auctor suscipit. Proin porttitor turpis vitae ligula dictum, a sollicitudin purus congue. Nulla viverra nisi ex, ut ornare tellus cursus quis. Nulla posuere tincidunt leo at condimentum. Sed egestas tortor a nisi fringilla, id cursus odio rhoncus.

But who has any right to find of existence in present

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.

Working Together to Make Investments

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

feugiat purus vitae sollicitudin laoreet. Duis fringilla ligula vel velit lacinia, in mattis felis consectetur. Sed at pretium orci. Ut tempus libero odio, sit amet consequat neque pretium ut. Integer hendrerit mauris nec odio auctor suscipit. Proin porttitor turpis vitae ligula dictum, a sollicitudin purus congue. Nulla viverra nisi ex, ut ornare tellus cursus quis. Nulla posuere tincidunt leo at condimentum. Sed egestas tortor a nisi fringilla, id cursus odio rhoncus.

Business Together To Make Investments

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

Where to travel asia Kind Mid Spirit

invexcreative@gmail.com Feb 10, 2026 Tidak ada komentar

I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.