Transisi Energi

Tempurung Kelapa dan Kisah Perempuan Flores Timur Menyalakan Harapan

Faidin Jul 5, 2026 Tidak ada komentar

FLORES TIMUR, BAJOPOS.COM | Di Desa Lamabunga, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, memasak pernah menjadi persoalan yang tidak sederhana.

Kelangkaan minyak tanah membuat harga melambung tinggi, sementara kayu bakar yang selama ini menjadi andalan semakin sulit diperoleh, terutama bagi warga lanjut usia yang sudah tidak lagi mampu mencari kayu ke kebun.

Namun di tengah keterbatasan itu, lahirlah sebuah perubahan besar yang berawal dari sesuatu yang selama ini dianggap limbah: tempurung kelapa.

Melalui pendampingan Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS), limbah kelapa kini menjelma menjadi briket ramah lingkungan yang bukan hanya menggantikan bahan bakar fosil, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi perempuan-perempuan desa.

Transformasi tersebut menjadi bukti bahwa energi bersih bukan sekadar isu lingkungan, melainkan jalan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Salah satu yang merasakan langsung manfaatnya adalah Elisabeth Bulu (70).

Di usianya yang tak lagi muda, Elisabeth mengaku dahulu sangat bergantung pada minyak tanah. Ketika minyak langka dan kayu bakar sulit didapat, aktivitas memasak menjadi pekerjaan yang berat.

“Kayu api banyak di kebun, tetapi siapa yang pergi cari. Anak-anak punya kesibukan masing-masing,” tuturnya saat ditemui Wartawan di halaman Rumah Susun Keuskupan Larantuka, Senin (29/6/2026).

Sejak bergabung dalam Komunitas Ina Sayang binaan YPPS pada 2023, kehidupannya perlahan berubah.

Bersama anggota komunitas lainnya, Elisabeth belajar mengolah tempurung kelapa menjadi briket.

“Sejak empat tahun lalu saya bergabung dalam komunitas Ina Sayang dampingan YPPS. Kami membuat briket, kami menggunakannya, sekaligus menjualnya,” ujarnya.

Briket yang dihasilkan terbukti lebih hemat, bersih, serta tidak menghasilkan asap maupun bau seperti kayu bakar.

“Kalau memasak air atau sayur juga lebih cepat,” katanya.

Awalnya, sebagian warga sempat ragu menggunakan briket karena khawatir panasnya merusak peralatan memasak. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti.

Kini, justru saat musim hujan ketika kayu bakar sulit didapat dan minyak tanah langka, briket menjadi penyelamat kebutuhan rumah tangga.

Limbah Bernilai Ekonomi

Program yang dijalankan YPPS tidak berhenti pada produksi briket.

Para petani kelapa didampingi mulai dari proses budidaya hingga pengolahan hasil panen menggunakan Rumah Jemur Energi Matahari (REM) untuk menghasilkan kopra premium yang lebih bersih dan berkualitas dibandingkan metode pengasapan tradisional.

Setelah daging kelapa diproses menjadi kopra, tempurungnya tidak lagi dibuang.

Tempurung dibakar menjadi arang, kemudian ditumbuk atau digiling, dicampur tepung kanji sebagai perekat, dicetak menggunakan cetakan khusus, lalu dijemur hingga kering menjadi briket siap pakai.

Dengan sistem tersebut, hampir seluruh bagian kelapa memiliki nilai ekonomi.

Produksi briket komunitas Elisabeth kini mencapai sekitar 300 kilogram setiap tahun dan dipasarkan tidak hanya di Pulau Adonara, tetapi juga ke Larantuka hingga Maumere.

Hasil penjualan tersebut menjadi sumber tambahan penghasilan sekaligus memperkuat kas kelompok.

Perempuan Menjadi Motor Penggerak

Ketua Komunitas Ina Sayang sekaligus Koordinator Desa Lamabunga, Mama Asti, mengatakan pasar sebenarnya telah tersedia, baik untuk kopra premium maupun briket.

Tantangan terbesar justru terletak pada kapasitas produksi.

Jumlah Rumah Jemur Energi Matahari masih terbatas sehingga banyak petani masih mengeringkan kopra dengan cara tradisional menggunakan asap.

Perbedaan harga memang tidak terlalu besar.

Kopra biasa dihargai sekitar Rp9.000 per kilogram, sedangkan kopra premium mencapai sekitar Rp9.500 per kilogram, bergantung pada kondisi pasar.

Sementara untuk briket, permintaan terus meningkat.

“Kami justru kewalahan melakukan promosi. Ke depan kami ingin berkolaborasi dengan anak-anak muda supaya mereka membantu memasarkan produk melalui media sosial,” kata Mama Asti.

Komunitas Ina Sayang sendiri memiliki 23 anggota aktif yang terdiri dari perempuan, lansia hingga penyandang disabilitas.

Selain memproduksi briket dan kopra premium, seluruh anggota juga diwajibkan mengikuti program simpan pinjam komunitas.

Tahun lalu, kas kelompok mencapai Rp32 juta.

Sementara dalam enam bulan pertama tahun ini, tabungan anggota telah menembus Rp20 juta.

Simpan Pinjam dari Uang Anggota Sendiri

Selain energi bersih, YPPS juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui program Saving Internal Lending Community (SILC).

Direktur YPPS, Melky Koli Baran, menjelaskan bahwa SILC merupakan sistem literasi keuangan yang terinspirasi dari model yang dikembangkan Caritas Amerika dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Flores Timur.

Menurutnya, mayoritas warga memiliki penghasilan harian yang relatif kecil sehingga sulit menabung di lembaga keuangan formal.

Melalui SILC, anggota menyisihkan tabungan setiap minggu mulai Rp10 ribu hingga maksimal Rp500 ribu.

Batas maksimal tersebut diterapkan agar seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Setelah memasuki minggu kelima, anggota sudah dapat mengajukan pinjaman dengan bunga lima persen.

Dana yang dikelola sepenuhnya berasal dari anggota, tanpa suntikan dana dari yayasan.

“Seluruh uang itu milik kelompok. Yayasan tidak membantu sepeser pun,” tegas Melky.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli aset produktif seperti mesin parut kelapa maupun perlengkapan pesta yang kemudian disewakan kepada masyarakat.

Koperasi Komunitas Tumbuh dari Briket

Keberhasilan serupa juga dirasakan Komunitas Wolosina Watoboki di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema.

Bendahara kelompok, Regina Azi, mengatakan keuntungan dari penjualan briket tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga menjadi modal membangun koperasi komunitas.

Saat ini kelompok tersebut memiliki dana simpanan mencapai Rp76 juta pada minggu ke-18 siklus tabungan.

Pada tahun 2025, total akumulasi simpanan anggota yang dibagikan mencapai Rp186 juta.

Anggota kelompok yang berjumlah 20 orang itu rutin memproduksi sekitar 10 kilogram briket per hari.

Permintaan datang dari Kabupaten Sikka, Larantuka hingga sejumlah gereja yang memanfaatkan briket untuk pembakaran dupa.

“Anggota yang memiliki anak sekolah sangat terbantu dengan koperasi ini,” ujar Regina.

Selain dana simpan pinjam, komunitas juga memiliki dana sosial untuk membantu anggota yang sakit maupun menghadapi kebutuhan darurat.

Dari Energi Bersih Menuju Desa Mandiri

Setiap tahun, YPPS menggelar forum diseminasi praktik baik sebagai ruang berbagi pengalaman antar komunitas dampingan.

Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan strategi pengembangan program.

“Tahun ini kami mengangkat tema Dari Energi Bersih Menuju Kemandirian Ekonomi,” kata Melky.

Saat ini YPPS mendampingi enam desa di empat kecamatan di Flores Timur.

Ke depan, jangkauan program akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat menikmati manfaat transisi energi berbasis potensi lokal.

Selain tempurung kelapa, YPPS juga tengah mengembangkan pemanfaatan cangkang kemiri sebagai bahan baku briket.

Di sektor hulu, yayasan ini juga memperkuat keberlanjutan komoditas kelapa melalui program penanaman sekitar 3.000 bibit kelapa di berbagai desa dampingan sepanjang tahun lalu.

Menurut Melky, seluruh program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

“Kita perlu mengembangkan potensi lokal agar tidak terus bergantung pada bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi,” ujarnya.

Bagi YPPS, transisi energi bukan hanya soal mengganti bahan bakar. Lebih dari itu, transisi energi menjadi jalan untuk melahirkan desa-desa yang mandiri, tangguh menghadapi perubahan iklim, sekaligus menempatkan perempuan sebagai penggerak utama ekonomi keluarga dan komunitas.

Dari sepotong tempurung kelapa yang dahulu dibuang, kini lahir harapan baru bagi masa depan Flores Timur—lebih hijau, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Reporter : MM | Editor : Redaksi

Krisis Iklim dan Ancaman Ruang Hidup Perempuan di NTT

Faidin Jun 8, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, Bajopos.com | Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan gender. Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga menurunnya produktivitas pertanian disebut semakin membebani perempuan yang selama ini berada di garis depan dalam kerja-kerja perawatan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Minggu (7/6/2026).

Dalam pengantarnya, penyelenggara menegaskan bahwa krisis iklim di NTT telah berkembang menjadi krisis keadilan yang memperburuk kemiskinan, mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya alam, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Di tengah situasi tersebut, berbagai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif terus berlangsung dengan menguasai tanah, air, dan sumber daya alam tanpa memastikan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Akibatnya, ruang hidup perempuan semakin terdesak, konflik agraria meningkat, dan kerusakan ekologis terus berlanjut.

Webinar menghadirkan tiga aktivis perempuan sebagai pembicara, yakni Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, Horiana Yolanda dari WALHI NTT, dan Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas.

Magdalena Eda Tukan dalam paparannya menyoroti situasi perempuan di Flores Timur yang menghadapi dampak berlapis akibat krisis iklim. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan benih lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ia menjelaskan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pangan masyarakat. Namun, peran tersebut kerap tidak mendapat pengakuan yang memadai dalam kebijakan pembangunan.

Eda juga mengkritisi agenda transisi energi skala industri yang berkembang di Pulau Flores. Menurutnya, proyek-proyek tersebut berpotensi mengancam ruang hidup perempuan karena dijalankan tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna.

Kondisi tersebut, kata dia, semakin memprihatinkan karena masyarakat Flores Timur hingga kini masih berupaya bangkit dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dalam situasi tersebut, perempuan menghadapi beban ganda untuk memastikan ketersediaan pangan, memenuhi kebutuhan air keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas.

Sementara itu, Horiana Yolanda dari WALHI NTT menegaskan bahwa NTT merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Letak geografis di kawasan Ring of Fire, karakteristik pulau-pulau kecil, curah hujan yang rendah, serta dominasi bentang alam karst dan savana membuat NTT rentan mengalami kekeringan, banjir, longsor, dan krisis air.

Namun di tengah kerentanan tersebut, menurut Hori, berbagai proyek pembangunan ekstraktif justru terus diperluas. Ia menyoroti pembangunan infrastruktur skala besar, investasi pariwisata, perkebunan monokultur, pertambangan mineral dan batu bara, tambang ilegal, proyek panas bumi (geothermal), hingga industri tambak garam yang semakin mengepung ruang hidup masyarakat.

“Ekspansi investasi ini sering kali tidak sejalan dengan narasi kesejahteraan yang dijanjikan. Sebaliknya, banyak proyek justru mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber-sumber penghidupan,” ujarnya.

Hori menegaskan bahwa pembangunan ekstraktif tidak menyelesaikan akar persoalan krisis iklim. Sebaliknya, pembangunan tersebut memperparah kerusakan ekologis dan meningkatkan kerentanan kelompok yang selama ini berada di garis depan menghadapi krisis, terutama perempuan.

Pembicara ketiga, Linda Tagie, membahas berbagai bentuk perlawanan perempuan dalam menghadapi krisis iklim dan pembangunan yang dinilai tidak berkeadilan. Menurutnya, perlawanan perempuan tercermin melalui empat dimensi utama, yakni ekspresi, tubuh, pikiran, dan hasil kerja perempuan.

Linda menjelaskan bahwa tubuh perempuan sering menjadi ruang pertemuan antara resiliensi, diskriminasi, dan eksploitasi. Di satu sisi perempuan dituntut menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas, namun di sisi lain mereka juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang membatasi hak-haknya.

Ia menilai ekspresi perempuan yang menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek pembangunan kerap berhadapan dengan stigma, penghinaan, bahkan upaya pembungkaman. Pengetahuan dan pemikiran perempuan juga sering kali dianggap tidak penting dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang masih didominasi perspektif patriarkis.

Menurut Linda, kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan selama ini juga belum memperoleh pengakuan yang layak, padahal menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga, komunitas, dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Krisis iklim tidak bersifat netral gender. Dampaknya dirasakan lebih berat oleh perempuan, sementara berbagai solusi yang ditawarkan sering kali tidak mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan,” tegasnya.

Linda juga menyoroti minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan yang berujung pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak responsif gender. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin meningkatkan kerentanan perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup di NTT.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik, mengancam supremasi sipil, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Akibatnya, warga yang menyuarakan kritik atau penolakan terhadap proyek yang dianggap mengancam tanah, air, pangan, dan ruang hidup mereka berisiko menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga pembungkaman.

Menurut Linda, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi tersebut karena selain berada di garis depan mempertahankan sumber-sumber kehidupan komunitas, mereka juga harus menghadapi diskriminasi berlapis ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Melalui webinar ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas mengajak masyarakat untuk melihat krisis iklim bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan ekologis.

Para pembicara menekankan bahwa pembangunan dan transisi energi yang adil harus menempatkan perempuan sebagai subjek utama yang didengar, diakui pengetahuannya, serta dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Reporter: Margaretha

Di Balik Ambisi Baterai Listrik, Suku Bajo Kabaena Kehilangan Lautnya

Faidin Feb 28, 2026 Tidak ada komentar

KABAENA, Bajopos.com – Ambisi Indonesia menjadi pemain utama baterai kendaraan listrik menyisakan ironi di pesisir Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Di Desa Baliara, ruang hidup Suku Bajo—yang selama ini menyatu dengan laut—kini tercemar limbah tambang nikel.

Laporan investigatif yang dipublikasikan Mongabay.co.id mengungkap, aktivitas pertambangan di Kabaena tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengguncang sendi ekonomi, kesehatan, hingga budaya masyarakat Bajo.

Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Andri Rahman, menyebut pencemaran telah menurunkan drastis hasil tangkapan nelayan dan merusak budidaya rumput laut. “Ada efek buruk pada mata pencaharian, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Tangkapan ikan menurun dan rumput laut tercemar lumpur nikel,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Laut Berubah Warna, Penghasilan Terjun Bebas

Warga Baliara merasakan langsung dampaknya. Rahma, warga Kabaena, mengaku kini tak berani lagi mengonsumsi ikan karena khawatir terkontaminasi logam berat. Laut yang dulu jernih berubah keruh akibat sedimentasi lumpur tambang.

Sebelum aktivitas tambang masif, nelayan Bajo bisa meraup hingga Rp700 ribu per hari. Kini, setelah melaut seharian, penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu. Budidaya rumput laut dan keramba ikan pun banyak gagal panen.

Tak hanya ekonomi, kesehatan warga ikut terdampak. Air laut yang dahulu menjadi bagian keseharian kini memicu gatal-gatal. Frekuensi banjir meningkat sejak pembukaan tambang. Bahkan, seorang anak dilaporkan tenggelam di perairan yang penuh sedimen, menambah kecemasan warga akan keselamatan generasi mereka.

“Kami hanya ingin hidup layak, bukan kemewahan,” kata Rahma.

Budaya Terancam Hilang

Pakar Ilmu Kelautan dari Universitas Hasanuddin, Syafiudin Yusuf, menilai pencemaran laut berdampak serius pada keberlangsungan budaya Bajo. Terumbu karang rusak, ikan berkurang, dan anak-anak kehilangan ruang belajar menyelam—keterampilan dasar yang diwariskan turun-temurun.

Salah satu tradisi penting, memandikan bayi baru lahir dengan air laut bersih, kini terancam hilang. “Ruang hidup dan budaya mereka perlahan musnah. Mereka dipaksa beradaptasi dengan kehidupan darat yang tak sesuai dengan identitas mereka sebagai pelaut,” ujarnya.

Menurut Yusuf, keberadaan Suku Bajo selama ini justru menjadi indikator laut yang sehat. Mereka dikenal memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga terumbu karang dan ekosistem pesisir.

Kritik Transisi Energi yang “Tergesa”

Ketua Perkumpulan Orang Same Bajo Indonesia (POSBI), Erni Bajau, khawatir eksploitasi pulau kecil demi nikel akan memperparah marginalisasi masyarakat Bajo. Ia menyaksikan langsung rusaknya perairan Kabaena akibat sedimen tambang pada kunjungan November 2024.

Sementara itu, Ulil Amri, Antropolog Lingkungan dari Creighton University, menilai kebijakan transisi energi Indonesia terkesan pragmatis dan terburu-buru. Kelompok masyarakat adat, termasuk Bajo, disebut kerap menjadi “tumbal” pembangunan.

Menurutnya, keuntungan jangka pendek dari eksploitasi nikel tak sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung. Ia mendorong moratorium eksploitasi nikel di pulau kecil serta kebijakan tambang yang lebih manusiawi dan partisipatif.

Regulasi dan Pengawasan Dipertanyakan

Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara menyebut, ekspansi tambang di Kabaena bermula dari revisi tata ruang 2010 yang menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Perubahan itu diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011, yang membuka jalan bagi konsesi tambang seluas lebih dari 76 ribu hektar—sekitar 85 persen luas Pulau Kabaena.

Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irwan, pada 12 Maret 2025 menyatakan pihaknya telah memerintahkan verifikasi lapangan dan akan menurunkan tim untuk pengecekan lebih lanjut.

Di tengah janji transisi energi hijau, warga Bajo di Baliara justru menghadapi kenyataan pahit: laut yang menjadi identitas dan sumber hidup mereka kian tercemar. Ambisi kendaraan listrik global kini berhadapan dengan pertanyaan mendasar—siapa yang menanggung harga sebenarnya dari “energi bersih” itu? (Redaksi)