Kam. Sep 24th, 2026

Pendidikan

Pasca Gempa, Polres Sikka dan Mahasiswa Unipa Salurkan Bantuan untuk Santri Pondok Daarul Amiin

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak terdampak gempa ditunjukkan Tim Humas Polres Sikka bersama mahasiswa magang Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere dengan mengunjungi Lembaga Pendidikan Qur’an Pondok Daarul Amiin di Ndete, Desa Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (16/9/2026).

Kunjungan tersebut diwakili oleh Ridwan dari Tim Humas Polres Sikka bersama sejumlah anggota dan mahasiswa magang Unipa Maumere.

Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada para santri tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan alat tulis, seperti buku dan pulpen, kebutuhan ibadah, serta kudapan bagi para santri.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh keakraban. Para santri menyambut kedatangan rombongan dengan antusias.

Bantuan yang diterima diharapkan dapat mendukung kebutuhan belajar dan aktivitas pendidikan mereka di tengah kondisi pondok yang masih melakukan penyesuaian pascagempa.

Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga berdialog dengan pengasuh, ustadz, dan ustadzah Pondok Daarul Amiin.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus pondok menyampaikan kondisi lingkungan dan fasilitas pendidikan setelah gempa serta berbagai dinamika yang dihadapi dalam menjaga proses pembelajaran agar tetap berlangsung.

Bagi para pengasuh, perhatian dari berbagai pihak menjadi dukungan penting bagi keberlangsungan pendidikan para santri.

Mereka berharap kepedulian terhadap lembaga pendidikan dan anak-anak di wilayah terdampak bencana dapat terus berlanjut.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan perbincangan antara rombongan, pengurus pondok, serta para santri.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial sekaligus memastikan anak-anak tetap memperoleh dukungan dalam menjalani proses pendidikan setelah bencana.

Pengasuh dan jajaran pengurus Pondok Daarul Amiin menyampaikan terima kasih kepada Tim Humas Polres Sikka dan mahasiswa magang Universitas Nusanipa Maumere atas bantuan serta perhatian yang diberikan kepada para santri.

Reporter : Faidin

Label Sekolah Internasional di Indonesia Dipersoalkan, Effendi Gazali Desak Pemerintah Bertindak

JAKARTA, Bajopos.com | Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyoroti keberadaan sejumlah sekolah berlabel internasional di Indonesia.

Ia mempertanyakan legalitas dan keterkaitan sekolah-sekolah tersebut dengan lembaga pendidikan asing yang disebut sebagai mitra kerja sama.

Dalam sebuah video di akun instagram pribadinya, ia secara khusus meminta para menteri dan wakil menteri yang berkaitan dengan sektor pendidikan agar tidak ikut menyesatkan publik.

“Bagi Bapak dan Ibu Menteri dan Wakil Menteri yang terkait dengan bidang ini, jangan ikut membohongi publik,” kata Effendi, Sabtu (25/7/2026).

Ia menyoroti konsep Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yang melibatkan lembaga pendidikan asing. Menurut Effendi, sekolah di Indonesia semestinya benar-benar memiliki keterkaitan dengan lembaga pendidikan asing yang nyata dan dapat diverifikasi.

Effendi mengaku melakukan penelusuran ketika berada di Amerika Serikat dalam rangka mengikuti berbagai agenda terkait Piala Dunia 2026.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku menyempatkan diri mengamati keberadaan sekolah-sekolah yang disebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah sekolah internasional di Indonesia.

Namun, Effendi menyoroti sekolah-sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang SMA dengan mengklaim memiliki mitra lembaga pendidikan asing di Amerika Serikat.

Menurut dia, sejumlah lembaga yang menjadi rujukan tersebut justru hanya menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, tanpa jenjang SD, SMP, maupun SMA.

“Menariknya, saya melihat banyak sekolah di Indonesia yang katanya adalah sekolah internasional. Dengan mengacu kepada Amerika, ternyata sebetulnya di Amerika ini cuma ada TK-nya. SD, SMP dan SMA-nya tidak ada,” ujar Effendi.

Ia kemudian meminta masyarakat, khususnya para orang tua, untuk melakukan verifikasi secara mandiri terhadap sekolah-sekolah yang mengklaim memiliki hubungan dengan lembaga pendidikan asing.

Menurut Effendi, orang tua dapat memeriksa keberadaan lembaga pendidikan tersebut melalui situs resmi maupun sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mempertanyakan apakah lembaga pendidikan asing yang menjadi mitra kerja sama sekolah di Indonesia benar-benar ada dan menyelenggarakan jenjang pendidikan sebagaimana yang diklaim.

“Kalau LPA-nya, lembaga pendidikan asingnya tidak ada di Amerika, tidak boleh ada SPK-nya, Satuan Pendidikan Kerjasamanya di Indonesia,” tegasnya.

Effendi juga menyindir perubahan sikap para tokoh yang sebelumnya dikenal aktif sebagai bagian dari lembaga swadaya masyarakat dan gerakan masyarakat sipil.

Ia mempertanyakan mengapa sebagian pihak yang dahulu dikenal kritis kini justru dianggapnya membiarkan praktik yang berpotensi menyesatkan publik.

“Anda dulu waktu jadi LSM atau civil society, luar biasa hebat. Sekarang kok Anda ikut membohongi publik?” kata Effendi.

Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan orang tua yang memiliki kemampuan finansial besar.

Menurutnya, persoalan menjadi lebih serius ketika terdapat orang tua yang merasa dirugikan setelah menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang diklaim memiliki standar atau hubungan internasional tertentu.

“Kalaupun Anda merasa tidak tertipu karena uang Anda banyak, coba lihat betapa banyak ibu-ibu yang merasa tertipu, dan kemudian ibu-ibu ini sampai memisahkan diri dari sekolah tersebut,” ujarnya.

Effendi kemudian mengajak pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan untuk membenahi tata kelola pendidikan di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam penggunaan label internasional serta kerja sama pendidikan dengan lembaga asing.

“Ayo kita perbaiki kualitas bangsa Indonesia, dan kita jujur dalam pendidikan,” pungkasnya.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo

FP-NTT Nasional Kecam Dugaan Pengrusakan Fasilitas SDN Wolomoni, Minta Pembangunan KDKMP Utamakan Dialog

JAKARTA, Bajopos.com | Kontroversi dugaan pengrusakan fasilitas SD Negeri Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di tengah polemik yang mengiringi rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), kritik kini datang dari Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP-NTT) Nasional.

Ketua Satuan Tugas FP-NTT Nasional, Paskalis Towari, mengecam keras dugaan kerusakan yang terjadi di lingkungan SDN Wolomoni pada Jumat (5/6/2026). Menurutnya, sekolah merupakan ruang strategis dalam proses pembentukan generasi muda sehingga segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak atau mengganggu fasilitas pendidikan tidak dapat dibenarkan.

“Sekolah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi ruang penting tempat generasi muda dibentuk melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Karena itu, tindakan yang merugikan fasilitas pendidikan tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya,” tegas Paskalis dalam keterangannya.

Ia menegaskan, FP-NTT Nasional mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap tindakan yang merugikan masyarakat, terutama yang berdampak pada dunia pendidikan.

“Kami selalu mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak berarti membenarkan tindakan yang merugikan masyarakat, terlebih jika menyangkut fasilitas pendidikan yang digunakan anak-anak untuk belajar,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan menyusul perdebatan yang berkembang terkait pembangunan KDKMP yang disebut memicu penolakan dari sejumlah warga, guru, orang tua murid, dan tokoh adat di Desa Niawula. Mereka mempertanyakan penggunaan area yang berada di lingkungan SDN Wolomoni sebagai lokasi pembangunan.

Menurut Paskalis, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut bagaimana sebuah program pemerintah dijalankan dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat dan menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Ia menilai pembangunan harus memperhatikan proses yang dijalankan, bukan hanya berorientasi pada hasil akhir. Transparansi, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi syarat penting agar program pembangunan dapat diterima dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

“Apapun program pemerintah, kami mendukung. Tetapi prosesnya harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Pembangunan partisipatif merupakan proses pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan,” katanya.

Paskalis menambahkan, pendekatan partisipatif bukan sekadar formalitas administratif. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah munculnya konflik yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak menyikapi polemik yang terjadi di SDN Wolomoni secara bijaksana. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait proyek pembangunan tersebut.

“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif. Pembangunan harus bersifat partisipatif, mengedepankan dialog dan menghormati hak-hak masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tegasnya.

FP-NTT Nasional juga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Selain itu, organisasi tersebut meminta agar fasilitas pendidikan yang terdampak segera mendapat perhatian sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal tanpa hambatan.

Bagi Paskalis, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan sekolah beserta seluruh fasilitas pendukungnya harus dijaga dan dilindungi bersama.

“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, fasilitas sekolah harus dijaga dan dilindungi demi kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus,” pungkasnya.

Reporter: Petrus Fidelis Ngo

Mu’min Boli Masuk 7 Finalis Terbaik Lomba Video Literasi Kabupaten Alor

KALABAHI, Bajopos.com | Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh dunia pendidikan di Kabupaten Alor. Mu’min Boli berhasil meraih posisi 7 finalis terbaik dalam lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Alor.

Pengumuman pemenang sekaligus penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Aula Kopdit Citra Hidup Kalabahi pada Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para peserta lomba, pejabat daerah, serta Wakil Bupati Alor dan Bunda Literasi Kabupaten Alor.

Lomba video konten literasi ini merupakan kategori jalur umum dengan rentang usia peserta 17 hingga 35 tahun.

Kompetisi tersebut diikuti oleh 38 peserta dari berbagai latar belakang di Kabupaten Alor yang turut berpartisipasi dalam menyuarakan pentingnya literasi melalui karya kreatif berbasis video.

Melalui karya videonya, Mu’min Boli dinilai mampu menyampaikan pesan literasi secara kreatif, edukatif, dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga berhasil masuk dalam jajaran 7 finalis terbaik.

Dalam keterangannya, Mu’min Boli mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut.

Ia berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi para guru dan generasi muda di Alor untuk terus berkarya serta berkontribusi dalam pengembangan literasi.

“Literasi adalah kunci kemajuan. Melalui media digital, kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk menumbuhkan budaya membaca dan belajar,” ujarnya.

Prestasi ini setidaknya berhasil memperkuat peran guru sebagai agen perubahan, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di tengah masyarakat luas.

Keberhasilan Mu’min Boli diharapkan mampu menginspirasi lahirnya lebih banyak karya kreatif yang mendukung gerakan literasi di Kabupaten Alor.

Reporter : Nursan
Editor : Dien

Kapolda NTT Salurkan Bantuan Pendidikan di Sikka, Wujud Nyata Kepedulian untuk Anak Sekolah dan Putus Sekolah

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap dunia pendidikan kembali ditunjukkan oleh jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Melalui program bantuan sosial yang diinisiasi langsung oleh Kapolda NTT, bantuan disalurkan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Sikka, Senin (20/4/2026).

Penyaluran bantuan tersebut diwakili oleh Wakapolres Sikka, Kompol Marselus Yugo Amboro, S.I.K., yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh para siswa dan tenaga pendidik.

Bantuan sosial ini menjadi bukti nyata perhatian Kapolda NTT terhadap keberlangsungan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah dan siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang telah putus sekolah.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung dunia pendidikan. Harapannya dapat meningkatkan semangat belajar siswa serta membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak,” demikian keterangan Humas Polres Sikka yang diterima media ini.

Kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan di beberapa titik berbeda, yakni diantaranya; PAUD Aisyiyah Waturia di Kecamatan Magepanda, SMP Katolik Binawirawan Maumere di Kecamatan Alok, SMK Santo Gabriel Maumere di Kecamatan Alok Timur, serta SDK Waiara di Kecamatan Kewapante.

Di PAUD Aisyiyah Waturia, bantuan yang diberikan meliputi lemari plastik, lemari rak, meja belajar, kursi, tas sekolah, hingga alat edukasi berupa puzzle kayu.

Sementara itu, SDK Waiara menerima bantuan berupa puluhan pasang seragam sekolah serta alat tulis untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Tak hanya itu, perhatian Kapolda NTT juga menyasar siswa-siswi yang telah putus sekolah dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Tampak, para siswa-siswi yang tengah putus sekolah dengan latar belakang keluarga kurang mampu itu mendapatkan bantuan keuangan pendidikan. Bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui SMP Katolik Binawirawan Maumere dan SMK Santo Gabriel Maumere.

Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala PAUD Aisyiyah Waturia Marwiyah Nazarudin, Sekretaris Desa Waturia Rahmat Asikin, para kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa penerima bantuan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga berakhir pada pukul 19.00 Wita.

Kapolda NTT melalui Wakapolres Sikka berharap program ini tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga menjadi dorongan moral bagi anak-anak di Kabupaten Sikka untuk terus melanjutkan pendidikan mereka.

Selain itu, Kapolda NTT melalui Wakapolres Sikka mengatakan agar bantuan tersebut pula dapat menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Reporter : Faidin

Di Balik Lensa Zoom, Diana Wahyu Ningsih Petik Makna Kejujuran

“Kalau dalam ujian saja kita bisa patuh karena kamera, maka dalam kehidupan dan ibadah, semestinya kita lebih patuh karena sadar Allah selalu mengawasi.”

SIKKA, Bajopos.com – Di tengah sunyi ruang ujian berbasis daring, sorot kamera Zoom dan sistem pengawasan digital justru menghadirkan refleksi batin yang mendalam bagi seorang guru madrasah di Kabupaten Sikka.

Ujian Akhir Pendidikan Profesi Guru (PPG) Batch 4 Tahun 2026 bukan sekadar tahapan akademik bagi Diana Wahyu Ningsih, S.Pd., tetapi juga momentum spiritual tentang makna kejujuran dan pertanggungjawaban.

Guru yang mengabdi di MIN 1 Sikka itu menuntaskan ujian dengan pengawasan ketat melalui aplikasi Safe Exam Browser (SEB) yang terintegrasi kamera Zoom. Seluruh gerak peserta dipantau, sementara akses perangkat dikunci untuk mencegah kecurangan.

Bagi Diana, suasana itu menghadirkan makna lebih dalam dari sekadar prosedur teknis.

“Ketika kamera terus menyala dan sistem mengawasi setiap aktivitas, saya teringat bahwa dalam kehidupan pun tak ada yang luput dari pengawasan Allah SWT. Ujian ini seperti pengingat kecil tentang Yaumil Hisab,” ujarnya usai menyelesaikan tahapan akhir PPG.

Program PPG sendiri menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme guru di bawah pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Sikka. Lembaga tersebut mendorong para guru madrasah untuk meraih sertifikasi sebagai standar kompetensi sekaligus penguatan integritas.

Kepala lingkungan pendidikan di madrasah tempatnya mengabdi juga memberikan dukungan penuh. Di MIN 1 Sikka, PPG dipandang bukan sekadar syarat administratif, melainkan proses pembentukan karakter pendidik yang profesional dan berakhlak.

Dalam pelaksanaannya, ujian berbasis SEB dengan pengawasan daring memang dirancang untuk menjamin objektivitas.

Sistem tersebut mengunci seluruh aplikasi lain selama ujian berlangsung dan mewajibkan peserta tetap berada dalam pantauan kamera. Skema ini menjadi simbol transparansi sekaligus komitmen menjaga marwah profesi guru.

Di Kabupaten Sikka, keberhasilan para guru menuntaskan PPG menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas pendidikan Islam. Sertifikasi profesi diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan mutu pembelajaran di ruang-ruang kelas madrasah.

Menariknya, capaian Diana hadir menjelang bulan suci Ramadan. Ia memaknai pengalaman ujian sebagai latihan kesadaran akan muraqabah—rasa diawasi oleh Yang Maha Mengetahui.

“Kalau dalam ujian saja kita bisa patuh karena kamera, maka dalam kehidupan dan ibadah, semestinya kita lebih patuh karena sadar Allah selalu mengawasi,” tuturnya.

Dengan selesainya tahapan krusial PPG 2026, Diana dan para guru lainnya di Sikka bersiap mengemban amanah baru. Profesionalisme yang diraih bukan sekadar gelar di atas kertas, melainkan komitmen untuk mendidik generasi muda dengan kompetensi, integritas, dan nilai-nilai spiritual yang kokoh di Bumi Nian Tana. (Faidin)

Jejak Laut dalam Persepsi Pendidikan Suku Bajo: Studi UGM Ungkap Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

SIKKA, Bajopos.com – Penelitian akademik yang dikutip dari literatur Perpustakaan Universitas Gadjah Mada mengungkap bagaimana persepsi masyarakat Suku Bajo terhadap pendidikan formal dibentuk oleh filosofi hidup yang berakar kuat pada laut. Studi tersebut merupakan tesis S2 MPKD tahun 2009 yang ditulis Harmin dengan pembimbing Bakti Setiawan, M.A., Ph.D.

Penelitian yang dilakukan di Desa Matanauwe itu bertujuan menemukan faktor-faktor yang mendasari pola pikir masyarakat Suku Bajo hingga membentuk persepsi mereka terhadap manfaat pendidikan formal.

Laut sebagai Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan

Suku Bajo dikenal sebagai komunitas maritim yang mendiami wilayah laut di berbagai pulau di Indonesia, termasuk Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam pandangan hidup mereka, laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan representasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

Filosofi tersebut memengaruhi orientasi hidup masyarakat Bajo yang terfokus pada laut sebagai pusat pengabdian dan sumber penghidupan.

Daratan dipandang bukan sebagai unsur utama, melainkan pelengkap kehidupan. Cara pandang ini kemudian berdampak pada pola pikir dan perilaku, termasuk dalam melihat manfaat pendidikan formal yang selama ini terpusat di darat.

Bagi masyarakat Bajo, sistem pendidikan formal dinilai kurang memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka yang sepenuhnya bergantung pada laut. Aktivitas melaut, menangkap ikan, serta keterampilan membaca arus dan cuaca dianggap lebih relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

Pendidikan Formal Dinilai Kurang Relevan

Penelitian tersebut mencatat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Suku Bajo relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat yang tinggal di daratan. Rendahnya tingkat pendidikan ini tidak hanya dipengaruhi faktor akses, tetapi juga persepsi kolektif terhadap pentingnya sekolah formal.

Pengetahuan dan keterampilan kelautan diwariskan secara turun-temurun melalui pendidikan informal dan non formal dalam keluarga serta komunitas. Proses pembelajaran berlangsung langsung di laut, yang bagi masyarakat Bajo menjadi ruang belajar sekaligus ruang hidup.

Dari hasil penelitian, ditemukan tiga tema utama yang membentuk persepsi masyarakat terhadap pendidikan formal, yakni:

Formalitas pendidikan, di mana sekolah dipandang sebatas pemenuhan administratif, bukan kebutuhan substantif.

Menjunjung kehidupan tradisional, yaitu kuatnya nilai adat dan pola hidup turun-temurun.

Ketergantungan pada laut, yang menempatkan laut sebagai pusat pembelajaran dan penghidupan.

Ketiga tema tersebut kemudian dikerucutkan menjadi dua konsep besar. Pertama, pendidikan formal dianggap kurang relevan dengan realitas kehidupan masyarakat Bajo. Kedua, laut diposisikan sebagai wahana utama pembelajaran sekaligus sumber ekonomi.

Rekomendasi Program Berbasis Kelautan

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan. Pemerintah dan para pengambil keputusan didorong untuk merancang program pendidikan formal yang disesuaikan dengan bakat, minat, serta potensi alamiah masyarakat Suku Bajo.

Program yang berbasis laut atau pendidikan kontekstual dinilai lebih efektif. Misalnya, pengembangan kurikulum terkait pengelolaan sumber daya laut, teknologi perikanan, navigasi, hingga kewirausahaan berbasis maritim. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan formal dapat menjadi sarana pemberdayaan tanpa mengabaikan identitas dan kearifan lokal masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan di komunitas maritim seperti Suku Bajo bukan semata soal infrastruktur atau ketersediaan sekolah. Dimensi budaya memegang peran penting dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.

Studi tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap karakter sosial-budaya setiap komunitas.

Bagi Suku Bajo, laut bukan hanya ruang mencari nafkah, tetapi juga ruang belajar yang membentuk jati diri mereka dari generasi ke generasi.(Faidin)

Arsip Tak Lagi Sekadar Tumpukan Berkas, Siswa SMKS St. Thomas Maumere Belajar Menjaga Memori Bangsa

SIKKA, BAJOPOS.COM – Arsip bukan sekadar tumpukan kertas lama yang disimpan di lemari. Di tangan yang tepat, arsip menjadi jejak sejarah dan memori kolektif bangsa. Kesadaran itulah yang ingin ditanamkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS) Kabupaten Sikka kepada siswa-siswi SMKS St. Thomas Maumere melalui kegiatan pendampingan pengelolaan arsip.

Kegiatan tersebut melibatkan tiga bidang sekaligus, yakni Bidang Pembinaan Arsip, Bidang Pengelolaan Arsip, dan Bidang Pengawasan Arsip. Para siswa mendapatkan kesempatan belajar langsung di lingkungan kerja DISARPUS Kabupaten Sikka selama tiga hari.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, Very Awales, mengatakan pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kompetensi peserta didik, khususnya di bidang kearsipan dan perpustakaan.

“Pendampingan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada siswa-siswi dalam pengelolaan arsip, mulai dari penataan, klasifikasi, hingga pemeliharaan arsip sesuai standar kearsipan,” kata Very Awales kepada media di Maumere, Kamis (12/2/2026).

Selama masa praktik, para siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat langsung dalam proses kerja di berbagai bidang, termasuk di sekretariat dinas. Mereka mendapatkan materi tentang tata kelola arsip dinamis, sistem klasifikasi arsip, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, hingga pengenalan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kearsipan.

Tak hanya itu, siswa-siswi juga diperkenalkan dengan layanan perpustakaan serta peran strategis perpustakaan sebagai pusat literasi dan sumber belajar masyarakat. Pengenalan ini diharapkan membuka wawasan mereka tentang pentingnya pengelolaan informasi yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan.

Very Awales menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar program praktik rutin, tetapi bagian dari upaya membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya arsip sebagai aset daerah dan bangsa.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman praktik, tetapi juga menjadi bekal bagi siswa untuk siap bersaing di dunia kerja dan turut menjaga memori kolektif bangsa melalui pengelolaan arsip yang baik,” pungkasnya.

Melalui pendampingan ini, DISARPUS Sikka berharap minat generasi muda terhadap profesi arsiparis dan pustakawan semakin tumbuh, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan literasi di Kabupaten Sikka.(Faidin) 

DISARPUS, Sikka, SMKS St Thomas Maumere, Kearsipan, Perpustakaan, Literasi, Pendidikan, Arsip,