Daerah

Polres Nagekeo Tangani Dampak Gempa M7,7, Utamakan Keselamatan dan Kebutuhan Warga

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

Nagekeo, Bajopos.com | Polres Nagekeo bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, dan turut berdampak di Kabupaten Nagekeo.

Dalam penanganan bencana tersebut, Polres Nagekeo berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, BPBD, TNI, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.

Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan pemantauan kondisi wilayah, membantu proses evakuasi, mendata korban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Langkah cepat itu dilakukan dengan membangun posko bencana sementara sebagai pusat koordinasi sekaligus pelayanan masyarakat.

Petugas bersama unsur terkait juga menyiapkan jalur evakuasi dan tenda pengungsian di lokasi yang dinilai aman, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau masih khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami bersama seluruh unsur terkait bergerak cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan tempat yang aman, kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, serta bantuan yang diperlukan,” ujar AKBP Rachmat.

Satu Warga Meninggal Dunia

Dalam penanganan korban, Polres Nagekeo turut mengerahkan personel dan sarana pendukung untuk membantu evakuasi serta penanganan medis darurat.

Petugas membantu membawa warga yang membutuhkan pertolongan ke fasilitas kesehatan dan memastikan akses terhadap pelayanan medis tetap berjalan.

Berdasarkan laporan sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Korban diketahui bernama Matrona Wona (72), perempuan, warga RT 007, Kelurahan Nagenai, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, pendataan terhadap korban luka-luka masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.

Gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan terdampak, mulai dari gedung perkantoran, pertokoan, tempat ibadah hingga rumah warga. Pendataan kerusakan dan kerugian material masih berlangsung untuk mendapatkan gambaran kondisi secara menyeluruh.

Bantuan untuk Warga Mengungsi

Selain penanganan korban, aparat bersama unsur terkait memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga yang mengungsi.

Bantuan berupa makanan siap saji, air minum, sembako, susu, serta kebutuhan pokok lainnya mulai didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu-ibu, serta warga yang membutuhkan pertolongan medis menjadi perhatian khusus dalam proses evakuasi maupun pendistribusian bantuan.

Kondisi padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo juga menjadi perhatian petugas. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna mendukung pemulihan kondisi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

RSUD Aeramo Jadi Perhatian

Keselamatan pasien di RSUD Aeramo juga menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pascagempa.

Polres Nagekeo bersama BPBD dan pihak terkait melakukan langkah antisipasi dengan mengupayakan pembangunan tenda di luar area rumah sakit.

Tenda tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pasien sekaligus bagian dari langkah mitigasi apabila kondisi bangunan rumah sakit membutuhkan pengosongan sementara.

Kapolres Nagekeo menegaskan, seluruh personel akan terus berada di lapangan untuk membantu masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, serta tepat sasaran.

“Kami tidak ingin masyarakat menghadapi situasi ini sendirian. Personel Polres Nagekeo bersama TNI, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus hadir di tengah masyarakat, membantu proses evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan dan kebutuhan lainnya,” tegas AKBP Rachmat.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Warga diminta tidak kembali memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh petugas.

Masyarakat juga diminta mengikuti jalur evakuasi dan arahan petugas serta segera melaporkan apabila menemukan korban yang membutuhkan pertolongan.

Selain itu, warga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi pemerintah, BPBD, Polres Nagekeo maupun petugas yang berada di lapangan.

Polres Nagekeo memastikan penanganan dampak gempa akan terus dilakukan hingga kondisi masyarakat kembali aman dan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi.

Kehadiran personel di lapangan menjadi bagian dari komitmen Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat akibat bencana alam.

Reporter : Zainudin Abdullah 

Hari ke 2 Operasi SAR Gempa M 7,7, 112 Orang Terdampak di Enam Kabupaten di Wilayah Flores, 48 Meninggal

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

MBAY, Bajopos.com | Memasuki hari kedua, Minggu (16/8/2026), Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dilakukan Tim SAR Gabungan.

Sejak pukul 06.00 WITA, personel bersama Alat Utama (Alut) SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Pencarian hari kedua difokuskan di dua wilayah utama, yakni Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai.

Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, mengatakan akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas.

“Tim Rescue Pos SAR Manggarai Barat yang bertugas melakukan pencarian di wilayah Manggarai Timur, per pukul 06.00 WITA, telah berhasil mengakses jalur darat di wilayah Reo yang sebelumnya terdampak longsor. Dengan terbukanya akses tersebut, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan,” ujar Fathur Rahman.

Ia menambahkan, Tim SAR Gabungan terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan. Koordinasi dengan BPBD dan berbagai unsur potensi SAR juga diperkuat untuk memastikan wilayah terdampak dapat dijangkau.

112 Orang Terdampak di 6 Kabupaten

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sementara hingga pukul 08.30 WITA, tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan.

Namun, angka tersebut perlu ditegaskan sebagai data sementara yang berasal dari enam kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada.

Dengan demikian, jumlah 112 orang tersebut bukan merupakan angka keseluruhan korban untuk seluruh wilayah Flores maupun Nusa Tenggara Timur.

Data tersebut merupakan hasil pendataan sementara dari enam kabupaten yang telah dihimpun dan diverifikasi oleh unsur terkait hingga Minggu pagi.

Jumlah korban masih sangat mungkin berubah seiring proses pencarian, pendataan, dan verifikasi yang terus berlangsung di lapangan. Tim SAR Gabungan bersama BPBD dan unsur potensi SAR masih bergerak untuk memastikan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah terdampak.

Selain korban jiwa dan luka-luka, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap dampak lain yang ditimbulkan gempa, termasuk kondisi permukiman, akses transportasi, serta kemungkinan adanya warga yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan darurat.

Akses Mulai Terbuka

Terbukanya kembali akses darat menuju wilayah Reo yang sebelumnya terdampak longsor menjadi salah satu perkembangan penting dalam operasi SAR hari kedua.

Kondisi tersebut memungkinkan personel untuk memperluas penyisiran dan menjangkau wilayah yang sebelumnya mengalami hambatan akses. Tim di lapangan juga terus berkoordinasi untuk menentukan titik-titik yang membutuhkan prioritas penanganan.

Tim SAR Gabungan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perkembangan korban dan kondisi wilayah terdampak diharapkan diperoleh dari sumber resmi dan pihak yang berwenang.

Operasi SAR akan terus dilaksanakan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak sekaligus memastikan data korban dapat dihimpun secara akurat.

Reporter : Faidin | Sumber Basarnas Maumere

Gempa M7,7 Guncang Flores, Warga Unimof Tunda Seluruh Kegiatan dan Siapkan Respons Kemanusiaan

Faidin Agu 15, 2026 Tidak ada komentar

Maumere, Bajopos.com | Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) mengambil langkah cepat menyikapi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Deputi Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof), Dr. Daniel Fernandes, mengimbau seluruh keluarga besar kampus, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa, hingga seluruh civitas akademika, untuk tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul gempa kuat yang pusatnya berada di wilayah laut sekitar Kabupaten Nagekeo dan dirasakan di sejumlah daerah di Pulau Flores.

“Terutama kepada keluarga besar civitas akademika Unimof, para dosen, tenaga pendidik, civitas akademika dan semuanya, karena tadi pagi terjadi gempa bumi di bagian utara Flores. Informasinya pusat gempa berada di Mbay, Kabupaten Nagekeo,” ujar Daniel.

Sebagai bentuk kehati-hatian, seluruh kegiatan yang telah diagendakan Unimof pada Sabtu (15/8) ditunda sementara.

Termasuk rapat maupun kegiatan kampus lainnya. Sementara untuk agenda peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pihak Unimof masih akan melihat perkembangan kondisi hingga beberapa hari ke depan.

Menurut Daniel, keputusan tersebut diambil karena gempa yang cukup besar masih menyisakan rasa takut di tengah masyarakat, termasuk keluarga besar Unimof.

“Untuk hari ini yang berkaitan dengan acara-acara dan rapat di Universitas Muhammadiyah Maumere sementara ditunda dulu. Untuk 17 Agustus, kita lihat perkembangan sampai besok,” katanya.

Ia berharap seluruh civitas akademika Unimof maupun masyarakat di sekitar kampus berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami dampak serius akibat gempa.

Gedung Kampus Unimof Terdampak

Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada salah satu bangunan di lingkungan Unimof.

Bangunan Gedung Amin Rais lantai tiga dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga bagian bangunan roboh. Kondisi tersebut menjadi perhatian pihak kampus dan memperkuat langkah Unimof untuk sementara membatasi aktivitas di lingkungan kampus demi keselamatan seluruh warga universitas.

Di tengah situasi tersebut, Unimof juga terus mengikuti perkembangan kondisi korban dan dampak gempa di wilayah Kabupaten Sikka, khususnya di Pelabuhan Lorena Maumere.

Sejumlah korban yang terdampak di pelabuhan dilaporkan mendapatkan perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD dr. TC Hillers Maumere.

Tiga korban yang masih dalam penanganan medis antara lain Vinsensius Asten (59), penumpang dari Makassar menuju Kupang, yang terjatuh dari tangga kapal dan masuk ke laut. Korban dilaporkan masih dalam kondisi syok dan mengalami pusing.

Korban kedua, Hasmini, warga Wuring yang datang dari Makassar, juga terjatuh ke laut dan sempat tidak sadarkan diri. Saat mendapat perawatan, korban masih menggunakan oksigen dan belum sepenuhnya sadar.

Sementara Helen Vanianti (21), asal Tanawawo yang datang dari Kalimantan, dilaporkan dalam kondisi syok, pusing dan mual.

Selain korban luka, terdapat pula laporan dua orang meninggal dunia akibat insiden yang terjadi di kawasan pelabuhan.

Korban pertama adalah Maria Diana Meliani (54), warga Jalan Kimang Buleng, Kota Uneng. Ia dilaporkan menjadi korban runtuhan bangunan ketika penumpang turun dari kapal. Maria diketahui hendak melakukan perjalanan menuju Kupang dan berada di terminal keberangkatan.

Korban kedua adalah Bernadus Muda (66), warga Jalan Pelawang-Sangkulirang, penumpang dari Adonara menuju Kalimantan. Ia dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung ketika berusaha menyelamatkan diri saat gempa terjadi.

Muhammadiyah Aktifkan Respons Kemanusiaan

Tidak hanya mengambil langkah di lingkungan kampus, Unimof juga berada dalam bagian dari jaringan Muhammadiyah yang mulai mengaktifkan respons kemanusiaan terhadap bencana gempa bumi di NTT.

Melalui Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) bersama LAZISMU dalam Program Indonesia Siaga, Muhammadiyah melakukan koordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah di wilayah terdampak, BPBD, BNPB, jejaring kebencanaan nasional serta berbagai pihak terkait.

Berdasarkan informasi MDMC-LAZISMU, gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (15/8) pukul 04.58.23 WIB memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer.

Episenter gempa berada pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT atau sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT.

Gempa tersebut juga diikuti peringatan tsunami di sejumlah wilayah.

Guncangan gempa tercatat mencapai intensitas VII MMI di Aesesa, Nagekeo, Riung, Ngada dan Kota Mbay. Intensitas VI MMI dirasakan di Wolowae, Kabupaten Nagekeo dan Kota Bajawa, sementara skala V MMI dirasakan di Kota Ende, Borong dan Ruteng.

Dalam respons awal, MDMC Pusat telah mengirimkan dua orang tim asistensi ke NTT.

Muhammadiyah juga mengaktifkan Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) sementara di Ende yang berlokasi di Klinik PKU Muhammadiyah Ende. Posko tersebut mencakup enam wilayah kerja, yakni Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai dan Nagekeo.

Selain itu, Muhammadiyah mempersiapkan Pos Pelayanan pertama di SMK Muhammadiyah Manggarai Timur, menyiapkan logistik darurat melalui tim MDMC-LAZISMU Jawa Timur, serta mulai memberikan pelayanan kesehatan terbatas melalui tim medis Klinik PKU Muhammadiyah Ende.

Tim medis dari PKU Muhammadiyah Bima dan Muhammadiyah Jawa Timur juga tengah dipersiapkan untuk mendukung penanganan dampak gempa.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada penanganan dampak bencana, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Bagi Unimof, situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga peran sosial dan kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi bencana.

Daniel Fernandes berharap kondisi segera kembali normal dan seluruh keluarga besar Unimof serta masyarakat NTT dapat melewati situasi tersebut dengan aman.

“Kita berharap semuanya aman. Tetapi andaikata masyarakat masih merasa ketakutan, kita akan menunda kegiatan sampai waktunya memungkinkan,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

Tehua Bergema! Karnaval Budaya Sambut HUT RI ke-81 Digelar Meriah

Faidin Agu 14, 2026 Tidak ada komentar

MALUKU TENGAH, BAJOPOS.COM | Warga Desa Tehua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, merayakan Karnaval menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) ke-81 dengan antusiasme tinggi, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang mengusung tema utama “Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Lestarikan Budaya dan Persatuan” ini digelar mulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIT. Rute karnaval dimulai dari SMA Negeri 21 Maluku Tengah Tehua hingga di depan rumah Kepala Sekolah SD Negeri 46 Maluku Tengah.

Ismail Tehuayo, S.Pd., yang dihubungi melalui akun Facebook pribadinya, mengungkapkan bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Antusiasme terlihat dari partisipasi peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia, hingga beragam busana dan kostum anak-anak yang turut memeriahkan perayaan.

“Kalau untuk menyatukan generasi di Desa Khusus Negeri Tehua, mereka sangat mendukung kegiatan tersebut,” ujar Ismail.

Ia menambahkan, karnaval ini direncanakan menjadi tradisi tahunan di Negeri Tehua. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menampilkan kekayaan budaya dalam semangat kemerdekaan.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Karnaval di Negeri Tehua diharapkan terus menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus penguatan persatuan di tengah masyarakat.

Penulis : Ikbal Tehuayo

Alor Tanpa Kadis Pendidikan Definitif, Ramadan Leing Desak Pemda Segera Lakukan Pelantikan

Faidin Agu 14, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Ketua Persiapan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Alor, Ramadan Leing, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Alor untuk segera menyelesaikan proses pengisian jabatan dan melantik Kepala Dinas Pendidikan secara definitif.

Pria yang juga merupakan Sekretaris Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat NTT (GEMPARTI) itu menilai kepastian kepemimpinan pada Dinas Pendidikan sangat penting untuk memastikan roda kebijakan serta pelayanan pendidikan di Kabupaten Alor dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

“Pendidikan itu ibarat kapal besar yang terus berlayar. Bagaimana kapal ini bisa menentukan arah dengan tepat jika nahkodanya belum definitif?” ujar Ramadan kepada Bajopos.com, Minggu (9/8/2026).

Bukan Sekadar Jabatan Birokrasi
Menurut Ramadan, penunjukan dan pelantikan Kepala Dinas Pendidikan definitif tidak boleh terus-menerus ditunda.

Sebab, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pengisian jabatan birokrasi biasa, melainkan berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda di Kabupaten Alor.

“Kita tidak sedang membicarakan posisi birokrasi biasa, tetapi masa depan ribuan siswa, kesejahteraan guru, serta arah kebijakan pendidikan dan sekolah di Kabupaten Alor,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketiadaan pejabat definitif berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan strategis di sektor pendidikan.

Padahal, dunia pendidikan membutuhkan kepastian hukum dan kepemimpinan agar berbagai program kerja dapat dirancang serta dieksekusi secara maksimal.

“Pendidikan membutuhkan kepastian, bukan penundaan. Karena itu, Pemda Alor harus segera memberikan kepastian mengenai proses pelantikan Kepala Dinas Pendidikan definitif,” katanya.

Pertanyakan Alasan Penundaan
Dalam kesempatan tersebut, Ramadan juga mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang hingga kini belum menuntaskan proses pelantikan tersebut.

“Ada apa dengan penundaan proses pelantikan ini? Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” cetus Ramadan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan merupakan salah satu sektor paling strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, posisi puncaknya harus diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan krusial demi menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kadis Pendidikan adalah salah satu jantung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Jangan sampai proses pelantikan terus ditunda sementara berbagai persoalan pendidikan membutuhkan keputusan dan kepemimpinan yang jelas,” tegasnya.

Minta Proses Birokrasi Tak Berlarut-larut
Ramadan berharap Pemda Alor dapat segera menyelesaikan seluruh tahapan administrasi pengisian jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia meminta agar prosedur birokrasi tidak dijadikan alasan untuk memperpanjang ketidakpastian kepemimpinan di sektor pendidikan.

“Kami berharap Pemda Alor segera melantik Kepala Dinas Pendidikan definitif. Jangan biarkan dunia pendidikan terus berjalan tanpa nahkoda yang memiliki kewenangan penuh. Masa depan pendidikan Alor tidak boleh dikorbankan oleh proses yang berlarut-larut,” pungkas Ramadan Leing.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan proses pelantikan Kepala Dinas Pendidikan definitif tersebut.

Reporter : Nursan | Editor : Redaksi

Diduga Dibakar Kakek, Bocah 12 Tahun Selamat; Rumah di Welai Timur Ikut Dilalap Api

Faidin Agu 9, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Seorang anak perempuan berusia 12 tahun berinisial Jeni menjadi korban dugaan kekerasan yang dilakukan kakeknya sendiri, Simun Sani, di Kelurahan Welai Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peristiwa tersebut terjadi di RT 12/RW 005, Kelurahan Welai Timur, pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 15.57 WITA. Selain mengakibatkan korban mengalami luka bakar, rumah milik Simun Sani juga kemudian terbakar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian bermula ketika Simun Sani diduga menyiram tubuh cucunya dengan minyak tanah kemudian membakarnya.

Motif sementara yang berkembang di tengah masyarakat diduga berkaitan dengan kekesalan pelaku terhadap korban yang dinilai terlalu sering menonton aplikasi TikTok.

Namun, motif tersebut masih sebatas informasi awal dan belum menjadi kesimpulan hukum karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

Warga Selamatkan Korban

Aksi tersebut sontak mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan korban.

Jeni kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka bakar yang dialaminya.

Situasi justru kembali memanas setelah pelaku mengetahui korban berhasil diselamatkan warga. Simun Sani diduga kembali membakar rumahnya sendiri sebelum meninggalkan lokasi.

Pelaku kemudian melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Damkar Bergerak Cepat

Laporan mengenai kebakaran tersebut diterima Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Alor melalui Seksi Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Alor, Evember A. Molebila, S.A.P., segera mengoordinasikan pergeseran personel menuju lokasi kejadian.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas Damkar langsung melakukan pemadaman api bersama warga sekaligus mengamankan area sekitar.

Respons cepat petugas berhasil mengendalikan kobaran api sehingga tidak merambat ke rumah warga lainnya.

Kasat Pol PP Kabupaten Alor, Ferdy I. Lahal, S.H., kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Alor sebagai bagian dari koordinasi dengan pimpinan daerah.

Mengingat adanya dugaan kekerasan terhadap anak dan pembakaran, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor.

Sementara penanganan aspek pidana diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan olah TKP serta memburu keberadaan Simun Sani yang diduga sebagai pelaku.

Minta Warga Tidak Sebarkan Informasi Belum Terverifikasi

Ferdy I. Lahal menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian yang menimpa korban.

Ia mengapresiasi keberanian warga yang dengan cepat menyelamatkan korban serta langkah cepat petugas Damkar dalam mengendalikan kebakaran.

“Kami mengapresiasi tindakan cepat warga yang menyelamatkan korban. Damkar telah bekerja maksimal dalam proses pemadaman dan pengamanan. Untuk aspek hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada kepolisian selaku penyidik,” ujar Ferdy.

Ia menegaskan, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Sekda Alor sebagai bentuk koordinasi dan transparansi dalam penanganan peristiwa tersebut.

Ferdy juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Mari kita menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Bagi warga yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku, segera laporkan kepada aparat kepolisian terdekat,” imbaunya.

Hingga berita ini diturunkan, korban masih menjalani penanganan medis, sementara aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara terang dugaan kekerasan terhadap anak dan pembakaran rumah tersebut.

Reporter : Nursan

Kemenag Sikka Libatkan Guru Lintas Agama Evaluasi Pelayanan, Perkuat Komitmen Layanan Profesional dan Humanis

Faidin Agu 4, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sikka terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mendengarkan secara langsung pengalaman para guru lintas agama sebagai penerima layanan untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.

Evaluasi pelayanan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, Selasa (4/8/2026), melalui sesi wawancara dengan sejumlah guru penerima layanan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta layanan administrasi lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya pelayanan yang tidak hanya mengutamakan kecepatan administrasi, tetapi juga mendengar suara masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Tiga guru dari agama yang berbeda pun hadir, diantaranya; Ofi Rince Elisabet Faot, S.Pd., Guru Pendidikan Agama Kristen di SDI Wairklau sekaligus lulusan PPG Tahun 2025; Muh. Ilham, S.Pd., Guru Pendidikan Agama Islam PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang bertugas di SDI Pemana; serta Blasius Muhara, Guru Pendidikan Agama Katolik PPPK Pemerintah Daerah di SMA Negeri 2 Maumere yang juga merupakan lulusan PPG Tahun 2025.

Dalam kesempatan itu ketiganya memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang mereka terima selama berurusan dengan Kementerian Agama Kabupaten Sikka.

Ofi Rince Elisabet Faot mengaku memperoleh pendampingan yang baik sejak proses pemberkasan hingga penyelesaian administrasi PPG dan TPG.

Menurutnya, petugas selalu memberikan penjelasan yang mudah dipahami sehingga seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan tanpa hambatan berarti.

“Komunikasi yang terbuka membuat kami lebih mudah memahami setiap proses. Ketika ada kendala administrasi, petugas juga sigap memberikan penjelasan dan solusi,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Muh. Ilham. Ia menilai pelayanan yang diberikan berlangsung cepat, ramah, serta tidak membedakan latar belakang agama maupun asal satuan pendidikan.

Baginya, keterbukaan informasi dan kesiapan petugas dalam membantu menyelesaikan persoalan administrasi menjadi nilai lebih yang dirasakan para guru.

Sementara itu, Blasius Muhara menyebut pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen kuat dalam mendampingi guru selama menjalani proses administrasi PPG maupun TPG.

Ia mengaku selalu memperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami. Pendekatan pelayanan yang komunikatif dan humanis, menurutnya, membuat para guru merasa nyaman ketika mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, Muhammad Syafiuddin, mengatakan bahwa mendengar langsung pengalaman masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.

“Evaluasi tidak cukup dilakukan secara internal. Kami ingin mendengar langsung pengalaman para penerima layanan agar setiap masukan menjadi bahan perbaikan. Dengan cara itu, pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syafiuddin, setiap pengalaman dan masukan yang disampaikan para guru menjadi energi positif bagi institusinya untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan.

“Kami ingin memastikan setiap layanan memberikan manfaat nyata. Karena itu, ruang komunikasi selalu kami buka agar guru dapat menyampaikan pengalaman, harapan, maupun saran sebagai bahan penyempurnaan pelayanan,” katanya.

Ia menegaskan, Kementerian Agama Kabupaten Sikka berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, cepat, dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang penerima layanan.

Menurutnya, budaya pelayanan yang mengedepankan etika, keramahan, serta penghormatan kepada masyarakat harus menjadi karakter setiap aparatur Kementerian Agama.

Syafiuddin menambahkan, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari cepatnya penyelesaian administrasi, tetapi juga dari kemampuan aparatur membangun komunikasi yang baik, memberikan kepastian informasi, serta menghadirkan rasa nyaman bagi masyarakat.

Karena itu, pembinaan terhadap seluruh pegawai akan terus dilakukan agar budaya pelayanan prima semakin mengakar di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sikka.

“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga. Kami ingin setiap guru yang datang merasakan bahwa mereka dilayani dengan baik, didengar, dihargai, dan dibantu sesuai ketentuan yang berlaku. Itulah semangat pelayanan yang terus kami bangun, yaitu pelayanan yang berdampak, profesional, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Reporter : Faidin

Kemenag Sikka Tegaskan Tak Abaikan Aduan Masyarakat, Plt. Kanan; Semua Diproses Objektif dan Transparan

Faidin Agu 4, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap pengaduan, kritik, maupun masukan dari masyarakat secara objektif, profesional, dan transparan sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Agama sebagai penyelenggara layanan keagamaan dan administrasi publik.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, Muhammad Syafiuddin, menegaskan bahwa setiap pengaduan yang masuk tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mutu pelayanan.

Menurutnya, seluruh laporan akan ditelaah secara cermat berdasarkan fakta, data, dan ketentuan yang berlaku sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara adil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan. Seluruh informasi yang kami terima akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku agar diperoleh gambaran yang utuh berdasarkan fakta. Komitmen kami adalah menghadirkan penyelesaian yang profesional, objektif, dan transparan,” ujar Muhammad Syafiuddin, Selasa (4/8/2026).

Ia menegaskan, Kementerian Agama Kabupaten Sikka tidak memberikan ruang terhadap perilaku aparatur yang bertentangan dengan nilai integritas, etika, maupun budaya pelayanan publik.

Karena itu, apabila dalam proses penelaahan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan aparatur, maka tindak lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan disiplin aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Muhammad Syafiuddin, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian administrasi, tetapi juga dari sikap aparatur dalam memberikan pelayanan yang santun, menghormati masyarakat, membangun komunikasi yang baik, serta memberikan kepastian kepada setiap pengguna layanan.

“Kami terus melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai agar budaya pelayanan yang profesional, berintegritas, dan humanis semakin mengakar. Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui pelayanan yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain memperkuat pembinaan internal, Kementerian Agama Kabupaten Sikka juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila mengalami kendala atau menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan.

Setiap kritik, saran, maupun pengaduan yang disampaikan secara bertanggung jawab, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui komitmen tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Sikka menegaskan bahwa seluruh pengaduan akan diproses berdasarkan fakta, aturan, dan prinsip keadilan tanpa mengabaikan hak setiap pihak yang terlibat.

Langkah itu diharapkan mampu menciptakan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, humanis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Reporter : Faidin

Tak Sekadar Panen, Ny. Fista Kago Bangkitkan Optimisme Petani Milenial untuk Masa Depan Ketahanan Pangan Sikka

Faidin Agu 4, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Hamparan kebun hortikultura di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, Kecamatan Paga, Selasa (4/8/2026), menjadi saksi bahwa masa depan pertanian tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh semangat generasi muda yang memilih bertahan dan berkarya di atas tanah sendiri.

Panen bersama yang diikuti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Pemerintah Kecamatan Paga, Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS), dan para petani milenial itu menghadirkan pesan kuat: membangun ketahanan pangan harus dimulai dari desa, dari keluarga, dan dari lahirnya petani-petani muda yang siap menjadi penggerak perubahan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Let’s Grow yang diinisiasi Yayasan Bina Tani Sejahtera. Program ini tidak hanya mengajarkan teknik bercocok tanam melalui Good Agriculture Practice (GAP) atau Praktik Pertanian yang Baik, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan hidup (Life Skills) agar mampu mengelola pertanian secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Ditengah tantangan perubahan iklim, naiknya biaya produksi, hingga berkurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, kehadiran petani milenial menjadi secercah harapan bagi Kabupaten Sikka.

Mereka membuktikan bahwa pertanian bukan lagi pekerjaan yang identik dengan keterbelakangan, melainkan sektor yang menjanjikan apabila dikelola dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Dalam sambutannya, Ny. Fista Sambuari Kago menegaskan bahwa petani memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.

“Petani adalah pahlawan pangan. Di tangan para petanilah kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Karena itu, saya mengajak seluruh petani milenial di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu untuk terus kompak, saling mendukung, serta terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi baru agar hasil panen semakin berkualitas dan melimpah,” ujarnya.

Menurut Fista, keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi juga dari kemampuan menciptakan keluarga yang mandiri secara pangan dan ekonomi. Ketika petani sejahtera, desa akan tumbuh lebih kuat dan daerah akan memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan pangan di masa depan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Bina Tani Sejahtera yang dinilai konsisten mendampingi para pemuda di Kabupaten Sikka agar memiliki keterampilan dan keberanian mengembangkan pertanian hortikultura.

Baginya, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendamping, dunia pertanian, dan masyarakat merupakan langkah nyata untuk memperkuat sektor pertanian yang berdaya saing.

“Dengan hadirnya YBTS di Kabupaten Sikka, mari kita jadikan momentum ini untuk terus memperkuat kerja sama, meningkatkan produktivitas pertanian, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan teknologi, ketersediaan pupuk, maupun perubahan iklim,” katanya.

Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sikka, Fista juga menegaskan bahwa PKK akan terus mengambil peran dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri.

“PKK akan terus hadir mendampingi masyarakat, termasuk para petani, agar mampu meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga yang produktif, mandiri, dan mampu memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki,” tambahnya.

Lebih dari sekadar kegiatan panen, momentum ini menjadi gambaran bahwa regenerasi petani di Kabupaten Sikka mulai menunjukkan arah yang positif.

Ketika anak-anak muda berani kembali ke sektor pertanian dengan bekal ilmu, pendampingan, dan semangat berinovasi, harapan untuk mewujudkan swasembada pangan daerah semakin terbuka.

Panen bersama di Kecamatan Paga pun menjadi simbol sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sikka, TP PKK, Dinas Pertanian, Pemerintah Kecamatan Paga, Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan para petani milenial dalam membangun pertanian yang maju, tangguh, dan berkelanjutan.

Di balik setiap hasil panen yang dipetik, tersimpan harapan agar semakin banyak generasi muda memilih menjadi petani. Sebab, dari tangan merekalah masa depan ketahanan pangan Kabupaten Sikka akan terus tumbuh, memberi kehidupan bagi keluarga, menggerakkan ekonomi desa, dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di masa mendatang.

Reporter : Faidin

Kekerasan Anak Masih Mengintai, TP PKK Sikka Perkuat Garda Desa Cegah Kasus Sejak Dini

Faidin Agu 1, 2026 Tidak ada komentar

Perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama di tengah masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak.

MAUMERE, BAJOPOS.COM | Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terus menjadi perhatian di berbagai daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka memperkuat sistem perlindungan berbasis masyarakat.

Upaya pencegahan tidak lagi hanya bertumpu pada penanganan setelah kasus terjadi, tetapi diarahkan pada penguatan desa sebagai benteng pertama perlindungan anak.

Komitmen itu ditegaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, S.H., saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Perlindungan Anak di Aula Kantor Desa Namangkewa, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka itu melibatkan tujuh desa binaan Yayasan Flores Children Development (FREN), yakni Desa Namangkewa, Kopong, Seusina, Baomekot, Hewokloang, Kajowair, dan Hoder.

Program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sikka bersama Yayasan FREN dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu membangun sistem perlindungan anak yang efektif, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak anak.

Dalam sambutannya, Ny. Fista menegaskan bahwa keluarga dan desa merupakan benteng utama dalam melindungi anak. Menurutnya, keberadaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) harus diperkuat agar mampu menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, hingga menangani berbagai persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak.

“Anak adalah aset masa depan bangsa. Karena itu mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui penguatan kapasitas ini, saya berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, PATBM, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat semakin kuat dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya secara utuh, termasuk hak atas perlindungan,” tegas Ny. Fista.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi bersikap diam ketika mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, keberanian melapor menjadi langkah penting untuk menyelamatkan anak dari risiko kekerasan yang lebih besar sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang layak.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, mengatakan keberhasilan perlindungan anak tidak mungkin diwujudkan hanya oleh pemerintah.

Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

“Kami terus mendorong penguatan kapasitas kader PATBM di desa agar mampu menjadi pelopor dan penggerak dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan berbasis masyarakat terbukti menjadi strategi yang efektif karena langsung menyentuh lingkungan tempat anak bertumbuh,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), jajaran Pengurus TP PKK Kabupaten Sikka, Project Manager Yayasan FREN, perangkat desa, kader PATBM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok remaja, serta berbagai unsur masyarakat dari tujuh desa sasaran.

Selain menerima materi, para peserta mengikuti diskusi interaktif mengenai tantangan perlindungan anak di tingkat desa.

Berbagai persoalan yang mengemuka, mulai dari mekanisme pelaporan, pendampingan korban, hingga penguatan peran keluarga dan masyarakat menjadi fokus pembahasan agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penguatan kapasitas ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mempercepat terwujudnya ‘Kabupaten Layak Anak’.

Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan sistem perlindungan yang benar-benar bekerja hingga ke tingkat desa.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu kekerasan terhadap anak, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum.

Tanggung jawab tersebut berada di tangan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, hingga warga desa, agar setiap anak di Kabupaten Sikka dapat tumbuh, belajar, dan meraih masa depan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Reporter : Faidin

Dukcapil Sikka Terapkan Aturan Berpakaian Saat Perekaman e-KTP Demi Manfaat Jangka Panjang

Faidin Jul 29, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka menegaskan bahwa penerapan aturan berpakaian bagi masyarakat yang melakukan perekaman KTP Elektronik (e-KTP) bukan bertujuan membatasi pelayanan, melainkan untuk memastikan foto identitas yang dihasilkan tetap layak digunakan dalam jangka panjang.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani, S.Sos., M.Si., Rabu (29/7/2026), untuk  memperjelas aturan berpakaian yang mulai diberlakukan saat proses perekaman e-KTP.

Menurut Fitri, foto pada KTP Elektronik merupakan identitas resmi negara yang akan digunakan seumur hidup. Karena itu, warga, terutama yang baru pertama kali melakukan perekaman pada usia wajib KTP, diarahkan untuk tampil rapi dan berpakaian formal agar tidak mengalami kendala di kemudian hari.

“Ketentuan berpakaian kita arahkan agar KTP seumur hidup yang dicetak mempunyai manfaat jangka panjang, terutama bagi warga yang baru pertama kali melakukan perekaman saat memasuki usia wajib KTP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini Disdukcapil Sikka kerap menerima permohonan pencetakan ulang KTP hanya karena foto yang digunakan dinilai tidak lagi representatif ketika pemiliknya melamar pekerjaan atau mendaftar ke lembaga pendidikan.

“Sering kali terjadi warga memohon foto kembali karena KTP yang ada diragukan oleh perusahaan akibat perbedaan tampilan yang mencolok. Misalnya saat melamar kerja mereka sudah berpakaian formal, tetapi foto di KTP menggunakan kaos oblong atau pakaian yang kurang pantas. Bahkan ada lembaga pendidikan yang meminta perbaikan jenis pakaian pada foto KTP saat proses pendaftaran,” jelasnya.

Padahal, kata Fitri, pencetakan ulang KTP Elektronik tidak dapat dilakukan secara bebas karena blanko KTP tidak diproduksi di Kabupaten Sikka, melainkan dikirim terbatas dari pemerintah pusat.

“Blanko KTP sangat terbatas. Pergantian cetak ulang hanya dilakukan apabila ada perubahan data yang mendasar. Karena itu, kami ingin sejak awal masyarakat memperoleh foto identitas yang benar-benar layak digunakan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Soal Etika Berkunjung ke Kantor Pelayanan

Selain untuk kepentingan administrasi, Disdukcapil juga menilai aturan berpakaian merupakan bagian dari etika ketika datang ke kantor pelayanan publik.

Fitri mengungkapkan masih sering ditemukan warga, khususnya kalangan muda, datang mengenakan pakaian yang dinilai kurang pantas, seperti celana robek di bagian lutut maupun paha.

“Soal celana ini lebih kepada etika dan kepantasan bertamu ke instansi. Banyak anak-anak muda datang seperti hendak ke pantai, memakai celana yang berlubang atau robek di bagian lutut dan paha. Karena itu kami mengimbau agar masyarakat tampil rapi sebagai bentuk menghargai diri sendiri sekaligus menghormati ruang pelayanan publik,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan masyarakat yang datang dengan pakaian tidak sesuai ketentuan tetap akan mendapatkan pelayanan.

“Kalau sudah telanjur datang dengan pakaian yang kurang rapi tetap kami layani. Namun itu menjadi catatan kami. Jika suatu saat yang bersangkutan meminta foto ulang atau cetak ulang hanya karena alasan penampilan, kami tidak akan melayani karena sejak awal sudah diberikan imbauan,” ujarnya.

Pelayanan Tetap Berjalan, Tidak Ada Penolakan

Fitri menegaskan kebijakan tersebut sama sekali bukan untuk menolak masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan.

Menurutnya, berpakaian sesuai standar akan menghasilkan foto identitas yang lebih berkualitas sekaligus menciptakan suasana pelayanan yang tertib, nyaman, dan profesional.

“Kantor Dukcapil adalah ruang publik resmi sehingga setiap orang diharapkan berpakaian sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Ini juga bagian dari menjaga citra pelayanan publik dengan sikap saling menghormati antara aparatur dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.

Ia kembali menekankan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sikka tidak pernah dan tidak akan menolak pelayanan hanya karena cara berpakaian masyarakat.

“Kami tetap melayani seluruh warga. Aturan ini lebih bersifat edukasi agar masyarakat memperoleh dokumen kependudukan yang berkualitas dan tidak mengalami kesulitan di masa mendatang,” tutupnya.

Sebelumnya, Disdukcapil Sikka telah mengumumkan sejumlah ketentuan perekaman e-KTP, di antaranya warga diwajibkan mengenakan baju berkerah, celana atau rok panjang, memakai alas kaki, serta menyesuaikan warna pakaian dengan latar belakang foto.

Penggunaan kaos oblong, celana pendek, topi, kacamata, dan lensa kontak (softlens) tidak diperkenankan saat pengambilan foto. Sementara bagi perempuan Muslim, penggunaan jilbab tetap diperbolehkan sepanjang wajah terlihat jelas untuk kepentingan identifikasi.

Reporter : Faidin

Dukcapil Sikka Berlakukan Aturan Berpakaian saat Rekam e-KTP, Kaos Oblong hingga Celana Pendek Dilarang!

Faidin Jul 28, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Ini aturan terbaru yang wajib di ketahui masyarakat Kabupaten Sikka yang hendak melakukan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik atau e-KTP.

Sekarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka menerapkan aturan berpakaian bagi masyarakat yang akan melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan hasil foto identitas memenuhi standar administrasi kependudukan.

Melalui pengumuman resmi yang dipublikasikan, Disdukcapil meminta masyarakat datang dengan penampilan rapi, sopan, dan mematuhi sejumlah ketentuan selama proses perekaman berlangsung.

Kepala Disdukcapil Sikka menegaskan, standar berpakaian diperlukan agar hasil foto e-KTP jelas, seragam, dan layak digunakan sebagai dokumen identitas resmi negara.

Dalam aturan tersebut, warga diwajibkan mengenakan baju berkerah, seperti kemeja atau pakaian yang rapi dan sopan. Sebaliknya, penggunaan kaos oblong atau pakaian yang dianggap tidak pantas tidak diperkenankan.

Selain itu, masyarakat juga diwajibkan memakai celana panjang atau rok panjang yang rapi. Penggunaan celana pendek tidak diperbolehkan saat mengikuti proses perekaman.

Disdukcapil juga mengharuskan pemohon menggunakan alas kaki, baik sepatu maupun sandal formal yang sopan.

Tak hanya soal model pakaian, warna pakaian juga menjadi perhatian. Warga yang lahir pada tahun genap, dengan latar belakang foto berwarna biru, diminta menghindari pakaian berwarna biru.

Sementara itu, warga yang lahir pada tahun ganjil, dengan latar belakang foto merah, diimbau tidak mengenakan pakaian berwarna merah agar tidak menyatu dengan latar foto.

Dalam proses pengambilan foto, Disdukcapil Sikka juga menetapkan sejumlah larangan. Warga tidak diperbolehkan memakai kaos oblong, celana pendek, kacamata maupun lensa kontak (softlens), serta topi atau penutup kepala lainnya.

Khusus bagi perempuan Muslim, penggunaan jilbab atau hijab tetap diperbolehkan, dengan syarat wajah terlihat jelas sehingga tidak menghambat proses identifikasi pada foto e-KTP.

Disdukcapil Sikka mengimbau masyarakat mempersiapkan diri sebelum datang ke lokasi pelayanan dengan mematuhi seluruh ketentuan tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperlancar proses pelayanan sekaligus menghasilkan foto e-KTP yang optimal dan sesuai standar nasional.

Melalui kebijakan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Sikka menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat.

Reporter : Faidin

Tiga Penumpang Mayoritas Perempuan, Selamat Usai KM Rengganis Mati Mesin di Perairan Pemana

Faidin Jul 27, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Tiga penumpang yang dievakuasi dalam insiden kapal motor (KM) Rengganis yang mengalami mati mesin di perairan antara Tanjung Watu Manuk dan Pulau Pemana, Kabupaten Sikka, Senin (27/7/2026), berhasil diselamatkan Tim SAR Gabungan dalam kondisi selamat.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena para penumpang, terutama perempuan yang berada di atas kapal, sempat terombang-ambing di tengah laut setelah mesin kapal mendadak tidak berfungsi saat pelayaran dari Pulau Sukun menuju Maumere.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Maumere menerima laporan dari Julaeman mengenai kapal yang mengalami mati mesin di perairan tersebut. Informasi itu segera ditindaklanjuti dengan mengerahkan Tim SAR menggunakan Rescue Inflatable Boat (RIB) menuju lokasi kejadian.

Berdasarkan laporan yang diterima, KM Rengganis mengangkut tujuh orang (Person on Board/POB). Saat berada di tengah perjalanan, kapal mengalami gangguan mesin sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran. Kondisi tersebut membuat para penumpang meminta bantuan evakuasi kepada Basarnas Maumere.

Setibanya di lokasi pencarian, Tim SAR Gabungan belum langsung menemukan kapal yang dimaksud. Pencarian kemudian diperluas dengan penyisiran di sekitar perairan hingga akhirnya pada pukul 17.31 WITA kapal KM Rengganis ditemukan di koordinat 8°18’54.03″ LS – 122°07’18.34″ BT.

Tim SAR kemudian memprioritaskan keselamatan penumpang dengan mengevakuasi tiga orang ke daratan terdekat. Sementara itu, empat kru kapal tetap berada di atas KM Rengganis untuk melakukan upaya perbaikan mesin.

Seluruh penumpang yang dievakuasi tiba di daratan dalam keadaan selamat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut.

Setelah dipastikan seluruh korban berada dalam kondisi aman, Operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing.

Operasi penyelamatan melibatkan personel dari Lanal Maumere, Polres Sikka, Satpolairud Maumere, serta Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere dengan dukungan Rescue Inflatable Boat (RIB), peralatan medis, perlengkapan penyelamatan di air, dan perangkat komunikasi.

Reporter : Faidin | Sumber : SAR Maumere

Kekerasan terhadap Anak Masih Mengintai, Ny. Fista Sambuari Kago: Perlindungan Harus Dimulai dari Keluarga

Faidin Jul 23, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kabupaten Sikka menjadi momentum untuk menyuarakan keprihatinan atas masih tingginya ancaman kekerasan terhadap anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, S.H., mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Ny. Fista saat memperingati Hari Anak Nasional 2026 bersama anak-anak di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Kamis (23/7/2026). Kegiatan ini digelar bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sikka serta SOS Children’s Villages Flores.

Dalam sambutannya, Ny. Fista menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Setiap anak, katanya, berhak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Namun, ia mengingatkan bahwa realitas di lapangan masih memprihatinkan. Di balik angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat, terdapat penderitaan nyata yang dialami para korban.

“Bentuk kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis dan seksual. Yang lebih memprihatinkan, banyak kasus justru terjadi di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi anak, yakni rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh masyarakat. Perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum atau pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

“Perlindungan anak harus dimulai dari keluarga. Orang tua perlu menghadirkan kasih sayang, membangun komunikasi yang baik, serta menjadi teladan bagi anak-anak. Keluarga yang harmonis akan melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” ujarnya.

Ny. Fista juga menilai berbagai regulasi mengenai perlindungan anak belum akan memberikan hasil maksimal apabila implementasinya masih lemah. Banyak kasus, katanya, tidak pernah terungkap karena korban takut melapor, tidak memahami hak-haknya, tidak memiliki akses terhadap layanan pendampingan, atau bahkan karena pelaku merupakan orang terdekat.

Ia mengajak masyarakat agar tidak menutup mata terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Jangan takut melapor apabila mengetahui adanya kekerasan terhadap anak. Kepedulian masyarakat sangat menentukan keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” katanya.

Selain ancaman kekerasan di dunia nyata, Ny. Fista juga mengingatkan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya eksploitasi, perundungan, hingga kekerasan seksual secara daring apabila tidak diawasi dengan baik.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sikka menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Kangae, Pemerintah Desa Habi, DP2KBP3A Kabupaten Sikka, SOS Children’s Villages Flores, serta seluruh pihak yang terus membangun kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Ia menegaskan bahwa mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai Kabupaten Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Ny. Fista mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat komitmen melindungi generasi penerus bangsa.

“Mari kita mulai dari keluarga. Hadirkan kasih sayang, berikan perlindungan, dan ciptakan ruang yang aman bagi setiap anak. Anak-anak yang bahagia hari ini adalah harapan bagi Sikka yang lebih maju, bermartabat, dan sejahtera di masa depan,” tutupnya.

Penulis : Faidin

Pemkab Sikka Batasi Anak-Anak Keluar Rumah Lewat Pukul 22.00 WITA

Faidin Jul 21, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM | Pemerintah Kabupaten Sikka mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Melalui Surat Edaran Nomor Kesbangpol.303/150/VII/2026 tentang Imbauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Wilayah Kabupaten Sikka, pemerintah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi gangguan keamanan.

Surat edaran yang ditandatangani Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, pada 20 Juli 2026 itu diterbitkan sebagai respons atas perlunya langkah yang terkoordinasi, preventif, dan partisipatif dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka.

Dalam edaran tersebut, para camat diminta memperkuat koordinasi dengan kepala desa, lurah, Ketua RT/RW, unsur TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan, mengoptimalkan deteksi dini dan penyelesaian berbagai persoalan sosial secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Selain itu, camat juga diminta mengimbau para orang tua maupun wali agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah serta mendorong masyarakat segera melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban kepada aparat yang berwenang.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pembatasan aktivitas anak pada malam hari. Para camat, kepala desa, dan lurah diminta mengoptimalkan peran Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dalam meningkatkan pengawasan lingkungan.

Orang tua maupun wali diimbau membatasi aktivitas anak di luar rumah paling lambat pukul 22.00 WITA, kecuali untuk kepentingan pendidikan, kegiatan keagamaan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, maupun keadaan tertentu lainnya.

Pemerintah kecamatan juga diminta meningkatkan kehadiran dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan melalui pendekatan dialog, mediasi, dan koordinasi bersama perangkat daerah, pemerintah desa maupun kelurahan, serta aparat keamanan sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka diperintahkan meningkatkan patroli dan pengawasan pada lokasi maupun waktu yang memiliki potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pelaksanaan patroli dilakukan dengan tetap berkoordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka diminta meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa dan layanan konseling psikologis di fasilitas kesehatan.

Langkah tersebut meliputi optimalisasi media komunikasi yang tersedia sebagai upaya pencegahan bunuh diri, penanganan dini gangguan kesehatan jiwa, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada sektor pendidikan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka diminta memperkuat pendidikan karakter, moral, nilai-nilai keagamaan, etika, serta disiplin peserta didik melalui kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler sebagai upaya mencegah kenakalan remaja dan perilaku menyimpang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) diminta meningkatkan pembinaan keluarga melalui edukasi pola pengasuhan anak, layanan konseling keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah preventif dalam mengurangi berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Melalui surat edaran tersebut, masyarakat Kabupaten Sikka juga diimbau untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, tidak menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sikka berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh masyarakat dapat melaksanakan imbauan tersebut secara bersama-sama guna menciptakan situasi Kabupaten Sikka yang aman, tertib, kondusif, dan harmonis.

Penulis : Faidin | Editor : Redaksi

Dedi Gunawan Hutajulu Raih Juara I Lomba Artikel Jurnalistik Geofest 2026

Faidin Jul 17, 2026 Tidak ada komentar

MEDAN, BAJOPOS.COM | Jurnalis Dedi Gunawan Hutajulu meraih Juara I Lomba Artikel Jurnalistik pada ajang The 7th Geofest 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara pengumuman pemenang yang berlangsung di Aula Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Pancing, Medan, Kamis, 16 Juli 2026.

Lomba artikel jurnalistik menjadi salah satu rangkaian kompetisi dalam The 7th Geofest 2026 yang bertujuan mendorong promosi Geopark Kaldera Toba melalui karya-karya jurnalistik. Selain kategori artikel, panitia juga menggelar lomba short video content dan desain maskot Geofest.

Pada kategori artikel jurnalistik, Dedi Gunawan Hutajulu berhasil menempati posisi pertama. Juara II diraih Tetty Marlina Naibaho, sedangkan Juara III diraih Zainul Abdi Nasution.

General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, mengatakan para pemenang diharapkan tidak berhenti berkarya setelah kompetisi berakhir. Menurut dia, karya jurnalistik memiliki peran penting dalam memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan geosite Geopark Kaldera Toba kepada masyarakat.

“Kemenangan bukan akhir, tetapi awal untuk terus berkarya bagi Geopark Kaldera Toba. Kami berharap para juara terus berkontribusi memperkenalkan Geopark Kaldera Toba kepada masyarakat luas,” kata Azizul.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Adryanta Putra Ginting juga mengapresiasi antusiasme para peserta. Ia berharap semangat berkarya terus berlanjut untuk mendukung promosi pariwisata Danau Toba.

“Teruslah berkarya dan berkontribusi mempromosikan Danau Toba, meskipun nantinya tidak ada perlombaan. Mari bersama-sama memajukan pariwisata Sumatera Utara dengan menghadirkan pemikiran dan inovasi baru,” ujarnya.

The 7th Geofest 2026 merupakan agenda promosi Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang telah digelar pada 1–5 Juli 2026 di kawasan Danau Toba, meliputi Kabupaten Simalungun, Samosir, dan Karo. Rangkaian kegiatan mencakup seminar, forum ilmiah internasional, peresmian geosite baru, hingga kerja sama antar-UNESCO Global Geopark sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan promosi Geopark Kaldera Toba.

Reporter  : Faidin

Wabup Alor Serahkan 10 Kapal dan Ratusan Alat Tangkap, Dorong Produktivitas Nelayan dan Ekonomi Pesisir

Faidin Jul 5, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Pemerintah Kabupaten Alor terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Komitmen itu diwujudkan melalui penyerahan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI) kepada nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Sabtu (4/7/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH., MH., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Belly, S.Sos., M.Si., dalam sebuah acara yang digelar di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor itu menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 10 unit kapal perikanan, 10 unit mesin kapal, 50 unit cool box, serta 100 piece Gill Net yang diserahkan langsung kepada para penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Mesak Blegur, S.Pi., beserta seluruh jajaran yang dinilai berhasil membangun sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga bantuan tersebut dapat direalisasikan untuk masyarakat Alor.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama seluruh jajaran atas kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat sehingga bantuan ini dapat hadir dan diserahkan kepada masyarakat hari ini,” ujar Rocky.

Ia menegaskan, bantuan tersebut bukan sekadar bentuk dukungan pemerintah, tetapi juga menjadi modal penting bagi para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan, memperluas usaha perikanan, serta meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

“Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga, dan digunakan secara bertanggung jawab sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan usaha perikanan dan kesejahteraan para nelayan,” katanya.

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Kabupaten Alor.

Karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi perikanan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Melalui program Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI) ini, Pemerintah Kabupaten Alor berharap produktivitas nelayan terus meningkat, pendapatan masyarakat pesisir semakin bertambah, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat nelayan diharapkan terus terjalin agar berbagai program pemberdayaan dapat berjalan optimal dan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi di Kabupaten Alor.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin

Refleksi 80 Tahun Bhayangkara: Kapolres Nagekeo Ingatkan Kepercayaan Publik Adalah Taruhan Utama Polri

Faidin Jul 1, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap reformasi institusi kepolisian, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, muncul pesan yang relevan untuk menjadi refleksi nasional: kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan kerja nyata.

Pesan tersebut disampaikan Kapolres Nagekeo AKBP Rachmat Muchamad Salihi saat memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Apel Polres Nagekeo, Rabu (1/7/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, serta berbagai elemen masyarakat.

Mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menjadi momentum untuk mempertegas arah pengabdian Polri yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang profesional.

Dalam amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan Inspektur Upacara, ditegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kapolres Nagekeo menegaskan, Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan usia institusi, melainkan ruang evaluasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan yang semakin humanis, cepat, transparan, dan responsif. Kepercayaan masyarakat adalah kehormatan yang harus kami jaga melalui kerja nyata di lapangan,” ujar AKBP Rachmat Muchamad Salihi.

Pernyataan tersebut dinilai selaras dengan harapan masyarakat terhadap transformasi Polri yang terus digaungkan dalam beberapa tahun terakhir, yakni menghadirkan institusi kepolisian yang semakin dekat dengan rakyat serta mampu menjawab tantangan keamanan di era digital dan keterbukaan informasi.

Kapolres juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, stabilitas daerah tidak mungkin diwujudkan hanya oleh aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk terus bersinergi bersama Polri. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Kabupaten Nagekeo yang aman, damai, dan semakin maju,” katanya.

Selain memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, dan tokoh adat, Polres Nagekeo juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperkuat reformasi birokrasi sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi yang adaptif, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Nagekeo berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 08.40 Wita dengan seluruh rangkaian acara berjalan tertib, aman, dan lancar.

Peringatan ini menjadi pengingat bahwa setelah delapan dekade mengabdi kepada bangsa, tantangan terbesar Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga merawat kepercayaan publik.

Dari Nagekeo, pesan itu kembali ditegaskan: pelayanan yang humanis, transparan, dan profesional merupakan fondasi utama agar semangat “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi komitmen yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Reporter : Zainudin Abdullah | Editor : Redaksi

Sengketa Bendungan Mbay/Lambo, Suku Lambo Gugat Kembali 14 Bidang Tanah Ulayat ke PN Bajawa

Faidin Jun 30, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Sengketa tanah ulayat di kawasan pembangunan Bendungan Mbay/Lambo kembali bergulir ke meja hijau. Suku Lambo, Kecamatan Aesesa, secara resmi mengajukan gugatan perdata baru terhadap 14 bidang tanah ulayat ke Pengadilan Negeri (PN) Bajawa pada Senin (29/6/2026).

Hal demikian dilakukan Suku Lambo sebagai upaya memperoleh kepastian hukum atas status kepemilikan lahan yang selama ini diperselisihkan.

Gugatan terbaru ini diajukan setelah perkara sebelumnya yang melibatkan objek sengketa serupa berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.) dalam perkara Nomor 16 dan 17 di PN Bajawa.

Menurut pihak penggugat, putusan tersebut hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara formal dan belum menyentuh pokok perkara mengenai siapa pemilik sah tanah yang disengketakan.

Tim kuasa hukum Suku Lambo yang dipimpin Adelchi J.A. Teiseran, SH, mendaftarkan gugatan tersebut dengan membawa lima bukti baru yang diklaim belum pernah diperiksa dalam persidangan sebelumnya.

Tokoh adat Lambo, Servatius Paga, mengatakan langkah hukum tersebut merupakan bagian dari ikhtiar masyarakat adat untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang memiliki nilai historis dan budaya.

“Persoalan ini akan memasuki babak baru. Kami percaya setiap pihak memiliki kesempatan untuk membuktikan dasar haknya. Kebenaran harus diuji melalui proses hukum yang terbuka dan adil,” ujar Servatius.

Ia menegaskan, tanah ulayat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga berkaitan erat dengan sejarah, identitas, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.

Menurutnya, jalur pengadilan dipilih agar sengketa dapat diselesaikan secara konstitusional tanpa memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan tokoh adat lainnya, Marselinus Ladho. Ia menilai setiap klaim kepemilikan atas tanah harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar berdasarkan pengakuan sepihak.

“Tanah dan hak kepemilikan bukan hanya soal siapa yang berbicara paling kuat, tetapi siapa yang mampu membuktikan dasar hukumnya. Semua pihak memiliki ruang yang sama untuk diuji di pengadilan,” katanya.

Marselinus juga menegaskan bahwa putusan N.O. dalam perkara sebelumnya tidak dapat dimaknai sebagai kemenangan ataupun kekalahan salah satu pihak.

“Putusan N.O. bukan putusan yang menyatakan siapa pemilik sah tanah tersebut. Karena itu, masih diperlukan pemeriksaan terhadap substansi perkara agar ada kepastian hukum,” ujarnya.

Sengketa tersebut sebelumnya melibatkan Suku Lambo dengan Suku Redu, Isa, dan Gaja. Perkara itu berakhir dengan putusan N.O. sehingga substansi kepemilikan tanah belum diputus oleh pengadilan.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Suku Lambo, Adelchi J.A. Teiseran, SH, menyatakan pihaknya telah menyiapkan lima bukti baru yang dinilai memiliki nilai pembuktian penting terkait sejarah penguasaan dan dasar kepemilikan tanah ulayat.

“Bukti-bukti baru ini menjadi bagian penting untuk membuka kembali fakta yang selama ini menjadi perdebatan,” jelas Adelchi.

Ia memastikan seluruh dokumen dan materi gugatan telah disusun sesuai ketentuan hukum sebelum didaftarkan ke PN Bajawa.

Adelchi berharap proses persidangan berlangsung objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk membuktikan dasar hak masing-masing.

Selain itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Nagekeo berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait pembayaran kompensasi maupun ganti rugi terhadap tanah yang masih berstatus sengketa.

“Kami menghormati pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagai proyek strategis. Namun kepastian hukum terhadap status tanah harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.

Menurut Adelchi, penyelesaian sengketa tanah menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Pembangunan infrastruktur, katanya, tidak hanya mengejar manfaat ekonomi, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Bendungan Mbay/Lambo merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan air dan mendukung sektor pertanian di Kabupaten Nagekeo.

Namun, di tengah harapan tersebut, persoalan status tanah ulayat masih menjadi tantangan yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum.

Dengan gugatan baru yang kini telah terdaftar di PN Bajawa, publik menanti bagaimana proses persidangan akan menguji bukti-bukti dari seluruh pihak dan menghadirkan kepastian hukum atas sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung cukup lama.

Reporter : Zainudin Abdullah | Editor : Faidin

Sekda Alor Tindak Lanjuti Catatan DPRD, OPD Diminta Berbenah Total Tingkatkan Pelayanan Publik

Faidin Jun 30, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Pemerintah Kabupaten Alor bergerak cepat menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Alor.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kinerja birokrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., saat memimpin rapat koordinasi bersama para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, dan seluruh pimpinan OPD di Aula Nusantara Lantai I Kantor Bupati Alor, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD yang berlangsung pada 27 Juni 2026. Berbagai rekomendasi dan catatan strategis dari legislatif dijadikan pijakan untuk mempercepat penyelesaian persoalan di berbagai sektor pelayanan masyarakat.

Dalam arahannya, Melkisedek menegaskan bahwa hasil pembahasan bersama DPRD tidak boleh berhenti sebagai dokumen evaluasi semata. Menurutnya, setiap perangkat daerah wajib menerjemahkan rekomendasi tersebut menjadi langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Setiap OPD harus mampu bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi perhatian DPRD harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan di seluruh sektor,” tegasnya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Sekda meminta manajemen rumah sakit segera melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari penataan area parkir, peningkatan kebersihan lingkungan, penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, penataan ruang tunggu agar lebih nyaman, hingga pengelolaan tenaga medis paruh waktu agar pelayanan kepada pasien berjalan lebih profesional dan optimal.

Selain itu, penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi fokus evaluasi. Melkisedek menekankan bahwa penempatan ASN harus mengacu pada regulasi, kompetensi, profesionalisme, serta kebutuhan organisasi.

Ia juga mendorong dilakukan evaluasi terhadap ASN yang telah bertugas dalam waktu cukup lama di satu perangkat daerah tanpa penyegaran melalui mekanisme mutasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun birokrasi yang lebih dinamis, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

Persoalan kebersihan lingkungan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Dinas teknis diminta meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan kebersihan kota agar Kalabahi semakin bersih, sehat, tertata, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengunjung.

Sekda juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian masing-masing perangkat daerah, tetapi juga oleh sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Rapat koordinasi yang dipandu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor, Syafyuddin I. A. Djawa, SH, berlangsung secara dialogis. Seluruh pimpinan OPD diberi kesempatan memaparkan perkembangan program, berbagai kendala di lapangan, serta langkah percepatan yang akan ditempuh sesuai hasil pembahasan bersama DPRD.

Di penghujung rapat, seluruh pimpinan perangkat daerah menyatakan komitmennya untuk segera mengimplementasikan berbagai rekomendasi tersebut melalui penguatan koordinasi, peningkatan disiplin aparatur, percepatan program prioritas, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan.

Percepatan tindak lanjut hasil pembahasan bersama DPRD diharapkan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas demi mewujudkan pemerintahan yang melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin