Daerah

Kolaborasi Telkomsel dan Lanal Maumere Sambungkan Senyuman Melalui Program CSR, Peduli Gempa Flores

Faidin Agu 22, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan Telkomsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Peduli Gempa Flores 2026.

Tak hanya menyasar wilayah perkotaan, bantuan Telkomsel didorong hingga ke titik-titik pengungsian yang berada jauh dari pusat Kabupaten Sikka.

Pada Jumat (21/8/2026), atau hari ketujuh pascagempa, Telkomsel bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere menyambangi sejumlah posko pengungsian di Kecamatan Talibura, termasuk Desa Nangahale.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari distribusi CSR Telkomsel yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang terdampak langsung bencana.

Territory Mobile Consumer Business (TMCB)/PIC Telkomsel, M. Iskandar Syah, mengatakan penyaluran bantuan kali ini merupakan gelombang kedua atau bagian kedua dari program CSR Telkomsel untuk korban gempa.

“Jadi hari ini kami habis kegiatan CSR dari Telkomsel Pusat. Kebetulan ini gelombang kedua atau part kedua dan alhamdulillah kami juga didukung oleh Lanal Maumere dalam distribusi sumbangan ke posko-posko,” ujar Iskandar kepada awak media.

Menurutnya, data penerima bantuan diperoleh melalui koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga pendistribusian diarahkan ke titik-titik pengungsian yang membutuhkan.

“Bagian data ini kami bekerja sama dengan Pemda. Untuk yang kedua ini kami ke arah timur,” jelasnya.

Nangahale Jadi Titik Awal

Desa Nangahale menjadi titik pertama yang disambangi Telkomsel dan Lanal Maumere. Berdasarkan data yang diterima Telkomsel, terdapat sekitar 3.345 jiwa yang mengungsi di wilayah tersebut.

Dari Nangahale, rombongan kemudian bergerak menuju Kecamatan Talibura. Di wilayah ini bantuan didistribusikan ke tiga titik, yakni Posko Tanjung Garat, Posko Kantor Kecamatan Talibura, dan Posko Eks Pasar Talibura.

Perjalanan distribusi kemudian berlanjut ke titik terakhir di Desa Henga, Dusun Henga.

Iskandar menegaskan, Telkomsel berupaya agar program CSR tersebut tidak hanya berhenti di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.

“Dari segi masyarakat yang terdampak atau yang mengungsi jelas, dan ini juga salah satu upaya kami untuk menyalurkan program CSR sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menyebut bantuan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab Telkomsel dalam menjalankan mandat dari pusat.

Namun, Iskandar mengingatkan bahwa bantuan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh kebutuhan pengungsi.

“Bantuan ini bukan untuk menggantikan kebutuhan sehari-hari atau memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai pelengkap apa yang kurang. Setidaknya yang kurang kita cukupi,” ujarnya.

Makanan, Air Mineral hingga Obat dan Vitamin

Dalam program CSR tersebut, Telkomsel menyalurkan berbagai kebutuhan dasar pengungsi. Bantuan antara lain berupa makanan ringan, mi instan, air mineral, tikar, selimut, obat-obatan serta vitamin.

Menurut Iskandar, pemberian vitamin dan obat-obatan menjadi penting karena kondisi pengungsian yang berlangsung berhari-hari dapat menyebabkan warga mengalami berbagai kekurangan, terutama kebutuhan penunjang kesehatan.

“Kita tahu di tempat pengungsian pasti ada kekurangan vitamin. Kami berharap vitamin ataupun obat-obatan yang kami berikan benar-benar bisa digunakan oleh pengungsi sebagai sarana untuk mereka tetap sehat,” katanya.

Memasuki hari ketujuh pascagempa, Telkomsel juga berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing.

“Kita berdoa bersama agar bencana ini cepat selesai, disudahi dan tidak terjadi lagi. Kita berharap semua pengungsi bisa kembali ke rumah dengan nyaman, kembali ke keluarga, sehingga bisa menjalani hidup seperti biasanya,” tutur Iskandar.

CSR Telkomsel Menjangkau Sikka, Nagekeo hingga Reo

Program Peduli Gempa Flores 2026 tidak hanya menyasar Kabupaten Sikka.

Iskandar menjelaskan, distribusi CSR Telkomsel juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak lainnya di Flores, termasuk Nagekeo, Manggarai dan kawasan Reo.

“Teman-teman yang lain tersebar di Nagekeo. Itu yang CSR pertama. Yang CSR kedua sedang berlangsung untuk area Manggarai dan juga sekitarnya sampai ke Reo. Dan juga Mbay yang kemarin terkena bencana,” jelasnya.

Telkomsel juga menyiapkan distribusi lanjutan ke wilayah barat Flores. Menurut Iskandar, rencana tersebut akan dikoordinasikan setelah pihak manajemen Telkomsel melakukan kunjungan ke Labuan Bajo.

Jaringan Telkomsel Dipastikan Pulih 100 Persen

Selain bantuan logistik, Telkomsel juga menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan jaringan telekomunikasi pascagempa.

Iskandar mengatakan, sejak hari pertama setelah bencana, Telkomsel langsung melakukan pemulihan jaringan.

“Di hari H1 setelah bencana, kami sudah mulai melakukan perbaikan dari 85 persen. Sampai H3 kami sudah bisa mengklaim 100 persen karena kami sudah memastikan seluruh site ataupun BTS yang tersebar di Flores ini bisa pulih semuanya,” ungkapnya.

Menurut dia, pemulihan jaringan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana karena komunikasi sangat dibutuhkan untuk koordinasi, penyelamatan, distribusi bantuan maupun memastikan kondisi masyarakat di daerah terdampak.

Telkomsel juga berkoordinasi dengan PLN karena operasional BTS membutuhkan pasokan listrik. Dalam kondisi darurat, BTS juga memiliki cadangan baterai yang hanya mampu bertahan selama beberapa jam.

“Makanya saling kolaborasi. Kita membutuhkan PLN, PLN juga membutuhkan kita untuk sarana komunikasi mereka,” ujarnya.

Selain pemulihan jaringan, Telkomsel juga sempat memberikan layanan internet gratis, telepon gratis dan SMS gratis pada hari pertama setelah gempa. Program tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi masyarakat di wilayah bencana tetap tersambung.

Telkomsel Minta Bantuan Tepat Sasaran

Terkait mekanisme penyaluran, Iskandar menjelaskan Telkomsel tidak menyerahkan seluruh bantuan secara langsung kepada masyarakat karena distribusi dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan koordinator posko.

Menurutnya, data penerima dan pembagian bantuan menjadi kewenangan koordinator posko sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Untuk penyaluran bantuan sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Pemda. Jadi kami tidak bisa menyalurkan secara langsung karena ada aturan dari BPBD agar bantuan disalurkan ke koordinator posko. Dari koordinator posko yang mendata dan membagikan bantuan tersebut,” jelasnya.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah munculnya keluhan dari sebagian warga terkait penyaluran bantuan yang dinilai belum merata dan terdapat warga yang mengaku belum mendapatkan bantuan atau menerima bantuan dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kebutuhan.

Iskandar mengatakan, Telkomsel telah menyampaikan pesan kepada penanggung jawab posko agar bantuan yang diterima benar-benar dibagikan secara merata.

“Kami memesankan kepada penanggung jawab posko langsung di depan pengungsi bahwa kami berharap sekali bantuan ini bisa merata dan juga tepat sasaran. Apapun yang tersisa harus dibagikan, tidak ada yang tersisa di tempat pengumpulan bantuan tersebut,” tegasnya.

Lanal Maumere Ikut Kawal Distribusi

Dalam kegiatan tersebut, Telkomsel mendapat dukungan dari Lanal Maumere. Komandan Lanal Maumere, Kolonel Laut (P) Yoyok Ary N.A.S., M.Tr.Opsla, didampingi istrinya, Ny. Diani Yoyok Ary, Ketua Cabang 3 Daerah Kodaeral VII, turut menyambangi sejumlah posko pengungsian.

Keduanya tampak memberikan motivasi kepada para pengungsi dari satu posko ke posko lainnya.

Di salah satu lokasi, Komandan Lanal bahkan duduk bersama para pengungsi. Suasana haru terlihat ketika perhatiannya tertuju kepada para lansia dan anak-anak yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa mengguncang Flores.

Di tengah sorotan warga terhadap pembagian bantuan yang sebelumnya sempat diwarnai protes, Komandan Lanal Maumere juga memberikan pesan kepada kepala desa agar memastikan bantuan yang diterima masyarakat dibagikan secara adil dan tepat sasaran.

Dalam pendistribusian tersebut turut hadir ibu-ibu anggota Lanal Maumere (Jalasenastri), serta prajurit Lanal Maumere lainnya.

Bantuan diangkut menggunakan mobil truk Lanal Maumere dan mobil box Lanal Maumere, kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian yang telah ditentukan.

Melalui program CSR Peduli Gempa Flores 2026 ini, Telkomsel tidak hanya berupaya menghadirkan bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, tetapi juga memastikan konektivitas komunikasi tetap hidup di tengah situasi bencana.

Bagi Telkomsel, tersambungnya komunikasi menjadi bagian penting dari upaya pemulihan, sementara bantuan kemanusiaan diharapkan dapat menjadi penguat bagi warga Flores yang masih bertahan di pengungsian.

Telkomsel Sambungkan Senyuman, dari konektivitas hingga kepedulian untuk warga terdampak gempa Flores.

Reporter : Faidin

Ironis! Pengungsi Gempa di Nangahale, Warga Akui Hanya Dapat 1 hingga 4 Mok Beras

Faidin Agu 21, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Di tengah ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian akibat gempa bumi Flores, keluhan mengenai ketimpangan distribusi bantuan kembali mencuat di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Warga mengaku bantuan yang mereka terima sangat terbatas. Ada yang hanya mendapatkan beras satu gelas, satu butir telur dan satu bungkus mi instan, sementara warga lainnya mengaku hanya menerima sekitar empat mok beras dan dua bungkus mi instan.

Padahal, sebagian dari mereka harus bertahan bersama beberapa anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam tenda darurat yang kondisinya jauh dari layak.

Salah seorang warga, Nurbayana M. Ali, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme pembagian bantuan yang dinilai tidak menjamin semua pengungsi memperoleh bagian secara merata.

Menurutnya, bantuan seharusnya dikemas terlebih dahulu berdasarkan jumlah penerima dan kemudian diberikan langsung kepada setiap keluarga.

“Maksudnya saya itu bantuan jangan dikasih seperti ini. Berapa macam jenis bantuan, isi saja di kresek. Beras itu mau satu biji atau dua biji. Sarimi juga seperti itu, isi di kresek. Tinggal baca nama, lalu kasih ke penerima bantuan,” ujarnya.

Nurbayana mempertanyakan nasib warga yang tidak kebagian ketika bantuan dibagikan melalui mekanisme tertentu.

“Kalau seperti ini ada yang dapat, ada yang tidak. Macam kami yang tidak dapat ini bagaimana?” keluhnya.

Hanya 4 Mok Beras dan 2 Bungkus Mie Instan

Nurbayana mengaku bantuan pemerintah yang diterimanya sejauh ini sangat minim.

Ia menyebut hanya mendapatkan sekitar empat mok atau gelas beras.

Jumlah tersebut berasal dari pembagian sekitar 5 kilogram beras untuk tiga tenda, kemudian dibagi lagi kepada empat kepala keluarga. Akibatnya, bagian yang diterima Nurbayana hanya sekitar empat mok.

Selain itu, ia mengaku hanya menerima dua bungkus mi instan.

Bagi keluarga dengan beberapa anak, jumlah tersebut menurutnya jelas tidak mencukupi.

“Tidak cukup, bagi saya tidak cukup,” tegas Nurbayana dengan penuh kecewa.

Ia juga mengaku sebelumnya tidak mendapatkan terpal untuk tempat berlindung, meskipun anak-anaknya harus bertahan di lokasi pengungsian.

Kondisi tersebut membuatnya semakin mempertanyakan pemerataan bantuan.

“Seperti kemarin saya saja tidak dapat terpal. Ini saya punya anak-anak itu di atas,” katanya.

Nurbayana bahkan menyebut proses pembagian bantuan sebelumnya sempat diwarnai aksi saling berebut.

“Seperti kemarin itu baku rebut-rebut itu semua. Mereka sistem keluarga. Jadi kami ini bagaimana?” ujarnya.

Ia meminta agar pemberi bantuan yang datang tidak hanya menyerahkan bantuan kepada koordinator, tetapi turun langsung ke setiap tenda.

“Kalau kita mau bagi, jangan lagi lewat ini. Kita sendiri turun bagi ke tiap tenda,” sarannya.

Menurutnya, cara tersebut lebih adil karena bantuan dapat langsung diketahui dan diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Muhayati Dapat 1 Gelas Beras, 1 Telur dan 1 Bungkus Mie

Keluhan serupa disampaikan Muhayati, salah seorang warga yang ditemui wartawan di lokasi pengungsian.

Saat ditemui, Muhayati duduk bersama anaknya di bawah tenda bekas jemuran ikan. Tenda berukuran sekitar 2×3 meter tersebut terlihat kusam dan sudah robek di sejumlah bagian. Sementara, itu tetangganya hanya beralas terpal lusuh yang disambung karpet robek bekas yang sudah tidak layak pakai.

Lebih memprihatinkan, tenda kecil milik Muhayati tersebut menjadi tempat berteduh bagi empat kepala keluarga dengan delapan anak kecil dengan kondisi tanpa dinding.

Muhayati mengaku bantuan yang diterimanya sejauh ini dari salah satu pihak hanya berupa 1 gelas beras, 1 butir telur ayam dan 1 bungkus mie instan.

Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beberapa keluarga yang tinggal dalam satu tenda tentu jauh dari terpenuhi.

Kondisi ini menjadi gambaran nyata bagaimana sebagian korban gempa masih harus bertahan dengan bantuan pangan dalam jumlah sangat terbatas.

3.381 Pengungsi, Tapi Bantuan Dipertanyakan

Di sisi lain, Camat Talibura Fransiskus Ismail menyampaikan bahwa jumlah pengungsi di Kecamatan Talibura berdasarkan data pemerintah mencapai 3.381 orang, tersebar di lima desa.

Desa Nangahale menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni sekitar 2.581 orang.

Fransiskus sebelumnya mengatakan bantuan pemerintah melalui Posko BPBD Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan telah didistribusikan ke seluruh desa.

Bantuan tersebut antara lain berupa beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan dan perlengkapan bayi.

Menurut Fransiskus, distribusi dilakukan berdasarkan data pengungsi secara by name by address.

Namun, pernyataan tersebut kini berhadapan dengan keluhan warga di lapangan yang mengaku menerima bantuan dalam jumlah sangat kecil.

Pertanyaannya kemudian: jika data penerima sudah by name by address, mengapa masih ada warga yang hanya mendapatkan satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan?

Mengapa pula ada warga yang mengaku hanya menerima empat mok beras dan dua bungkus mi instan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang memiliki beberapa anak?

Pengungsi Mandiri Mengaku Belum Tersentuh

Persoalan semakin kompleks karena tidak semua korban memilih tinggal di posko resmi.

Sebagian warga mengungsi secara mandiri di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya.

Fransiskus sendiri mengakui bahwa pemerintah Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan mengenai penanganan warga yang mengungsi secara mandiri.

“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa warga yang berada di luar posko resmi berpotensi tidak mendapatkan bantuan dengan porsi yang sama.

Jangan Sampai Bantuan Banyak di Atas Kertas, Minim di Tangan Warga

Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah dan pengelola posko.

Sebab, ukuran keberhasilan penyaluran bantuan bukan hanya berdasarkan berapa banyak bantuan yang masuk ke kecamatan atau desa, tetapi berapa banyak bantuan yang benar-benar diterima setiap keluarga terdampak sesuai kebutuhan mereka.

Warga tidak membutuhkan sekadar pencatatan administrasi. Mereka membutuhkan beras yang cukup untuk makan, makanan untuk anak-anak, terpal atau tenda untuk berlindung, air minum dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketika seorang warga dengan beberapa anak hanya mendapatkan empat mok beras dan dua bungkus mi instan, sementara warga lainnya hanya memperoleh satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan, maka wajar apabila muncul pertanyaan tentang sejauh mana prinsip pemerataan benar-benar diterapkan.

Pemerintah juga perlu membuka mekanisme distribusi secara transparan agar tidak muncul prasangka bahwa bantuan hanya berputar di antara kelompok tertentu.

Keluhan warga harus dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan teknis di lapangan.

Sebab, di tengah situasi darurat bencana, satu gelas beras bagi sebuah keluarga bukan sekadar angka. Itu adalah gambaran tentang bagaimana negara hadir atau justru belum hadir bagi warganya.

Reporter : Faidin

Camat Talibura Akui Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan Penanganan, Bantuan Pemerintah Disalurkan Melalui Posko Desa

Faidin Agu 21, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Penanganan warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan setelah masih adanya keluhan warga yang mengungsi secara mandiri karena belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan dengan Camat Talibura, Fransiskus Ismail, di sela-sela pendropingan bantuan dari pihak Telkomsel bersama Lanal Maumere, Kamis (21/8/2026).

Fransiskus menjelaskan, bantuan dari pemerintah melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan kemudian didistribusikan ke seluruh desa.

“Untuk bantuan dari pemerintah melalui Posko BPBD itu sudah masuk per tanggal 17 Agustus kemarin dan sudah kita distribusikan ke semua desa. Hari ini kembali masuk di kantor camat dan kita baru distribusi lagi ke semua desa,” jelasnya.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut antara lain beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan hingga perlengkapan bayi.

Fransiskus mengatakan, jumlah bantuan disesuaikan dengan data pengungsi yang disampaikan pemerintah kecamatan kepada BPBD secara by name by address.

“Bantuan itu berupa logistik, beras, mie, telur, air mineral, obat-obatan, perlengkapan bayi, yang disesuaikan dengan jumlah pengungsi yang kita ajukan lewat data yang kita berikan kepada BPBD, by name, by address,” katanya.

3.381 Pengungsi, Nangahale Terbanyak

Camat Talibura menyebutkan, berdasarkan data hingga saat ini terdapat 3.381 pengungsi yang tersebar di lima desa di Kecamatan Talibura.

Jumlah terbesar berada di Desa Nangahale dengan sekitar 2.581 orang.

Namun, di tengah distribusi bantuan tersebut, masih terdapat keluhan dari warga yang memilih mengungsi secara mandiri dan merasa belum mendapatkan perhatian pemerintah.

Menanggapi hal itu, Fransiskus mengakui bahwa pada fase awal bencana, pemerintah menghadapi kendala pendataan karena jumlah warga yang mengungsi belum dapat dipastikan.

“Memang dengan kondisi awal, saat pengungsi mulai datang ke tempat pengungsian, untuk kita mengakomodir secara perorangan itu waktu itu data kita juga belum pasti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan pemerintah kemudian disalurkan melalui posko-posko yang telah dibentuk di masing-masing desa. Pengelolaan bantuan di lapangan selanjutnya menjadi tanggung jawab koordinator posko.

Pemerintah kecamatan, kata dia, telah mengimbau agar setiap posko membentuk dapur umum secara terpusat sehingga bantuan konsumsi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengungsi.

Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan

Sorotan lainnya menyangkut warga yang mengungsi secara mandiri, baik di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya di luar posko resmi.

Fransiskus secara terbuka menyatakan bahwa hingga saat ini pihak Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan terkait penanganan kelompok pengungsi mandiri tersebut.

“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah warga terdampak gempa di wilayah Talibura sebelumnya mengeluhkan belum meratanya bantuan, terutama mereka yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan warga yang berada di luar posko resmi tetap terdata dan mendapatkan kebutuhan dasar.

Keamanan dan Kondisi Pengungsi Jadi Tanggung Jawab Koordinator Posko

Terkait keamanan dan kondisi kesehatan warga di lokasi pengungsian, termasuk adanya laporan warga yang digigit ular serta warga yang sakit hingga meninggal dunia, Camat Talibura mengatakan pemerintah telah membentuk koordinator di setiap posko.

Menurutnya, koordinator posko diharapkan dapat mengawasi berbagai persoalan yang muncul di lokasi pengungsian, mulai dari kebersihan, kesehatan hingga keamanan.

“Dengan pengurus posko, koordinator posko ini, kita berharap bahwa segala macam hal yang terjadi di dalam posko itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab dan juga dipikirkan oleh teman-teman koordinator posko,” katanya.

Khusus di Desa Nangahale, pemerintah telah membentuk satu posko induk dan empat posko penyangga.

Namun, Fransiskus mengakui bahwa pemerintah kecamatan tidak dapat mengawasi setiap posko secara detail satu per satu.

“Tentunya kami dari pemerintah Kecamatan tidak bisa masuk ke dalam posko itu secara detail satu persatu,” ujarnya.

Karena itu, koordinasi di tingkat posko menjadi sangat penting untuk memastikan persoalan warga segera ditangani dan dilaporkan kepada pemerintah apabila membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tidak Berhenti di Posko

Pernyataan Camat Talibura tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar mekanisme distribusi bantuan tidak hanya berorientasi pada posko resmi, tetapi juga menjangkau warga yang melakukan evakuasi secara mandiri.

Apalagi, berdasarkan data pemerintah kecamatan, jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dengan Desa Nangahale sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.

Pemerataan bantuan, pendataan ulang, pemenuhan kebutuhan kesehatan, keamanan serta perlindungan kelompok rentan menjadi pekerjaan penting pemerintah selama masa tanggap darurat.

Di akhir wawancara, Camat Talibura mengajak seluruh pengungsi untuk memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara baik.

Ia juga mengingatkan warga agar secara perlahan mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah apabila kondisi telah memungkinkan, namun tetap mengutamakan kewaspadaan.

“Traumatis itu boleh, tetapi ada waktunya. Saatnya kita harus bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tentunya dengan sikap waspada itu menjadi penting,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

Hari ke-7 Pascagempa, Warga Danga Au Masih Bertahan di Tenda Darurat

Faidin Agu 21, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Memasuki hari ketujuh pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Mbay dan sejumlah wilayah di Flores, kondisi warga Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, masih memprihatinkan.

Puluhan kepala keluarga bersama ibu-ibu dan anak-anak memilih mengungsi secara mandiri di depan puing-puing rumah mereka. Warga mengaku masih takut kembali ke dalam rumah karena khawatir terhadap gempa susulan, sementara sebagian rumah mengalami kerusakan dan sudah tidak layak ditempati.

Di lokasi pengungsian mandiri, warga hanya mendirikan tenda darurat menggunakan terpal dan kayu sisa bangunan rumah yang roboh.

Dalam pantauan jurnalis Bajopos.com di lokasi terdampak, sejumlah warga mengeluhkan distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Beberapa keluarga mengaku bantuan yang pernah diterima jumlahnya sangat terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari.

“Bantuan yang kami terima sangat sedikit. Kalau untuk makan, hanya cukup sekali makan dan langsung habis,” keluh salah seorang warga.

Warga juga menyampaikan bahwa hingga Jumat, 21 Agustus 2026, bantuan logistik yang masuk melalui posko BNPB Nagekeo belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang memilih mengungsi secara mandiri di Kampung Danga Au dan sekitarnya.

Menurut warga, bantuan dari pemerintah daerah dan sejumlah pihak baru diterima sekitar dua kali. Sementara itu, mereka melihat bantuan lebih banyak terpusat di posko-posko pengungsian yang berada di sekitar ibu kota kabupaten maupun sejumlah titik pengungsian di wilayah perbukitan.

“Kami tidur di depan puing-puing rumah dengan tenda seadanya dan makan seadanya. Sampai sekarang bantuan belum semuanya sampai ke sini seperti yang diterima masyarakat yang mengungsi di tenda-tenda besar dari BNPB, Basarnas, Dinsos dan lainnya,” ujar warga lainnya.

Kondisi tersebut membuat warga yang mengungsi secara mandiri merasa perlu mendapatkan perhatian yang sama. Mereka berharap pendataan terhadap warga terdampak tidak hanya berfokus pada titik-titik pengungsian terpusat, tetapi juga menjangkau warga yang memilih membangun tempat perlindungan sendiri di sekitar rumah mereka.

Tujuh Hari Bertahan dengan Keterbatasan

Bagi warga Danga Au, tujuh hari pascagempa bukan waktu yang singkat. Mereka harus bertahan di tengah trauma, keterbatasan makanan, tempat tidur yang tidak layak, serta ketidakpastian kapan bisa kembali ke rumah.

Tenda darurat yang dibangun dari terpal menjadi tempat berlindung bagi keluarga, sementara puing-puing rumah masih berada di sekitar lokasi.

Warga berharap pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dapat segera melakukan validasi ulang terhadap data korban dan titik-titik pengungsian mandiri agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari penyaluran bantuan.

Pemerataan Bantuan Harus Menjadi Prioritas

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun, pemerataan bantuan merupakan hal yang masih dapat diupayakan melalui pendataan dan koordinasi yang baik.

Tujuh hari telah berlalu, tetapi warga di Kampung Danga Au dan sekitarnya masih bertahan dengan kekuatan sendiri di tengah puing-puing rumah mereka.

Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak agar data korban, kerusakan, serta titik-titik pengungsian mandiri segera divalidasi dan diperbarui.

Di tengah trauma akibat gempa dan ancaman gempa susulan, keadilan dalam penyaluran bantuan sangat dibutuhkan agar seluruh warga terdampak merasa diperhatikan dan tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari BNPB Kabupaten Nagekeo terkait mekanisme penyaluran bantuan ke wilayah Kampung Danga Au dan sekitarnya, khususnya bagi masyarakat yang memilih mengungsi secara mandiri dan mendirikan tenda darurat di sekitar rumah mereka.

Reporter : Yofan Ben Dhae
Editor : Faidin

Diduga HP Hasil Curian Dijual Murah di Lokasi Pengungsian Desa Nangahale

Faidin Agu 21, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Situasi di lokasi pengungsian korban gempa bumi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kembali menjadi perhatian.

Di tengah kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian, muncul informasi mengenai seseorang pria yang diduga menjual sejumlah unit telepon seluler (HP) dengan harga jauh di bawah harga pasaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, beberapa unit HP tersebut ditawarkan dengan harga berkisar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per unit. Bahkan, perangkat yang ditawarkan disebut memiliki kapasitas RAM mulai dari 8 GB hingga 16 GB.

Namun, terdapat kejanggalan. Sejumlah HP yang dijual dalam kondisi terkunci pola (pattern lock) dan orang yang menawarkan perangkat tersebut disebut tidak mengetahui cara membuka kuncinya.

Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Warga menduga HP-HP tersebut bukan barang milik penjual, melainkan kemungkinan berasal dari hasil pencurian.

Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan penyelidikan aparat kepolisian. Identitas penjual maupun asal-usul masing-masing perangkat juga belum diketahui secara jelas.

Keberadaan transaksi tersebut menjadi perhatian serius mengingat lokasi pengungsian saat ini dihuni warga yang tengah berada dalam situasi rentan pascagempa.

Kondisi darurat dan kepadatan pengungsian dinilai dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal, termasuk pencurian barang milik warga terdampak.

Warga berharap aparat keamanan segera melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri asal-usul HP yang dijual serta memastikan apakah ada laporan kehilangan barang elektronik dari para pengungsi.

Jika terbukti merupakan barang hasil kejahatan, aparat diminta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus mengembalikan barang kepada pemiliknya.

Masyarakat juga diimbau tidak tergiur membeli HP dengan harga yang tidak wajar, terlebih apabila perangkat tersebut tidak dilengkapi identitas kepemilikan yang jelas dan masih dalam kondisi terkunci.

Bajopos.com masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian dan pihak terkait mengenai dugaan penjualan HP tersebut.

Reporter : Faidin

Relawan Muhammadiyah Sikka Siapkan Sekolah Darurat di Barak Pengungsian Mandiri

Faidin Agu 20, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kepedulian terhadap anak-anak terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka mulai menyentuh barak pengungsian mandiri di depan Kantor Bupati Sikka.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Team Tangguh Relawan Muhammadiyah Sikka melakukan asesmen lapangan sebagai langkah awal persiapan pembukaan Klaster Pendidikan di lokasi tersebut.

Barak pengungsian mandiri itu dihuni warga yang memilih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa pertama mengguncang wilayah Flores.

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan pendidikan dan pemulihan psikologis anak-anak menjadi perhatian yang mulai didorong oleh para relawan.

Sebanyak tujuh personel Relawan Muhammadiyah Sikka turun langsung ke lokasi. Sebelum melakukan pendataan terhadap anak-anak usia sekolah, para relawan terlebih dahulu menggelar kegiatan trauma healing dengan mengajak anak-anak bernyanyi bersama dan bermain berbagai permainan.

Suasana yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran akibat bencana perlahan berubah menjadi lebih ceria. Anak-anak diajak bermain dan bernyanyi untuk membantu mengurangi rasa takut serta trauma yang masih mereka rasakan.

Para relawan juga memberikan hadiah kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan dan penyemangat.

Darman Eldin mengatakan, berdasarkan asesmen awal, terdapat sekitar 96 jiwa yang berada di pengungsian mandiri tersebut. Mereka terdiri dari anak-anak dan warga dengan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Menurutnya, pendataan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan anak-anak selama mereka masih berada di lokasi pengungsian.

“Jumlah pengungsian mandiri sekitar 96 jiwa, dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA,” kata Darman Eldin.

Ia menjelaskan, asesmen yang dilakukan tidak hanya untuk mengetahui jumlah anak sekolah, tetapi juga menjadi dasar dalam menyiapkan program pendidikan darurat yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Darman menyampaikan, setelah dilakukan evaluasi bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sikka, Relawan Muhammadiyah Sikka berencana membuka sekolah darurat di barak pengungsian mandiri tersebut.

“Insyaa Allah dalam waktu dekat, setelah evaluasi bersama Ketua PDM Sikka, Team Relawan Muhammadiyah Sikka akan melakukan sekolah darurat di barak pengungsian mandiri di depan Kantor Bupati Sikka,” ujarnya.

Rencana pembukaan sekolah darurat tersebut diharapkan dapat memberikan ruang belajar bagi anak-anak pengungsi sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan mereka pascabencana.

Di tengah situasi pengungsian yang masih berlangsung, kehadiran relawan tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak untuk belajar dan memperoleh pendampingan psikososial.

Langkah Relawan Muhammadiyah Sikka ini menjadi upaya penting agar anak-anak yang terdampak gempa tidak kehilangan kesempatan belajar meski harus menjalani kehidupan sementara di barak pengungsian.

Reporter : Faidin

Pengungsi di Nangahale Digigit Ular hingga Ada yang Meninggal, Perhatian Pemda Sikka Hanya di Posko Lapangan Samador

Faidin Agu 20, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Kondisi pengungsian warga terdampak gempa bumi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kembali memunculkan keprihatinan.

Minimnya fasilitas pengungsian yang memadai dinilai membuat warga berada dalam kondisi rentan, bahkan memunculkan insiden gigitan ular hingga seorang pengungsi meninggal dunia.

Informasi yang dihimpun Bajopos.com dari salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebutkan, seorang perempuan bernama Hasmida, warga Desa Nangahale, mengalami gigitan ular di sekitar lokasi pengungsian pada Rabu malam, 19 Agustus 2026.

Korban kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Watubaing sebelum dirujuk ke RSUD Tc. Hillers Maumere. Hingga Kamis, 20 Agustus 2026, perkembangan kondisi kesehatan Hasmida belum diketahui secara pasti.

Warga tersebut menilai kejadian itu menjadi alarm serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan di pusat kota, tetapi juga memastikan keamanan dan keselamatan warga yang bertahan di lokasi-lokasi pengungsian terpencil.

“Di Posko Pengungsian Nangahale ada yang digigit ular sampai dirujuk dari posko, lalu dibawa ke Puskesmas kemudian di rujuk ke rumah sakit Umum (RSUD Tc. Hillers Maumere, red) ” ujar sumber tersebut.

Menurutnya, persoalan lain yang sangat memprihatinkan adalah keterbatasan fasilitas tempat tinggal sementara.

Sebagian warga masih bertahan dengan kondisi seadanya, menggunakan terpal dan kain sebagai alas maupun pelindung dari cuaca malam.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi semakin memprihatinkan karena warga Nangahale bukan hanya menghadapi trauma akibat gempa bumi terbaru, tetapi juga memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Flores 1992.

Sebab, dari sekian pengungsi dewasa hingga orang tua di Nangahale hampir seluruhnya merupakan korban Tsunami 1992 di Pulau Babi.

Pengungsi Meninggal

Sorotan semakin tajam setelah seorang warga bernama Usman, kelahiran Pulau Beter, 31 Desember 1959, meninggal dunia pada Kamis pagi, 20 Agustus 2026, diperkirakan pukul 12.36.

Usman diketahui memiliki riwayat sakit sebelumnya. Namun, menurut informasi keluarga dan warga di lokasi, kondisi kesehatannya memburuk selama berada di pengungsian.

Di lokasi pengungsian, Usman disebut hanya tidur beralaskan terpal dan kain seadanya dengan kondisi tempat terbuka. Pada malam hari, kondisi tersebut membuat tubuhnya rentan terhadap udara dingin.

Ia kemudian mengalami sesak napas dan batuk-batuk hingga terjatuh di lokasi pengungsian.

Warga selanjutnya membawa Usman ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia meninggal dunia pada Kamis pagi.

Meski demikian, warga tidak serta-merta menyimpulkan bahwa kematian Usman semata-mata disebabkan oleh kondisi pengungsian. Riwayat penyakit yang telah dimiliki sebelumnya tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Namun, keterbatasan fasilitas pengungsian dinilai turut menjadi persoalan serius yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Kasihan. Setidaknya ada perhatian dari pemerintah agar warga merasa aman selama berada di pengungsian,” ungkap sumber tersebut.

Bantuan Dinilai Terlalu Terpusat

Di tengah kondisi tersebut, muncul kritik terhadap pola penyaluran bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang dinilai masih terlalu terpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Lapangan Samador Maumere.

Warga mempertanyakan mengapa konsentrasi bantuan lebih banyak diarahkan ke pusat kota, sementara masyarakat di wilayah terdampak seperti Nangahale masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari tempat berteduh, alas tidur, keamanan lingkungan pengungsian hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Perhatian pemerintah hari ini terpusat lebih banyak di kota, di Lapangan Samador. Sementara pengungsi yang sangat merasakan dampak dan trauma akibat gempa serta tsunami 1992 justru ada di Desa Nangahale,” kata sumber tersebut.

Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan memastikan bantuan tersedia, tetapi juga memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan berada di lokasi pengungsian yang rawan.

Terlebih, Desa Nangahale merupakan salah satu wilayah yang memiliki catatan sejarah kelam tsunami Flores 1992.

Trauma masyarakat terhadap bencana laut dan gempa masih menjadi bagian dari pengalaman kolektif warga hingga saat ini.

Karena itu, warga berharap Pemda Sikka tidak melihat penanganan pengungsi hanya dari jumlah bantuan yang telah disalurkan, tetapi juga dari aspek keselamatan, kesehatan, tempat tinggal sementara dan perlindungan warga selama berada di pengungsian.

Insiden gigitan ular terhadap Hasmida dan meninggalnya Usman menjadi pengingat bahwa keselamatan pengungsi harus menjadi prioritas.

Pemerintah daerah diharapkan segera memastikan ketersediaan tenda yang layak, terpal yang memadai, penerangan, sanitasi, fasilitas kesehatan serta pengamanan lingkungan di setiap titik pengungsian, termasuk di Desa Nangahale.

Warga juga berharap distribusi bantuan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, melainkan menjangkau desa-desa terdampak yang masyarakatnya masih bertahan di pengungsian dalam kondisi serba terbatas.

Reporter : Faidin

Banyak Pengungsi Mandiri di Kabupaten Sikka Belum Tersentuh Bantuan, Pemerintah Klaim telah Salurkan Bantuan ke 21 Kecamatan

Faidin Agu 20, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Memasuki hari ke enam pasca bencana gempa tektonik yang menghantam Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sejumlah wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sikka dilaporkan belum menerima bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut berdasarkan aduan dari korban gempa melalui Call Center Aliansi Wartawan Sikka (AWAS).

“Banyak laporan dari warga yang melakukan evakuasi mandiri dan membangun posko pengungsi mandiri di desa-desa dan kelurahan yang terkena dampak,” kata Mario WP. Sina, ketua AWAS kepada Bajopos.com, Kamis, 20 Agustus.

“Banyak pengungsi mandiri hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah.”

Kata dia, sejauh ini pendistribusian bantuan lebih difokuskan kepada para pengungsi yang berada lokasi evakuasi terpusat di Gelora Samador.

Menurutnya, dari aduan masyarakat beberapa wilayah seperti tujuh wilayah desa di Kecamatan Nita belum tersentuh bantuan seperti Desa Tada Lado, Kara Kabu, Mahe Bora, Nirangkliung, Nangablo, Desa Riit.

“Sejak gempa hari pertama sampai hari ke enam belum ada bantuan baik dari pemerintah BPBD maupun relawan lainnya,” begitu isi pesan yang diterima AWAS.

Termasuk, temuan Bajopos.com di lapangan juga aduan langsung kepada Redaksi, pengungsi di bagian timur Kota Maumere, yaitu Desa Nangahale.

“Bupati, banyak bantuan berton-ton itu kasih dengan kami pengungsi mandiri ini,” ujar warga Karmel, kelurahan Madawat, Kecamatan Alok.

“Kami di sini tidur di teras, kadang di ruang tamu takut gempa susulan. RT sudah melapor ke Lurah, tetapi mereka bilang yang dapat bantuan kecuali yang tidur mengungsi di Gelora Samador,” kata warga RT 02, RW 02 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok.

Selain itu, daerah seperti Nangahale misalnya, “pejabat hanya datang lihat kami, tetapi setelah itu tidak bantu apa-apa,” ujar salah satu warga Nangahale yang mengungsi ke hutan ketika terjadi gempa.

Mario berkata bahwa fokus utama adalah Pulau Palue yang merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana Gempa Flores tetapi mengingat warga terdampak juga tersebar di 21 kecamatan lain yang harus juga menjadi prioritas.

Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Sikka mengklaim telah menyalurkan bantuan ke 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.

“Hingga Rabu 19 Agustus penyaluran bantuan terus dilakukan ke 21 kecamatan yang berada di daratan maupun kepulauan,” klaim Julianus Selsius, Kepala Bidang Kominfo Kabupaten Sikka melalui pesan WhatsApp Media Center Posko BPBD.

“Bantuan berdatangan baik dari pemerintah pusat, provinsi, partai politik, swasta, perbankan, LSM dan dunia usaha lain,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (BNPB) Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto menegaskan “satgas tidak boleh lupakan pengungsi mandiri.”

“Jangan hanya pengungsi yang terpusat yang diperhatikan, banyak juga (pengungsi) yang mandiri. Mereka jangan dilupakan,” ujar Suharyanto.

“Jangan yang pusatnya bagus, logistiknya bagus, fasilitasnya bagus, dapur umumnya bagus, fasilitas umumnya bagus, logistiknya bagus, Kemensos nya masuk disitu BNPB mati-matian di situ, yang sendiri-sendiri jauh itu tidak diperhatikan.”

“Tidak adil.”

“Tidak boleh memaksa. Masyarakat mau tinggal di rumahnya jangan dilupakan,” katanya.

Mario menegaskan, sesuai arahan dari Kepala BNPB demi keadilan dan untuk mengantisipasi munculnya kecemburuan dari masyarakat di wilayah-wilayah terdampak bencana.

Saat berada di Posko Tanggap Darurat Bencana di Kantor BPBD Sikka, Kepala BNPB menegaskan agar negara harus hadir saat rakyat membutuhkan dan jangan ada satu orang pun tidak mendapat bantuan.

“Setiap orang harus mendapatkan bantuan dan jangan ada satu warga negara pun yang terkena dampak bencana Gempa Flores terlupakan. Negara harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan bantuan apalagi dalam kondisi bencana alam,” tegasnya.

Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) telah membuka call center dan setiap warga Kabupaten Sikka yang terkena dampak bencana Gempa Flores bisa menghubungi nomor-nomor telepon genggam awak media di Kabupaten Sikka.

Pembukaan call center, kata Mario, berawal dari kekhawatiran AWAS atas bantuan yang tidak merata terhadap warga terdampak di Sikka.

“Pembukaan call center sebagai bentuk kontribusi awak media sebagai penyambung lidah rakyat agar bisa disampaikan kepada pihak berwenang dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.

Ia menyebut pembukaan call center dilakukan guna memastikan distribusi logistic bantuan cepat dan tepat sasaran agar jangan ada lagi warga negara yang terlupakan.

Reporter : MM

Terima Ratusan Aduan Masyarakat Perhari, Aliansi Wartawan Sikka Buka 25 Call Center Pengaduan Korban Gempa Flores

Faidin Agu 20, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) membuka call center pengaduan bagi warga terdampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka.

Layanan tersebut dibuka menyusul masih adanya warga terdampak bencana yang mengaku belum mendapatkan bantuan, terutama mereka yang melakukan evakuasi secara mandiri dan membangun posko pengungsian sendiri di desa maupun kelurahan.

Ketua Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Mario W. P. Sina, mengatakan pembukaan call center merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami tergerak membuka call center pengaduan sebab banyak warga yang mengadukan kepada kami terkait belum adanya bantuan yang diterima dari pemerintah,” ujar Mario, Kamis (20/8/2026).

Menurut Mario, layanan pengaduan ini dibuka untuk membantu memastikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan warga di lapangan dapat segera diteruskan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, distribusi bantuan logistik diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran dan merata.

“Kami ingin memastikan jangan sampai ada warga terdampak yang terlupakan. Setiap pengaduan yang masuk akan menjadi informasi penting untuk disampaikan kepada pihak terkait,” katanya.

Bantuan Dinilai Masih Terpusat

Berdasarkan pemantauan awak media yang bertugas di Kabupaten Sikka, distribusi bantuan sejauh ini lebih banyak difokuskan kepada warga yang berada di lokasi evakuasi terpusat, salah satunya di Gelora Samador da Cunha.

Sementara itu, masih terdapat warga terdampak yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri. Mereka membangun tenda-tenda darurat menggunakan perlengkapan seadanya di lingkungan desa maupun kelurahan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian AWAS karena warga yang mengungsi secara mandiri juga merupakan korban bencana yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Mario mengatakan, perhatian terhadap korban bencana tidak boleh hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat.

“Kita sepakat bahwa fokus utama adalah Pulau Palue yang merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana Gempa Flores. Tetapi, mengingat warga terdampak juga tersebar di 20 kecamatan lain, mereka harus juga menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerataan bantuan penting dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama menjadi korban bencana.

Negara Harus Hadir

Mario juga mengingatkan kembali arahan Kepala BNPB ketika berada di Posko Tanggap Darurat Bencana di Kantor BPBD Kabupaten Sikka.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, terutama dalam situasi bencana.

“Setiap orang harus mendapatkan bantuan dan jangan ada satu warga negara pun yang terkena dampak bencana Gempa Flores terlupakan. Negara harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan bantuan, apalagi dalam kondisi bencana alam,” tegas Mario, mengutip arahan tersebut.

Karena itu, AWAS memilih mengambil bagian dengan membuka saluran pengaduan melalui jaringan wartawan yang tersebar di Kabupaten Sikka.

Warga terdampak dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi pengungsian, kebutuhan mendesak, kerusakan, maupun persoalan distribusi bantuan melalui nomor telepon atau WhatsApp wartawan yang tergabung dalam AWAS.

“Pembukaan call center sebagai bentuk kontribusi awak media sebagai penyambung lidah rakyat agar bisa disampaikan kepada pihak berwenang dalam mengambil kebijakan,” pungkas Mario.

Call Center Pengaduan AWAS

Berikut Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), asal Media dan nomor HP/WhatsApp yang bisa dihubungi, diantaranya;

Mario W. P. Sina, wartawan Florespedia.id 081353867075

Ade Riberu, Floresterkini.com 085183851454

Ijas Sagur, Ekorantt.com 081246462015

Ebed de Rosary, Florespos.net 081236097539

Vianey Tinto, Tajukntt.id 082147501571

Marsel Feka, Nttexpress.com 085331053830

Hengky Ola Sura, Ekorantt 081315987716

Yusuf Porwaila, Delikkasus.com 082246304275

Nivan Gomez, Nttpost.com 082346873103

Lukas Lado, Ekorantt 085141043686

Karel Pandu, Gardaflores.com 082145909588

Vicky da Gomez, Suarasikka.com 081246662471

Risto Jomang, Ekorantt 081238534726

Arnlod Welianto, Tribunflores.com 082237233425

Faidin Bajopos.com 085317531207

Wiliam Toka, Tajukntt.id 081239216730

Aris Halilintar, Mutiaratimur.com 082145691123

Sandi Hayon, Kompas.com 081248629021

Albert Cakramento, Newsdaring.com 081236991088

Tovik Koban, TVOne 082247597000

Johny Nura, MNC Group 081353810138

John da Gomez, SCTV/Liputan6 081246875081

Mia Margaretha Holo, Floresa.co 082237466728

Irma Rose, ersepektif.com 081347194392

Maria Dato, Ntthits.com 081246126861

Icha Florida, Wartanusantara.com 085215878354

AWAS berharap call center ini menjadi jembatan informasi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, sehingga setiap warga yang membutuhkan bantuan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Reporter : Faidin

Melanie Subono Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Nagekeo di Desa Tonggurambang

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

Nagekeo, Bajopos.com | Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mengalir. Bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh Rumah Harapan bersama Melanie Subono dari Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana, Rabu (19/8/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui Koordinator Rumah Harapan di Kabupaten Lembata, Alfian Rayabelen, untuk kemudian diteruskan kepada warga terdampak gempa di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo, termasuk masyarakat di Desa Tonggurambang.

Bantuan yang diberikan berupa sembako dan kebutuhan dasar, di antaranya beras, telur, mi instan, air mineral serta sejumlah kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.

Penyaluran bantuan diprioritaskan bagi warga terdampak yang memiliki alamat dan lokasi yang jelas, terutama masyarakat yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak lainnya.

Langkah tersebut dilakukan agar bantuan kemanusiaan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan, khususnya mereka yang masih bertahan dalam kondisi sulit setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores.

Salah seorang warga terdampak, Sarif, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Melanie Subono dan Rumah Harapan atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Nagekeo.

“Terima kasih banyak kepada Kak Melanie Subono dan Rumah Harapan yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Bantuan beras, telur dan air mineral ini sangat berarti bagi warga yang terdampak gempa,” ungkapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Hayat. Ia mengapresiasi perhatian Melanie Subono dan Rumah Harapan yang ikut membantu masyarakat terdampak bencana di Nagekeo.

Menurutnya, bantuan seperti ini sangat dibutuhkan warga, terutama dalam situasi pascabencana ketika sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi warga terdampak, bantuan yang datang bukan sekadar sembako untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Lebih dari itu, bantuan tersebut menjadi tanda bahwa perhatian dan kepedulian terhadap mereka masih terus mengalir.

Kehadiran Rumah Harapan dan Melanie Subono di tengah situasi pascagempa juga menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak mengenal jarak. Dari Jakarta hingga Nusa Tenggara Timur, kepedulian terus bergerak untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

Bagi warga Desa Tonggurambang dan masyarakat terdampak lainnya, bantuan tersebut menjadi penguat semangat untuk terus bertahan dan bangkit setelah bencana.

Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian pascagempa, perhatian dari berbagai pihak menjadi pengingat bagi para penyintas bahwa mereka tidak sendirian menghadapi masa sulit.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Faidin

Ny. Fista Sambuari Kago Gandeng Yayasan Seribu Cita Bangsa Salurkan Bantuan Korban Gempa

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com | Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka terus ditunjukkan berbagai pihak.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka di bawah kepemimpinan Ny. Fista Sambuari Kago, S.H., menggandeng Yayasan Seribu Cita Bangsa (1000 Days Fund) menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa yang berada di kawasan Eks Pasar Talibura, Kabupaten Sikka.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana gempa bumi Flores yang berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sikka.

Ketua TP PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Seribu Cita Bangsa atau 1000 Days Fund yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Sikka.

Menurut Ny. Fista, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah maupun harus mengungsi akibat gempa bumi.

“TP PKK Kabupaten Sikka sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan dari Yayasan Seribu Cita Bangsa. Bantuan ini menjadi bentuk nyata solidaritas bersama untuk masyarakat yang sedang menghadapi musibah,” ujar Ny. Fista.

Ia mengatakan, aksi sosial tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, dunia usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan.

Ny. Fista menjelaskan, kolaborasi melalui dukungan sosial maupun skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat berbagai program pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program-program PKK di lapangan, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ketika masyarakat kita sedang menghadapi musibah,” katanya.

Selain bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, kehadiran TP PKK di lokasi pengungsian juga menjadi bagian dari upaya memberikan penguatan moril kepada warga.

Menurut Ny. Fista, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan berupa kebutuhan dasar, tetapi juga perhatian, pendampingan dan kepedulian dari semua pihak.

TP PKK Kabupaten Sikka, lanjutnya, akan terus mengambil bagian dalam upaya penanganan dampak bencana sesuai dengan kapasitasnya, termasuk melalui kegiatan sosial, pendampingan keluarga dan penguatan kelompok masyarakat.

Ny. Fista berharap kolaborasi seperti yang dilakukan bersama Yayasan Seribu Cita Bangsa dapat terus dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat terdampak gempa yang mendapatkan manfaat dan dukungan.

“Semoga sinergi dan kepedulian seperti ini terus terbangun. Kita ingin memastikan masyarakat Sikka tidak menghadapi musibah ini sendirian. Pemerintah, PKK, lembaga sosial, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama hadir dan saling menguatkan,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan di Eks Pasar Talibura tersebut menjadi salah satu wujud nyata semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Di tengah kondisi pascagempa, solidaritas dan kolaborasi berbagai pihak diharapkan terus menguat untuk membantu masyarakat Kabupaten Sikka bangkit dan memulihkan kehidupan mereka, katanya.

Reporter : Faidin

Gempa M7,7 Mbay Berdampak Fatal di Sikka, Data 17 Agustus Catat Enam Korban Jiwa. Paling Tragis di Pelabuhan L. Say Maumere

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com | Dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memperlihatkan jejak duka di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data korban jiwa dampak bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sikka per 17 Agustus 2026 pukul 15.00 WITA, tercatat enam orang meninggal dunia.

Gempa tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan pembaruan BMKG, gempa memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan episentrum berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Enam korban jiwa yang tercatat dalam data Kabupaten Sikka masing-masing adalah Paji Ratu, Maria Diana Melana, Paskalis Nong, Sophia, Fr. Leonardus Noprianto Waku, dan Bernardus Muda.

Data tersebut menunjukkan bahwa dampak gempa tidak hanya berupa kerusakan bangunan dan kepanikan warga, tetapi juga telah merenggut nyawa masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sikka.

Salah satu titik paling tragis berada di kawasan Pelabuhan Lorens Say Maumere. Sejumlah korban dilaporkan tertimpa bangunan ruang tunggu pelabuhan.

Pada laporan awal BNPB, dua orang dinyatakan meninggal dunia di kawasan Pelabuhan El Say, Kabupaten Sikka, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Dalam data terbaru Kabupaten Sikka tersebut, korban yang berasal dari sejumlah wilayah tercatat dengan latar belakang berbeda.

Ada korban yang meninggal akibat tertimpa bangunan, sementara korban lainnya meninggal setelah mengalami kondisi kesehatan yang memburuk pascagempa.

Salah satunya, Paskalis Nong, warga Kota Uneng, Kecamatan Alok. Dalam kronologi yang tercantum pada data, korban sebelumnya mengalami sakit dan menjalani pemeriksaan di RSUD T.C. Hillers Maumere.

Setelah gempa, korban dievakuasi ke rumah keluarganya. Kondisinya kemudian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di rumah pada 19 Agustus 2026.

Sementara itu, Fr. Leonardus Noprianto Waku, yang tercatat berasal dari wilayah Nita, dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah tertimpa material bangunan lantai dua Asrama Seminari Ritapiret. Korban sempat dirujuk ke RSUD T.C. Hillers Maumere sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Korban lainnya, Sophia, warga Wolokoli, Kecamatan Bola, dilaporkan tertimpa bangunan ruang tunggu pelabuhan. Ia ditemukan sekitar pukul 10.00 WITA dan kemudian dibawa ke RSUD T.C. Hillers Maumere, namun nyawanya tidak tertolong.

Gempa M7,7 tersebut memang berpusat di laut sekitar Mbay, Nagekeo, tetapi guncangannya dirasakan luas di Pulau Flores dan menyebabkan dampak di sejumlah kabupaten.

BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman relatif dangkal, yakni 15 kilometer, sehingga guncangannya terasa kuat di berbagai wilayah.

Di Sikka, tragedi tersebut menambah panjang daftar warga yang harus menghadapi kehilangan keluarga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta trauma akibat guncangan yang terjadi pada dini hari.

Enam nama dalam data korban jiwa Kabupaten Sikka itu kini menjadi bagian dari catatan duka akibat gempa besar yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Reporter : Faidin

Hari Kelima, Pengungsi Gempa di Nangahale, Warga Dusun Namandoi Keluhkan Bantuan Tak Merata “Perangkat Desa Urus Keluarga Saja”

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Memasuki hari kelima pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, kondisi para pengungsi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, masih memprihatinkan.

Hingga Rabu, 19 Agustus 2026, para warga terdampak yang mengungsi di sejumlah titik di Desa Nangahale, mengaku belum mendapatkan tenda pengungsian. Mereka masih bertahan dengan perlengkapan seadanya, termasuk terpal yang digunakan sebagai alas maupun pelindung sementara.

Kondisi tersebut paling banyak dikeluhkan warga terdampak asal Dusun Namandoi, Desa Nangahale.

Mereka mempertanyakan pola penyaluran bantuan yang dinilai belum merata, terutama terkait pembagian terpal dan kebutuhan dasar lainnya.

Sejumlah warga bahkan menilai terdapat perlakuan yang tidak adil dalam pendistribusian bantuan kepada para pengungsi.

“Kepala Desa hanya urus keluarganya, perangkat desa lainnya juga sama, hanya urus keluarga masing-masing,” keluh warga kepada media ini.

Keluhan itu muncul karena kebutuhan warga di lokasi pengungsian tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara merata.

“Yang kami persoalkan bukan bantuan siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Kami hanya ingin pembagian dilakukan secara merata dan  adil karena semua yang mengungsi sama-sama terdampak,” demikian keluhan warga yang dihimpun di lokasi pengungsian.

Ketiadaan tenda menjadi persoalan serius karena para pengungsi harus bertahan selama berhari-hari dalam kondisi terbuka.

Terpal yang tersedia pun sebagian hanya digunakan sebagai alas di tanah, sementara perlindungan yang layak dari panas, hujan, maupun angin masih menjadi kebutuhan mendesak.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena kelompok rentan turut berada di tengah pengungsian. Anak-anak dalam jumlah banyak harus menjalani hari-hari mereka di lokasi pengungsian dengan fasilitas terbatas.

Selain anak-anak, terdapat pula penyandang disabilitas yang ikut mengungsi. Kondisi mereka membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus agar dapat menjalani masa pengungsian secara aman dan layak.

Kondisi tersebut membuat warga berharap pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pendataan, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar sampai kepada seluruh warga yang membutuhkan.

Bagi warga Dusun Namandoi, persoalan tenda bukan sekadar kebutuhan tempat berteduh. Setelah lima hari meninggalkan rumah akibat gempa, mereka membutuhkan kepastian bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar seluruh pengungsi diperhatikan secara adil.

Apalagi, trauma akibat gempa masih dirasakan warga. Sebagian memilih tetap bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir kembali ke rumah, sementara fasilitas pengungsian yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman.

Warga berharap pemerintah segera turun langsung melihat kondisi pengungsian di Dusun Namandoi dan memastikan tidak ada kelompok pengungsi yang terlewat dalam distribusi bantuan.

“Jangan sampai ada warga yang merasa dianaktirikan. Kami semua korban gempa dan sama-sama membutuhkan bantuan,” ujar warga yang enggan di sebut namanya ditengah kondisi pengungsian yang memasuki hari kelima.

Situasi di Nangahale menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi warga. Perlindungan terhadap kelompok rentan, penyediaan tenda yang layak, pemerataan bantuan, serta pengawasan distribusi menjadi bagian penting dari tanggung jawab penanganan pascabencana.

Hingga hari kelima, warga Dusun Namandoi masih menunggu perhatian dan tindakan nyata agar mereka tidak terus bertahan hanya dengan terpal seadanya di tengah kondisi yang serba terbatas.

Reporter : Faidin

Karnaval Berubah Jadi Perarakan Doa, Alor Kirim Cahaya untuk Flores

Faidin Agu 18, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Kalimat itu datang ketika malam sedang ramai-ramainya.

Di halaman Rumah Jabatan Bupati Alor, Senin, (17/8/2026), suasana Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih dipenuhi riuh perayaan.

Namun, ketika Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, mengambil posisi di podium, suasana perlahan berubah.

Suara percakapan mereda. Perhatian tertuju kepadanya. Ada pesan yang hendak disampaikan.

“Hari ini tanggal 18 Agustus pukul tiga sore, karnaval HUT RI ke-81 tak lagi sebatas perayaan warna-warna meriah,” kata Melkisedek.

Ia berhenti sejenak.“Karnaval kita berubah menjadi sebuah perarakan doa.”

Kalimat itu menjadi penanda bahwa perayaan kemerdekaan di Alor tahun ini tidak sepenuhnya tentang kegembiraan.

Sehari setelah upacara kemerdekaan, warga Alor akan kembali turun ke jalan. Namun, kali ini bukan sekadar membawa kemeriahan karnaval.

Mereka akan berjalan dari SMAK St. Yoseph menuju Lapangan Mini Kalabahi, membawa satu pesan: Flores sedang berduka dan Alor memilih untuk berdiri di sisinya.

Gempa bumi yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026) meninggalkan luka di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Rumah-rumah rusak, warga mengungsi dan rasa takut masih membayangi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Di tengah situasi itu, Alor memilih mengubah wajah karnaval. Jalanan kota Kalabahi akan menjadi ruang solidaritas.

Tokoh masyarakat, umat lintas agama dan warga dari berbagai kelompok akan berjalan dalam satu barisan. Tidak ada panggung untuk membedakan siapa yang lebih penting. Tidak ada jarak berdasarkan latar belakang.

Semua berjalan di bawah satu panji: Merah Putih. Di sana, karnaval tidak lagi sekadar tontonan. Ia menjadi pernyataan sikap. Bahwa duka di Flores adalah duka bersama.

Bahwa bencana tidak mengenal batas administratif, agama maupun identitas. Dan bahwa solidaritas tidak harus menunggu seseorang datang meminta pertolongan.

Ketika Ribuan Lilin Menjadi Bahasa Kemanusiaan

Menjelang malam, suasana diperkirakan akan semakin syahdu. Ribuan lilin akan dinyalakan di Lapangan Mini Kalabahi.

Satu per satu cahaya kecil itu akan muncul dari tangan warga. Dalam gelapnya malam, pijar lilin menjadi simbol harapan bagi saudara-saudara mereka yang sedang berada di tengah kepedihan akibat bencana.

Cahayanya mungkin kecil. Tetapi ribuan cahaya yang dinyalakan bersama-sama akan menjadi pesan yang jauh lebih besar.

Alor tidak lupa. Di tengah perayaan ulang tahun Indonesia, warga Alor justru memilih menyisihkan sebagian kegembiraan untuk mengirimkan doa.

Di sinilah kemerdekaan menemukan makna lain.

Bukan hanya tentang mengibarkan bendera setinggi-tingginya, tetapi juga tentang menegakkan kemanusiaan ketika orang lain sedang kehilangan pijakan.

Bukan sekadar menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi menunjukkan bahwa persaudaraan Indonesia tidak berhenti pada batas wilayah.

Dan bukan hanya tentang merayakan kemenangan masa lalu, tetapi hadir untuk menghadapi penderitaan yang sedang terjadi hari ini.

Alor Berjalan, Flores Tidak Sendirian

Apa yang dilakukan masyarakat Alor mungkin sederhana: berjalan bersama, berdoa dan menyalakan lilin.

Namun, di tengah suasana pascabencana, tindakan sederhana itu memiliki arti yang besar.

Dari Kalabahi, sebuah pesan dikirimkan ke seluruh penjuru Flores:

Kalian tidak sendiri. Ada tangan-tangan yang ikut terulur. Ada doa yang dipanjatkan. Ada cahaya yang dinyalakan. Dan ada persaudaraan yang tetap hidup meski dipisahkan laut dan pulau.

Melkisedek Bely juga menyampaikan apresiasi kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan seluruh jajaran pembina yang telah memberikan dedikasi terbaik dalam Upacara Pengibaran Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Mini Kalabahi.

Bagi Alor, rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini akhirnya memiliki cerita yang lebih panjang dari sekadar seremoni.

Karnaval menjadi perarakan. Lilin menjadi cahaya. Dan doa menjadi cara Alor memeluk Flores dari kejauhan.

Dari Alor untuk Flores. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu dalam duka, kuat dalam persaudaraan.

Reporter : Nursan

Polres Nagekeo Gandeng Indofood Buka Dapur Posko untuk Warga Terdampak Gempa M7,7

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Nagekeo, Bajopos.com | Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 di wilayah Kabupaten Nagekeo terus ditunjukkan jajaran Kepolisian Resor Nagekeo bersama pihak swasta.

Melalui kolaborasi Polres Nagekeo dan PT Indofood, dapur posko untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak gempa resmi dibuka dan mulai melayani warga di Kota Mbay.

Dapur posko tersebut disiapkan sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat yang masih berada dalam situasi pascabencana. Makanan yang disediakan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga, terutama mereka yang terdampak langsung dan masih membutuhkan bantuan.

Kapolres Nagekeo AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., mengajak seluruh masyarakat terdampak gempa di Kota Mbay untuk memanfaatkan fasilitas dapur posko yang telah disediakan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang terdampak gempa untuk datang dan menikmati makanan yang telah disediakan di dapur posko ini. Ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kita untuk membantu masyarakat melewati masa sulit pascabencana,” ujar Kapolres Nagekeo.

Menurut Kapolres, penanganan pascabencana membutuhkan kerja sama dan kepedulian dari berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Indofood yang telah berkolaborasi dengan Polres Nagekeo dalam memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah kebersamaan dan saling membantu. Polres Nagekeo bersama seluruh pihak akan terus hadir untuk masyarakat,” tambahnya.

Kehadiran dapur posko diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan makanan warga, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan menunjukkan bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi situasi pascabencana seorang diri.

Polres Nagekeo memastikan pelayanan melalui dapur posko akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Nagekeo.

Di tengah kondisi pascabencana yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan berbagai pihak, sinergi antara kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk mempercepat pemulihan.

Dengan dibukanya dapur posko tersebut, masyarakat terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan makanan sekaligus merasakan langsung kepedulian dan kehadiran berbagai pihak di tengah situasi sulit pascagempa.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Redaksi

Pemkab Sikka Distribusikan Bantuan Bencana Gempa Serentak ke 21 Kecamatan

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Sikka bergerak cepat dalam penanganan dampak bencana gempa bumi dengan menugaskan seluruh kepala badan dan dinas untuk melakukan pendropingan bantuan secara serentak ke 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.

Penugasan tersebut dilakukan atas arahan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha M. Da Maga Bapa, S.T., M.Eng.

Pendropingan bantuan dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi.
Setiap perangkat daerah bertanggung jawab melakukan pengantaran bantuan ke kecamatan yang telah ditetapkan. Pola ini dilakukan untuk mempercepat distribusi, memastikan bantuan tiba di wilayah sasaran, serta memudahkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam proses penyaluran kepada masyarakat.

Demikian penjelasan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha M. Da Maga Bapa, S.T., M.Eng. saat mendampingi loading barang bantuan untuk pendropingan bantuan bertempat di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Sikka, Senin, 17/08/2026.

Dijelaskannya, hari ini (Senin,red) kami tugaskan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk bertanggung jawab langsung terhadap Pendropingan Bantuan.

Ia juga merinci: Kecamatan Alok oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kecamatan Alok Barat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Kecamatan Alok Timur oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Kewapante oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Kecamatan Kangae oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Nita oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Kecamatan Magepanda oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kecamatan Paga oleh Kepala Dinas Perdagangan; Kecamatan Mego oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Kecamatan Lela oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan Bola oleh Kepala Dinas Pertanian; Kecamatan Doreng oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Kecamatan Mapitara oleh Kepala Dinas Kesehatan; Kecamatan Talibura oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kecamatan Waigete oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Kecamatan Waiblama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan Hewokloang oleh Kepala Dinas Perhubungan; Kecamatan Koting oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kecamatan Tanawawo oleh Kepala Dinas Sosial;
Kecamatan Palue oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Kecamatan Nelle oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Plt. Sekda Sikka juga menegaskan, bahwa pendropingan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana gempa bumi.

Selain memastikan bantuan sampai ke wilayah tujuan, lanjutnya, para kepala perangkat daerah yang ditugaskan juga diharapkan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta memastikan proses distribusi berjalan tertib, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dikatakannya, Pemkab Sikka terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan pascabencana, dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, koordinasi lintas sektor dan kepentingan kemanusiaan.

“Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memastikan masyarakat terdampak tidak berjalan sendiri dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana gempa bumi,” tutupnya.

Reporter : Faidin

Bupati Sikka Bertahan di Palue, Pastikan Penanganan Dampak Gempa Berjalan Cepat dan Terkoordinasi

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com |Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, didampingi sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sikka, sejak Minggu, 16 Agustus 2026 hingga Senin, 17 Agustus 2026, masih bertahan di Kecamatan Palue untuk memantau secara langsung kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak gempa bumi.

Kehadiran Bupati bersama jajaran Forkopimda di Palue menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memastikan penanganan kondisi darurat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Selama berada di Palue, Bupati melakukan monitoring langsung terhadap kondisi masyarakat, bangunan, fasilitas umum, serta sejumlah lokasi yang terdampak gempa. Bupati juga terus berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, relawan, dan unsur terkait lainnya dalam penanganan dampak bencana.

Selain memantau kondisi di lapangan, Bupati memastikan pembaruan data dan informasi kebencanaan terus dilakukan. Hal tersebut penting untuk mendukung proses pendataan kerusakan, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyaluran bantuan, serta langkah evakuasi apabila diperlukan.

Dalam situasi darurat akibat bencana, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman sekaligus memastikan berbagai kebutuhan warga dapat segera direspons.
Pemerintah Kabupaten Sikka bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah-langkah penanganan di wilayah terdampak, khususnya di Kecamatan Palue.

Bupati Sikka menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja bersama masyarakat hingga proses penanganan kondisi darurat dapat berjalan dengan baik.

“Palue tidak sendiri. Pemerintah hadir, bergerak bersama masyarakat, dan memastikan masyarakat mendapat perhatian serta penanganan terbaik di tengah situasi bencana,” demikian semangat Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penanganan dampak gempa di Palue.

Reporter : Faidin

Hari Ketiga Mengungsi, 27 Ibu Hamil di Nangahale Masih Tanpa Tenda Pemerintah

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Memasuki hari ketiga pascagempa bumi M7,7, sebanyak 27 ibu hamil masih bertahan bersama ratusan warga lainnya di lokasi pengungsian Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Meski angka ini masih ada yang menyebut bahwa ibu hamil yang berada dalam pengungsian hanya terdapat 4 orang, jumlah lainnya memilih bertahan di kediaman masih-masing.

Ironisnya, hingga hari ini, Senin, 17 Agustus 2026, para pengungsi tersebut belum mendapatkan tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Warga masih bertahan dengan fasilitas seadanya, sementara terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat.

“Ada satu orang Ibu hamil dalam keadaan di infus karena sakit tanpa tenda pengungsian. Kasihan,” ujar warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini menjadi sorotan serius karena para pengungsi bukan hanya orang dewasa dalam kondisi sehat. Di antara 393 kepala keluarga atau 1.551 jiwa yang mengungsi, terdapat 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat itu dirasakan di sejumlah wilayah Flores, termasuk Kabupaten Sikka.

Tiga Hari Bertahan dengan Fasilitas Seadanya

Sejak meninggalkan rumah setelah gempa, warga Nangahale memilih bertahan di lima titik pengungsian yang dianggap lebih aman.

Namun hingga hari ketiga, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga masih mengandalkan fasilitas yang mereka miliki.

Terpal digunakan sebagai alas tidur dan tempat beristirahat. Kondisi tersebut tentu belum memberikan perlindungan sebagaimana fungsi tenda pengungsian.

Terlebih, warga harus menghadapi kemungkinan panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan lainnya selama berada di lokasi pengungsian.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan bagi 27 ibu hamil yang membutuhkan tempat istirahat yang lebih aman dan nyaman.

1.551 Jiwa Tersebar di Lima Titik

Pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale mencatat sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa mengungsi.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Lima titik pengungsian tersebut yakni:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK/69 jiwa.
Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK/47 jiwa.
Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK/610 jiwa.
Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK/350 jiwa.
Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK/475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 610 jiwa.

Mengapa Tenda Belum Tersedia?

Informasi yang diterima Bajopos.com sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kendala penyaluran tenda adalah rekapitulasi laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima BPBD Kabupaten Sikka, sementara laporan dari Desa Nangahale disebut telah dikirimkan.

Jika persoalan tersebut menjadi penyebab belum tersalurkannya tenda hingga hari ketiga, kondisi ini tentu perlu segera mendapat perhatian.

Sebab dalam situasi bencana, proses administrasi dan koordinasi semestinya berjalan cepat mengikuti kebutuhan warga di lapangan.

Apalagi, jumlah pengungsi sudah jelas dan lokasi pengungsian telah diketahui.

Camat Talibura Belum Memberikan Penjelasan

Terkait persoalan tersebut, Camat Talibura belum memberikan penjelasan kepada media ini.

Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun nomor telepon Camat Talibura tidak dapat dihubungi.

Karena itu, informasi mengenai kendala pelaporan dari tingkat kecamatan hingga BPBD belum dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak kecamatan.

Media ini tetap memberikan ruang kepada Pemerintah Kecamatan Talibura maupun BPBD Kabupaten Sikka untuk menjelaskan kondisi tersebut, termasuk langkah yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga Nangahale.

27 Ibu Hamil Menjadi Sorotan

Kondisi 27 ibu hamil di lokasi pengungsian menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan air minum, tetapi juga tempat beristirahat yang layak serta akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam kondisi pascabencana, kebutuhan ibu hamil tidak dapat disamakan dengan pengungsi lainnya.

Apabila harus bertahan berhari-hari tanpa tempat perlindungan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menambah beban fisik dan psikologis.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memastikan tersedianya tenda pengungsian atau tempat perlindungan yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.

10 Rumah Warga Mengalami Kerusakan

Selain persoalan pengungsian, pendataan sementara juga mencatat 10 rumah warga mengalami kerusakan.

Kesepuluh kepala keluarga tersebut yakni Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam warga berada di Dusun Namandoi dan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih memerlukan verifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan masing-masing rumah dan memastikan apakah bangunan masih layak dihuni.

Trauma Pulau Babi Membuat Warga Memilih Mengungsi

Keputusan warga untuk bertahan di pengungsian juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, sebanyak 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Warga yang selamat kemudian dipindahkan, termasuk ke Desa Nangahale.

Pengalaman tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.

Karena itu, ketika gempa M7,7 kembali mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, sebagian warga memilih tidak mengambil risiko dengan tetap berada di rumah.

Mereka membawa keluarga dan memilih bertahan di lokasi yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Diminta Segera Hadir

Hari ketiga pengungsian seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga telah terpenuhi.

Dengan jumlah 1.551 jiwa, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenda atau tempat perlindungan, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Khusus 27 ibu hamil, kebutuhan tempat berteduh yang layak tidak semestinya menunggu lebih lama.

Warga telah memilih menyelamatkan diri dari ancaman gempa. Kini mereka membutuhkan pemerintah untuk memastikan bahwa tempat mereka mengungsi juga aman dan layak.

Tiga hari sudah mereka bertahan. Terpal masih menjadi alas. Tenda pemerintah belum tersedia. Dan di antara mereka, 27 ibu hamil masih menunggu tempat perlindungan yang layak.

Persoalannya kini bukan lagi sekadar soal data pengungsi.

Ini tentang seberapa cepat pemerintah hadir ketika warganya sedang membutuhkan perlindungan.

Reporter : Faidin

1.551 Warga Nangahale di Pengungsian Tanpa Tenda Jadi dari Pemerintah, Warga Tidur Pakai Terpal

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membuat ratusan keluarga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, meninggalkan rumah dan mengungsi ke sejumlah lokasi yang dianggap lebih aman.

Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat tersebut turut dirasakan di Kabupaten Sikka. Di Desa Nangahale, kepanikan warga diperparah oleh pengalaman traumatis masyarakat yang pernah menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Pulau Babi pada 12 Desember 1992.

Kini, setelah gempa kembali mengguncang Flores, sebanyak 393 kepala keluarga (KK) atau 1.551 jiwa memilih mengungsi secara mandiri dan tersebar di lima titik pengungsian.

Tenda Pengungsian Belum Ada

Namun, di tengah kondisi tersebut, hingga saat ini belum tersedia tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah untuk warga di lokasi-lokasi pengungsian tersebut.

Hingga memasuki hati kedua pengungsian pasca gempa, warga terpaksa bertahan dengan fasilitas seadanya. Terpal yang tersedia digunakan terutama sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara warga masih membutuhkan tempat perlindungan yang lebih layak untuk menghadapi situasi pascagempa.

393 KK dan 1.551 Jiwa Mengungsi

Berdasarkan pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale, terdapat 393 KK atau 1.551 jiwa yang tersebar di lima titik.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Sementara kelompok rentan yang tercatat meliputi 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Lima titik pengungsian tersebut adalah:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK atau 69 jiwa. Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK atau 47 jiwa. Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK atau 610 jiwa. Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK atau 350 jiwa. Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK atau 475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 610 jiwa dari 154 KK, disusul Posko 5 dengan 475 jiwa dari 131 KK.

Besarnya jumlah pengungsi tersebut membuat kebutuhan akan tempat perlindungan yang layak menjadi semakin mendesak.

Belum Ada Tenda Pemerintah, Warga Gunakan Terpal sebagai Alas

Kondisi di lokasi pengungsian menjadi sorotan karena warga yang memilih meninggalkan rumah belum mendapatkan tenda pengungsian dari pemerintah.

Warga masih bertahan dengan fasilitas yang tersedia secara mandiri. Terpal digunakan untuk mengalasi tempat mereka tidur dan beristirahat, bukan sebagai tenda pengungsian yang memadai.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena pengungsi tidak hanya terdiri dari orang dewasa. Di antara 1.551 jiwa terdapat 603 anak-anak, 90 balita, 179 lansia, 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, dan 19 penyandang disabilitas.

Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak semakin penting, terutama apabila warga harus bertahan di lokasi pengungsian dalam beberapa hari ke depan.

Warga membutuhkan perlindungan dari panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Warga Mengungsi karena Trauma dan Takut Kembali ke Rumah

Keputusan warga untuk mengungsi tidak terlepas dari trauma panjang akibat bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Pulau Babi menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak sangat parah. Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Pasca bencana, pemerintah mengosongkan Pulau Babi dan warga yang selamat dipindahkan ke sejumlah wilayah, termasuk Desa Nangahale.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami langsung tragedi tersebut, gempa pada 15 Agustus 2026 kembali membangkitkan rasa takut.

Guncangan rumah, benda-benda yang bergerak, kepanikan warga, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan membuat masyarakat memilih berada di luar rumah.

Bagi mereka, mengungsi merupakan langkah untuk memastikan keselamatan keluarga.

10 Rumah Warga Terdata Mengalami Kerusakan

Selain menyebabkan warga mengungsi, gempa juga berdampak terhadap rumah warga.

Hasil pendataan sementara mencatat 10 kepala keluarga yang rumahnya terdata mengalami kerusakan.

Mereka adalah Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam kepala keluarga pertama berada di Dusun Namandoi, sedangkan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih merupakan pendataan awal dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap bangunan.

Pemeriksaan kelayakan rumah menjadi penting sebelum warga kembali, terutama untuk memastikan bangunan tidak membahayakan keselamatan penghuni.

Bukan Hanya Tenda, Pengungsi Membutuhkan Perlindungan yang Layak

Kondisi pengungsian di Nangahale menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan hanya persoalan logistik.

Ketersediaan tenda pengungsian menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar warga memiliki tempat berteduh yang layak.

Terpal yang digunakan sebagai alas memang dapat membantu warga mengurangi kontak langsung dengan tanah, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi tenda sebagai tempat perlindungan.

Apalagi, terdapat kelompok rentan dalam jumlah cukup besar.

Ibu hamil membutuhkan tempat istirahat yang aman. Ibu menyusui memerlukan ruang yang lebih nyaman. Lansia membutuhkan perlindungan dari cuaca dan kondisi lingkungan. Balita dan anak-anak juga membutuhkan tempat yang aman selama berada di pengungsian.

Penyandang disabilitas membutuhkan akses dan fasilitas pengungsian yang mudah serta aman.

Pemerintah Diharapkan Segera Hadir di Lima Titik Pengungsian

Dengan jumlah pengungsi mencapai 1.551 jiwa, pemerintah diharapkan segera melakukan penanganan secara menyeluruh di lima lokasi pengungsian.

Selain mendata jumlah warga, pemerintah perlu memastikan tersedianya tenda atau tempat perlindungan yang layak, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta kebutuhan khusus kelompok rentan.

Pendataan terhadap 10 rumah yang mengalami kerusakan juga perlu segera diverifikasi.

Tidak kalah penting adalah dukungan psikososial bagi warga, mengingat sebagian masyarakat Nangahale memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Pulau Babi 1992.

Gempa Berhenti, tetapi Warga Masih Bertahan di Pengungsian

Gempa M7,7 yang berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, telah berlalu. Namun, ketakutan warga Nangahale belum sepenuhnya hilang.

Sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa masih memilih bertahan di lima titik pengungsian.

Di tengah situasi tersebut, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga harus menggunakan fasilitas seadanya. Terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak masih menjadi perhatian.

Bagi masyarakat Nangahale, persoalan ini bukan hanya tentang tempat tidur.

Ini tentang rasa aman.

Mereka telah meninggalkan rumah karena takut terhadap dampak gempa dan kemungkinan bahaya susulan. Kini mereka membutuhkan kepastian bahwa di tempat pengungsian pun mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Terlebih, di antara mereka terdapat anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Kecamatan Belum Kasih Laporan

Camat Talibura, Fransiskus Ismail, dikonfirmasi media ini belum memberi penjelasan. Nomornya tidak bisa dihubungi.

Meski, media ini mendapat informasi bahwa ketiadaan tenda jadi hingga hari kedua bagi warga pengungsi dari Desa Nangahale tersebut sebab rekapan laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima pihak BPBD Kabupaten Sikka. Meski laporan dari desa sudah dikirim.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi warga Nangahale masih membutuhkan tempat yang aman untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menunggu sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman.

Reporter : Faidin

Ratusan Warga Marapokot dan Tonggurambang Bertahan di Pengungsian, Trauma Gempa Belum Hilang

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Rasa takut belum juga hilang dari wajah ratusan warga Desa Marapokot dan Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Sudah sekitar dua hari mereka berada di lokasi pengungsian setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Meski waktu terus berjalan, warga belum berani kembali ke rumah masing-masing.

Trauma akibat guncangan gempa masih begitu kuat, ditambah kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan maupun ancaman tsunami.

Bagi warga, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman kini belum sepenuhnya terasa demikian.

Mereka memilih bertahan di pengungsian bersama keluarga sambil memantau situasi dan menunggu perkembangan informasi resmi mengenai kondisi gempa bumi.

Keputusan untuk tetap berada di pengungsian bukanlah sesuatu yang mudah. Di sana, warga harus menjalani hari-hari dengan berbagai keterbatasan. Namun rasa takut untuk kembali ke rumah membuat mereka memilih bertahan hingga kondisi benar-benar diyakini aman.

Salah seorang pengungsi, Masjidin Lezo, mengatakan dirinya bersama warga lainnya masih belum berani meninggalkan lokasi pengungsian.

“Kami masih bertahan di sini sekitar dua hari ke depan sambil memantau situasi dan informasi tentang gempa bumi,” ungkap Masjidin.

Menurut Masjidin, jumlah warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian cukup banyak.

Sekitar 246 orang berasal dari Desa Marapokot, sementara lebih dari 100 orang berasal dari Desa Tonggurambang.

Mereka datang dengan kondisi dan cerita masing-masing. Ada yang membawa anggota keluarga, ada yang membawa barang-barang seperlunya, dan ada pula yang harus meninggalkan rumah karena rasa takut yang belum kunjung reda.

Di lokasi pengungsian, mereka kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari biasanya.

Hari-hari yang semestinya dihabiskan di rumah bersama keluarga berubah menjadi waktu untuk bertahan. Malam yang biasanya menjadi saat beristirahat kini dilewati dengan kewaspadaan.

Setiap getaran atau suara yang terasa berbeda dapat kembali memunculkan rasa cemas.

Trauma Masih Membekas

Bagi warga yang mengalami langsung guncangan gempa, ketakutan tidak serta-merta hilang setelah guncangan berhenti.

Trauma masih membekas. Mereka masih dihantui bayangan gempa susulan. Kekhawatiran terhadap ancaman tsunami juga menjadi salah satu alasan warga memilih tidak kembali ke rumah.

Karena itu, kebersamaan di lokasi pengungsian menjadi penting. Warga memilih berada bersama-sama agar dapat saling menjaga dan saling menguatkan.

Hal senada disampaikan Bejo, salah seorang pengungsi. Ia mengatakan warga masih memilih bertahan bersama-sama di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar dinyatakan aman.

Pilihan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rasa aman menjadi kebutuhan utama warga saat ini.

Mereka belum membutuhkan banyak hal selain kepastian bahwa kondisi sudah benar-benar aman untuk kembali.

Bertahan dalam Keterbatasan

Namun, bertahan di pengungsian selama berhari-hari bukan perkara mudah.

Warga membutuhkan berbagai kebutuhan dasar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan logistik dan penerangan di lokasi pengungsian.

Masjidin berharap bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat segera diterima warga yang masih bertahan.

“Kami berharap ada bantuan logistik, penerangan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan selama di tempat pengungsian,” harapnya.

Harapan tersebut sederhana, tetapi sangat berarti bagi warga yang saat ini harus meninggalkan rumah.

Logistik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerangan dibutuhkan agar warga dapat beraktivitas dan merasa lebih aman ketika malam tiba.

Sementara kebutuhan lainnya juga diperlukan karena mereka belum mengetahui sampai kapan harus bertahan di pengungsian.

Rumah yang Ditinggalkan, Keluarga yang Menunggu

Di balik jumlah 246 warga Marapokot dan lebih dari 100 warga Tonggurambang, terdapat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi situasi sulit.

Ada orang tua yang harus memastikan anak-anaknya tetap tenang. Ada keluarga yang harus tidur dan beristirahat dalam kondisi terbatas. Ada warga yang terus memikirkan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.

Namun untuk sementara, keselamatan menjadi pilihan pertama.

Warga tidak ingin mengambil risiko dengan kembali sebelum situasi benar-benar aman.

Mereka memilih menunggu. Menunggu informasi, menunggu keadaan membaik, dan menunggu keberanian untuk kembali pulang.

Bagi mereka, kembali ke rumah bukan hanya soal membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Lebih dari itu, mereka membutuhkan keyakinan bahwa rumah tersebut kembali menjadi tempat yang aman bagi keluarga.

Harapan di Tengah Ketakutan

Kondisi para pengungsi di Marapokot dan Tonggurambang menjadi gambaran bahwa dampak gempa tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik.

Ada dampak lain yang tidak mudah dilihat, yakni rasa takut dan trauma yang masih dirasakan warga.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi ketakutan masih terasa di hati mereka.

Karena itu, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan selama warga masih berada di pengungsian.

Bantuan logistik, penerangan dan kebutuhan dasar lainnya menjadi bagian penting untuk membantu warga melewati masa sulit tersebut.

Di tengah keterbatasan, mereka hanya berharap kondisi segera kembali normal.

Mereka ingin anak-anak dapat kembali tidur dengan tenang. Mereka ingin orang tua tidak lagi dihantui kecemasan. Mereka ingin malam kembali menjadi waktu untuk beristirahat, bukan waktu untuk berjaga-jaga.

Dan yang paling utama, mereka ingin kembali ke rumah.

Tetapi bukan sekadar kembali. Mereka ingin pulang ketika bumi sudah tenang dan rasa aman telah kembali.

Untuk sementara waktu, ratusan warga Marapokot dan Tonggurambang masih memilih bertahan di pengungsian.

Mereka menunggu. Sambil menjaga keluarga, memantau situasi dan sambil berharap, tidak ada lagi guncangan yang memaksa mereka kembali berlari meninggalkan rumah.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Faidin