JAKARTA, Bajopos.com | Wacana menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan Indonesia mendapat sorotan dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut tanpa melalui kajian yang matang.
Menurut Andreas, kurikulum nasional merupakan instrumen strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan pendidikan jangka panjang dan kepentingan bangsa.
Karena itu, setiap penambahan maupun perubahan mata pelajaran wajib harus melalui proses akademik yang komprehensif, bukan didasarkan pada pertimbangan sesaat.
Ia mengakui bahwa bahasa Prancis memiliki posisi penting sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan secara luas dalam berbagai forum global.
Namun, menurutnya, menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran wajib memerlukan pertimbangan yang mendalam, termasuk kesiapan tenaga pendidik, ketersediaan sarana pembelajaran, serta manfaat nyata bagi peserta didik.
Andreas menilai kebijakan pendidikan harus dibangun di atas kebutuhan nasional dan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Oleh sebab itu, setiap perubahan kurikulum perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda.
“Jangan sampai setiap kali kita bertemu pemimpin negara lain, lalu bahasa negara tersebut langsung dijadikan kurikulum wajib,” tegas Andreas dalam keterangannya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak lahir sebagai respons terhadap dinamika diplomasi atau hubungan bilateral semata.
Menurutnya, kurikulum nasional harus disusun secara objektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik serta tantangan masa depan.
Lebih lanjut, Andreas menegaskan bahwa evaluasi terhadap usulan mata pelajaran baru harus mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas pembelajaran, kesiapan infrastruktur pendidikan, hingga kemampuan daerah-daerah dalam menerapkannya secara merata.
Pernyataan tersebut muncul di tengah mencuatnya diskusi publik mengenai kemungkinan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia.
Wacana itu pun memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan terkait arah pengembangan kurikulum nasional ke depan.
Penulis : Dedy Hu