UMKM

PMKRI Jakarta Pusat Soroti Tantangan Jakarta Menuju Kota Global di Tengah Pelemahan Rupiah

Faidin Jun 13, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi sebagai kota global pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut PMKRI, upaya transformasi Jakarta tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan peningkatan investasi, tetapi juga harus ditopang oleh fondasi ekonomi daerah yang kuat di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp8,74 triliun.

Sebagian besar pendapatan tersebut masih berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi. Sementara itu, target pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp71,45 triliun dengan total APBD mencapai Rp81,32 triliun.

Presidium GERMAS PMKRI Jakarta Pusat, Andri Tani, menilai agenda menjadikan Jakarta sebagai kota global harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan ekonomi daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Jakarta saat ini sedang diarahkan menjadi kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia. Namun di saat yang sama, kita juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai tantangan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara realistis dan berpijak pada kondisi yang ada,” ujar Andri dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan yang masih bergantung pada barang, teknologi, maupun komponen impor.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya proyek dan memperbesar beban dunia usaha yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, PMKRI juga menyoroti ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor pajak.

Menurut Andri, ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan berpotensi ikut terdampak.

“Ketahanan fiskal menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota global. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah tetap sehat dan berkelanjutan, sehingga agenda pembangunan tidak terganggu oleh tekanan ekonomi yang terjadi,” katanya.

PMKRI Jakarta Pusat mengingatkan bahwa konsep kota global tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan kawasan bisnis, gedung pencakar langit, atau proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Lebih dari itu, kota global harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai Jakarta menjadi kota yang megah secara fisik, tetapi masyarakatnya menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Kota global harus hadir untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ekonomi rakyat,” tegasnya.

Karena itu, PMKRI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kreatif.

Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.

PMKRI Jakarta Pusat menyatakan mendukung visi Jakarta sebagai kota global.

Namun, visi tersebut harus dibangun di atas fondasi ekonomi yang kuat, tata kelola fiskal yang sehat, serta kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, Jakarta tidak hanya menjadi kota yang kompetitif di tingkat internasional, tetapi juga mampu tumbuh sebagai kota yang adil, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo
Editor : Faidin

Wabup Alor Resmikan Kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru, Dorong Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Faidin Mei 23, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Wakil Bupati Alor, Rocky Wunaryo, S.H., M.H., secara resmi meresmikan Kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru yang berlokasi di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD), Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (23/5/2026).

Peresmian tersebut menandai hadirnya kantor cabang ke-63 KSP Kopdit Pintu Air di Indonesia dan berlangsung penuh sukacita serta semangat kebersamaan bersama masyarakat Moru, jajaran pengurus koperasi, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia Pusat Yakobus Dhano, Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Astria Blandina Gaidaka, S.Kep., Ns., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si.,

Asisten I Setda Alor Muhammad Ridwan Nampira, Camat ABAD Yapi N. Hinglir, S.P., para pimpinan OPD, para kepala desa, pimpinan Bank Mandiri beserta jajaran, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta ratusan anggota koperasi dan masyarakat Moru.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh peserta dapat hadir bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara peresmian kantor cabang tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Alor dan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar KSP Kopdit Pintu Air atas peresmian kantor cabang hari ini,” ujar Rocky Wunaryo.

Ia menegaskan, peresmian kantor tersebut bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum penting bagi kebangkitan ekonomi rakyat di wilayah Moru dan sekitarnya.

Menurutnya, setiap kantor koperasi yang berdiri merupakan rumah harapan masyarakat kecil, tempat masyarakat menaruh mimpi, mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi, serta tempat tumbuhnya semangat gotong royong untuk maju bersama.

“Koperasi adalah rumah harapan masyarakat. Tempat masyarakat kecil mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” katanya.

Rocky juga menilai kehadiran KSP Kopdit Pintu Air bukan hanya memberikan pelayanan simpan pinjam, tetapi menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, mama-mama kecil, dan keluarga sederhana agar memiliki akses ekonomi yang lebih baik.

Ia mengapresiasi perkembangan Kopdit Pintu Air yang terus bertumbuh dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa koperasi masih menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata dan relevan.

Pemerintah Kabupaten Alor, lanjut Rocky, mendukung penuh gerakan koperasi sebagai bagian dari pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Kita membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, koperasi, lembaga keuangan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga,” tegasnya.

Dalam suasana penuh keakraban, Rocky juga sempat mencairkan suasana dengan candaan terkait pakaian biru yang dikenakannya, yang identik dengan warna seragam KSP Kopdit Pintu Air.

“Kalau hadir hari ini saya juga harus pakai baju biru. Dan ternyata setelah dipakai memang keren sekali,” katanya yang disambut tawa hadirin.

Dengan nada santai, ia bahkan menyampaikan kemungkinan tetap mengenakan pakaian berwarna biru saat melanjutkan perjalanan menghadiri penutupan MTQ di Pantar dan Baranusa sebagai bentuk promosi bagi Kopdit Pintu Air.

Selain mendorong penguatan ekonomi rakyat, Rocky juga mengajak masyarakat mulai menerapkan pola hidup hemat dan ramah lingkungan.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Alor mulai mendorong pengurangan penggunaan air mineral kemasan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik.

Bahkan, ia menginstruksikan jajaran protokol Pemerintah Kabupaten Alor untuk mulai mengurangi penggunaan air mineral kemasan plastik sekali pakai dalam kegiatan pemerintahan.

“Sederhana saja yang penting kebersamaan dan manfaatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru, Vitalis Bangkai, mengatakan kehadiran kantor cabang tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sehat, aman, dan bebas dari praktik rentenir.

“Hari ini kita resmikan Kantor Cabang Moru agar masyarakat tidak lagi terjerat rentenir. Mari bersama-sama menanam uang, menikmati hasilnya, dan saling membantu ketika ada anggota yang mengalami kesulitan,” jelasnya.

Ia menambahkan, KSP Kopdit Pintu Air terus mengedepankan prinsip solidaritas melalui program simpan pinjam serta dana solidaritas kesehatan dan sosial bagi seluruh anggota.

Menurut Vitalis, kehadiran KSP Kopdit Pintu Air di Moru bukan hanya sekadar membuka layanan koperasi, tetapi menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas dasar kebersamaan, kepercayaan, dan semangat saling menolong.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Aloysia Contina Dua Wara, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya peresmian kantor cabang yang telah dinantikan masyarakat selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, pengumuman resmi Moru sebagai kantor cabang ke-63 KSP Kopdit Pintu Air baru disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Nasional pada April 2026 lalu.

“Kami menyadari tanpa campur tangan Tuhan dan dukungan semua pihak, acara ini tidak mungkin berjalan lancar,” ujar Aloysia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota, panitia, pengurus pusat, serta masyarakat yang telah mendukung penuh proses persiapan hingga terlaksananya peresmian tersebut.

Diketahui, KSP Kopdit Pintu Air saat ini menjadi salah satu koperasi terbesar di Indonesia Timur dengan jumlah anggota mencapai ratusan ribu orang.

Ekspansi ke wilayah Moru, Kabupaten Alor, menjadi bukti komitmen lembaga tersebut dalam memperluas pelayanan ekonomi kerakyatan hingga ke wilayah kepulauan dan perbatasan di Nusa Tenggara Timur.

Peresmian Kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru diharapkan mampu membuka akses layanan keuangan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Daya dan ABAD Selatan.

Prosesi peresmian ditandai dengan pembukaan selubung kain papan nama kantor oleh Wakil Bupati Alor didampingi Ketua KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia Pusat Yakobus Dhano, Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air Cabang Moru Vitalis Bangkai.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Astya Bendelina Gaidaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., Camat ABAD Yapi N. Hinglir, S.P., serta jajaran pengurus dan manajer KSP Kopdit Pintu Air Moru.

Suasana peresmian berlangsung meriah dan penuh sukacita yang ditandai dengan tepuk tangan masyarakat dan seluruh tamu undangan sebagai bentuk dukungan terhadap hadirnya lembaga koperasi yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah Moru dan sekitarnya.

“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap niat baik, kerja keras, dan pelayanan kita bersama,” tutup Wakil Bupati Alor.

Penulis : Nursan | Editor : Redaksi

“Perang Data” Bikin Bansos Tak Tepat Sasaran, Benny K. Harman Dorong Otoritas Data Nasional

Faidin Apr 16, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Anggota DPR RI, Benny K. Harman, menilai carut-marut tata kelola data nasional menjadi penyebab utama program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan kerap tidak tepat sasaran.

Dalam catatannya yang dipublikasikan melalui akun X pribadi, Benny menyebut Indonesia tengah menghadapi “perang data” antarinstansi pemerintah. Perbedaan data antar kementerian dan lembaga, menurut dia, berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik.

“Rakyat yang jadi korban, anggaran yang menguap,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia oleh Badan Legislasi DPR RI. RUU ini diproyeksikan menjadi landasan hukum untuk menyatukan sistem data nasional yang selama ini dinilai tumpang tindih.

Benny mengidentifikasi sedikitnya empat persoalan utama dalam tata kelola data nasional. Pertama, data tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga memicu ego sektoral. Kedua, perbedaan definisi dan standar, termasuk dalam indikator kemiskinan, stunting, dan UMKM. Ketiga, konflik atau perbedaan klaim data antarinstansi. Keempat, data yang tidak diperbarui secara real-time dan sulit diverifikasi.

Kondisi tersebut, kata dia, berimplikasi serius terhadap arah pembangunan. Program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran, penggunaan anggaran menjadi tidak efisien, dan pengambilan keputusan tidak berbasis pada data yang valid.

Untuk mengatasi persoalan itu, Benny mendorong pembentukan Badan Data Nasional yang memiliki kewenangan otoritatif. Ia menilai fungsi koordinatif yang selama ini berjalan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar.

“Negara harus memiliki satu data resmi yang menjadi rujukan bersama,” katanya.

Menurut Benny, badan tersebut setidaknya harus menjalankan lima fungsi utama, yakni standardisasi definisi dan metodologi data, integrasi data lintas sektor dan wilayah, validasi serta verifikasi data, penetapan data resmi negara, serta memastikan akses dan interoperabilitas data antarinstansi.

Pembahasan di DPR sendiri menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara legislatif dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR cenderung mendorong pembentukan lembaga baru yang independen, sementara pemerintah memilih opsi memperkuat lembaga yang sudah ada guna menghindari penambahan birokrasi.

Namun Benny menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada bentuk kelembagaan, melainkan pada kewenangan yang dimiliki.

“Apakah kewenangan itu otoritatif dan mengikat atau tidak, itu yang menjadi kunci,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan desain sistem data nasional berbasis pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Dalam skema tersebut, desa dan kelurahan menjadi sumber data primer, pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi awal, provinsi melakukan konsolidasi, dan badan nasional menetapkan data akhir.

Selain itu, Benny menekankan pentingnya empat prasyarat utama, yakni payung hukum setingkat undang-undang, integrasi dengan data kependudukan, digitalisasi sistem secara penuh dan real-time, serta penerapan sanksi tegas bagi instansi yang tidak patuh.

Menurut dia, tanpa langkah tersebut, upaya perbaikan tata kelola data hanya akan berhenti pada tataran wacana.

“Negara tidak boleh kalah oleh kekacauan datanya sendiri. Tanpa satu data yang otoritatif, pembangunan hanya akan menjadi spekulasi,” kata Benny.

Reporter : Faidin
Editor : Redaksi