Nelayan Sikka

KSOP El Say Maumere Kosong Tim Ukur Akibat Langgar SOP, Sebelumnya Hanya Satu

Faidin Jun 15, 2026 Tidak ada komentar

MAUMERE, Bajopos.com | Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV El Say Maumere, Ryan Partigor Hutabarat, menegaskan bahwa pelayanan pengukuran kapal di wilayah kerjanya saat ini terdampak karena satu-satunya petugas ukur kapal yang dimiliki KSOP, yakni Kardi, telah dihentikan sementara dari tugas pengukuran akibat melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Penegasan tersebut disampaikan Ryan saat memberikan klarifikasi kepada wartawan di ruang kerjanya terkait polemik pelayanan pengukuran kapal yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Menurut Ryan, KSOP El Say Maumere hanya memiliki satu orang petugas yang berwenang melakukan pengukuran kapal, yakni Kardi.

Karena keterbatasan sumber daya tersebut, hampir seluruh permohonan pengukuran kapal di wilayah kerja KSOP bergantung pada petugas tersebut.

“Orang satu-satunya di KSOP yang bisa melakukan pengukuran hanya dia. Jumlah kapal yang diukur banyak sekali. Akhirnya banyak masyarakat yang meminta bantuan langsung kepada dia,” ujar Ryan.

Namun, Ryan menjelaskan bahwa Kardi melakukan pelanggaran prosedur karena ikut membantu pemohon mencarikan pihak yang dapat membuat gambar kapal, yang sebenarnya bukan bagian dari tugas seorang petugas ukur.

Menurutnya, dalam standar operasional prosedur (SOP), tugas petugas ukur hanya melakukan pengukuran setelah seluruh dokumen persyaratan, termasuk gambar kapal, telah lengkap dan diverifikasi.

“Secara tugas dia hanya mengukur kapal. Tidak sampai mengurus gambar kapal. Itu bukan tugasnya,” tegas Ryan.

Ryan mengungkapkan, banyak pemilik kapal yang tidak memiliki email, akun permohonan, maupun kemampuan mengurus persyaratan teknis sehingga meminta bantuan langsung kepada Kardi.

Akibatnya, Kardi kerap menjadi penghubung antara pemohon dengan pihak yang bisa membuat gambar kapal menggunakan AutoCAD.

Padahal, menurut Ryan, siapa pun dapat membuat gambar kapal selama memiliki kemampuan teknis dan memenuhi standar yang dipersyaratkan. KSOP tidak menunjuk pihak tertentu untuk pekerjaan tersebut.

“Kesalahannya karena dia menjadi perantara. Akhirnya masyarakat bisa berpikir uang yang diberikan untuk gambar itu diterima oleh dia. Itu yang tidak boleh,” katanya.

Atas pelanggaran tersebut, Ryan mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada Kardi dengan menghentikan sementara yang bersangkutan dari tugas pengukuran kapal selama enam bulan.

“Dia tidak boleh mengukur lagi selama enam bulan,” tegas Ryan.

Akibat sanksi tersebut, Ryan mengaku untuk sementara pelayanan pengukuran kapal di KSOP El Say Maumere juga dihentikan guna mencegah persoalan serupa kembali terjadi.

“Saya stop dulu. Saya tidak mau terjadi lagi persoalan seperti ini,” ujarnya.

Ryan juga menepis anggapan bahwa biaya yang muncul dalam proses pengukuran kapal merupakan pungutan tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengukuran kapal telah diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang PNBP serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa biaya akomodasi, transportasi, dan biaya lain dalam pelaksanaan pengukuran dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ryan berharap masyarakat memahami bahwa persoalan yang terjadi bukan berkaitan dengan tugas pengukuran kapal itu sendiri, melainkan karena petugas ukur membantu pekerjaan yang berada di luar kewenangannya sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Reporter : Faidin

Ka.KSOP El Say Maumere Klarifikasi Tawar Menawar Biaya Urus Dokumen Kapal, Sebut Kardi Lakukan Kesalahan

Faidin Jun 15, 2026 Tidak ada komentar

MAUMERE, Bajopos.com | Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV El Say Maumere, Ryan Partigor Hutabarat, memberikan klarifikasi terkait polemik pelayanan pengukuran kapal yang menyeret nama petugas ukur kapal, Kardi, dalam dugaan pungutan maupun pengurusan dokumen kapal.

Dalam keterangannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Ryan menegaskan bahwa tugas Kardi hanya melakukan pengukuran kapal setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

Ia membantah anggapan bahwa Kardi bertugas mengurus pembuatan gambar kapal atau mengelola biaya yang timbul dalam proses tersebut.

Menurut Ryan, selama ini banyak pemohon yang meminta bantuan langsung kepada Kardi karena tidak memiliki akun, email, atau pemahaman mengenai prosedur permohonan pengukuran kapal.

Ia pun menyebut bahwa Kardi hanyalah satu-satunya petugas ukur yang ada di KSOP El Say Maumere ini, sehingga sedikit kesulitan jika pekerjaan tersebut di hendel sendirian.

Kondisi tersebut membuat Kardi sering diminta membantu hingga mencarikan pihak yang dapat membuat gambar kapal menggunakan aplikasi AutoCAD, padahal hal itu bukan bagian dari tugasnya.

“Secara tugas, Kardi hanya melakukan pengukuran. Dia tidak boleh mengurus gambar kapal dan tidak boleh menjadi perantara antara pemohon dengan pembuat gambar,” tegas Ryan dalam klarifikasinya.

Ryan menjelaskan, KSOP hanya melayani proses pengukuran kapal. Sementara dokumen pendukung seperti gambar kapal, keterangan galangan, maupun dokumen administrasi lainnya menjadi tanggung jawab pemohon sebelum mengajukan permohonan melalui sistem yang telah disediakan.

Ia mengakui Kardi melakukan kesalahan karena membantu mencarikan pembuat gambar bagi sejumlah pemohon. Hingga munculnya tawar menawar biaya pengurusan yang di mintai dalam rekaman yang beredar.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa uang yang dibayarkan masyarakat kepada pembuat gambar diterima langsung oleh petugas KSOP.

“Kesalahannya adalah karena dia menjadi penghubung. Seharusnya dia cukup memberikan informasi atau nomor orang yang bisa membuat gambar, bukan mengambil alih proses itu,” ujarnya.

Atas tindakan tersebut, Ryan mengaku telah menjatuhkan sanksi kepada Kardi berupa penghentian sementara tugas pengukuran kapal selama enam bulan. Langkah itu diambil untuk mencegah terulangnya persoalan serupa di kemudian hari.

Ia pun melanjutkan bahwa sementara ini terkait pengukuran kapal disarankan untuk mengunjungi KSOP di wilayah Flores Timur, Labuan Bajo, atau Bali selama masa percobaan kurang lebih 6 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Ryan juga menjelaskan bahwa biaya yang muncul dalam proses pengukuran kapal memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 yang mengatur bahwa biaya akomodasi, transportasi, maupun biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan pengukuran kapal dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ryan juga menegaskan bahwa gambar kapal yang menjadi salah satu syarat pengukuran tidak harus dibuat oleh pihak tertentu.

Siapa pun dapat membuatnya selama memiliki kemampuan menggunakan AutoCAD dan memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

Terkait keluhan masyarakat mengenai minimnya sosialisasi, Ryan menyatakan KSOP siap memberikan sosialisasi apabila ada permintaan resmi dari kelompok nelayan atau pemerintah desa.

Ia bahkan menyebut pihaknya memiliki program pengukuran gratis untuk kapal nelayan berukuran di bawah 7 GT yang akan kembali dilaksanakan dalam waktu dekat.

Menurut Ryan, polemik yang berkembang saat ini perlu diluruskan agar masyarakat memahami bahwa peran Kardi sebatas petugas pengukuran kapal, sementara pengurusan gambar kapal maupun dokumen pendukung lainnya berada di luar tugas dan kewenangan petugas ukur KSOP.

Reporter : Faidin

ATURAN KAH? Di KSOP EL. SAY Maumere, Biaya Pengurusan Dokumen Kapal Bisa di Nego dari 200 Ribu-100 Ribu

Faidin Jun 14, 2026 Tidak ada komentar

“Satu dengan dua ratus.”

“Kurang sedikit ka Pak?”

“Sudah biasa 150. 150 biasa.”

“100 sudah Pak. Ada lima kapal itu.”

“Tidak bisa lah.”

MAUMERE, Bajopos.com | Rekaman percakapan yang diduga melibatkan seorang pegawai KSOP Kelas IV El Say Maumere berinisial K dengan seorang pemilik kapal tidak hanya memunculkan pertanyaan soal besaran biaya pengurusan dokumen kapal, tetapi juga mengenai dasar penetapan tarif yang dibicarakan dalam percakapan tersebut.

Pasalnya, dalam rekaman itu terdengar adanya proses tawar-menawar biaya yang awalnya disebut sebesar Rp200 ribu per kapal, kemudian turun menjadi Rp150 ribu per kapal, sementara pemilik kapal bahkan sempat menawarkan Rp100 ribu.

“Satu dengan dua ratus,” ujar K.

“Kurang sedikit ka Pak?” jawab pemilik kapal.

“Sudah biasa 150. 150 biasa,” kata K.

Tak berhenti di situ, pemilik kapal kembali mencoba menawar.

“100 sudah Pak. Ada lima kapal itu.”

“Tidak bisa lah,” balas K.

Percakapan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika biaya yang dibicarakan merupakan tarif resmi yang diatur negara, mengapa nominalnya dapat dinegosiasikan?

Dalam sistem pelayanan publik, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kapal, tarif yang dikenakan kepada masyarakat pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan resmi pemerintah melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tarif tersebut ditetapkan melalui regulasi dan tidak dapat berubah berdasarkan kesepakatan antara petugas dan pengguna layanan.

Artinya, apabila suatu layanan memang memiliki tarif resmi Rp200 ribu, maka pengguna jasa wajib membayar Rp200 ribu dan petugas tidak memiliki kewenangan untuk menurunkannya menjadi Rp150 ribu.

Sebaliknya, jika tarif resmi bukan Rp200 ribu, maka muncul pertanyaan lain mengenai dasar penyebutan angka tersebut.

Meskinya, praktik tawar-menawar dalam pelayanan administrasi negara merupakan hal yang tidak lazim karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan transparansi pelayanan.

Dalam konteks rekaman yang beredar, publik berhak mengetahui beberapa hal penting, diantaranya;

1. Jenis layanan apa yang sedang diurus?
2. Apakah layanan tersebut memiliki tarif resmi yang ditetapkan pemerintah?
3. Berapa besaran tarif resminya?
4. Mengapa terdapat ruang negosiasi antara Rp200 ribu, Rp150 ribu hingga Rp100 ribu?
5. Apakah uang yang dibicarakan merupakan biaya resmi negara atau biaya lain di luar mekanisme PNBP?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena pelayanan administrasi kapal berada dalam kewenangan negara dan menyangkut kepastian hukum bagi nelayan maupun pemilik kapal.

Apa lagi dalam rekaman yang sama, pembicaraan tidak hanya menyangkut satu kapal, melainkan sedikitnya lima kapal yang disebut sedang dalam proses pengurusan dokumen.

Dengan jumlah tersebut, selisih antara tarif Rp200 ribu dan Rp150 ribu per kapal tentu menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya fleksibilitas nominal yang sulit dipahami apabila biaya tersebut benar-benar bersumber dari ketentuan resmi.

Di sisi lain, belum dapat dipastikan apakah angka yang disebut dalam percakapan merupakan tarif pelayanan resmi, biaya jasa pengurusan dokumen oleh pihak tertentu, atau bentuk pembayaran lainnya.

Karena itu, klarifikasi dari pihak KSOP El Say Maumere menjadi penting untuk menjelaskan konteks sebenarnya dari percakapan tersebut.

Transparansi menjadi kunci agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Sebab, dalam pelayanan publik, tarif yang ditetapkan berdasarkan aturan semestinya bersifat pasti, terbuka, dan berlaku sama bagi setiap warga negara, bukan menjadi objek negosiasi antara petugas dan pengguna layanan.

Hingga berita ini diturunkan, Bajopos.com sebelumnya telah melakukan konfirmasi kepada Eko Halim pada Minggu, (14/6/2026).

Namun, ia menyarankan agar langsung menghubungi orang yang berada dalam berita.

“Sebaiknya langsung saja dengan Pak KSOP, karena kami sebagai staff  tidak berwenang memberikan statement, bisa ke kantor KSOP bertemu langsung dengan Bapak  KSOP,” ujar Eko yang juga merupakan salah satu staf di KSOP Pelabuhan Lorens Say Maumere.

Sejauh ini, media ini masih berupaya memperoleh tanggapan resmi dari pihak KSOP Kelas IV El Say Maumere terkait isi percakapan yang beredar dan dasar penetapan nominal yang disebut dalam rekaman tersebut.

Reporter : Tim Investigasi Bajopos.com

Kasus di Desa Parumaan: Hendak Melerai, Malah Dikeroyok. Satu Pelaku Gunakan Pisau

Faidin Mar 24, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM — Seorang nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menjadi korban pengeroyokan saat berusaha melerai keributan di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Sabtu (21/3/2026) sekitar pukul 12.00 Wita.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Polsek Alok pada Minggu (22/3/2026) pukul 15.43 Wita dan tercatat dengan nomor laporan polisi LP/B/9/III/2026/SPKT/Polsek Alok/Polres Sikka/Polda NTT.

Kasi Huma Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, S.M dikonfirmasi media ini membenarkan peristiwa tersebut.

“Iya Pak, benar sudah dibuatkn LP, sudah masuk ke Unit Reskrim,” tulis Ipda Leo.

Disampaikan bahwa pelapor yang juga merupakan korban berinisial A (38), seorang nelayan asal Napung Gelang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, mengalami luka akibat insiden tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima, kejadian bermula dari keributan antara sejumlah pihak di sekitar lokasi. Korban yang datang dengan maksud melerai justru menjadi sasaran pengeroyokan oleh dua terlapor, yakni B dan Aco, yang sama-sama berprofesi sebagai nelayan dan berdomisili di wilayah Perumaan, Kecamatan Alok Timur.

Dalam kejadian itu, korban di pukul berulang kali menggunakan tangan. Selain itu, salah satu terlapor, Aco, diduga menggunakan senjata tajam berupa pisau dan menusuk korban di bagian telapak tangan kanan.

Akibatnya, korban mengalami pembengkakan di bagian belakang telinga kiri serta luka robek pada telapak tangan kanan.

Dua saksi diketahui berada di lokasi saat kejadian, masing-masing berinisial Y (21), seorang mahasiswa, dan K (25), seorang nelayan. Keduanya merupakan warga Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura.

Kapolsek Alok melalui laporan resmi dan kemudian di kirimkan kepada wartawan menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan, membuat tanda bukti laporan, serta mengamankan barang bukti terkait kasus tersebut.

Saat ini, penanganan perkara masih dalam proses penyelidikan oleh Polsek Alok, Polres Sikka.

Kasus ini menambah daftar tindak kekerasan yang terjadi di wilayah pesisir, khususnya yang melibatkan sesama nelayan.

Polisi mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menyelesaikan persoalan secara damai guna menghindari tindakan yang berujung pidana.

Reporter : Faidin
Sumber : Humas Polres Sikka

Kabupaten Sikka Disiapkan Jadi Hub Tuna Nasional

Faidin Feb 26, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com – Setelah sehari sebelumnya menjejak Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu, Kabupaten Kupang, langkah Sakti Wahyu Trenggono belum berhenti.

Kamis (26/2/2026), ia berdiri di pesisir Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Maumere, menatap hamparan laut yang diproyeksikan menjadi simpul baru ekonomi nelayan di Flores bagian timur.

Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Wuring, Menteri Kelautan dan Perikanan melihat langsung titik yang akan ditata menjadi kawasan terpadu.

“Ini salah satu lokasi yang akan dibangun kampung nelayan merah putih. Kemarin di Kupang dan hari ini ke Sikka. Saya minta kampung nelayan bisa didaftarkan untuk kita cek dan evaluasi untuk kita integrasikan,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan, kampung nelayan bukan hanya deretan bangunan, melainkan ekosistem ekonomi. Di atas lahan itu direncanakan berdiri sedikitnya 18 fasilitas penting: gerbang utama, akses jalan, masjid, pos jaga, bengkel nelayan, kios perbekalan dan kios pemasaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, SPDN, TPI, docking, MCK, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, menara tangki air hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak berhenti di infrastruktur, Kementerian juga menyiapkan skema pasar. “Nantinya akan ada offtaker, pihak yang membeli produk dari nelayan. Kami juga akan memberikan bantuan kapal di bawah lima gross ton,” ungkapnya. Kapal fiberglass berukuran 5 GT itu, menurutnya, akan disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan.

Trenggono mengakui baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Sikka. Namun ia telah mendengar reputasi Sikka sebagai salah satu pusat perikanan tuna. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan agar seluruh fasilitas bisa dibangun terintegrasi. Anggaran yang disiapkan berkisar Rp13 miliar hingga Rp22 miliar.

Di hadapan pemerintah daerah, ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan. Penangkapan ikan harus dijaga agar tetap lestari sehingga generasi mendatang tetap menikmati hasil laut.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyambut kunjungan tersebut sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran langsung menteri di lokasi menjadi kabar gembira bagi daerah.

“Kami diminta segera membuat konsep. Sudah pasti akan dibangun kampung nelayan di wilayah ini,” ujarnya.

Juventus juga mengungkapkan, Menteri meminta data 68 desa pesisir di Sikka untuk dipetakan bersama, termasuk melibatkan Lanal Maumere. Nantinya akan ditentukan desa mana yang menjadi pusat (hub) dan mana yang menjadi penyangga.

Gambaran besarnya, satu kawasan akan menjadi inti distribusi dan pengolahan, sementara desa-desa lain menopang produksi. Bahkan, ada harapan satu daerah di Flores bagian timur bisa menjadi hub yang mengoordinasikan potensi kelautan dan perikanan secara kolaboratif.

“Sekarang di depan mata kita, kita kerjakan dulu apa yang diminta KKP agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

Dari pesisir Wuring, gagasan besar itu mulai dirajut—membangun bukan hanya kampung nelayan, tetapi poros baru ekonomi laut di timur Indonesia.(Faidin)