BPBD Sikka

Bak Air Pecah, Rumah Retak di Dobo, Kabupaten Sikka dan Bantuan Pemerintah yang Belum Terasa

Faidin Agu 28, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Gempa bumi bukan hanya meninggalkan retakan pada rumah warga Dusun Dobo, Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

Guncangan juga memecahkan puluhan bak penampungan air, membuat warga kini menghadapi persoalan baru: kesulitan mendapatkan air bersih.

Di dusun yang dihuni sekitar 33 kepala keluarga dengan 28 rumah itu, jejak gempa masih terlihat jelas. Sejumlah rumah mengalami kerusakan pada bagian dinding. Retakan membuat warga belum berani kembali tidur di dalam rumah karena dihantui kekhawatiran akan gempa susulan.

Sebagian warga akhirnya memilih bertahan di luar rumah dengan perlindungan seadanya.

Namun, persoalan tidak berhenti pada rumah yang rusak.

Bak-bak penampungan air yang selama ini menjadi tumpuan kebutuhan warga juga pecah akibat guncangan.

Sergius Moa, warga Dobo, mengatakan kerusakan bak air semakin memperparah kondisi warga yang sejak awal memang kesulitan mendapatkan sumber air.

“Bak air ada yang pecah akibat gempa. Sampai sekarang kami masih kesulitan mendapatkan air,” kata Sergius.

Menurutnya, Dusun Dobo memang tidak memiliki mata air. Warga selama ini hanya mengandalkan air hujan atau membeli air menggunakan tangki.

Ketika bak penampungan pecah, persoalan air pun berubah menjadi ancaman serius bagi kebutuhan sehari-hari warga.

“Di sini tidak ada mata air. Kami hanya mengandalkan air hujan dan kalau tidak ada, kami beli dari tangki,” ujarnya.

Bantuan Pemerintah Belum Terasa

Di tengah kondisi tersebut, Sergius mengaku warga Dobo hingga kini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Sikka.

Bantuan yang telah diterima warga, kata dia, justru datang dari komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Caritas.

“Kami sampai sekarang belum mendapat sentuhan dari pemerintah desa maupun kabupaten. Bantuan yang sudah kami terima baru dari komunitas AMAN dan Caritas,” katanya.

Keluhan tersebut menjadi gambaran lain dari kondisi warga terdampak gempa yang berada jauh dari pusat perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan pangan. Mereka membutuhkan air untuk hidup dan tempat yang aman untuk tidur.

Sergius menuturkan, kondisi rumah yang mengalami kerusakan membuat warga masih diliputi ketakutan.

“Rumah batu, seluruh dindingnya pecah. Kami masih takut masuk dan tidur di dalam rumah,” ujar Sergius saat ditemui di kediamannya di Dobo.

Pantauan di lokasi menunjukkan sebagian warga masih memilih tidur dan beraktivitas di luar rumah. Ruang terbuka menjadi pilihan karena dianggap lebih aman dibandingkan kembali ke bangunan yang telah mengalami keretakan.

Kondisi ini membuat persoalan warga Dobo datang berlapis.

Rumah retak menghilangkan rasa aman. Bak air pecah mengganggu akses air. Sementara bantuan pemerintah, menurut pengakuan warga, belum juga mereka rasakan.

Warga tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.

Mereka hanya membutuhkan air bersih, tempat berlindung yang aman, serta kehadiran pemerintah untuk melihat langsung kondisi mereka.

Bagi warga Dobo, perhatian pemerintah bukan sekadar soal bantuan yang datang dalam bentuk barang.

Lebih dari itu, mereka ingin memastikan bahwa setelah gempa mengguncang rumah-rumah mereka, mereka tidak ikut kehilangan rasa percaya bahwa masih ada pemerintah yang berdiri bersama mereka.

Reporter : Aris Halilintar
Editor : Redaksi

Ironis! Pengungsi Gempa di Nangahale, Warga Akui Hanya Dapat 1 hingga 4 Mok Beras

Faidin Agu 21, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Di tengah ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian akibat gempa bumi Flores, keluhan mengenai ketimpangan distribusi bantuan kembali mencuat di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Warga mengaku bantuan yang mereka terima sangat terbatas. Ada yang hanya mendapatkan beras satu gelas, satu butir telur dan satu bungkus mi instan, sementara warga lainnya mengaku hanya menerima sekitar empat mok beras dan dua bungkus mi instan.

Padahal, sebagian dari mereka harus bertahan bersama beberapa anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam tenda darurat yang kondisinya jauh dari layak.

Salah seorang warga, Nurbayana M. Ali, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme pembagian bantuan yang dinilai tidak menjamin semua pengungsi memperoleh bagian secara merata.

Menurutnya, bantuan seharusnya dikemas terlebih dahulu berdasarkan jumlah penerima dan kemudian diberikan langsung kepada setiap keluarga.

“Maksudnya saya itu bantuan jangan dikasih seperti ini. Berapa macam jenis bantuan, isi saja di kresek. Beras itu mau satu biji atau dua biji. Sarimi juga seperti itu, isi di kresek. Tinggal baca nama, lalu kasih ke penerima bantuan,” ujarnya.

Nurbayana mempertanyakan nasib warga yang tidak kebagian ketika bantuan dibagikan melalui mekanisme tertentu.

“Kalau seperti ini ada yang dapat, ada yang tidak. Macam kami yang tidak dapat ini bagaimana?” keluhnya.

Hanya 4 Mok Beras dan 2 Bungkus Mie Instan

Nurbayana mengaku bantuan pemerintah yang diterimanya sejauh ini sangat minim.

Ia menyebut hanya mendapatkan sekitar empat mok atau gelas beras.

Jumlah tersebut berasal dari pembagian sekitar 5 kilogram beras untuk tiga tenda, kemudian dibagi lagi kepada empat kepala keluarga. Akibatnya, bagian yang diterima Nurbayana hanya sekitar empat mok.

Selain itu, ia mengaku hanya menerima dua bungkus mi instan.

Bagi keluarga dengan beberapa anak, jumlah tersebut menurutnya jelas tidak mencukupi.

“Tidak cukup, bagi saya tidak cukup,” tegas Nurbayana dengan penuh kecewa.

Ia juga mengaku sebelumnya tidak mendapatkan terpal untuk tempat berlindung, meskipun anak-anaknya harus bertahan di lokasi pengungsian.

Kondisi tersebut membuatnya semakin mempertanyakan pemerataan bantuan.

“Seperti kemarin saya saja tidak dapat terpal. Ini saya punya anak-anak itu di atas,” katanya.

Nurbayana bahkan menyebut proses pembagian bantuan sebelumnya sempat diwarnai aksi saling berebut.

“Seperti kemarin itu baku rebut-rebut itu semua. Mereka sistem keluarga. Jadi kami ini bagaimana?” ujarnya.

Ia meminta agar pemberi bantuan yang datang tidak hanya menyerahkan bantuan kepada koordinator, tetapi turun langsung ke setiap tenda.

“Kalau kita mau bagi, jangan lagi lewat ini. Kita sendiri turun bagi ke tiap tenda,” sarannya.

Menurutnya, cara tersebut lebih adil karena bantuan dapat langsung diketahui dan diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Muhayati Dapat 1 Gelas Beras, 1 Telur dan 1 Bungkus Mie

Keluhan serupa disampaikan Muhayati, salah seorang warga yang ditemui wartawan di lokasi pengungsian.

Saat ditemui, Muhayati duduk bersama anaknya di bawah tenda bekas jemuran ikan. Tenda berukuran sekitar 2×3 meter tersebut terlihat kusam dan sudah robek di sejumlah bagian. Sementara, itu tetangganya hanya beralas terpal lusuh yang disambung karpet robek bekas yang sudah tidak layak pakai.

Lebih memprihatinkan, tenda kecil milik Muhayati tersebut menjadi tempat berteduh bagi empat kepala keluarga dengan delapan anak kecil dengan kondisi tanpa dinding.

Muhayati mengaku bantuan yang diterimanya sejauh ini dari salah satu pihak hanya berupa 1 gelas beras, 1 butir telur ayam dan 1 bungkus mie instan.

Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beberapa keluarga yang tinggal dalam satu tenda tentu jauh dari terpenuhi.

Kondisi ini menjadi gambaran nyata bagaimana sebagian korban gempa masih harus bertahan dengan bantuan pangan dalam jumlah sangat terbatas.

3.381 Pengungsi, Tapi Bantuan Dipertanyakan

Di sisi lain, Camat Talibura Fransiskus Ismail menyampaikan bahwa jumlah pengungsi di Kecamatan Talibura berdasarkan data pemerintah mencapai 3.381 orang, tersebar di lima desa.

Desa Nangahale menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni sekitar 2.581 orang.

Fransiskus sebelumnya mengatakan bantuan pemerintah melalui Posko BPBD Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan telah didistribusikan ke seluruh desa.

Bantuan tersebut antara lain berupa beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan dan perlengkapan bayi.

Menurut Fransiskus, distribusi dilakukan berdasarkan data pengungsi secara by name by address.

Namun, pernyataan tersebut kini berhadapan dengan keluhan warga di lapangan yang mengaku menerima bantuan dalam jumlah sangat kecil.

Pertanyaannya kemudian: jika data penerima sudah by name by address, mengapa masih ada warga yang hanya mendapatkan satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan?

Mengapa pula ada warga yang mengaku hanya menerima empat mok beras dan dua bungkus mi instan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang memiliki beberapa anak?

Pengungsi Mandiri Mengaku Belum Tersentuh

Persoalan semakin kompleks karena tidak semua korban memilih tinggal di posko resmi.

Sebagian warga mengungsi secara mandiri di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya.

Fransiskus sendiri mengakui bahwa pemerintah Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan mengenai penanganan warga yang mengungsi secara mandiri.

“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa warga yang berada di luar posko resmi berpotensi tidak mendapatkan bantuan dengan porsi yang sama.

Jangan Sampai Bantuan Banyak di Atas Kertas, Minim di Tangan Warga

Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah dan pengelola posko.

Sebab, ukuran keberhasilan penyaluran bantuan bukan hanya berdasarkan berapa banyak bantuan yang masuk ke kecamatan atau desa, tetapi berapa banyak bantuan yang benar-benar diterima setiap keluarga terdampak sesuai kebutuhan mereka.

Warga tidak membutuhkan sekadar pencatatan administrasi. Mereka membutuhkan beras yang cukup untuk makan, makanan untuk anak-anak, terpal atau tenda untuk berlindung, air minum dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketika seorang warga dengan beberapa anak hanya mendapatkan empat mok beras dan dua bungkus mi instan, sementara warga lainnya hanya memperoleh satu gelas beras, satu telur dan satu bungkus mi instan, maka wajar apabila muncul pertanyaan tentang sejauh mana prinsip pemerataan benar-benar diterapkan.

Pemerintah juga perlu membuka mekanisme distribusi secara transparan agar tidak muncul prasangka bahwa bantuan hanya berputar di antara kelompok tertentu.

Keluhan warga harus dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan teknis di lapangan.

Sebab, di tengah situasi darurat bencana, satu gelas beras bagi sebuah keluarga bukan sekadar angka. Itu adalah gambaran tentang bagaimana negara hadir atau justru belum hadir bagi warganya.

Reporter : Faidin

Camat Talibura Akui Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan Penanganan, Bantuan Pemerintah Disalurkan Melalui Posko Desa

Faidin Agu 21, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Penanganan warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan setelah masih adanya keluhan warga yang mengungsi secara mandiri karena belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan dengan Camat Talibura, Fransiskus Ismail, di sela-sela pendropingan bantuan dari pihak Telkomsel bersama Lanal Maumere, Kamis (21/8/2026).

Fransiskus menjelaskan, bantuan dari pemerintah melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka telah masuk ke Kecamatan Talibura sejak 17 Agustus 2026 dan kemudian didistribusikan ke seluruh desa.

“Untuk bantuan dari pemerintah melalui Posko BPBD itu sudah masuk per tanggal 17 Agustus kemarin dan sudah kita distribusikan ke semua desa. Hari ini kembali masuk di kantor camat dan kita baru distribusi lagi ke semua desa,” jelasnya.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut antara lain beras, mi instan, telur, air mineral, obat-obatan hingga perlengkapan bayi.

Fransiskus mengatakan, jumlah bantuan disesuaikan dengan data pengungsi yang disampaikan pemerintah kecamatan kepada BPBD secara by name by address.

“Bantuan itu berupa logistik, beras, mie, telur, air mineral, obat-obatan, perlengkapan bayi, yang disesuaikan dengan jumlah pengungsi yang kita ajukan lewat data yang kita berikan kepada BPBD, by name, by address,” katanya.

3.381 Pengungsi, Nangahale Terbanyak

Camat Talibura menyebutkan, berdasarkan data hingga saat ini terdapat 3.381 pengungsi yang tersebar di lima desa di Kecamatan Talibura.

Jumlah terbesar berada di Desa Nangahale dengan sekitar 2.581 orang.

Namun, di tengah distribusi bantuan tersebut, masih terdapat keluhan dari warga yang memilih mengungsi secara mandiri dan merasa belum mendapatkan perhatian pemerintah.

Menanggapi hal itu, Fransiskus mengakui bahwa pada fase awal bencana, pemerintah menghadapi kendala pendataan karena jumlah warga yang mengungsi belum dapat dipastikan.

“Memang dengan kondisi awal, saat pengungsi mulai datang ke tempat pengungsian, untuk kita mengakomodir secara perorangan itu waktu itu data kita juga belum pasti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan pemerintah kemudian disalurkan melalui posko-posko yang telah dibentuk di masing-masing desa. Pengelolaan bantuan di lapangan selanjutnya menjadi tanggung jawab koordinator posko.

Pemerintah kecamatan, kata dia, telah mengimbau agar setiap posko membentuk dapur umum secara terpusat sehingga bantuan konsumsi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengungsi.

Pengungsi Mandiri Belum Mendapat Arahan

Sorotan lainnya menyangkut warga yang mengungsi secara mandiri, baik di halaman rumah, depan bangunan, maupun lokasi lainnya di luar posko resmi.

Fransiskus secara terbuka menyatakan bahwa hingga saat ini pihak Kecamatan Talibura belum mendapatkan arahan lanjutan terkait penanganan kelompok pengungsi mandiri tersebut.

“Yang untuk sementara ini yang kita tangani itu adalah mereka yang berada di tenda-tenda pengungsian. Sementara yang mengungsi mandiri, kita di kecamatan belum mendapatkan arahan lanjutan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah warga terdampak gempa di wilayah Talibura sebelumnya mengeluhkan belum meratanya bantuan, terutama mereka yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan warga yang berada di luar posko resmi tetap terdata dan mendapatkan kebutuhan dasar.

Keamanan dan Kondisi Pengungsi Jadi Tanggung Jawab Koordinator Posko

Terkait keamanan dan kondisi kesehatan warga di lokasi pengungsian, termasuk adanya laporan warga yang digigit ular serta warga yang sakit hingga meninggal dunia, Camat Talibura mengatakan pemerintah telah membentuk koordinator di setiap posko.

Menurutnya, koordinator posko diharapkan dapat mengawasi berbagai persoalan yang muncul di lokasi pengungsian, mulai dari kebersihan, kesehatan hingga keamanan.

“Dengan pengurus posko, koordinator posko ini, kita berharap bahwa segala macam hal yang terjadi di dalam posko itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab dan juga dipikirkan oleh teman-teman koordinator posko,” katanya.

Khusus di Desa Nangahale, pemerintah telah membentuk satu posko induk dan empat posko penyangga.

Namun, Fransiskus mengakui bahwa pemerintah kecamatan tidak dapat mengawasi setiap posko secara detail satu per satu.

“Tentunya kami dari pemerintah Kecamatan tidak bisa masuk ke dalam posko itu secara detail satu persatu,” ujarnya.

Karena itu, koordinasi di tingkat posko menjadi sangat penting untuk memastikan persoalan warga segera ditangani dan dilaporkan kepada pemerintah apabila membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tidak Berhenti di Posko

Pernyataan Camat Talibura tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar mekanisme distribusi bantuan tidak hanya berorientasi pada posko resmi, tetapi juga menjangkau warga yang melakukan evakuasi secara mandiri.

Apalagi, berdasarkan data pemerintah kecamatan, jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dengan Desa Nangahale sebagai wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.

Pemerataan bantuan, pendataan ulang, pemenuhan kebutuhan kesehatan, keamanan serta perlindungan kelompok rentan menjadi pekerjaan penting pemerintah selama masa tanggap darurat.

Di akhir wawancara, Camat Talibura mengajak seluruh pengungsi untuk memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara baik.

Ia juga mengingatkan warga agar secara perlahan mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah apabila kondisi telah memungkinkan, namun tetap mengutamakan kewaspadaan.

“Traumatis itu boleh, tetapi ada waktunya. Saatnya kita harus bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tentunya dengan sikap waspada itu menjadi penting,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

Terima Ratusan Aduan Masyarakat Perhari, Aliansi Wartawan Sikka Buka 25 Call Center Pengaduan Korban Gempa Flores

Faidin Agu 20, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) membuka call center pengaduan bagi warga terdampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka.

Layanan tersebut dibuka menyusul masih adanya warga terdampak bencana yang mengaku belum mendapatkan bantuan, terutama mereka yang melakukan evakuasi secara mandiri dan membangun posko pengungsian sendiri di desa maupun kelurahan.

Ketua Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Mario W. P. Sina, mengatakan pembukaan call center merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami tergerak membuka call center pengaduan sebab banyak warga yang mengadukan kepada kami terkait belum adanya bantuan yang diterima dari pemerintah,” ujar Mario, Kamis (20/8/2026).

Menurut Mario, layanan pengaduan ini dibuka untuk membantu memastikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan warga di lapangan dapat segera diteruskan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, distribusi bantuan logistik diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran dan merata.

“Kami ingin memastikan jangan sampai ada warga terdampak yang terlupakan. Setiap pengaduan yang masuk akan menjadi informasi penting untuk disampaikan kepada pihak terkait,” katanya.

Bantuan Dinilai Masih Terpusat

Berdasarkan pemantauan awak media yang bertugas di Kabupaten Sikka, distribusi bantuan sejauh ini lebih banyak difokuskan kepada warga yang berada di lokasi evakuasi terpusat, salah satunya di Gelora Samador da Cunha.

Sementara itu, masih terdapat warga terdampak yang memilih melakukan evakuasi secara mandiri. Mereka membangun tenda-tenda darurat menggunakan perlengkapan seadanya di lingkungan desa maupun kelurahan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian AWAS karena warga yang mengungsi secara mandiri juga merupakan korban bencana yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Mario mengatakan, perhatian terhadap korban bencana tidak boleh hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat.

“Kita sepakat bahwa fokus utama adalah Pulau Palue yang merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak bencana Gempa Flores. Tetapi, mengingat warga terdampak juga tersebar di 20 kecamatan lain, mereka harus juga menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerataan bantuan penting dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama menjadi korban bencana.

Negara Harus Hadir

Mario juga mengingatkan kembali arahan Kepala BNPB ketika berada di Posko Tanggap Darurat Bencana di Kantor BPBD Kabupaten Sikka.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, terutama dalam situasi bencana.

“Setiap orang harus mendapatkan bantuan dan jangan ada satu warga negara pun yang terkena dampak bencana Gempa Flores terlupakan. Negara harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan bantuan, apalagi dalam kondisi bencana alam,” tegas Mario, mengutip arahan tersebut.

Karena itu, AWAS memilih mengambil bagian dengan membuka saluran pengaduan melalui jaringan wartawan yang tersebar di Kabupaten Sikka.

Warga terdampak dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi pengungsian, kebutuhan mendesak, kerusakan, maupun persoalan distribusi bantuan melalui nomor telepon atau WhatsApp wartawan yang tergabung dalam AWAS.

“Pembukaan call center sebagai bentuk kontribusi awak media sebagai penyambung lidah rakyat agar bisa disampaikan kepada pihak berwenang dalam mengambil kebijakan,” pungkas Mario.

Call Center Pengaduan AWAS

Berikut Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), asal Media dan nomor HP/WhatsApp yang bisa dihubungi, diantaranya;

Mario W. P. Sina, wartawan Florespedia.id 081353867075

Ade Riberu, Floresterkini.com 085183851454

Ijas Sagur, Ekorantt.com 081246462015

Ebed de Rosary, Florespos.net 081236097539

Vianey Tinto, Tajukntt.id 082147501571

Marsel Feka, Nttexpress.com 085331053830

Hengky Ola Sura, Ekorantt 081315987716

Yusuf Porwaila, Delikkasus.com 082246304275

Nivan Gomez, Nttpost.com 082346873103

Lukas Lado, Ekorantt 085141043686

Karel Pandu, Gardaflores.com 082145909588

Vicky da Gomez, Suarasikka.com 081246662471

Risto Jomang, Ekorantt 081238534726

Arnlod Welianto, Tribunflores.com 082237233425

Faidin Bajopos.com 085317531207

Wiliam Toka, Tajukntt.id 081239216730

Aris Halilintar, Mutiaratimur.com 082145691123

Sandi Hayon, Kompas.com 081248629021

Albert Cakramento, Newsdaring.com 081236991088

Tovik Koban, TVOne 082247597000

Johny Nura, MNC Group 081353810138

John da Gomez, SCTV/Liputan6 081246875081

Mia Margaretha Holo, Floresa.co 082237466728

Irma Rose, ersepektif.com 081347194392

Maria Dato, Ntthits.com 081246126861

Icha Florida, Wartanusantara.com 085215878354

AWAS berharap call center ini menjadi jembatan informasi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, sehingga setiap warga yang membutuhkan bantuan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Reporter : Faidin

Hari Ketiga Mengungsi, 27 Ibu Hamil di Nangahale Masih Tanpa Tenda Pemerintah

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Memasuki hari ketiga pascagempa bumi M7,7, sebanyak 27 ibu hamil masih bertahan bersama ratusan warga lainnya di lokasi pengungsian Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Meski angka ini masih ada yang menyebut bahwa ibu hamil yang berada dalam pengungsian hanya terdapat 4 orang, jumlah lainnya memilih bertahan di kediaman masih-masing.

Ironisnya, hingga hari ini, Senin, 17 Agustus 2026, para pengungsi tersebut belum mendapatkan tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Warga masih bertahan dengan fasilitas seadanya, sementara terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat.

“Ada satu orang Ibu hamil dalam keadaan di infus karena sakit tanpa tenda pengungsian. Kasihan,” ujar warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini menjadi sorotan serius karena para pengungsi bukan hanya orang dewasa dalam kondisi sehat. Di antara 393 kepala keluarga atau 1.551 jiwa yang mengungsi, terdapat 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat itu dirasakan di sejumlah wilayah Flores, termasuk Kabupaten Sikka.

Tiga Hari Bertahan dengan Fasilitas Seadanya

Sejak meninggalkan rumah setelah gempa, warga Nangahale memilih bertahan di lima titik pengungsian yang dianggap lebih aman.

Namun hingga hari ketiga, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga masih mengandalkan fasilitas yang mereka miliki.

Terpal digunakan sebagai alas tidur dan tempat beristirahat. Kondisi tersebut tentu belum memberikan perlindungan sebagaimana fungsi tenda pengungsian.

Terlebih, warga harus menghadapi kemungkinan panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan lainnya selama berada di lokasi pengungsian.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan bagi 27 ibu hamil yang membutuhkan tempat istirahat yang lebih aman dan nyaman.

1.551 Jiwa Tersebar di Lima Titik

Pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale mencatat sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa mengungsi.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Lima titik pengungsian tersebut yakni:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK/69 jiwa.
Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK/47 jiwa.
Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK/610 jiwa.
Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK/350 jiwa.
Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK/475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 610 jiwa.

Mengapa Tenda Belum Tersedia?

Informasi yang diterima Bajopos.com sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kendala penyaluran tenda adalah rekapitulasi laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima BPBD Kabupaten Sikka, sementara laporan dari Desa Nangahale disebut telah dikirimkan.

Jika persoalan tersebut menjadi penyebab belum tersalurkannya tenda hingga hari ketiga, kondisi ini tentu perlu segera mendapat perhatian.

Sebab dalam situasi bencana, proses administrasi dan koordinasi semestinya berjalan cepat mengikuti kebutuhan warga di lapangan.

Apalagi, jumlah pengungsi sudah jelas dan lokasi pengungsian telah diketahui.

Camat Talibura Belum Memberikan Penjelasan

Terkait persoalan tersebut, Camat Talibura belum memberikan penjelasan kepada media ini.

Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun nomor telepon Camat Talibura tidak dapat dihubungi.

Karena itu, informasi mengenai kendala pelaporan dari tingkat kecamatan hingga BPBD belum dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak kecamatan.

Media ini tetap memberikan ruang kepada Pemerintah Kecamatan Talibura maupun BPBD Kabupaten Sikka untuk menjelaskan kondisi tersebut, termasuk langkah yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga Nangahale.

27 Ibu Hamil Menjadi Sorotan

Kondisi 27 ibu hamil di lokasi pengungsian menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan air minum, tetapi juga tempat beristirahat yang layak serta akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam kondisi pascabencana, kebutuhan ibu hamil tidak dapat disamakan dengan pengungsi lainnya.

Apabila harus bertahan berhari-hari tanpa tempat perlindungan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menambah beban fisik dan psikologis.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memastikan tersedianya tenda pengungsian atau tempat perlindungan yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.

10 Rumah Warga Mengalami Kerusakan

Selain persoalan pengungsian, pendataan sementara juga mencatat 10 rumah warga mengalami kerusakan.

Kesepuluh kepala keluarga tersebut yakni Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam warga berada di Dusun Namandoi dan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih memerlukan verifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan masing-masing rumah dan memastikan apakah bangunan masih layak dihuni.

Trauma Pulau Babi Membuat Warga Memilih Mengungsi

Keputusan warga untuk bertahan di pengungsian juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, sebanyak 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Warga yang selamat kemudian dipindahkan, termasuk ke Desa Nangahale.

Pengalaman tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.

Karena itu, ketika gempa M7,7 kembali mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, sebagian warga memilih tidak mengambil risiko dengan tetap berada di rumah.

Mereka membawa keluarga dan memilih bertahan di lokasi yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Diminta Segera Hadir

Hari ketiga pengungsian seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga telah terpenuhi.

Dengan jumlah 1.551 jiwa, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenda atau tempat perlindungan, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Khusus 27 ibu hamil, kebutuhan tempat berteduh yang layak tidak semestinya menunggu lebih lama.

Warga telah memilih menyelamatkan diri dari ancaman gempa. Kini mereka membutuhkan pemerintah untuk memastikan bahwa tempat mereka mengungsi juga aman dan layak.

Tiga hari sudah mereka bertahan. Terpal masih menjadi alas. Tenda pemerintah belum tersedia. Dan di antara mereka, 27 ibu hamil masih menunggu tempat perlindungan yang layak.

Persoalannya kini bukan lagi sekadar soal data pengungsi.

Ini tentang seberapa cepat pemerintah hadir ketika warganya sedang membutuhkan perlindungan.

Reporter : Faidin