SIKKA, Bajopos.com – Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/2/2026), bukan sekadar agenda seremonial.
Kehadirannya untuk meninjau calon lokasi kampung nelayan di Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, menjadi penentu awal apakah daerah ini benar-benar siap masuk dalam peta prioritas pembangunan nasional sektor kelautan.
Menteri dijadwalkan tiba dari Kupang di Bandara Frans Seda Maumere sekitar pukul 07.30 WITA, lalu langsung bergerak ke lokasi pesisir di sebelah barat pangkalan Lanal Maumere, Kecamatan Alok Barat.
Titik tersebut diusulkan sebagai kawasan kampung nelayan terpadu—sebuah konsep pembangunan terintegrasi yang menjadi program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, menjelaskan kunjungan yang semula direncanakan Rabu (25/2/2026) ditunda sehari.
Meski demikian, ia menilai kehadiran langsung Menteri merupakan sinyal kuat perhatian pusat terhadap potensi perikanan Flores Utara.
“Biasanya survei awal dilakukan tim teknis. Kali ini Menteri turun langsung melihat kondisi lapangan,” ujarnya.
Namun, di balik optimisme itu, tantangan mendasar masih membayangi: ketersediaan lahan minimal satu hektare sesuai ketentuan program kampung nelayan.
Nangahure saat ini hanya memiliki sekitar 6.000 meter persegi. Tiga lokasi lain yang diajukan—Desa Reroroja, Desa Wolomarang, dan Desa Nangahale—juga belum sepenuhnya memenuhi syarat. Bahkan, beberapa titik memerlukan reklamasi pantai akibat keterbatasan lahan kosong milik desa atau kelurahan.
Selain empat titik kampung nelayan, DKP Sikka juga mengusulkan dua lokasi kampung budidaya rumput laut di Desa Parumaan dan Desa Kojadoi, wilayah kepulauan yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor maritim.
Artinya, keputusan akhir bukan hanya soal potensi hasil tangkapan, tetapi juga kesiapan tata ruang dan legalitas lahan.
Jika memenuhi kriteria, kampung nelayan seluas satu hektare itu akan dilengkapi fasilitas strategis: dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang pendingin (cold storage), pabrik es, bengkel nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sarana UMKM, hingga perumahan nelayan.
Skema ini dirancang untuk memutus ketergantungan nelayan kepulauan terhadap fasilitas di daratan seperti Kota Maumere dan Nangahale, terutama untuk pengisian BBM dan air bersih.
“Di Nangahure banyak kapal nelayan, termasuk nelayan pemancing tuna. Jika kampung nelayan dibangun, tentu akan sangat bermanfaat,” kata Paulus.
Sementara itu, kawasan Bebeng di Kelurahan Wolomarang—yang sebelumnya pernah dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—masuk dalam konsep kawasan ekonomi perikanan. Proposalnya telah diajukan, namun pemerintah pusat masih memprioritaskan penganggaran melalui APBN untuk program kampung nelayan secara nasional.
Kunjungan Menteri KKP ke Sikka dengan demikian menjadi momen krusial. Bukan hanya tentang survei lokasi, tetapi juga tentang adu kesiapan daerah dalam memenuhi standar program pusat.
Kini, publik pesisir Sikka menanti hasil penilaian teknis KKP. Apakah Nangahure mampu memenuhi syarat luas lahan dan aspek teknis lainnya? Jika ya, kawasan ini berpeluang menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi nelayan di Flores Utara.
Jika tidak, Sikka harus kembali menata strategi agar tidak tertinggal dalam gelombang pembangunan sektor kelautan nasional.(Faidin)