Pemerintah Indonesia

Jenazah PMI Asal Malaka Tertahan di Malaysia, Migrant Watch Kecam Lambannya Respons Negara

Redaktur Apr 21, 2026 Tidak ada komentar

NTT, Bajopos.com – Organisasi pemantau pekerja migran, Migrant Watch, menyampaikan pernyataan sikap keras menyusul meninggalnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Magdalena Abuk (45), di Malaysia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada Selasa, 21 April 2026, Migrant Watch mengungkapkan bahwa almarhumah meninggal dunia pada 14 April 2026 saat bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Namun hingga kini, jenazah korban masih tertahan dan belum dapat dipulangkan ke tanah air.

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menyatakan bahwa kendala utama pemulangan jenazah masih berkutat pada persoalan biaya yang belum sepenuhnya ditanggung negara, sehingga beban tersebut justru dialihkan kepada keluarga korban.

“Dalam rentang waktu hampir satu minggu sejak kematian, negara belum mampu memastikan pemulangan jenazah. Ini menunjukkan adanya keterlambatan serius dalam pengambilan keputusan dan lemahnya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran,” tegasnya.

Menurut Migrant Watch, peristiwa ini bukanlah kasus pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian serupa terus berulang, khususnya terhadap PMI di Malaysia. Bahkan pada awal tahun 2026, sejumlah PMI asal NTT juga dilaporkan mengalami nasib yang sama, di mana jenazah tertahan karena persoalan biaya pemulangan.

“Pola ini menegaskan bahwa persoalan ini bukan insidental, melainkan kegagalan sistemik yang terus berulang dan dibiarkan,” lanjut Aznil.

Atas kondisi tersebut, Migrant Watch menyampaikan lima tuntutan tegas kepada pemerintah. Pertama, mengecam lambannya respons negara dalam menangani pemulangan jenazah PMI. Kedua, menegaskan bahwa seluruh biaya pemulangan jenazah merupakan tanggung jawab negara dan tidak boleh dibebankan kepada keluarga.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan eksekutif guna menanggung seluruh biaya pemulangan tanpa syarat. Keempat, menuntut pertanggungjawaban dari lembaga terkait yang dinilai belum sigap menangani persoalan kemanusiaan tersebut. Dan kelima, mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan PMI, termasuk pembentukan mekanisme pembiayaan darurat nasional yang cepat dan tidak berbelit.

Migrant Watch juga menegaskan bahwa setiap pekerja migran adalah warga negara yang memiliki hak melekat, termasuk mendapatkan perlakuan bermartabat setelah meninggal dunia.

“Ketika negara gagal menjamin hal paling dasar ini, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi kegagalan moral dalam melindungi warganya sendiri,” tegas Aznil Tan.

Migrant Watch memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kasus serupa akan terus berulang dan pekerja migran Indonesia akan terus menghadapi risiko tanpa perlindungan yang layak, bahkan hingga akhir hayatnya.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo

Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran & Reformasi Tata Kelola di Indonesia Economic Outlook 2026

Redaktur Feb 20, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan dalam pidato di acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama masa kepemimpinannya.

Dana yang berhasil dihemat, menurut Presiden, akan dialihkan untuk mendukung program-program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penghematan ini bukan sekadar angka administratif. Ini adalah upaya untuk memastikan anggaran negara diprioritaskan pada hal‐hal yang langsung dirasakan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menekankan bahwa pemangkasan belanja yang tidak produktif — seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, seremonial, serta kegiatan yang tidak berdampak — menjadi salah satu langkah utama dalam mencapai efisiensi tersebut.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa hasil efisiensi juga mendorong keberlanjutan program MBG yang, menurut data pemerintah, telah meningkatkan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di level desa dan lapisan paling bawah masyarakat.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Danantara — lembaga pengelola investasi negara — yang menurut pemerintah telah mencatat hasil efisiensi dan reformasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pemerintah pun menargetkan peningkatan kinerja aset negara lebih lanjut ke depan.

Pidato ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mengedepankan tata kelola anggaran yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.(Redaksi)