mangrove

Air Laut Naik ke Badan Jalan Darat Pantai, Jalan Terendam Akses Warga Terganggu

Faidin Mar 22, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Fenomena air laut naik kembali terjadi di Desa Darat Pantai, Dusun Wairuwa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (22/03/2026) siang.

Air laut terlihat menggenangi badan jalan utama yang biasa dilalui warga, meskipun di sepanjang sisi jalan ditumbuhi tanaman mangrove yang berjejer.

Kondisi genangan air laut yang diperkirakan mencapai 1 kilo meter ini sempat terekam dalam video warga dan viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, air laut tampak meluap hingga ke jalan, mengganggu aktivitas pengguna kendaraan, khususnya pengendara sepeda motor.

Seorang warga yang melintas dan enggan disebutkan namanya mengaku kesal dengan kondisi tersebut. Ia khawatir air asin yang menggenangi jalan dapat merusak kendaraan.

“Ini kasihan, air laut masuk di jalan di Darat Pantai, motor karat semua yang lewat. Kasihan,” ujarnya dalam video yang beredar.

Menurutnya, kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan media ini kepada Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah salah satunya Desa Darat Pantai, Fransiskus Parera, yang akrab disapa Pang. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

Kiriman pesan WhatsApp konfirmasi media ini tampak centang dua warna biru.

Fenomena naiknya air laut ini diduga berkaitan dengan pasang tinggi serta kondisi geografis wilayah pesisir. Meski terdapat mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi, kenyataannya belum mampu sepenuhnya mencegah air laut masuk ke badan jalan.

Warga berharap adanya langkah konkret, seperti pembangunan tanggul atau penanganan pesisir secara berkelanjutan, guna menghindari kerusakan infrastruktur dan dampak lebih luas terhadap aktivitas masyarakat.

Reporter : Faidin

Ekonomi Biru dan Karbon Biru Jadi Kunci Hadapi Krisis Iklim

Faidin Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

MINAHASA UTARA, BAJOPOS.COM – Isu perubahan iklim dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei pada 2019, Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat ketidakpercayaan terhadap perubahan iklim yang tinggi.

“Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Senior Analyst Ocean Climateworks Centre, Wira Ditama Pratama, dalam kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (7/2/2026).

Wira menjelaskan, dampak perubahan iklim sangat nyata, terutama di wilayah kelautan dan pesisir. Fenomena banjir rob, abrasi pantai, hingga badai ekstrem menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dan dirasakan masyarakat.

“Ada kata kunci menarik yakni kiamat iklim dan bencana ekologi jika menghubungkan kedua isu,” katanya.

Menurutnya, masih berkembang anggapan bahwa ketika sektor kelautan didorong untuk pertumbuhan ekonomi, maka lingkungan akan menjadi korban. Sebaliknya, ketika laut dijaga ketat, perekonomian dinilai akan melambat. Padahal, hasil penelitian Climateworks Centre menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Sekitar 75 persen wilayah Indonesia merupakan lautan yang berpotensi menghasilkan hingga 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dari sektor ekonomi biru dan aktivitas berbasis kemaritiman.

“Ditambah Indonesia menyimpan 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin,” beber Wira.

Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Menjaga ekosistem tersebut, kata Wira, bukan hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Ia menyebut, pengelolaan laut yang berkelanjutan bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun. Hal ini dinilai dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, terdapat tiga langkah utama yang perlu dilakukan. “Mengatasi tata kelola yang terfragmentasi, menyatukan keterbatasan data dan pembiayaan yang belum optimal, serta penguatan ilmu pengetahuan dan data pasar untuk mendorong reformasi tata kelola,” jelasnya.

Sementara itu, Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui isu perubahan iklim dari perspektif kelautan belum menjadi perhatian utama di tingkat internasional.

“Meski begitu kami terus mendorong agar isu ini menjadi global,” ungkapnya.

Menurut Fegi, KKP telah melakukan berbagai langkah mitigasi serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara. Upaya tersebut mencakup lima poin utama, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di sisi akademisi, Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut secara bersamaan dengan upaya mitigasi.

“Selain mitigasi kita harus mengajarkan adaptasi terhadap masyarakat yang rentan terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.

Restorasi terumbu karang dan mangrove menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Senada dengan itu, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menegaskan bahwa karbon biru merupakan salah satu solusi paling efektif dalam menghadapi krisis iklim di sektor kelautan.

“Ekosistem blue carbon memang paling baik dalam penyerapan emisi dan lebih baik daripada pohon-pohon di daratan,” terangnya.

Salah satu ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan serapan tinggi adalah mangrove. Selain menyerap emisi karbon dalam jumlah besar, mangrove juga memberikan perlindungan alami bagi wilayah pesisir serta mendukung penghidupan masyarakat setempat.

Dengan potensi kelautan yang besar, para narasumber sepakat bahwa perubahan paradigma dan penguatan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadikan ekonomi biru dan karbon biru sebagai solusi iklim sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional.(Mar)