Kam. Sep 24th, 2026

Kabupaten Nagekeo

Tinjau Langsung Pusat Gempa di Nagekeo, Presiden; “Rumah Rusak Segera Didata dan Dibantu Perbaikannya.”

NAGEKEO, Bajopos.com | Presiden Republik Indonesia menegaskan pemerintah akan segera melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau langsung Posko Terpadu Penanganan Gempa di Lapangan Berdikari Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026.

Di hadapan warga terdampak dan para pengungsi, Presiden memastikan negara hadir untuk membantu masyarakat melewati masa sulit pascagempa. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah kondisi rumah warga yang rusak dan tidak dapat ditempati.

“Negara hadir di sini. Kita pastikan semua kebutuhan dasar saudara-saudara kita terpenuhi. Untuk rumah yang rusak akan segera kita data dan bantu perbaikannya,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut menjadi harapan baru bagi warga yang hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa.

Presiden menekankan bahwa pendataan menjadi langkah penting agar bantuan perbaikan rumah dapat diberikan secara tepat kepada masyarakat yang terdampak.

Selain persoalan rumah rusak, Presiden juga memastikan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian menjadi perhatian pemerintah. Bantuan logistik, air bersih dan pelayanan kesehatan harus terus dipenuhi selama masyarakat masih berada di pengungsian.

Dalam kunjungannya, Presiden turut meninjau dapur umum, pos kesehatan dan gudang logistik di Lapangan Berdikari Danga. Ia menginstruksikan BNPB, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Presiden juga meminta agar proses pendataan kerusakan segera dilakukan sebagai bagian dari langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak, janji Presiden tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan tempat tinggal mereka akan mendapatkan penanganan pemerintah.

“Untuk rumah yang rusak akan segera kita data dan bantu perbaikannya,” menjadi salah satu pernyataan Presiden yang paling dinantikan warga terdampak gempa di Nagekeo.

Reporter : Yofan Ben Dhae

Melanie Subono Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Nagekeo di Desa Tonggurambang

Nagekeo, Bajopos.com | Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mengalir. Bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh Rumah Harapan bersama Melanie Subono dari Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana, Rabu (19/8/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui Koordinator Rumah Harapan di Kabupaten Lembata, Alfian Rayabelen, untuk kemudian diteruskan kepada warga terdampak gempa di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo, termasuk masyarakat di Desa Tonggurambang.

Bantuan yang diberikan berupa sembako dan kebutuhan dasar, di antaranya beras, telur, mi instan, air mineral serta sejumlah kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.

Penyaluran bantuan diprioritaskan bagi warga terdampak yang memiliki alamat dan lokasi yang jelas, terutama masyarakat yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak lainnya.

Langkah tersebut dilakukan agar bantuan kemanusiaan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan, khususnya mereka yang masih bertahan dalam kondisi sulit setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores.

Salah seorang warga terdampak, Sarif, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Melanie Subono dan Rumah Harapan atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Nagekeo.

“Terima kasih banyak kepada Kak Melanie Subono dan Rumah Harapan yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Bantuan beras, telur dan air mineral ini sangat berarti bagi warga yang terdampak gempa,” ungkapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Hayat. Ia mengapresiasi perhatian Melanie Subono dan Rumah Harapan yang ikut membantu masyarakat terdampak bencana di Nagekeo.

Menurutnya, bantuan seperti ini sangat dibutuhkan warga, terutama dalam situasi pascabencana ketika sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi warga terdampak, bantuan yang datang bukan sekadar sembako untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Lebih dari itu, bantuan tersebut menjadi tanda bahwa perhatian dan kepedulian terhadap mereka masih terus mengalir.

Kehadiran Rumah Harapan dan Melanie Subono di tengah situasi pascagempa juga menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak mengenal jarak. Dari Jakarta hingga Nusa Tenggara Timur, kepedulian terus bergerak untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

Bagi warga Desa Tonggurambang dan masyarakat terdampak lainnya, bantuan tersebut menjadi penguat semangat untuk terus bertahan dan bangkit setelah bencana.

Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian pascagempa, perhatian dari berbagai pihak menjadi pengingat bagi para penyintas bahwa mereka tidak sendirian menghadapi masa sulit.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Faidin

Gempa M7,7 Mbay Berdampak Fatal di Sikka, Data 17 Agustus Catat Enam Korban Jiwa. Paling Tragis di Pelabuhan L. Say Maumere

Sikka, Bajopos.com | Dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memperlihatkan jejak duka di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data korban jiwa dampak bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sikka per 17 Agustus 2026 pukul 15.00 WITA, tercatat enam orang meninggal dunia.

Gempa tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan pembaruan BMKG, gempa memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan episentrum berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Enam korban jiwa yang tercatat dalam data Kabupaten Sikka masing-masing adalah Paji Ratu, Maria Diana Melana, Paskalis Nong, Sophia, Fr. Leonardus Noprianto Waku, dan Bernardus Muda.

Data tersebut menunjukkan bahwa dampak gempa tidak hanya berupa kerusakan bangunan dan kepanikan warga, tetapi juga telah merenggut nyawa masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sikka.

Salah satu titik paling tragis berada di kawasan Pelabuhan Lorens Say Maumere. Sejumlah korban dilaporkan tertimpa bangunan ruang tunggu pelabuhan.

Pada laporan awal BNPB, dua orang dinyatakan meninggal dunia di kawasan Pelabuhan El Say, Kabupaten Sikka, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Dalam data terbaru Kabupaten Sikka tersebut, korban yang berasal dari sejumlah wilayah tercatat dengan latar belakang berbeda.

Ada korban yang meninggal akibat tertimpa bangunan, sementara korban lainnya meninggal setelah mengalami kondisi kesehatan yang memburuk pascagempa.

Salah satunya, Paskalis Nong, warga Kota Uneng, Kecamatan Alok. Dalam kronologi yang tercantum pada data, korban sebelumnya mengalami sakit dan menjalani pemeriksaan di RSUD T.C. Hillers Maumere.

Setelah gempa, korban dievakuasi ke rumah keluarganya. Kondisinya kemudian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di rumah pada 19 Agustus 2026.

Sementara itu, Fr. Leonardus Noprianto Waku, yang tercatat berasal dari wilayah Nita, dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah tertimpa material bangunan lantai dua Asrama Seminari Ritapiret. Korban sempat dirujuk ke RSUD T.C. Hillers Maumere sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Korban lainnya, Sophia, warga Wolokoli, Kecamatan Bola, dilaporkan tertimpa bangunan ruang tunggu pelabuhan. Ia ditemukan sekitar pukul 10.00 WITA dan kemudian dibawa ke RSUD T.C. Hillers Maumere, namun nyawanya tidak tertolong.

Gempa M7,7 tersebut memang berpusat di laut sekitar Mbay, Nagekeo, tetapi guncangannya dirasakan luas di Pulau Flores dan menyebabkan dampak di sejumlah kabupaten.

BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman relatif dangkal, yakni 15 kilometer, sehingga guncangannya terasa kuat di berbagai wilayah.

Di Sikka, tragedi tersebut menambah panjang daftar warga yang harus menghadapi kehilangan keluarga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta trauma akibat guncangan yang terjadi pada dini hari.

Enam nama dalam data korban jiwa Kabupaten Sikka itu kini menjadi bagian dari catatan duka akibat gempa besar yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Reporter : Faidin

Hari Ketiga Mengungsi, 27 Ibu Hamil di Nangahale Masih Tanpa Tenda Pemerintah

Talibura, Bajopos.com | Memasuki hari ketiga pascagempa bumi M7,7, sebanyak 27 ibu hamil masih bertahan bersama ratusan warga lainnya di lokasi pengungsian Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Meski angka ini masih ada yang menyebut bahwa ibu hamil yang berada dalam pengungsian hanya terdapat 4 orang, jumlah lainnya memilih bertahan di kediaman masih-masing.

Ironisnya, hingga hari ini, Senin, 17 Agustus 2026, para pengungsi tersebut belum mendapatkan tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Warga masih bertahan dengan fasilitas seadanya, sementara terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat.

“Ada satu orang Ibu hamil dalam keadaan di infus karena sakit tanpa tenda pengungsian. Kasihan,” ujar warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini menjadi sorotan serius karena para pengungsi bukan hanya orang dewasa dalam kondisi sehat. Di antara 393 kepala keluarga atau 1.551 jiwa yang mengungsi, terdapat 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat itu dirasakan di sejumlah wilayah Flores, termasuk Kabupaten Sikka.

Tiga Hari Bertahan dengan Fasilitas Seadanya

Sejak meninggalkan rumah setelah gempa, warga Nangahale memilih bertahan di lima titik pengungsian yang dianggap lebih aman.

Namun hingga hari ketiga, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga masih mengandalkan fasilitas yang mereka miliki.

Terpal digunakan sebagai alas tidur dan tempat beristirahat. Kondisi tersebut tentu belum memberikan perlindungan sebagaimana fungsi tenda pengungsian.

Terlebih, warga harus menghadapi kemungkinan panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan lainnya selama berada di lokasi pengungsian.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan bagi 27 ibu hamil yang membutuhkan tempat istirahat yang lebih aman dan nyaman.

1.551 Jiwa Tersebar di Lima Titik

Pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale mencatat sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa mengungsi.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Lima titik pengungsian tersebut yakni:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK/69 jiwa.
Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK/47 jiwa.
Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK/610 jiwa.
Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK/350 jiwa.
Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK/475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 610 jiwa.

Mengapa Tenda Belum Tersedia?

Informasi yang diterima Bajopos.com sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kendala penyaluran tenda adalah rekapitulasi laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima BPBD Kabupaten Sikka, sementara laporan dari Desa Nangahale disebut telah dikirimkan.

Jika persoalan tersebut menjadi penyebab belum tersalurkannya tenda hingga hari ketiga, kondisi ini tentu perlu segera mendapat perhatian.

Sebab dalam situasi bencana, proses administrasi dan koordinasi semestinya berjalan cepat mengikuti kebutuhan warga di lapangan.

Apalagi, jumlah pengungsi sudah jelas dan lokasi pengungsian telah diketahui.

Camat Talibura Belum Memberikan Penjelasan

Terkait persoalan tersebut, Camat Talibura belum memberikan penjelasan kepada media ini.

Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun nomor telepon Camat Talibura tidak dapat dihubungi.

Karena itu, informasi mengenai kendala pelaporan dari tingkat kecamatan hingga BPBD belum dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak kecamatan.

Media ini tetap memberikan ruang kepada Pemerintah Kecamatan Talibura maupun BPBD Kabupaten Sikka untuk menjelaskan kondisi tersebut, termasuk langkah yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga Nangahale.

27 Ibu Hamil Menjadi Sorotan

Kondisi 27 ibu hamil di lokasi pengungsian menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan air minum, tetapi juga tempat beristirahat yang layak serta akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam kondisi pascabencana, kebutuhan ibu hamil tidak dapat disamakan dengan pengungsi lainnya.

Apabila harus bertahan berhari-hari tanpa tempat perlindungan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menambah beban fisik dan psikologis.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memastikan tersedianya tenda pengungsian atau tempat perlindungan yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.

10 Rumah Warga Mengalami Kerusakan

Selain persoalan pengungsian, pendataan sementara juga mencatat 10 rumah warga mengalami kerusakan.

Kesepuluh kepala keluarga tersebut yakni Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam warga berada di Dusun Namandoi dan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih memerlukan verifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan masing-masing rumah dan memastikan apakah bangunan masih layak dihuni.

Trauma Pulau Babi Membuat Warga Memilih Mengungsi

Keputusan warga untuk bertahan di pengungsian juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, sebanyak 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Warga yang selamat kemudian dipindahkan, termasuk ke Desa Nangahale.

Pengalaman tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.

Karena itu, ketika gempa M7,7 kembali mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, sebagian warga memilih tidak mengambil risiko dengan tetap berada di rumah.

Mereka membawa keluarga dan memilih bertahan di lokasi yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Diminta Segera Hadir

Hari ketiga pengungsian seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga telah terpenuhi.

Dengan jumlah 1.551 jiwa, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenda atau tempat perlindungan, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Khusus 27 ibu hamil, kebutuhan tempat berteduh yang layak tidak semestinya menunggu lebih lama.

Warga telah memilih menyelamatkan diri dari ancaman gempa. Kini mereka membutuhkan pemerintah untuk memastikan bahwa tempat mereka mengungsi juga aman dan layak.

Tiga hari sudah mereka bertahan. Terpal masih menjadi alas. Tenda pemerintah belum tersedia. Dan di antara mereka, 27 ibu hamil masih menunggu tempat perlindungan yang layak.

Persoalannya kini bukan lagi sekadar soal data pengungsi.

Ini tentang seberapa cepat pemerintah hadir ketika warganya sedang membutuhkan perlindungan.

Reporter : Faidin

1.551 Warga Nangahale di Pengungsian Tanpa Tenda Jadi dari Pemerintah, Warga Tidur Pakai Terpal

Talibura, Bajopos.com | Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membuat ratusan keluarga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, meninggalkan rumah dan mengungsi ke sejumlah lokasi yang dianggap lebih aman.

Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat tersebut turut dirasakan di Kabupaten Sikka. Di Desa Nangahale, kepanikan warga diperparah oleh pengalaman traumatis masyarakat yang pernah menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Pulau Babi pada 12 Desember 1992.

Kini, setelah gempa kembali mengguncang Flores, sebanyak 393 kepala keluarga (KK) atau 1.551 jiwa memilih mengungsi secara mandiri dan tersebar di lima titik pengungsian.

Tenda Pengungsian Belum Ada

Namun, di tengah kondisi tersebut, hingga saat ini belum tersedia tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah untuk warga di lokasi-lokasi pengungsian tersebut.

Hingga memasuki hati kedua pengungsian pasca gempa, warga terpaksa bertahan dengan fasilitas seadanya. Terpal yang tersedia digunakan terutama sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara warga masih membutuhkan tempat perlindungan yang lebih layak untuk menghadapi situasi pascagempa.

393 KK dan 1.551 Jiwa Mengungsi

Berdasarkan pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale, terdapat 393 KK atau 1.551 jiwa yang tersebar di lima titik.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Sementara kelompok rentan yang tercatat meliputi 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Lima titik pengungsian tersebut adalah:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK atau 69 jiwa. Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK atau 47 jiwa. Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK atau 610 jiwa. Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK atau 350 jiwa. Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK atau 475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 610 jiwa dari 154 KK, disusul Posko 5 dengan 475 jiwa dari 131 KK.

Besarnya jumlah pengungsi tersebut membuat kebutuhan akan tempat perlindungan yang layak menjadi semakin mendesak.

Belum Ada Tenda Pemerintah, Warga Gunakan Terpal sebagai Alas

Kondisi di lokasi pengungsian menjadi sorotan karena warga yang memilih meninggalkan rumah belum mendapatkan tenda pengungsian dari pemerintah.

Warga masih bertahan dengan fasilitas yang tersedia secara mandiri. Terpal digunakan untuk mengalasi tempat mereka tidur dan beristirahat, bukan sebagai tenda pengungsian yang memadai.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena pengungsi tidak hanya terdiri dari orang dewasa. Di antara 1.551 jiwa terdapat 603 anak-anak, 90 balita, 179 lansia, 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, dan 19 penyandang disabilitas.

Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak semakin penting, terutama apabila warga harus bertahan di lokasi pengungsian dalam beberapa hari ke depan.

Warga membutuhkan perlindungan dari panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Warga Mengungsi karena Trauma dan Takut Kembali ke Rumah

Keputusan warga untuk mengungsi tidak terlepas dari trauma panjang akibat bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Pulau Babi menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak sangat parah. Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Pasca bencana, pemerintah mengosongkan Pulau Babi dan warga yang selamat dipindahkan ke sejumlah wilayah, termasuk Desa Nangahale.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami langsung tragedi tersebut, gempa pada 15 Agustus 2026 kembali membangkitkan rasa takut.

Guncangan rumah, benda-benda yang bergerak, kepanikan warga, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan membuat masyarakat memilih berada di luar rumah.

Bagi mereka, mengungsi merupakan langkah untuk memastikan keselamatan keluarga.

10 Rumah Warga Terdata Mengalami Kerusakan

Selain menyebabkan warga mengungsi, gempa juga berdampak terhadap rumah warga.

Hasil pendataan sementara mencatat 10 kepala keluarga yang rumahnya terdata mengalami kerusakan.

Mereka adalah Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam kepala keluarga pertama berada di Dusun Namandoi, sedangkan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih merupakan pendataan awal dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap bangunan.

Pemeriksaan kelayakan rumah menjadi penting sebelum warga kembali, terutama untuk memastikan bangunan tidak membahayakan keselamatan penghuni.

Bukan Hanya Tenda, Pengungsi Membutuhkan Perlindungan yang Layak

Kondisi pengungsian di Nangahale menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan hanya persoalan logistik.

Ketersediaan tenda pengungsian menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar warga memiliki tempat berteduh yang layak.

Terpal yang digunakan sebagai alas memang dapat membantu warga mengurangi kontak langsung dengan tanah, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi tenda sebagai tempat perlindungan.

Apalagi, terdapat kelompok rentan dalam jumlah cukup besar.

Ibu hamil membutuhkan tempat istirahat yang aman. Ibu menyusui memerlukan ruang yang lebih nyaman. Lansia membutuhkan perlindungan dari cuaca dan kondisi lingkungan. Balita dan anak-anak juga membutuhkan tempat yang aman selama berada di pengungsian.

Penyandang disabilitas membutuhkan akses dan fasilitas pengungsian yang mudah serta aman.

Pemerintah Diharapkan Segera Hadir di Lima Titik Pengungsian

Dengan jumlah pengungsi mencapai 1.551 jiwa, pemerintah diharapkan segera melakukan penanganan secara menyeluruh di lima lokasi pengungsian.

Selain mendata jumlah warga, pemerintah perlu memastikan tersedianya tenda atau tempat perlindungan yang layak, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta kebutuhan khusus kelompok rentan.

Pendataan terhadap 10 rumah yang mengalami kerusakan juga perlu segera diverifikasi.

Tidak kalah penting adalah dukungan psikososial bagi warga, mengingat sebagian masyarakat Nangahale memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Pulau Babi 1992.

Gempa Berhenti, tetapi Warga Masih Bertahan di Pengungsian

Gempa M7,7 yang berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, telah berlalu. Namun, ketakutan warga Nangahale belum sepenuhnya hilang.

Sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa masih memilih bertahan di lima titik pengungsian.

Di tengah situasi tersebut, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga harus menggunakan fasilitas seadanya. Terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak masih menjadi perhatian.

Bagi masyarakat Nangahale, persoalan ini bukan hanya tentang tempat tidur.

Ini tentang rasa aman.

Mereka telah meninggalkan rumah karena takut terhadap dampak gempa dan kemungkinan bahaya susulan. Kini mereka membutuhkan kepastian bahwa di tempat pengungsian pun mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Terlebih, di antara mereka terdapat anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Kecamatan Belum Kasih Laporan

Camat Talibura, Fransiskus Ismail, dikonfirmasi media ini belum memberi penjelasan. Nomornya tidak bisa dihubungi.

Meski, media ini mendapat informasi bahwa ketiadaan tenda jadi hingga hari kedua bagi warga pengungsi dari Desa Nangahale tersebut sebab rekapan laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima pihak BPBD Kabupaten Sikka. Meski laporan dari desa sudah dikirim.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi warga Nangahale masih membutuhkan tempat yang aman untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menunggu sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman.

Reporter : Faidin

Hari ke 2 Operasi SAR Gempa M 7,7, 112 Orang Terdampak di Enam Kabupaten di Wilayah Flores, 48 Meninggal

MBAY, Bajopos.com | Memasuki hari kedua, Minggu (16/8/2026), Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dilakukan Tim SAR Gabungan.

Sejak pukul 06.00 WITA, personel bersama Alat Utama (Alut) SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Pencarian hari kedua difokuskan di dua wilayah utama, yakni Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai.

Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, mengatakan akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas.

“Tim Rescue Pos SAR Manggarai Barat yang bertugas melakukan pencarian di wilayah Manggarai Timur, per pukul 06.00 WITA, telah berhasil mengakses jalur darat di wilayah Reo yang sebelumnya terdampak longsor. Dengan terbukanya akses tersebut, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan,” ujar Fathur Rahman.

Ia menambahkan, Tim SAR Gabungan terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan. Koordinasi dengan BPBD dan berbagai unsur potensi SAR juga diperkuat untuk memastikan wilayah terdampak dapat dijangkau.

112 Orang Terdampak di 6 Kabupaten

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sementara hingga pukul 08.30 WITA, tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan.

Namun, angka tersebut perlu ditegaskan sebagai data sementara yang berasal dari enam kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada.

Dengan demikian, jumlah 112 orang tersebut bukan merupakan angka keseluruhan korban untuk seluruh wilayah Flores maupun Nusa Tenggara Timur.

Data tersebut merupakan hasil pendataan sementara dari enam kabupaten yang telah dihimpun dan diverifikasi oleh unsur terkait hingga Minggu pagi.

Jumlah korban masih sangat mungkin berubah seiring proses pencarian, pendataan, dan verifikasi yang terus berlangsung di lapangan. Tim SAR Gabungan bersama BPBD dan unsur potensi SAR masih bergerak untuk memastikan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah terdampak.

Selain korban jiwa dan luka-luka, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap dampak lain yang ditimbulkan gempa, termasuk kondisi permukiman, akses transportasi, serta kemungkinan adanya warga yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan darurat.

Akses Mulai Terbuka

Terbukanya kembali akses darat menuju wilayah Reo yang sebelumnya terdampak longsor menjadi salah satu perkembangan penting dalam operasi SAR hari kedua.

Kondisi tersebut memungkinkan personel untuk memperluas penyisiran dan menjangkau wilayah yang sebelumnya mengalami hambatan akses. Tim di lapangan juga terus berkoordinasi untuk menentukan titik-titik yang membutuhkan prioritas penanganan.

Tim SAR Gabungan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perkembangan korban dan kondisi wilayah terdampak diharapkan diperoleh dari sumber resmi dan pihak yang berwenang.

Operasi SAR akan terus dilaksanakan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak sekaligus memastikan data korban dapat dihimpun secara akurat.

Reporter : Faidin | Sumber Basarnas Maumere

ART Asal Nagekeo Tewas dalam Insiden Ledakan di Komplek Perumahan Grand Polonia Medan, Forum Pemuda NTT Desak Pihak Terkait

NTT, BAJOPOS.COM | Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilayah Sumatera Utara mendesak majikan serta yayasan atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Ros, asisten rumah tangga (ART) asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban dalam ledakan di Komplek Perumahan Grand Polonia Nomor 3B, Kecamatan Medan Polonia.

Dilansir dari Dailyklik.id, Ros diketahui meninggal dunia dalam peristiwa ledakan yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Belakangan terungkap bahwa korban merupakan warga Dusun Watugase, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Kabar duka tersebut memicu keprihatinan masyarakat NTT yang berada di Kota Medan. Berbagai paguyuban dan organisasi kedaerahan menyampaikan belasungkawa sekaligus mendesak agar seluruh hak keluarga korban dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ros. Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa pihak majikan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas meninggalnya pekerja yang berada di bawah pengawasannya.

“Kami ikut berbelasungkawa atas peristiwa yang dialami saudara kami Ros asal Nagekeo. Namun, kami juga meminta majikan almarhumah agar bertanggung jawab secara penuh atas hilangnya nyawa saudara kami,” ujar Devis dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (22/7/2026).

Selain meminta pertanggungjawaban dari majikan, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumut juga mendesak Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di kawasan Grand Polonia. Mereka berharap penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan sehingga penyebab insiden yang merenggut nyawa Ros dapat terungkap secara jelas.

Forum juga meminta penyidik menghadirkan pihak yayasan atau perusahaan yang menyalurkan Ros untuk bekerja di rumah tersebut. Menurut Devis, penyalur tenaga kerja memiliki tanggung jawab moral maupun administratif untuk memastikan hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi.

“Kami mendesak pihak Kepolisian untuk menghadirkan pihak perusahaan ataupun yayasan yang menyalurkan saudara kami Ros agar dapat mempertanggungjawabkan segala hak yang harus diperoleh keluarga almarhumah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Devis mengatakan Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara siap membuka komunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun pihak-pihak terkait guna mendukung penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya juga siap memberikan pendampingan kepada keluarga korban apabila dibutuhkan, sekaligus mengawal proses hukum agar berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian mengenai pemenuhan hak-hak keluarga almarhumah.

Forum berharap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penempatan Ros sebagai pekerja rumah tangga dapat bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan, sehingga keluarga korban memperoleh kejelasan, keadilan, serta hak-hak yang menjadi kewajibannya.

Penulis : Faidin | Editor : Redaksi