Di Balik Ambisi Baterai Listrik, Suku Bajo Kabaena Kehilangan Lautnya
Redaktur KABAENA, Bajopos.com – Ambisi Indonesia menjadi pemain utama baterai kendaraan listrik menyisakan ironi di pesisir Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Di Desa Baliara, ruang hidup Suku Bajo—yang selama ini menyatu dengan laut—kini tercemar limbah tambang nikel.
Laporan investigatif yang dipublikasikan Mongabay.co.id mengungkap, aktivitas pertambangan di Kabaena tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengguncang sendi ekonomi, kesehatan, hingga budaya masyarakat Bajo.
Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara, Andri Rahman, menyebut pencemaran telah menurunkan drastis hasil tangkapan nelayan dan merusak budidaya rumput laut. “Ada efek buruk pada mata pencaharian, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Tangkapan ikan menurun dan rumput laut tercemar lumpur nikel,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Laut Berubah Warna, Penghasilan Terjun Bebas
Warga Baliara merasakan langsung dampaknya. Rahma, warga Kabaena, mengaku kini tak berani lagi mengonsumsi ikan karena khawatir terkontaminasi logam berat. Laut yang dulu jernih berubah keruh akibat sedimentasi lumpur tambang.
Sebelum aktivitas tambang masif, nelayan Bajo bisa meraup hingga Rp700 ribu per hari. Kini, setelah melaut seharian, penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu. Budidaya rumput laut dan keramba ikan pun banyak gagal panen.
Tak hanya ekonomi, kesehatan warga ikut terdampak. Air laut yang dahulu menjadi bagian keseharian kini memicu gatal-gatal. Frekuensi banjir meningkat sejak pembukaan tambang. Bahkan, seorang anak dilaporkan tenggelam di perairan yang penuh sedimen, menambah kecemasan warga akan keselamatan generasi mereka.
“Kami hanya ingin hidup layak, bukan kemewahan,” kata Rahma.
Budaya Terancam Hilang
Pakar Ilmu Kelautan dari Universitas Hasanuddin, Syafiudin Yusuf, menilai pencemaran laut berdampak serius pada keberlangsungan budaya Bajo. Terumbu karang rusak, ikan berkurang, dan anak-anak kehilangan ruang belajar menyelam—keterampilan dasar yang diwariskan turun-temurun.
Salah satu tradisi penting, memandikan bayi baru lahir dengan air laut bersih, kini terancam hilang. “Ruang hidup dan budaya mereka perlahan musnah. Mereka dipaksa beradaptasi dengan kehidupan darat yang tak sesuai dengan identitas mereka sebagai pelaut,” ujarnya.
Menurut Yusuf, keberadaan Suku Bajo selama ini justru menjadi indikator laut yang sehat. Mereka dikenal memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga terumbu karang dan ekosistem pesisir.
Kritik Transisi Energi yang “Tergesa”
Ketua Perkumpulan Orang Same Bajo Indonesia (POSBI), Erni Bajau, khawatir eksploitasi pulau kecil demi nikel akan memperparah marginalisasi masyarakat Bajo. Ia menyaksikan langsung rusaknya perairan Kabaena akibat sedimen tambang pada kunjungan November 2024.
Sementara itu, Ulil Amri, Antropolog Lingkungan dari Creighton University, menilai kebijakan transisi energi Indonesia terkesan pragmatis dan terburu-buru. Kelompok masyarakat adat, termasuk Bajo, disebut kerap menjadi “tumbal” pembangunan.
Menurutnya, keuntungan jangka pendek dari eksploitasi nikel tak sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung. Ia mendorong moratorium eksploitasi nikel di pulau kecil serta kebijakan tambang yang lebih manusiawi dan partisipatif.
Regulasi dan Pengawasan Dipertanyakan
Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara menyebut, ekspansi tambang di Kabaena bermula dari revisi tata ruang 2010 yang menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Perubahan itu diperkuat melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011, yang membuka jalan bagi konsesi tambang seluas lebih dari 76 ribu hektar—sekitar 85 persen luas Pulau Kabaena.
Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irwan, pada 12 Maret 2025 menyatakan pihaknya telah memerintahkan verifikasi lapangan dan akan menurunkan tim untuk pengecekan lebih lanjut.
Di tengah janji transisi energi hijau, warga Bajo di Baliara justru menghadapi kenyataan pahit: laut yang menjadi identitas dan sumber hidup mereka kian tercemar. Ambisi kendaraan listrik global kini berhadapan dengan pertanyaan mendasar—siapa yang menanggung harga sebenarnya dari “energi bersih” itu? (Redaksi)