KUPANG – Di tengah tantangan geografis kepulauan dan keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, Nusa Tenggara Timur (NTT) justru tampil sebagai salah satu provinsi paling berkomitmen menjaga integritas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11), Provinsi NTT meraih peringkat 2 nasional untuk Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik.
NTT hanya kalah dari Provinsi Bali yang meraih peringkat pertama, dan mengungguli Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di peringkat ketiga.
Penghargaan ini bukan sekadar piala. Di baliknya ada kerja panjang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) JKN di NTT, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT, BPJS Kesehatan, Inspektorat, hingga fasilitas kesehatan di kabupaten/kota.
Bahkan pada September 2026 lalu, Dinas Kesehatan Provinsi NTT menggelar rapat kerja virtual Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN untuk memperkuat tata kelola, alur penanganan fraud sesuai Permenkes No. 16 Tahun 2019, hingga strategi identifikasi dan tindak lanjut potensi kecurangan.
Kenapa Ini Penting Bagi Warga NTT?
Kecurangan dalam JKN bukan hanya soal uang negara yang bocor. Dampaknya langsung dirasakan pasien, misalnya; klaim fiktif atau manipulasi diagnosis bisa menggerus dana yang seharusnya untuk obat dan layanan pasien.
Kemudian, pelayanan yang tidak sesuai kebutuhan medis bisa membahayakan keselamatan pasien.
Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap BPJS dan rumah sakit bisa runtuh.
Padahal, per 1 November 2026, JKN sudah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Semakin besar cakupannya, semakin besar pula risiko kecurangannya.
Di NTT, tantangannya berlipat. Wilayah kepulauan membuat pengawasan tidak bisa hanya dari Kupang. Dana JKN harus benar-benar sampai ke puskesmas di pulau-pulau kecil, RSUD di kabupaten, hingga ke pasien yang paling jauh.
Karena itu, penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen anti-kecurangan di NTT tidak hanya di atas kertas, tetapi berjalan sampai ke level pengawasan.
Apa Kata Pusat
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat.
“Pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak.”
BPJS Kesehatan sendiri telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang, mulai pusat, wilayah, hingga cabang. Ada juga KPI khusus, monitoring, pelaporan, hingga modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi BNSP.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan sistem JKN tidak boleh dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak yang curang.
“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN.”
Tidak Berhenti di Penghargaan
BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor: regulator, faskes, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
Bagi NTT, PR-nya kini lebih besar yaitu harus mempertahankan peringkat, bahkan mengejar Bali di tahun berikutnya. Memperkuat pengawasan di daerah kepulauan agar tidak ada celah di faskes terpencil. Melindungi pelapor agar warga, tenaga kesehatan, dan pegawai berani melapor tanpa takut. Memastikan dana JKN kembali ke pasien, bukan ke kantong oknum.
Penghargaan ini adalah pengakuan. Tapi ukuran sebenarnya bukan di panggung Jakarta, melainkan di ruang rawat, apotek, dan puskesmas di seluruh NTT: apakah pasien dilayani jujur, cepat, dan tanpa beban biaya yang seharusnya tidak ditanggung.
Jika NTT bisa konsisten, NTT bukan hanya juara 2 anti-kecurangan. NTT bisa jadi contoh nasional bagaimana provinsi kepulauan menjaga uang rakyat tetap untuk kesehatan rakyat.
Penulis : Faidin
Sumber : BPJS Kesehatan Maumere