Stunting

“Perang Data” Bikin Bansos Tak Tepat Sasaran, Benny K. Harman Dorong Otoritas Data Nasional

Faidin Att Thohir Apr 16, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, Bajopos.com | Anggota DPR RI, Benny K. Harman, menilai carut-marut tata kelola data nasional menjadi penyebab utama program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan kerap tidak tepat sasaran.

Dalam catatannya yang dipublikasikan melalui akun X pribadi, Benny menyebut Indonesia tengah menghadapi “perang data” antarinstansi pemerintah. Perbedaan data antar kementerian dan lembaga, menurut dia, berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik.

“Rakyat yang jadi korban, anggaran yang menguap,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia oleh Badan Legislasi DPR RI. RUU ini diproyeksikan menjadi landasan hukum untuk menyatukan sistem data nasional yang selama ini dinilai tumpang tindih.

Benny mengidentifikasi sedikitnya empat persoalan utama dalam tata kelola data nasional. Pertama, data tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga memicu ego sektoral. Kedua, perbedaan definisi dan standar, termasuk dalam indikator kemiskinan, stunting, dan UMKM. Ketiga, konflik atau perbedaan klaim data antarinstansi. Keempat, data yang tidak diperbarui secara real-time dan sulit diverifikasi.

Kondisi tersebut, kata dia, berimplikasi serius terhadap arah pembangunan. Program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran, penggunaan anggaran menjadi tidak efisien, dan pengambilan keputusan tidak berbasis pada data yang valid.

Untuk mengatasi persoalan itu, Benny mendorong pembentukan Badan Data Nasional yang memiliki kewenangan otoritatif. Ia menilai fungsi koordinatif yang selama ini berjalan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar.

“Negara harus memiliki satu data resmi yang menjadi rujukan bersama,” katanya.

Menurut Benny, badan tersebut setidaknya harus menjalankan lima fungsi utama, yakni standardisasi definisi dan metodologi data, integrasi data lintas sektor dan wilayah, validasi serta verifikasi data, penetapan data resmi negara, serta memastikan akses dan interoperabilitas data antarinstansi.

Pembahasan di DPR sendiri menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara legislatif dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR cenderung mendorong pembentukan lembaga baru yang independen, sementara pemerintah memilih opsi memperkuat lembaga yang sudah ada guna menghindari penambahan birokrasi.

Namun Benny menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada bentuk kelembagaan, melainkan pada kewenangan yang dimiliki.

“Apakah kewenangan itu otoritatif dan mengikat atau tidak, itu yang menjadi kunci,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan desain sistem data nasional berbasis pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Dalam skema tersebut, desa dan kelurahan menjadi sumber data primer, pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi awal, provinsi melakukan konsolidasi, dan badan nasional menetapkan data akhir.

Selain itu, Benny menekankan pentingnya empat prasyarat utama, yakni payung hukum setingkat undang-undang, integrasi dengan data kependudukan, digitalisasi sistem secara penuh dan real-time, serta penerapan sanksi tegas bagi instansi yang tidak patuh.

Menurut dia, tanpa langkah tersebut, upaya perbaikan tata kelola data hanya akan berhenti pada tataran wacana.

“Negara tidak boleh kalah oleh kekacauan datanya sendiri. Tanpa satu data yang otoritatif, pembangunan hanya akan menjadi spekulasi,” kata Benny.

Reporter : Faidin
Editor : Redaksi

Aspirasi Warga NTT Masih Fokus Ekonomi hingga Penanganan Stunting

Faidin Att Thohir Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

NTT – Aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) masih bertumpu pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penanganan kemiskinan dan stunting.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur NTT bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat malam (13/2/2026).

Kegiatan yang digelar di Sofyan Hotel Cut Meutia tersebut merupakan inisiasi Voxpol Center Research and Consulting dan dihadiri jurnalis nasional, mahasiswa, diaspora NTT, jajaran Pemprov NTT, serta mitra pembangunan.

Informasi mengenai kegiatan ini disampaikan langsung Gubernur melalui akun pribadi media sosialnya.

Survei Voxpol yang dilakukan secara ilmiah di 22 kabupaten/kota dengan melibatkan 800 responden mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai 80,5 persen.

Dalam unggahannya, Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir dari kerja pemerintahan.

“Bagi kami, angka ini bukan untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran,” tulisnya.

Ia menekankan bahwa hasil survei menjadi cermin evaluasi untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat. Aspirasi warga yang masih berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan mendorong pemerintah memperkuat pemberdayaan UMKM melalui program OVOP (One Village One Product) serta memperluas akses pasar produk lokal melalui NTT Mart.

Di sektor infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah daerah terus mengarahkan program pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Penanganan kemiskinan dan stunting juga menjadi prioritas utama.

“Per Februari 2026, angka kemiskinan NTT turun menjadi 17,5 persen dari 18,6 persen pada Maret 2025,” ungkap Gubernur.

Tahun ini, Pemprov NTT menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin serta menerapkan pola orang tua asuh untuk percepatan penanganan stunting.

Gubernur juga menegaskan komitmennya terhadap akurasi data bantuan sosial. “Saya menegaskan komitmen menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan maupun masyarakat mampu yang sengaja menerima bansos. Data harus akurat agar bantuan tepat sasaran,” tulisnya.

Selain itu, komitmen daerah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028 (PON) 2028 NTT–NTB tetap berjalan dengan prinsip efisiensi, yakni memanfaatkan dan merenovasi venue yang ada serta menggelar sebagian cabang di DKI Jakarta dan Jawa Barat tanpa membebani APBN.

Menutup pernyataannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergotong royong membangun NTT.

“Terima kasih atas dukungan, kritik, dan saran masyarakat NTT. Mari kita terus bergotong royong membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tulisnya.(Redaksi)

Hasil Survei Voxpol, Melky-Johni Raih 80,5 Persen Kepuasan Masyarakat

Faidin Att Thohir Feb 15, 2026 Tidak ada komentar

NTT, BAJOPOS.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Satu Tahun Kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat malam (13/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sofyan Hotel Cut Meutia ini diinisiasi Voxpol Center Research and Consulting dan dihadiri jurnalis nasional, mahasiswa, diaspora NTT, jajaran Pemprov NTT, serta mitra pembangunan.

Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung Gubernur melalui akun pribadi media sosialnya.

Dalam unggahannya, Gubernur menuliskan, “Saya menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat atas kinerja satu tahun kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.”

Berdasarkan hasil survei Voxpol yang dilakukan secara ilmiah di 22 kabupaten/kota dengan melibatkan 800 responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan mereka mencapai 80,5 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur menegaskan, “Bagi kami, angka ini bukan untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran.”

Ia juga menambahkan bahwa hasil survei itu dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi. “Hasil survei ini kami jadikan cermin evaluasi sekaligus rekomendasi dalam pembenahan program pembangunan ke depan,” tulisnya.

Menurut Gubernur, aspirasi masyarakat NTT masih berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan, infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, serta kesehatan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat agenda pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Ia mengungkapkan, “Per Februari 2026, angka kemiskinan NTT turun menjadi 17,5 persen dari 18,6 persen pada Maret 2025.”

Tahun ini, Pemprov NTT menjalankan program bedah rumah bagi masyarakat miskin serta menerapkan pola orang tua asuh untuk percepatan penanganan stunting.

Di sektor ekonomi rakyat, pemerintah mendorong pemberdayaan UMKM melalui program OVOP (One Village One Product) dan penguatan pasar produk lokal lewat NTT Mart. Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan berjalan efektif di daerah.

Gubernur juga menegaskan komitmennya terhadap integritas data bantuan sosial. “Saya menegaskan komitmen menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan maupun masyarakat mampu yang sengaja menerima bansos. Data harus akurat agar bantuan tepat sasaran,” tulisnya.

Terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028 (PON) 2028 NTT–NTB, Gubernur memastikan kesiapan daerah dengan prinsip efisiensi. “Kami tetap berkomitmen menjadi tuan rumah dengan prinsip efisiensi: memanfaatkan dan merenovasi venue yang ada di NTT dan NTB, serta sebagian cabang di DKI Jakarta dan Jawa Barat tanpa membebani APBN,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. “Terima kasih atas dukungan, kritik, dan saran masyarakat NTT. Mari kita terus bergotong royong membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tulisnya.(Redaksi)