Rab. Sep 23rd, 2026

Pengungsian

1.551 Warga Nangahale di Pengungsian Tanpa Tenda Jadi dari Pemerintah, Warga Tidur Pakai Terpal

Talibura, Bajopos.com | Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membuat ratusan keluarga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, meninggalkan rumah dan mengungsi ke sejumlah lokasi yang dianggap lebih aman.

Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat tersebut turut dirasakan di Kabupaten Sikka. Di Desa Nangahale, kepanikan warga diperparah oleh pengalaman traumatis masyarakat yang pernah menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Pulau Babi pada 12 Desember 1992.

Kini, setelah gempa kembali mengguncang Flores, sebanyak 393 kepala keluarga (KK) atau 1.551 jiwa memilih mengungsi secara mandiri dan tersebar di lima titik pengungsian.

Tenda Pengungsian Belum Ada

Namun, di tengah kondisi tersebut, hingga saat ini belum tersedia tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah untuk warga di lokasi-lokasi pengungsian tersebut.

Hingga memasuki hati kedua pengungsian pasca gempa, warga terpaksa bertahan dengan fasilitas seadanya. Terpal yang tersedia digunakan terutama sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara warga masih membutuhkan tempat perlindungan yang lebih layak untuk menghadapi situasi pascagempa.

393 KK dan 1.551 Jiwa Mengungsi

Berdasarkan pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale, terdapat 393 KK atau 1.551 jiwa yang tersebar di lima titik.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Sementara kelompok rentan yang tercatat meliputi 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Lima titik pengungsian tersebut adalah:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK atau 69 jiwa. Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK atau 47 jiwa. Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK atau 610 jiwa. Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK atau 350 jiwa. Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK atau 475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 610 jiwa dari 154 KK, disusul Posko 5 dengan 475 jiwa dari 131 KK.

Besarnya jumlah pengungsi tersebut membuat kebutuhan akan tempat perlindungan yang layak menjadi semakin mendesak.

Belum Ada Tenda Pemerintah, Warga Gunakan Terpal sebagai Alas

Kondisi di lokasi pengungsian menjadi sorotan karena warga yang memilih meninggalkan rumah belum mendapatkan tenda pengungsian dari pemerintah.

Warga masih bertahan dengan fasilitas yang tersedia secara mandiri. Terpal digunakan untuk mengalasi tempat mereka tidur dan beristirahat, bukan sebagai tenda pengungsian yang memadai.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena pengungsi tidak hanya terdiri dari orang dewasa. Di antara 1.551 jiwa terdapat 603 anak-anak, 90 balita, 179 lansia, 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, dan 19 penyandang disabilitas.

Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak semakin penting, terutama apabila warga harus bertahan di lokasi pengungsian dalam beberapa hari ke depan.

Warga membutuhkan perlindungan dari panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Warga Mengungsi karena Trauma dan Takut Kembali ke Rumah

Keputusan warga untuk mengungsi tidak terlepas dari trauma panjang akibat bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Pulau Babi menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak sangat parah. Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Pasca bencana, pemerintah mengosongkan Pulau Babi dan warga yang selamat dipindahkan ke sejumlah wilayah, termasuk Desa Nangahale.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami langsung tragedi tersebut, gempa pada 15 Agustus 2026 kembali membangkitkan rasa takut.

Guncangan rumah, benda-benda yang bergerak, kepanikan warga, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan membuat masyarakat memilih berada di luar rumah.

Bagi mereka, mengungsi merupakan langkah untuk memastikan keselamatan keluarga.

10 Rumah Warga Terdata Mengalami Kerusakan

Selain menyebabkan warga mengungsi, gempa juga berdampak terhadap rumah warga.

Hasil pendataan sementara mencatat 10 kepala keluarga yang rumahnya terdata mengalami kerusakan.

Mereka adalah Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam kepala keluarga pertama berada di Dusun Namandoi, sedangkan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih merupakan pendataan awal dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap bangunan.

Pemeriksaan kelayakan rumah menjadi penting sebelum warga kembali, terutama untuk memastikan bangunan tidak membahayakan keselamatan penghuni.

Bukan Hanya Tenda, Pengungsi Membutuhkan Perlindungan yang Layak

Kondisi pengungsian di Nangahale menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan hanya persoalan logistik.

Ketersediaan tenda pengungsian menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar warga memiliki tempat berteduh yang layak.

Terpal yang digunakan sebagai alas memang dapat membantu warga mengurangi kontak langsung dengan tanah, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi tenda sebagai tempat perlindungan.

Apalagi, terdapat kelompok rentan dalam jumlah cukup besar.

Ibu hamil membutuhkan tempat istirahat yang aman. Ibu menyusui memerlukan ruang yang lebih nyaman. Lansia membutuhkan perlindungan dari cuaca dan kondisi lingkungan. Balita dan anak-anak juga membutuhkan tempat yang aman selama berada di pengungsian.

Penyandang disabilitas membutuhkan akses dan fasilitas pengungsian yang mudah serta aman.

Pemerintah Diharapkan Segera Hadir di Lima Titik Pengungsian

Dengan jumlah pengungsi mencapai 1.551 jiwa, pemerintah diharapkan segera melakukan penanganan secara menyeluruh di lima lokasi pengungsian.

Selain mendata jumlah warga, pemerintah perlu memastikan tersedianya tenda atau tempat perlindungan yang layak, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta kebutuhan khusus kelompok rentan.

Pendataan terhadap 10 rumah yang mengalami kerusakan juga perlu segera diverifikasi.

Tidak kalah penting adalah dukungan psikososial bagi warga, mengingat sebagian masyarakat Nangahale memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Pulau Babi 1992.

Gempa Berhenti, tetapi Warga Masih Bertahan di Pengungsian

Gempa M7,7 yang berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, telah berlalu. Namun, ketakutan warga Nangahale belum sepenuhnya hilang.

Sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa masih memilih bertahan di lima titik pengungsian.

Di tengah situasi tersebut, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga harus menggunakan fasilitas seadanya. Terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak masih menjadi perhatian.

Bagi masyarakat Nangahale, persoalan ini bukan hanya tentang tempat tidur.

Ini tentang rasa aman.

Mereka telah meninggalkan rumah karena takut terhadap dampak gempa dan kemungkinan bahaya susulan. Kini mereka membutuhkan kepastian bahwa di tempat pengungsian pun mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Terlebih, di antara mereka terdapat anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Kecamatan Belum Kasih Laporan

Camat Talibura, Fransiskus Ismail, dikonfirmasi media ini belum memberi penjelasan. Nomornya tidak bisa dihubungi.

Meski, media ini mendapat informasi bahwa ketiadaan tenda jadi hingga hari kedua bagi warga pengungsi dari Desa Nangahale tersebut sebab rekapan laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima pihak BPBD Kabupaten Sikka. Meski laporan dari desa sudah dikirim.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi warga Nangahale masih membutuhkan tempat yang aman untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menunggu sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman.

Reporter : Faidin

Polres Nagekeo Tangani Dampak Gempa M7,7, Utamakan Keselamatan dan Kebutuhan Warga

Nagekeo, Bajopos.com | Polres Nagekeo bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, dan turut berdampak di Kabupaten Nagekeo.

Dalam penanganan bencana tersebut, Polres Nagekeo berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, BPBD, TNI, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.

Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan pemantauan kondisi wilayah, membantu proses evakuasi, mendata korban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Langkah cepat itu dilakukan dengan membangun posko bencana sementara sebagai pusat koordinasi sekaligus pelayanan masyarakat.

Petugas bersama unsur terkait juga menyiapkan jalur evakuasi dan tenda pengungsian di lokasi yang dinilai aman, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau masih khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami bersama seluruh unsur terkait bergerak cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan tempat yang aman, kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, serta bantuan yang diperlukan,” ujar AKBP Rachmat.

Satu Warga Meninggal Dunia

Dalam penanganan korban, Polres Nagekeo turut mengerahkan personel dan sarana pendukung untuk membantu evakuasi serta penanganan medis darurat.

Petugas membantu membawa warga yang membutuhkan pertolongan ke fasilitas kesehatan dan memastikan akses terhadap pelayanan medis tetap berjalan.

Berdasarkan laporan sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Korban diketahui bernama Matrona Wona (72), perempuan, warga RT 007, Kelurahan Nagenai, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, pendataan terhadap korban luka-luka masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.

Gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan terdampak, mulai dari gedung perkantoran, pertokoan, tempat ibadah hingga rumah warga. Pendataan kerusakan dan kerugian material masih berlangsung untuk mendapatkan gambaran kondisi secara menyeluruh.

Bantuan untuk Warga Mengungsi

Selain penanganan korban, aparat bersama unsur terkait memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga yang mengungsi.

Bantuan berupa makanan siap saji, air minum, sembako, susu, serta kebutuhan pokok lainnya mulai didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu-ibu, serta warga yang membutuhkan pertolongan medis menjadi perhatian khusus dalam proses evakuasi maupun pendistribusian bantuan.

Kondisi padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo juga menjadi perhatian petugas. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna mendukung pemulihan kondisi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

RSUD Aeramo Jadi Perhatian

Keselamatan pasien di RSUD Aeramo juga menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pascagempa.

Polres Nagekeo bersama BPBD dan pihak terkait melakukan langkah antisipasi dengan mengupayakan pembangunan tenda di luar area rumah sakit.

Tenda tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pasien sekaligus bagian dari langkah mitigasi apabila kondisi bangunan rumah sakit membutuhkan pengosongan sementara.

Kapolres Nagekeo menegaskan, seluruh personel akan terus berada di lapangan untuk membantu masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, serta tepat sasaran.

“Kami tidak ingin masyarakat menghadapi situasi ini sendirian. Personel Polres Nagekeo bersama TNI, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus hadir di tengah masyarakat, membantu proses evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan dan kebutuhan lainnya,” tegas AKBP Rachmat.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Warga diminta tidak kembali memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh petugas.

Masyarakat juga diminta mengikuti jalur evakuasi dan arahan petugas serta segera melaporkan apabila menemukan korban yang membutuhkan pertolongan.

Selain itu, warga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi pemerintah, BPBD, Polres Nagekeo maupun petugas yang berada di lapangan.

Polres Nagekeo memastikan penanganan dampak gempa akan terus dilakukan hingga kondisi masyarakat kembali aman dan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi.

Kehadiran personel di lapangan menjadi bagian dari komitmen Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat akibat bencana alam.

Reporter : Zainudin Abdullah