Nelayan

Wabup Alor Serahkan 10 Kapal dan Ratusan Alat Tangkap, Dorong Produktivitas Nelayan dan Ekonomi Pesisir

Faidin Jul 5, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Pemerintah Kabupaten Alor terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Komitmen itu diwujudkan melalui penyerahan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI) kepada nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Sabtu (4/7/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH., MH., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Belly, S.Sos., M.Si., dalam sebuah acara yang digelar di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor itu menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 10 unit kapal perikanan, 10 unit mesin kapal, 50 unit cool box, serta 100 piece Gill Net yang diserahkan langsung kepada para penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Mesak Blegur, S.Pi., beserta seluruh jajaran yang dinilai berhasil membangun sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga bantuan tersebut dapat direalisasikan untuk masyarakat Alor.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama seluruh jajaran atas kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat sehingga bantuan ini dapat hadir dan diserahkan kepada masyarakat hari ini,” ujar Rocky.

Ia menegaskan, bantuan tersebut bukan sekadar bentuk dukungan pemerintah, tetapi juga menjadi modal penting bagi para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan, memperluas usaha perikanan, serta meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

“Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dijaga, dan digunakan secara bertanggung jawab sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan usaha perikanan dan kesejahteraan para nelayan,” katanya.

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Kabupaten Alor.

Karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi perikanan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Melalui program Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI) ini, Pemerintah Kabupaten Alor berharap produktivitas nelayan terus meningkat, pendapatan masyarakat pesisir semakin bertambah, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat nelayan diharapkan terus terjalin agar berbagai program pemberdayaan dapat berjalan optimal dan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi di Kabupaten Alor.

Reporter : Nursan | Editor : Faidin

Polres Sikka Amankan 400 Liter Solar Subsidi di Pelabuhan Wuring, KM Sukron Ilahi Diamankan

Faidin Mei 26, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah hukum Kabupaten Sikka, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sikka memperketat pengawasan di sejumlah pelabuhan rakyat.

Dalam operasi pengawasan di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Satreskrim Polres Sikka berhasil mengamankan sekitar 400 liter BBM jenis solar pada Rabu malam lalu.

Ratusan liter solar tersebut ditemukan di atas kapal penangkap ikan KM Sukron Ilahi GT 16 yang berasal dari Pulo Madu, Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengamanan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Sikka, Iptu Reinhard Dionisius Siga, S.Tr.K., bersama Kanit Tipidter dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Sikka.

Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno melalui Kasat Reskrim Iptu Reinhard menjelaskan, pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi terkait dugaan aktivitas pengangkutan BBM subsidi ke luar wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Setelah menerima informasi terkait adanya aktivitas pengangkutan BBM subsidi ke luar NTT, tim kita langsung ke lokasi dan menemukan BBM tersebut di atas kapal penangkap ikan KM Sukron Ilahi,” ujar Iptu Reinhard kepada wartawan, Selasa siang.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlabuh di Pelabuhan Wuring, petugas menemukan sekitar 400 liter solar yang tersimpan di sejumlah jerigen dengan berbagai ukuran.

Berdasarkan hasil interogasi awal, BBM subsidi tersebut diduga diperoleh melalui pembelian menggunakan rekomendasi BBM subsidi nelayan yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan lokal.

“Dalam praktiknya, BBM kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sebelum diangkut ke atas kapal. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan BBM,” tegasnya.

Selain mengamankan BBM subsidi jenis solar, petugas juga menyita satu unit kapal penangkap ikan KM Sukron Ilahi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini Satreskrim Polres Sikka masih melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut guna proses hukum lebih lanjut,” tandasnya.

Reporter : Faidin

Ditpolairud Polda NTT Terbitkan DPO Kasus Dugaan Bom Ikan di Perairan Sikka

Faidin Mei 13, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang pria bernama Umar terkait dugaan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Berdasarkan selebaran DPO yang diterbitkan Ditpolairud Polda NTT tertanggal 12 Mei 2026, Umar diketahui lahir di Parumaan pada 6 Desember 1984. Ia berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan berprofesi sebagai nelayan/perikanan.

Alamat terakhir yang tercantum dalam pengumuman tersebut berada di Parumaan B, RT/RW 013/004, Kelurahan Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

Dalam keterangan ciri-ciri fisik, Umar disebut memiliki tinggi badan kurang lebih 165 centimeter, berbadan kurus, berkulit gelap, dan telinga lebar.

Ditpolairud Polda NTT menyebut tersangka diduga melakukan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai, dan mempergunakan bahan peledak untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Kasus tersebut dijerat dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP atau Pasal 84 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Lampiran 1 point 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam pengumuman itu, masyarakat diminta membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan tersangka agar segera menghubungi Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa tersangka untuk segera ditangkap dan diserahkan kepada Subditgakkum Ditpolairud Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut.

Penulis : Redaksi
Sumber : Polairud Polda NTT

Komisi IV DPR RI Tinjau TN Komodo, Kampung Nelayan Warloka dan Bahas Beberapa Hal Strategis

Faidin Apr 24, 2026 Tidak ada komentar

MANGGARAI BARAT, Bajopos.com | Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan ini mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari sektor pariwisata konservasi hingga pemberdayaan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo pada Kamis (23/4/2026) petang. Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dari Fraksi Gerindra, bersama jajaran pimpinan dan anggota komisi.

Rombongan disambut oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, didampingi Wakil Bupati Yulianus Weng, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal.

Penyambutan dilakukan secara adat dengan pengalungan selendang tenun Manggarai dan penyajian tuak curu sebagai simbol penghormatan.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah peninjauan langsung ke kawasan Taman Nasional Komodo.

Komisi IV DPR RI akan mendalami kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata yang mulai diberlakukan sejak April 2026, yakni maksimal 1.000 wisatawan per hari.

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem dan populasi komodo.

Dengan pembatasan ini, jumlah kunjungan tahunan ditargetkan berada pada kisaran 365.000 hingga 366.108 wisatawan.

Pembatasan kuota dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan yang pada tahun 2025 tercatat telah terlampaui, dengan jumlah kunjungan mencapai 429.509 wisatawan.

Kuota harian tersebut juga dibagi ke dalam zona daratan dan perairan di kawasan konservasi.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, sebelumnya menjelaskan bahwa perhitungan kuota didasarkan pada kapasitas masing-masing pulau, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Langkah ini diambil untuk melindungi populasi komodo yang diperkirakan berjumlah sekitar 2.448 ekor agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Selain sektor pariwisata, Komisi IV DPR RI juga dijadwalkan meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Warloka.

Berdasarkan agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) pagi.

Peninjauan di Kampung Nelayan Merah Putih Warloka akan mencakup penyambutan rombongan, pemaparan safety briefing, peninjauan lokasi, serta dialog informal dengan nelayan setempat.

Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan prioritas nasional.

Kunjungan ini turut melibatkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga koperasi nelayan.

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Mahrus, mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, rombongan juga akan meninjau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog guna memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga serta mendukung program peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam rombongan Komisi IV DPR RI turut hadir sejumlah anggota lintas fraksi, antara lain Ahmad Yohan, Edoardus Kaize, Sadarestuwati, Alien Mus, Adrianus Asia Sidot, T.A Khalid, Dwita Ria Gunadi, Rajiv, Rina Sa’adah, Hindun Anisah, Usman Husin, Riyono, serta Herry Dermawan.

Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi, kesejahteraan nelayan, serta ketahanan pangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi pembangunan di Manggarai Barat.

Reporter : Faidin