Kupang

BBIS Noekele Bangkitkan Budidaya Air Tawar NTT, Ratusan Kilo Nila Mulai Serbu Pasar Kupang

Redaktur Mei 11, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, Bajopos.com | Di tengah dominasi sektor kelautan yang selama ini melekat pada Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Noekele justru menunjukkan wajah lain pembangunan perikanan di daerah kepulauan ini.

Dari kolam budidaya air tawar di Kabupaten Kupang, ratusan kilogram ikan nila siap konsumsi mulai mengalir ke pasar dan kolam pemancingan, menandai bangkitnya kembali budidaya ikan konsumsi yang sempat terhenti sejak 2022.

Minggu (11/5/2026), BBIS Noekele yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT resmi memulai penjualan perdana ikan air tawar hasil penebaran benih pada 20 Desember 2025 lalu.

Pada hari pertama, sebanyak 221 kilogram ikan nila berhasil dipasarkan dari total estimasi panen mencapai 400 kilogram.

Hasil produksi tersebut langsung disalurkan kepada konsumen dan pengelola kolam pemancingan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, sekaligus menjadi sinyal meningkatnya kebutuhan ikan segar air tawar di wilayah NTT.

Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Merry M. Foenay, A.Pi., M.Pi., hadir langsung di lokasi panen bersama Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PRL Muhammad Saleh Goro, S.Pi., M.Pi., serta jajaran teknis BBIS Noekele.

Menurut Merry, keberhasilan panen dan penjualan perdana ini menjadi bukti bahwa sektor perikanan air tawar di NTT memiliki potensi besar untuk berkembang, meski daerah ini selama ini dikenal sebagai provinsi maritim.

“BBIS Noekele tidak hanya menghasilkan benih unggul, tetapi juga mulai mengambil peran sebagai penyedia ikan konsumsi untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan BBIS Noekele kini diarahkan menggunakan teknologi budidaya modern, mulai dari sistem pengairan yang lebih efektif, efisiensi pakan, hingga penggunaan indukan unggul yang adaptif terhadap kondisi lingkungan lokal.

Melalui penerapan teknologi tersebut, produktivitas budidaya ditargetkan meningkat hingga 40 persen dibanding metode konvensional, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan di atas 85 persen.

Tak hanya fokus pada produksi konsumsi, BBIS Noekele juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi benih unggul air tawar di NTT. Tahun 2026 ini, balai tersebut menargetkan produksi 500 ribu ekor benih untuk disebarkan ke kabupaten/kota di seluruh wilayah NTT.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PRL, Muhammad Saleh Goro, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan konsep pengembangan kawasan berbasis pelatihan pembudidaya dan ekowisata terpadu.

“Kami ingin BBIS Noekele menjadi pusat pembinaan masyarakat pembudidaya ikan di desa-desa. Ke depan, kolam pembesaran juga diarahkan menjadi lokasi pemancingan eksklusif yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan ekowisata,” katanya.

Menurutnya, teknologi budidaya dan benih bersertifikasi CPIB dari BBIS Noekele akan terus didistribusikan melalui kolaborasi bersama dinas perikanan kabupaten/kota di seluruh NTT agar masyarakat binaan mampu meningkatkan produksi dan pendapatan.

Pemerintah Provinsi NTT sendiri menempatkan sektor budidaya perikanan air tawar sebagai salah satu program prioritas dalam Roadmap Pembangunan Perikanan 2026–2030. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan ikan dari luar daerah.

Panen dan penjualan perdana tersebut turut disaksikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT, A. Andy Amuntoda, S.Pi. Sebagian hasil panen langsung dipasok ke pasar induk Kupang, sementara distribusi benih untuk wilayah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat melalui program Bioflock Tematik Ditjen Perikanan Budidaya.

Kebangkitan budidaya ikan konsumsi di BBIS Noekele kini menjadi penanda bahwa sektor perikanan darat di NTT mulai bergerak menuju arah baru: bukan sekadar penopang pangan, tetapi juga motor ekonomi masyarakat pedalaman dan pesisir di kawasan timur Indonesia.

Reporter : Faidin

Wakil Gubernur NTT Kunker ke Sikka, Hadiri Wisuda Unipa dan Tinjau Sejumlah Lokasi

Redaktur Mei 8, 2026 Tidak ada komentar

MAUMERE, Bajopos.com | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Drs. Johni Asadoma, M.Hum dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sikka pada 8 Mei 2026.

Kunjungan tersebut dirangkai dengan agenda menghadiri Wisuda ke-XXVII Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere serta peninjauan sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan rundown kegiatan, Wakil Gubernur NTT bersama rombongan bertolak menuju Bandara Frans Seda Maumere menggunakan Nam Air pada Jumat, 8 Mei 2026 pukul 12.30 Wita dengan estimasi waktu penerbangan sekitar 60 menit.

Setibanya di Maumere, rombongan langsung menuju SPPG Nangameting di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok untuk melakukan peninjauan.

Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda ke NTT Mart dan Kantor UPTD Bapenda Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Sikka atau Kantor Samsat Maumere.

Pada malam harinya, Wakil Gubernur NTT dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam bersama yang dijamu oleh Wakil Bupati Sikka sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat.

Memasuki hari kedua, Sabtu, 9 Mei 2026, rombongan bertolak menuju Kampus Universitas Nusa Nipa Maumere pada pukul 08.45 Wita.

Di kampus tersebut, Wakil Gubernur NTT dijadwalkan menghadiri Wisuda ke-XXVII TA 2025/2026 Universitas Nusa Nipa yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 Wita.

Dalam susunan acara wisuda, Wakil Gubernur NTT akan memberikan sambutan di hadapan civitas akademika dan para wisudawan.

Acara wisuda juga diisi dengan pembukaan rapat senat terbuka, orasi rektor, pembacaan SK Rektor, janji wisuda, ikrar alumni hingga penutupan rapat senat terbuka.

Usai menghadiri kegiatan wisuda, rombongan dijadwalkan menuju Bandara Gewayantana Larantuka pada pukul 11.00 hingga 13.30 Wita dengan estimasi waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit.

Selanjutnya rombongan akan bertolak menuju Kupang pada pukul 13.30 hingga 14.30 Wita.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Gubernur NTT turut didampingi sejumlah pejabat di antaranya Vera Christina Sirait Asadoma, BS, M.Sc selaku Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Dr. Drs. Zeth Sony Libing, M.Si, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT, serta beberapa staf pendamping dan pengawal pribadi (Walpri).

Kegiatan disebutkan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kebutuhan di lapangan.

Penulis : Dien

Aksi Aliansi Peduli Demokrasi di Depan Polda NTT Ricuh, Massa dan Polisi Terlibat Bentrok

Redaktur Mar 19, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, BAJOPOS.COM – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Peduli Demokrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Rabu (18/3/2026), berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap dua wartawan media Deteksi NTT, sekaligus menyoroti kasus dugaan penelantaran keluarga oleh salah satu oknum anggota Polri.

Aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi, seperti SEMMUT, FMN, LMID, KEMANURI, serta jurnalis, menuntut penanganan tegas terhadap Brigpol Samuel Demes Talan. Oknum polisi tersebut diduga melakukan kekerasan terhadap wartawan Defiandi Selan (Pemimpin Redaksi Deteksi NTT) dan Nino Ninmusu saat menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam orasi, massa menyebut kedua wartawan mengalami intimidasi, kekerasan fisik hingga cekikan, serta teror. Selain itu, Brigpol SDT juga disorot terkait dugaan penelantaran istri dan anak.

Sejak awal aksi, massa menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan sebagai mimbar bebas untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka dan damai.

Pemicu Kericuhan

Situasi mulai memanas ketika sebuah mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam diduga menyerempet massa yang tengah berorasi. Massa kemudian berupaya menghadang kendaraan tersebut.

Namun, dalam situasi tersebut aparat kepolisian menutup akses, sehingga memicu ketegangan yang berujung bentrokan di badan jalan.

Di tengah kericuhan, alat pengeras suara milik massa dilaporkan hilang. Aliansi menduga hilangnya perangkat tersebut sebagai bentuk upaya menghambat jalannya aksi.

Ketegangan semakin meningkat setelah massa menolak tawaran negosiasi dari pihak kepolisian. Mereka menilai dialog yang ditawarkan hanya bertujuan meredam dan membatasi ruang penyampaian aspirasi.

Salah satu orator aksi, Flori, menilai situasi yang terjadi bukan kebetulan.

“Ini bukan kebetulan, tetapi indikasi adanya upaya menciptakan kekacauan untuk menghentikan aksi rakyat,” ujarnya dalam orasi.

Penjelasan Kepolisian dan Bantahan Massa

Sementara itu, Kapolresta Kupang menyampaikan bahwa aksi massa seharusnya tidak digelar karena bertepatan dengan hari libur nasional dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Meski demikian, aparat disebut tetap memberikan toleransi terhadap jalannya aksi.

Pernyataan tersebut dibantah oleh pihak aliansi. Mereka mengaku telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian sebelum aksi dilaksanakan.

Aliansi menilai aparat seharusnya mengawal jalannya demonstrasi agar berlangsung aman, bukan membiarkan situasi berkembang menjadi tidak terkendali.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga mengkritik aparat yang dinilai bertindak represif serta menuding adanya kecenderungan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers.

Tuntutan Massa

Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Menegakkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai jaminan kebebasan pers di Indonesia.

2. Mendesak Polda NTT segera memecat Brikpol Semuel Demes Talan, pelaku pemukulan, perampasan motor dan identitas, serta ancaman dan teror terhadap wartawan.

3. Mendesak rezim Prabowo–Gibran bertanggung jawab penuh atas tindakan represif dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang.

4. Menuntut Polda NTT bertanggung jawab atas peristiwa kriminalisasi terhadap wartawan.

5. Wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.
6. Tangkap pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS.

7. Hentikan segala bentuk intimidasi, pembungkaman, dan kekerasan fisik terhadap pers.

8. Tarik TNI/Polri dari Papua dan hentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua.

9. Tolak relokasi dan berikan kepastian tanah kepada masyarakat eks-Timor Timur.

10. Mendesak Kapolda NTT dan Propam Polda NTT menindak tegas Brikpol Semuel Demes Talan atas dugaan kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap wartawan.

11. Menuntut agar Brikpol Semuel Demes Talan segera dinonaktifkan dari jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung guna menjamin objektivitas dan transparansi.

12. Meminta kepolisian memproses secara hukum dugaan penganiayaan, perampasan, dan penghalangan kerja jurnalistik sesuai ketentuan hukum, termasuk UU Pers.

13. Mendesak agar sepeda motor milik wartawan Deviandi Selan dan identitas (BPJS) milik wartawan Nino Nimnusu segera dipastikan aman, karena penyitaan tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum.

14. Menuntut jaminan perlindungan terhadap wartawan korban intimidasi dan kekerasan, serta memastikan tidak ada intimidasi lanjutan terhadap korban maupun media DeteksiNTT.com.

15. Mendesak Propam Polda NTT transparan dalam penanganan laporan dugaan penelantaran keluarga yang telah dilaporkan istri Brikpol Semuel Demes Talan sejak September 2025.

16. Menegaskan bahwa kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan adalah ancaman terhadap kebebasan pers, sehingga aparat wajib menjamin keselamatan wartawan saat bertugas.

17. Copot Kapolda NTT yang dinilai gagal membina anggotanya.

Selain itu, massa juga menyuarakan isu-isu yang lebih luas, seperti penegakan HAM, penghentian kekerasan terhadap aktivis, hingga kritik terhadap kebijakan nasional.

Aksi yang semula direncanakan berlangsung damai tersebut akhirnya dibubarkan di tengah situasi yang tidak kondusif.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Polda NTT terkait kronologi lengkap bentrokan maupun langkah penanganan terhadap insiden tersebut.(Faidin) 

Brigpol SDT Terancam Dipecat, Istri Resmi Laporkan Dugaan Penelantaran Sejak 2020 ke Polda NTT

Redaktur Mar 19, 2026 Tidak ada komentar

KUPANG, BAJOPOS.COM – Kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, Brigpol SDT (40), kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap wartawan media Deteksi NTT, kini ia kembali dilaporkan oleh istri sahnya, Welmince Rohi Doma (37), atas dugaan penelantaran istri dan anak yang disebut telah berlangsung sejak tahun 2020.

Laporan tersebut secara resmi dilayangkan ke Mapolda Nusa Tenggara Timur pada Selasa (17/03/2026) malam. Berdasarkan pantauan awak media, Welmince datang didampingi kerabat serta dua kuasa hukumnya, yakni Andre Lado, S.H., dan Rusydi S. Maga, S.H., dari Kantor Advokat Andre Lado & Partners.

Laporan diterima dengan nomor LP/B/97/III/2026/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR sekitar pukul 21.51 WITA. Penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kemudian menerapkan Pasal 428 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Namun demikian, penerapan pasal yang dinilai masih bersifat umum tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak terkait objektivitas penanganan kasus, mengingat terlapor merupakan anggota aktif Polri yang berdinas di RS Bhayangkara Drs. Titus Uly Kupang.

Diduga Hentikan Nafkah Sejak 2020

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penelantaran bermula sejak tahun 2020. Saat itu, Brigpol SDT disebut memutus pemberian nafkah dengan cara memblokir rekening gaji, sehingga istri dan anaknya mengalami kesulitan ekonomi.

Tidak hanya itu, pihak korban juga mengungkapkan adanya persoalan rumah tangga sejak awal pernikahan. Brigpol SDT diduga pernah menghamili dua perempuan lain, yang masing-masing kemudian memiliki anak biologis darinya.

Kasus tersebut, menurut sumber, sempat mencuat namun tidak berlanjut hingga tuntas, sehingga menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan “kebal hukum”.

Terseret Kasus Penganiayaan Wartawan

Di sisi lain, Brigpol SDT juga tengah menghadapi proses hukum lain terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang wartawan media Deteksi NTT. Dalam kasus tersebut, ia juga dilaporkan atas dugaan pengancaman serta perampasan dokumen pribadi berupa kartu BPJS Kesehatan dan satu unit sepeda motor milik korban.

Kasus itu kini sedang ditangani oleh Propam Polda NTT, baik dari sisi etik maupun pidana umum.

Sejumlah kalangan, khususnya insan pers, mendesak agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan tegas. Bahkan, muncul dorongan agar Brigpol SDT dijatuhi sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika terbukti bersalah.

Kuasa Hukum Minta Penanganan Transparan

Kuasa hukum korban, Andre Lado, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap kasus ini segera dituntaskan.

“Secara hukum, penelantaran istri dan anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp15 juta. Untuk anak, juga diatur dalam UU Perlindungan Anak dengan ancaman lebih berat,” jelasnya.

Sementara itu, Rusydi S. Maga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Tidak boleh ada perlakuan berbeda di depan hukum. Siapapun pelakunya, termasuk aparat penegak hukum, harus diproses secara transparan dan akuntabel. Keadilan bagi korban tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Sorotan Publik ke Polda NTT

Kasus ini turut menjadi perhatian masyarakat luas di Nusa Tenggara Timur. Kinerja aparat kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri kini kembali diuji, terutama dalam menjamin prinsip keadilan dan transparansi hukum.

Publik berharap Polda NTT dapat menangani perkara ini secara profesional tanpa intervensi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.(Faidin)