KKP

Komisi IV DPR RI Tinjau TN Komodo, Kampung Nelayan Warloka dan Bahas Beberapa Hal Strategis

Faidin Att Thohir Apr 24, 2026 Tidak ada komentar

MANGGARAI BARAT, Bajopos.com | Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan ini mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari sektor pariwisata konservasi hingga pemberdayaan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo pada Kamis (23/4/2026) petang. Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dari Fraksi Gerindra, bersama jajaran pimpinan dan anggota komisi.

Rombongan disambut oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, didampingi Wakil Bupati Yulianus Weng, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal.

Penyambutan dilakukan secara adat dengan pengalungan selendang tenun Manggarai dan penyajian tuak curu sebagai simbol penghormatan.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah peninjauan langsung ke kawasan Taman Nasional Komodo.

Komisi IV DPR RI akan mendalami kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata yang mulai diberlakukan sejak April 2026, yakni maksimal 1.000 wisatawan per hari.

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem dan populasi komodo.

Dengan pembatasan ini, jumlah kunjungan tahunan ditargetkan berada pada kisaran 365.000 hingga 366.108 wisatawan.

Pembatasan kuota dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan yang pada tahun 2025 tercatat telah terlampaui, dengan jumlah kunjungan mencapai 429.509 wisatawan.

Kuota harian tersebut juga dibagi ke dalam zona daratan dan perairan di kawasan konservasi.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, sebelumnya menjelaskan bahwa perhitungan kuota didasarkan pada kapasitas masing-masing pulau, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Langkah ini diambil untuk melindungi populasi komodo yang diperkirakan berjumlah sekitar 2.448 ekor agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Selain sektor pariwisata, Komisi IV DPR RI juga dijadwalkan meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Warloka.

Berdasarkan agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) pagi.

Peninjauan di Kampung Nelayan Merah Putih Warloka akan mencakup penyambutan rombongan, pemaparan safety briefing, peninjauan lokasi, serta dialog informal dengan nelayan setempat.

Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan prioritas nasional.

Kunjungan ini turut melibatkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga koperasi nelayan.

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Mahrus, mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, rombongan juga akan meninjau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog guna memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga serta mendukung program peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam rombongan Komisi IV DPR RI turut hadir sejumlah anggota lintas fraksi, antara lain Ahmad Yohan, Edoardus Kaize, Sadarestuwati, Alien Mus, Adrianus Asia Sidot, T.A Khalid, Dwita Ria Gunadi, Rajiv, Rina Sa’adah, Hindun Anisah, Usman Husin, Riyono, serta Herry Dermawan.

Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi, kesejahteraan nelayan, serta ketahanan pangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi pembangunan di Manggarai Barat.

Reporter : Faidin

Ekonomi Biru dan Karbon Biru Jadi Kunci Hadapi Krisis Iklim

Faidin Att Thohir Feb 12, 2026 Tidak ada komentar

MINAHASA UTARA, BAJOPOS.COM – Isu perubahan iklim dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei pada 2019, Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat ketidakpercayaan terhadap perubahan iklim yang tinggi.

“Misinformasi dan ketidaktahuan menjadi faktor kunci,” ujar Senior Analyst Ocean Climateworks Centre, Wira Ditama Pratama, dalam kegiatan Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (7/2/2026).

Wira menjelaskan, dampak perubahan iklim sangat nyata, terutama di wilayah kelautan dan pesisir. Fenomena banjir rob, abrasi pantai, hingga badai ekstrem menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dan dirasakan masyarakat.

“Ada kata kunci menarik yakni kiamat iklim dan bencana ekologi jika menghubungkan kedua isu,” katanya.

Menurutnya, masih berkembang anggapan bahwa ketika sektor kelautan didorong untuk pertumbuhan ekonomi, maka lingkungan akan menjadi korban. Sebaliknya, ketika laut dijaga ketat, perekonomian dinilai akan melambat. Padahal, hasil penelitian Climateworks Centre menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Sekitar 75 persen wilayah Indonesia merupakan lautan yang berpotensi menghasilkan hingga 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dari sektor ekonomi biru dan aktivitas berbasis kemaritiman.

“Ditambah Indonesia menyimpan 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin,” beber Wira.

Karbon biru atau blue carbon merupakan karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Menjaga ekosistem tersebut, kata Wira, bukan hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Ia menyebut, pengelolaan laut yang berkelanjutan bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun. Hal ini dinilai dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, terdapat tiga langkah utama yang perlu dilakukan. “Mengatasi tata kelola yang terfragmentasi, menyatukan keterbatasan data dan pembiayaan yang belum optimal, serta penguatan ilmu pengetahuan dan data pasar untuk mendorong reformasi tata kelola,” jelasnya.

Sementara itu, Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui isu perubahan iklim dari perspektif kelautan belum menjadi perhatian utama di tingkat internasional.

“Meski begitu kami terus mendorong agar isu ini menjadi global,” ungkapnya.

Menurut Fegi, KKP telah melakukan berbagai langkah mitigasi serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara. Upaya tersebut mencakup lima poin utama, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian serta pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di sisi akademisi, Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut secara bersamaan dengan upaya mitigasi.

“Selain mitigasi kita harus mengajarkan adaptasi terhadap masyarakat yang rentan terutama di wilayah pesisir,” ujarnya.

Restorasi terumbu karang dan mangrove menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Senada dengan itu, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menegaskan bahwa karbon biru merupakan salah satu solusi paling efektif dalam menghadapi krisis iklim di sektor kelautan.

“Ekosistem blue carbon memang paling baik dalam penyerapan emisi dan lebih baik daripada pohon-pohon di daratan,” terangnya.

Salah satu ekosistem karbon biru yang memiliki kemampuan serapan tinggi adalah mangrove. Selain menyerap emisi karbon dalam jumlah besar, mangrove juga memberikan perlindungan alami bagi wilayah pesisir serta mendukung penghidupan masyarakat setempat.

Dengan potensi kelautan yang besar, para narasumber sepakat bahwa perubahan paradigma dan penguatan tata kelola menjadi kunci agar Indonesia mampu menjadikan ekonomi biru dan karbon biru sebagai solusi iklim sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional.(Mar)