Kementerian Kelautan dan Perikanan

Wapres Gibran Tinjau Sentra Garam Nasional di Rote Ndao, Dorong Percepatan Swasembada dan Ekonomi Pesisir

Faidin Att Thohir Mei 22, 2026 Tidak ada komentar

ROTE NDAO, Bajopos.com | Hamparan tambak garam di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5/2026), menjadi pusat perhatian nasional.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, turun langsung meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada garam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di wilayah selatan Indonesia.

Kunjungan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam membangun kawasan industri garam terbesar di Nusa Tenggara Timur itu sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam.

Di lokasi tambak, Wapres meninjau langsung kolam kristalisasi garam, gudang penyimpanan, hingga berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah mengenai progres pembangunan kawasan industri tersebut.

Suasana dialog berlangsung hangat, dengan sejumlah warga menyampaikan harapan agar proyek besar itu benar-benar membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dalam keterangannya kepada awak media, Gibran mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

“Ini kebutuhan garam kita per tahun sekitar 5 juta ton dan kita belum bisa memenuhi semuanya. Karena itu proyek di Rote ini sangat penting untuk mendukung swasembada garam nasional,” ujar Gibran.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap agenda swasembada pangan nasional, termasuk sektor garam dan kelautan yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Tak hanya fokus pada produksi garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonomi segera dirasakan masyarakat sekitar.

Ia berharap proyek tersebut mampu membuka lapangan kerja baru dan menciptakan efek ekonomi berantai bagi warga pesisir.

“Kita ingin kawasan ini segera fungsional, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membantu masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan multiplier effect yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.

Selain sektor garam, perhatian pemerintah pusat juga diarahkan pada pengembangan kawasan perikanan dan budidaya rumput laut di Rote Ndao.

Gibran memastikan berbagai usulan pembangunan fasilitas pendukung nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Kita ingin di wilayah-wilayah produktif perikanan tersedia cold storage, pabrik es untuk slurry ice, hingga SPBU khusus nelayan supaya aktivitas mereka lebih maksimal,” katanya.

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Wapres turut menerima laporan mengenai kondisi infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao.

Sejumlah kebutuhan mendesak seperti revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.

Menanggapi berbagai usulan itu, Gibran meminta koordinasi lintas kementerian terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat segera direspons pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, berharap proyek K-SIGN tidak hanya menjadi simbol investasi besar pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

“Beliau ingin memastikan anggaran besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rote Ndao,” ujar Paulus.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, lanjutnya, siap mendukung penuh program strategis nasional tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, serta Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Reporter : Yofan B. Dhae

DKP NTT Sosialisasikan e-BKP di Alor, Permudah Nelayan Urus Dokumen Kapal

Faidin Att Thohir Mei 9, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia melaksanakan sosialisasi serta pendampingan penerapan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) bagi pemilik kapal, nakhoda, dan kelompok nelayan di Kabir, Kabupaten Alor, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong tertib administrasi, legalitas, serta modernisasi pengelolaan data kapal perikanan di wilayah NTT, termasuk Kabupaten Alor yang dikenal memiliki potensi sumber daya laut melimpah.

Pelaksana Tugas Kepala DKP Provinsi NTT melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap, A. Andy Amuntoda menjelaskan, e-BKP merupakan dokumen resmi berbasis digital yang menggantikan buku kapal fisik.

Ia menerangkan, dokumen tersebut memuat identitas kapal, kepemilikan, spesifikasi teknis, riwayat perizinan hingga perubahan data kapal yang terintegrasi langsung dengan sistem nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, e-BKP wajib dimiliki seluruh kapal perikanan, baik kapal kecil di bawah 5 GT maupun kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan.

“Selama ini kita tahu banyak kendala seperti dokumen rusak, hilang, sulit diperpanjang, data tidak sinkron, dan proses lama. Dengan e-BKP semua menjadi lebih mudah karena data tersimpan aman, dapat diakses kapan saja, pengurusan lebih cepat, dan terhubung langsung dengan sistem pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, penerapan e-BKP juga menjadi bentuk pelayanan pemerintah untuk mendekatkan akses administrasi kepada masyarakat pesisir di wilayah kepulauan seperti Alor.

“Di Alor, karena wilayahnya kepulauan, kemudahan akses ini sangat kami prioritaskan agar nelayan tidak perlu jauh-jauh ke kota besar hanya untuk mengurus dokumen,” tambahnya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan rinci terkait manfaat e-BKP, syarat dan prosedur pengurusan, tata cara pengisian serta pembaruan data kapal, hingga keterkaitan e-BKP dengan dokumen perizinan lainnya seperti Surat Ukur, Tanda Daftar Kapal, dan Izin Penangkapan Ikan.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai keterkaitan data e-BKP dengan perhitungan biaya tambat dan labuh kapal yang berbasis GT resmi kapal sesuai ketentuan peraturan daerah.

Antusiasme nelayan terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan muncul terkait biaya pengurusan, kemudahan akses layanan, hingga solusi bagi kapal yang belum memiliki dokumen lengkap.

DKP NTT memastikan seluruh proses pengurusan e-BKP dilakukan secara gratis dan akan terus didampingi hingga seluruh kapal perikanan di Kabupaten Alor memiliki dokumen resmi.

A. Andy Amuntoda menambahkan, data e-BKP sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan secara akurat dan berkelanjutan.

“Tujuan akhirnya satu, kapal sah, nelayan aman, usaha makin sejahtera, dan laut kita tetap terjaga keberlanjutannya. Kami berkomitmen terus turun langsung ke daerah agar tidak ada lagi kapal di NTT yang berlayar tanpa dokumen sah,” tegasnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar 70 nelayan pemilik kapal di Kabupaten Alor. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penginputan sekaligus penerbitan tiga dokumen e-BKP yang langsung diserahkan kepada pemilik kapal.

Seluruh peserta pun menyatakan komitmennya untuk segera melengkapi dan mengubah dokumen kapal mereka ke sistem elektronik e-BKP.

Reporter : Faidin

Kabupaten Sikka Disiapkan Jadi Hub Tuna Nasional

Faidin Att Thohir Feb 26, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com – Setelah sehari sebelumnya menjejak Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu, Kabupaten Kupang, langkah Sakti Wahyu Trenggono belum berhenti.

Kamis (26/2/2026), ia berdiri di pesisir Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Maumere, menatap hamparan laut yang diproyeksikan menjadi simpul baru ekonomi nelayan di Flores bagian timur.

Kunjungan itu bukan sekadar seremoni. Di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Wuring, Menteri Kelautan dan Perikanan melihat langsung titik yang akan ditata menjadi kawasan terpadu.

“Ini salah satu lokasi yang akan dibangun kampung nelayan merah putih. Kemarin di Kupang dan hari ini ke Sikka. Saya minta kampung nelayan bisa didaftarkan untuk kita cek dan evaluasi untuk kita integrasikan,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan, kampung nelayan bukan hanya deretan bangunan, melainkan ekosistem ekonomi. Di atas lahan itu direncanakan berdiri sedikitnya 18 fasilitas penting: gerbang utama, akses jalan, masjid, pos jaga, bengkel nelayan, kios perbekalan dan kios pemasaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, SPDN, TPI, docking, MCK, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, menara tangki air hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak berhenti di infrastruktur, Kementerian juga menyiapkan skema pasar. “Nantinya akan ada offtaker, pihak yang membeli produk dari nelayan. Kami juga akan memberikan bantuan kapal di bawah lima gross ton,” ungkapnya. Kapal fiberglass berukuran 5 GT itu, menurutnya, akan disesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan.

Trenggono mengakui baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Sikka. Namun ia telah mendengar reputasi Sikka sebagai salah satu pusat perikanan tuna. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan agar seluruh fasilitas bisa dibangun terintegrasi. Anggaran yang disiapkan berkisar Rp13 miliar hingga Rp22 miliar.

Di hadapan pemerintah daerah, ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan. Penangkapan ikan harus dijaga agar tetap lestari sehingga generasi mendatang tetap menikmati hasil laut.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyambut kunjungan tersebut sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran langsung menteri di lokasi menjadi kabar gembira bagi daerah.

“Kami diminta segera membuat konsep. Sudah pasti akan dibangun kampung nelayan di wilayah ini,” ujarnya.

Juventus juga mengungkapkan, Menteri meminta data 68 desa pesisir di Sikka untuk dipetakan bersama, termasuk melibatkan Lanal Maumere. Nantinya akan ditentukan desa mana yang menjadi pusat (hub) dan mana yang menjadi penyangga.

Gambaran besarnya, satu kawasan akan menjadi inti distribusi dan pengolahan, sementara desa-desa lain menopang produksi. Bahkan, ada harapan satu daerah di Flores bagian timur bisa menjadi hub yang mengoordinasikan potensi kelautan dan perikanan secara kolaboratif.

“Sekarang di depan mata kita, kita kerjakan dulu apa yang diminta KKP agar bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

Dari pesisir Wuring, gagasan besar itu mulai dirajut—membangun bukan hanya kampung nelayan, tetapi poros baru ekonomi laut di timur Indonesia.(Faidin)

Wuring Bersiap Jadi Episentrum Baru Perikanan Sikka

Faidin Att Thohir Feb 26, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com – Di tepi Pantai Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, percakapan sederhana tentang “kolam labu” membuka gambaran besar tentang masa depan ratusan nelayan.

Saat meninjau lokasi Kampung Nelayan Wuring, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono sempat bertanya, “Ini ya kolamnya?” Pertanyaan itu dijawab dengan kisah panjang relokasi nelayan pasca tsunami 1992 dan pembangunan kolam yang berlangsung sejak 2001 hingga 2022 oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur yang paten menempati Dinas Perikanan beberapa periode ini.

Kini, kawasan yang dihuni nelayan pindahan dari Wolomarang itu bersiap memasuki babak baru.

Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menyatakan komitmennya untuk mengucurkan anggaran hingga Rp 22 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Sikka yang akan difokuskan pada pembangunan ‘Kampung Nelayan Wuring‘ guna meningkatkan kesejahteraan sekitar 385 nelayan di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat.

“Kami akan bangun banyak fasilitas, yang paling utama adalah dermaga, kemudian ada pabrik es, cold storage, perbekalan, dan bantuan kapal,” jelas Menteri Trenggono saat meninjau langsung lokasi di Gang Kampung KB Nangahure Lembah.

Tentunya, pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik. Namun dirancang sebagai pusat aktivitas kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka.

Trenggono menegaskan, kehadiran kampung nelayan modern diharapkan mendorong masyarakat pesisir menjadi lebih produktif dan lebih sejahtera. Namun, prasyaratnya jelas: kesiapan lahan.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, memastikan lahan telah tersedia. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, menyebut luas lahan yang disiapkan kurang lebih 6.400 meter persegi.

Di hadapan Menteri, Kadis Kelautan dan Perikanan Sikka yang kerap disapa Paul memaparkan rancangan layout yang mencakup 18 item penting.

Mulai dari gerbang utama dan akses jalan, masjid, pos jaga, bengkel nelayan, kios perbekalan dan pemasaran, tempat pembuangan sampah, kantor pengelola, SPDN, TPI, docking, MCK, tambatan perahu, pabrik es, cold storage, menara tangki air, hingga IPAL.

Rancangan ini menunjukkan bahwa kampung nelayan yang dibangun bukan sekadar deretan bangunan, melainkan ekosistem terpadu dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Menteri Trenggono juga meminta Bupati segera mendaftarkan 18 desa sebagai objek sasaran kampung nelayan di Kabupaten Sikka. Dari 18 titik tersebut akan dievaluasi untuk ditentukan satu lokasi sebagai pusat dan lainnya sebagai penyangga. Bupati memastikan proses pendaftaran segera dilakukan.

Meski berada di Jakarta, di hadapan 385 nelayan, Menteri Trenggono mengungkap alasan kehadirannya di Sikka. Ia mengatakan mengetahui betul bahwa Kabupaten Sikka merupakan salah satu pusat perikanan tuna, dengan jumlah nelayan yang besar dan aktif. Pemerintah pusat pun memastikan bantuan kapal fiber berkapasitas 5 GT akan diberikan kepada nelayan, meski jumlah armada masih dalam tahap koordinasi.

Dari kolam labu yang dibangun bertahap selama dua dekade hingga rencana dermaga modern dan cold storage, Wuring tengah bergerak dari ruang bertahan menuju ruang tumbuh.

Jika seluruh rencana terealisasi, Kampung Nelayan Wuring bukan hanya menjadi simbol bantuan anggaran puluhan miliar rupiah, tetapi juga tonggak transformasi ekonomi pesisir di Kabupaten Sikka.(Faidin)

Riset Ungkap Risiko Dekompresi Mengintai Nelayan, Perkuat Hasil Studi Prof. Herawati Tentang Suku Bajo

Faidin Att Thohir Feb 25, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, BAJOPOS.COM – Aktivitas menyelam yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Bajo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, ternyata menyimpan ancaman serius bagi kesehatan. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan risiko penyakit dekompresi (Decompression Sickness/DCS) pada nelayan penyelam tradisional masih tinggi, terutama akibat pola kerja tanpa standar keselamatan memadai.

Untuk diketahui, penyakit Dekompresi (Decompression Sickness/DCS) adalah gangguan kesehatan akibat penurunan tekanan lingkungan secara drastis, menyebabkan gas (terutama nitrogen) yang terlarut dalam darah dan jaringan membentuk gelembung. Gelembung ini menyumbat aliran darah dan merusak jaringan, umumnya dialami penyelam yang naik terlalu cepat, astronot, atau pekerja di udara bertekanan.

Temuan itu dipublikasikan dalam The Journal of Indonesian Industrial Hygiene Association Volume 1 Nomor 2, Agustus 2025. Studi tersebut merupakan tinjauan sistematis terhadap lima penelitian di Indonesia dan Chili dalam kurun 2016 hingga 2021.

Hasilnya konsisten: masa kerja panjang, frekuensi menyelam lebih dari tiga kali sehari, kedalaman dan lama menyelam, cara naik ke permukaan secara langsung, usia, serta riwayat penyakit menjadi faktor dominan pemicu dekompresi. Dalam salah satu penelitian, kedalaman menyelam disebut meningkatkan risiko hingga puluhan kali lipat.

Sejalan dengan Temuan Prof. Dr. Herawati Sudoyo, M.S., Ph.D.,

Hasil ini memperkuat penelitian yang sebelumnya dilakukan Prof. Dr. Herawati Sudoyo, M.S., Ph.D., peneliti genetika molekuler dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang kini terintegrasi dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam risetnya mengenai populasi Suku Bajo di wilayah pesisir Kabupaten Sikka, Herawati menyoroti adaptasi biologis masyarakat Bajo yang dikenal sebagai “pengembara laut”. Secara genetik, mereka memiliki kemampuan menyelam lebih lama dibanding populasi darat.

Namun, adaptasi itu bukan jaminan kebal risiko. Secara praktik, nelayan Bajo di Sikka umumnya mulai menyelam sejak usia belasan tahun. Mereka bisa turun ke laut beberapa kali dalam sehari untuk mencari teripang, lobster, atau biota bernilai ekonomi tinggi. Tidak sedikit yang menggunakan kompresor sederhana tanpa prosedur dekompresi bertahap.

Keluhan Kesehatan yang Nyata

Berbagai laporan kesehatan di komunitas penyelam tradisional menunjukkan gejala yang serupa dengan DCS, seperti: nyeri sendi kronis, pusing dan vertigo setelah menyelam, gangguan pendengaran hingga ketulian, serta mati rasa pada anggota tubuh.

Dalam jurnal tersebut disebutkan, penyelam yang naik ke permukaan secara cepat memiliki risiko hingga enam kali lebih besar mengalami dekompresi dibanding mereka yang naik secara bertahap.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat jumlah nelayan Indonesia mencapai 2,4 juta orang pada 2022. Sebagian besar di wilayah pesisir timur, termasuk NTT, masih menggantungkan hidup pada metode tangkap tradisional yang berisiko tinggi.

Tantangan Keselamatan Kerja

Peneliti menyimpulkan, penyakit dekompresi pada nelayan tradisional kerap terjadi karena tidak terpenuhinya standar keselamatan dan penggunaan alat selam yang tidak sesuai ketentuan.

Di Sikka, persoalan ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat Bajo, menyelam bukan sekadar pekerjaan, melainkan identitas dan warisan budaya.

Karena itu, intervensi kesehatan kerja dinilai harus mempertimbangkan pendekatan berbasis budaya. Edukasi tentang prosedur naik bertahap, pembatasan frekuensi menyelam, penggunaan alat selam standar, serta pemeriksaan kesehatan berkala menjadi langkah mendesak.

Antara Adaptasi dan Risiko

Riset genetika menunjukkan masyarakat Bajo memiliki keunggulan fisiologis untuk menyelam. Namun studi kesehatan kerja menegaskan bahwa paparan tekanan berulang dalam jangka panjang tetap membawa dampak pada sistem saraf, sendi, dan pendengaran.

Korelasi antara penelitian dekompresi dan studi Prof. Herawati Sudoyo menegaskan satu hal: adaptasi biologis tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan kerja.

Dengan semakin meningkatnya tekanan ekonomi di sektor perikanan tradisional, perlindungan kesehatan nelayan Bajo di Sikka menjadi isu yang tak bisa ditunda. Tanpa intervensi yang tepat, risiko dekompresi bukan hanya ancaman individu, tetapi juga ancaman keberlanjutan generasi masyarakat pesisir.(Faidin)