Ming. Mei 24th, 2026

Edistasius Endi

PKB Tegaskan Komitmen Kaderisasi, Muscab Jadi Ajang Konsolidasi

MANGGARAI BARAT, Bajopos.com | Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Manggarai Raya tahun 2026 menegaskan arah baru dalam sistem kaderisasi partai sekaligus memperkuat komitmen politik berbasis kehadiran di tengah masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel The Jayakarta, Labuan Bajo, Sabtu (25/4/2026), tidak lagi menjadi arena pemilihan langsung ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), melainkan forum strategis untuk mengumumkan bakal calon pemimpin partai yang telah melalui proses seleksi ketat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketua DPC PKB Manggarai Barat, Sewargading SJ Putra, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ini merupakan bagian dari upaya serius partai dalam memastikan kualitas kepemimpinan.

“Tahun ini mekanismenya berubah. Ada tim dari DPP yang melakukan pemetaan kader secara menyeluruh. Hasilnya hanya satu: bakal calon yang dinilai layak memimpin,” ujarnya.

Ia menegaskan, Muscab kini lebih berfungsi sebagai ruang publikasi hasil kerja tim pusat. Para kandidat yang diumumkan masih harus melewati tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebelum ditetapkan secara definitif oleh DPP.

Untuk Manggarai Barat sendiri, terdapat lima nama yang telah masuk radar pusat. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan DPP di Jakarta, termasuk penentuan struktur kepengurusan lengkap.

Momentum Muscab ini juga diperkuat dengan kehadiran Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. Kehadirannya menjadi sinyal kuat keseriusan partai dalam membangun struktur hingga ke daerah.

Dalam arahannya, Gus Halim menekankan pentingnya transformasi kader dari sekadar politisi menjadi pemimpin visioner hingga negarawan.

“Menjadi politisi itu penting, tetapi tidak cukup. Kader PKB harus naik kelas menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan, dan pada akhirnya menjadi negarawan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan politik bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan pelayanan nyata bagi masyarakat.

Sorotan lain datang dari kehadiran Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Kehadirannya dinilai sebagai bentuk dukungan lintas partai sekaligus mencerminkan stabilitas politik daerah yang kondusif.

Bupati yang akrab disapa Edi Endi itu bahkan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Muscab dan dampaknya bagi daerah, khususnya sektor pariwisata.

“Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut di Labuan Bajo. Kehadiran seluruh keluarga besar PKB menjadi berkah bagi daerah kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB NTT, Kaharudin, menegaskan bahwa Muscab harus dimaknai sebagai titik awal penguatan strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.

Ia menekankan pentingnya “politik kehadiran” sebagai identitas utama PKB.

“PKB tidak boleh hanya besar secara nama. Kita harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan mereka, dan memberikan solusi nyata,” tegasnya.

Dengan format baru Muscab dan penegasan komitmen kaderisasi, PKB menunjukkan keseriusannya membangun mesin partai yang solid, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, sekaligus memperkuat posisi politiknya di Manggarai Raya.

Penulis : Faidin
Editor : Redaksi

Komisi IV DPR RI Tinjau TN Komodo, Kampung Nelayan Warloka dan Bahas Beberapa Hal Strategis

MANGGARAI BARAT, Bajopos.com | Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan ini mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari sektor pariwisata konservasi hingga pemberdayaan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo pada Kamis (23/4/2026) petang. Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dari Fraksi Gerindra, bersama jajaran pimpinan dan anggota komisi.

Rombongan disambut oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, didampingi Wakil Bupati Yulianus Weng, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal.

Penyambutan dilakukan secara adat dengan pengalungan selendang tenun Manggarai dan penyajian tuak curu sebagai simbol penghormatan.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah peninjauan langsung ke kawasan Taman Nasional Komodo.

Komisi IV DPR RI akan mendalami kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata yang mulai diberlakukan sejak April 2026, yakni maksimal 1.000 wisatawan per hari.

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem dan populasi komodo.

Dengan pembatasan ini, jumlah kunjungan tahunan ditargetkan berada pada kisaran 365.000 hingga 366.108 wisatawan.

Pembatasan kuota dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan yang pada tahun 2025 tercatat telah terlampaui, dengan jumlah kunjungan mencapai 429.509 wisatawan.

Kuota harian tersebut juga dibagi ke dalam zona daratan dan perairan di kawasan konservasi.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, sebelumnya menjelaskan bahwa perhitungan kuota didasarkan pada kapasitas masing-masing pulau, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Langkah ini diambil untuk melindungi populasi komodo yang diperkirakan berjumlah sekitar 2.448 ekor agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Selain sektor pariwisata, Komisi IV DPR RI juga dijadwalkan meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Warloka.

Berdasarkan agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) pagi.

Peninjauan di Kampung Nelayan Merah Putih Warloka akan mencakup penyambutan rombongan, pemaparan safety briefing, peninjauan lokasi, serta dialog informal dengan nelayan setempat.

Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan prioritas nasional.

Kunjungan ini turut melibatkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga koperasi nelayan.

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Mahrus, mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, rombongan juga akan meninjau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog guna memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga serta mendukung program peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam rombongan Komisi IV DPR RI turut hadir sejumlah anggota lintas fraksi, antara lain Ahmad Yohan, Edoardus Kaize, Sadarestuwati, Alien Mus, Adrianus Asia Sidot, T.A Khalid, Dwita Ria Gunadi, Rajiv, Rina Sa’adah, Hindun Anisah, Usman Husin, Riyono, serta Herry Dermawan.

Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi, kesejahteraan nelayan, serta ketahanan pangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi pembangunan di Manggarai Barat.

Reporter : Faidin