JAKARTA, Bajopos.com | Wawancara eksklusif tim Bocor Alus Politik (BAP) Tempo dengan mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi bahan perdebatan. Kali ini, sorotan datang dari Lukas Luwarso, seorang aktivis sekaligus jurnalis senior.
Dalam diskusi VOX NUSA PODCAST bertajuk “Membedah Jurnalisme dan Komunikasi Politik Kekuasaan”, mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini mempertanyakan daya kritis wawancara BAP dengan Jokowi.
Ia menilai percakapan tersebut justru lebih banyak memberi ruang kepada Jokowi untuk menjelaskan dan membentuk kembali narasi mengenai dirinya ketimbang menguji secara mendalam berbagai persoalan yang melekat pada masa kekuasaannya.
Wawancara BAP dengan Jokowi sebelumnya memang menjadi perhatian luas. Tim BAP menyebut wawancara dilakukan dalam dua kesempatan, yakni 22 Juli 2026 dan 11 Agustus 2026.
Dalam wawancara utama yang kemudian dipublikasikan, Jokowi berbicara lebih dari satu jam mengenai hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, manuver politik menuju 2029, serta peran dirinya dan Iriana dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Namun, bagi Lukas, persoalannya bukan sekadar siapa yang diwawancarai atau berapa lama percakapan berlangsung. Persoalan utamanya adalah bagaimana seorang jurnalis menguji narasi orang yang pernah memegang kekuasaan.
“Jurnalisme semestinya tidak berhenti pada menyediakan ruang bagi seorang politikus untuk menjelaskan versinya sendiri. Jurnalisme harus menguji, mengonfrontasi, dan menelusuri kembali klaim-klaim yang disampaikan narasumber,” kata Lukas, Sabtu (5/8/2026).
Dalam wawancara yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Lukas berkata bahwa tugas utama jurnalisme adalah menyenangkan orang susah dan mempersoalkan mereka yang sedang atau pernah berkuasa.
Ia melihat adanya pergeseran dari tradisi jurnalistik yang selama ini melekat pada Tempo. Jika tradisi investigasi seharusnya membongkar persoalan di balik kekuasaan, Lukas menilai wawancara BAP dengan Jokowi justru berisiko menjadikan mantan presiden itu sebagai pusat narasi.
Lukas kemudian mempertanyakan mengapa sejumlah klaim Jokowi dalam wawancara tersebut tidak didorong lebih jauh dengan pertanyaan konfrontatif.
Salah satunya berkaitan dengan pencalonan Gibran. Dalam wawancara, Jokowi menjelaskan perannya dalam proses politik yang mengantarkan putranya menjadi calon wakil presiden. Jokowi juga menjawab sejumlah isu mengenai hubungan politiknya dengan Prabowo dan langkah politik menuju Pemilu 2029.
Bagi Lukas, pernyataan semacam itu semestinya tidak berhenti sebagai jawaban seorang mantan presiden.
Klaim seperti tidak adanya “surat sakti” atau tidak adanya perintah langsung, menurut dia, justru membutuhkan pengujian jurnalistik lebih lanjut, seperti apa faktanya, siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya berlangsung, dan apa bukti yang dapat menguatkan atau membantah pernyataan tersebut.
Di titik inilah Lukas melihat persoalan mendasar dalam wawancara BAP. Menurut dia, jurnalis tidak cukup hanya bertanya, tetapi juga harus menguji jawaban.
Sebab, ketika seorang mantan presiden berbicara mengenai masa kekuasaannya sendiri, setiap pernyataan memiliki kepentingan politik dan komunikasi yang perlu dibaca secara kritis.
Lukas juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai agenda setting. Menurut dia, wawancara tersebut cenderung mengikuti agenda yang dibawa Jokowi, seperti bagaimana posisi politiknya setelah tidak lagi menjadi presiden, hubungannya dengan Prabowo, kemungkinan manuver menuju 2029, serta berbagai isu politik kontemporer.
Padahal, kata Lukas, masih banyak persoalan pada masa pemerintahan Jokowi yang belum selesai dipertanggungjawabkan secara politik maupun jurnalistik.
Ia mencontohkan polemik ijazah, persoalan dinasti politik, proses pencalonan Gibran, serta berbagai kontroversi kebijakan dan praktik kekuasaan selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Terjebak Agenda Setting Jokowi?
Dalam pandangan Lukas, ketika media besar mengikuti isu yang ditentukan oleh seorang mantan penguasa, media berisiko kehilangan posisi sebagai pihak yang menentukan pertanyaan publik.
“Yang terjadi justru agenda setting-nya Jokowi,” demikian inti kritik Lukas dalam diskusi tersebut.
Dengan kata lain, bukan media yang menentukan persoalan apa yang harus dijelaskan oleh mantan presiden, melainkan mantan presiden yang berhasil membawa media masuk ke dalam isu yang ingin ia bicarakan.
Lukas juga membaca wawancara tersebut dari sisi komunikasi politik. Ia mempertanyakan apakah percakapan dengan BAP turut membantu membangun kembali citra Jokowi sebagai sosok sederhana dan merakyat.
Citra “tukang kayu”, orang biasa dari Solo, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi modal komunikasi politik Jokowi pada awal karier politiknya.
Namun, menurut Lukas, citra tersebut kini berhadapan dengan realitas seorang mantan presiden yang memiliki jaringan politik luas, pengaruh terhadap partai, keluarga yang berada di lingkar kekuasaan, serta kepentingan politik menuju 2029.
Dalam konteks itu, ia menggunakan gambaran “Leviathan politik” untuk menunjukkan perubahan skala kekuasaan dan pengaruh Jokowi.
“Wawancara tersebut secara tidak langsung ikut membantu menghidupkan kembali citra lama Jokowi sebagai sosok sederhana, sementara pertanyaan mengenai jejak kekuasaannya justru tidak memperoleh porsi yang sebanding,” ujarnya.
Kritik Lukas pada akhirnya tidak berhenti pada BAP atau Tempo semata. Ia mengarah pada problem yang lebih besar dalam relasi antara media dan kekuasaan.
Media memiliki posisi penting dalam menentukan isu yang menjadi perhatian publik. Karena itu, ketika berhadapan dengan figur yang pernah memiliki kekuasaan sangat besar, media dituntut untuk menjaga jarak kritis.
Jurnalisme, menurut Lukas, bukan sekadar menghadirkan suara seorang tokoh kepada publik. Lebih dari itu, jurnalisme harus menguji suara tersebut.
Dalam kasus wawancara Jokowi, ia melihat adanya risiko ketika media justru ikut mengangkat kembali narasi yang ingin dibangun sang mantan presiden—tentang dirinya, masa lalu kekuasaannya, dan masa depan politiknya.
“Jangan sampai media bukan lagi membongkar agenda kekuasaan, tetapi justru menjadi bagian dari agenda tersebut,” katanya.
Sebab, jika seorang mantan presiden datang membawa agenda politiknya sendiri dan media mengikuti agenda itu tanpa menguji secara menyeluruh persoalan yang mengitarinya, maka yang terjadi bukan lagi sekadar wawancara.
Bisa jadi, seperti yang dipersoalkan Lukas, publik sedang menyaksikan bagaimana kekuasaan menemukan panggung barunya setelah meninggalkan istana.
Reporter : Petrus Fidelis Ngo