Rab. Sep 16th, 2026

Daerah

Kemen-HAM RI Gandeng Pemprov Jabar Kawal Kasus TPPO Sikka, Desak Penutupan Pub Bermasalah

CIANJUR, Bajopos.com | Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen-HAM) RI menegaskan komitmennya dalam mengawal pemenuhan hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang melibatkan korban asal Provinsi Jawa Barat dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Dikutip dari pemberitaan IndonesiaSatu.co edisi 2 Februari 2026, langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Kemen-HAM RI ke Provinsi Jawa Barat pada Jumat (1/5/2026).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban TPPO berjalan maksimal.

Tim Kemen-HAM RI yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri dari Tenaga Ahli Bidang Human Trafficking Gabriel Goa, Tenaga Ahli Bidang Pelayanan HAM Wempi Wale, Analis Pengaduan Masyarakat Marlan Parakasa, serta Anggota Pelayanan Pengaduan Hendra.

Sementara itu, pihak Pemprov Jawa Barat diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang juga Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, didampingi Anjar Yusdinar, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Utama Puspita Dewa, Kepala UPTD PPA Jabar, serta perwakilan Kanwil Kemen-Ham Jawa Barat.

Gabriel Goa menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Kunjungan ini sebagai ruang sinergi dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar untuk memastikan pemenuhan HAM korban TPPO di Sikka. Ini bukti nyata keseriusan Pemerintah Jawa Barat dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” ujar Gabriel.

Lebih lanjut, Gabriel menekankan bahwa Kemen-HAM bersama Pemprov Jabar berkomitmen mengawal proses hukum kasus TPPO di Sikka hingga berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, program reintegrasi bagi para korban juga menjadi prioritas, termasuk pemulihan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, dan ekonomi.

Dalam upaya memastikan keadilan hukum, Kemen-HAM mendorong penguatan jejaring Anti-TPPO di Sikka, NTT hingga tingkat nasional, termasuk kolaborasi dengan media untuk mengawal proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Tak hanya itu, Kemen-HAM juga memberikan sorotan tajam kepada Pemerintah Kabupaten Sikka. Gabriel menyebut, Bupati Sikka bersama seluruh pemangku kepentingan diminta segera menertibkan izin usaha tempat hiburan malam (PUB) yang diduga menjadi celah praktik TPPO.

Ia bahkan secara tegas meminta penutupan Eltras Pub apabila telah mengantongi putusan hukum tetap.

Selain itu, sebanyak 34 tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka juga diminta untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis terhadap seluruh pekerjanya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi.

Di sisi lain, Kemen-HAM menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Kapolda NTT dalam mewujudkan “NTT Zero TPPO”. Untuk itu, Polda NTT didorong segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh PUB di wilayah NTT, dimulai dari Kabupaten Sikka.

Langkah ini dinilai penting guna membongkar praktik TPPO terselubung yang berpotensi masih terjadi di balik aktivitas tempat hiburan malam.

Penulis : Dien

Kasus Bunuh diri di Sikka, Psikiater Ingatkan: Tanpa Sistem, Tragedi Bunuh Diri Akan Terus Terjadi

SIKKA, Bajopos.com | Rentetan kasus bunuh diri yang terus terjadi di Kabupaten Sikka kini kian mengarah pada kondisi darurat yang serius dan sistemik.

Dalam kurun waktu singkat, korban demi korban berjatuhan—bahkan menyasar kelompok rentan seperti pelajar dan tenaga pendidik—tanpa terlihat adanya langkah penanganan yang terukur dan menyeluruh dari pemerintah daerah.

Sorotan tajam datang dari dr. Petrus Agustinus Seda Sega, MM, Sp.KJ, psikiater RSUD Tc. Hillers Maumere.

Ia menegaskan bahwa maraknya kasus ini bukan sekadar fenomena sosial biasa, melainkan akibat dari sistem penanganan kesehatan jiwa yang tidak berjalan.

“Kalau sistemnya tidak jalan, akan terus terjadi,” tegasnya.

Suguhi 4 Pilar Solusi

Menurutnya, ada empat pilar utama yang seharusnya dijalankan secara terintegrasi, namun hingga kini belum terlihat optimal di lapangan.

Pertama, promotif, yakni edukasi masif kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Ini mencakup upaya menghapus stigma, melakukan screening, serta memberikan pemahaman luas kepada publik.

Peran ini seharusnya melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, puskesmas, pendamping desa, hingga LSM.

Kedua, preventif, yang menyasar kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, korban kekerasan, hingga masyarakat dengan tekanan ekonomi.

Langkah ini menuntut adanya screening rutin, sistem rujukan yang jelas, serta penguatan lingkungan sosial sebagai support system.

Ketiga, kuratif, yaitu penanganan medis terhadap individu yang sudah mengalami gangguan kesehatan jiwa atau berisiko tinggi melakukan bunuh diri.

Ini menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, termasuk dokter, psikolog, dan psikiater.

Keempat, rehabilitatif, yakni memastikan pasien yang telah menjalani pengobatan bisa kembali berfungsi di masyarakat secara produktif.

Namun realitas di Sikka menunjukkan bahwa keempat sistem ini belum berjalan efektif.

“Sistem sudah ada tetapi belum jalan,” terangnya.

Pola Berulang dalam Hitungan Jam

Dalam waktu kurang dari 36 jam, dua kasus bunuh diri terjadi secara beruntun di wilayah ini.

Kasus terbaru terjadi pada Kamis, 30 April 2026 sekitar pukul 11.30 WITA, ketika seorang pria berinisial YF (39), buruh harian lepas, ditemukan meninggal dunia akibat dugaan gantung diri di rumahnya di Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante.

Peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah tragedi yang menimpa seorang pelajar perempuan berinisial HKN (13), yang ditemukan tewas tergantung di pohon pala di Desa Kajowair pada Rabu dini hari, 29 April 2026 pukul 00.25 WITA.

Selisih waktu yang sangat singkat ini memperlihatkan pola berulang yang mengkhawatirkan. Dalam hitungan jam, dua nyawa melayang dengan cara yang sama.

Dunia Pendidikan Ikut Terdampak

Yang lebih memprihatinkan, kasus bunuh diri di Sikka tidak hanya menimpa masyarakat umum, tetapi juga telah menyasar dunia pendidikan.

Sebelumnya, pada Minggu, 12 April 2026, seorang guru berinisial Y.A (34) ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae.

Korban diketahui baru saja tiba dari Kupang beberapa jam sebelumnya. Ia merupakan guru PPPK di SMP Nuba Arat dan tinggal seorang diri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tubuh masih hangat, nyawanya tidak tertolong.

Peristiwa ini menambah daftar panjang tragedi yang melibatkan tenaga pendidik—pilar utama dalam pembangunan generasi muda.

Sementara itu, kasus yang menimpa pelajar berusia 13 tahun menjadi alarm keras bahwa anak-anak sekolah kini masuk dalam kategori paling rentan, sebagaimana ditegaskan oleh psikiater.

Kritik Keras untuk Pemerintah

Masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani krisis ini. Banyak yang menilai bahwa respons yang ada masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.

“Sekarang seperti sudah jadi hal biasa. Padahal ini darurat,” ungkap seorang warga.

Padahal, jika merujuk pada konsep yang disampaikan tenaga ahli, penanganan kesehatan mental membutuhkan kerja lintas sektor yang terstruktur—bukan sekadar respons setelah kejadian.

Mulai dari edukasi di sekolah, penguatan layanan konseling, keterlibatan aktif pemerintah desa, hingga penyediaan akses layanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau, semuanya menjadi tanggung jawab yang tidak bisa ditunda.

Darurat yang Tak Bisa Diabaikan

Melihat pola yang terus berulang, korban yang semakin beragam—dari pelajar hingga guru—serta jeda waktu antar kejadian yang kian sempit, situasi di Kabupaten Sikka tidak lagi bisa dianggap sebagai kejadian sporadis.

Ini adalah krisis nyata. Tanpa langkah konkret, terukur, dan menyeluruh dari pemerintah daerah, tragedi serupa bukan hanya akan terus terjadi, tetapi berpotensi meningkat dalam intensitas dan skala.

Pertanyaannya kini bukan lagi persoalan apakah ini darurat—melainkan seberapa cepat pemerintah bertindak sebelum lebih banyak nyawa melayang.

Reporter : Faidin

Selang 36 Jam, Dua Nyawa Melayang ; Sikka Kian Terjebak dalam Darurat Bunuh Diri

SIKKA, Bajopos.com | Kabupaten Sikka kembali diguncang kasus dugaan bunuh diri yang terjadi hanya dalam rentang waktu kurang dari 36 jam dari peristiwa serupa sebelumnya.

Situasi ini semakin mempertegas kekhawatiran publik bahwa daerah ini tengah berada dalam kondisi darurat yang tak lagi bisa dianggap biasa.

Peristiwa terbaru terjadi pada Kamis, 30 April 2026 sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah korban di Kloang Lagot, RT 010/RW 005, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante.

Korban berinisial YF (39), seorang buruh harian lepas, ditemukan meninggal dunia diduga akibat gantung diri.

Kasus ini terjadi hanya sehari setelah insiden tragis lainnya, yakni pada Rabu, 29 April 2026 pukul 00.25 WITA, ketika seorang pelajar perempuan berinisial HKN (13) ditemukan tewas tergantung di dahan pohon pala di Dusun Riidetut, Desa Kajowair.

Selisih waktu yang sangat singkat—bahkan belum genap dua hari—antara dua kejadian ini memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan.

Dalam hitungan jam, nyawa kembali melayang dengan cara yang sama, seakan tragedi ini terus berulang tanpa jeda.

Masyarakat pun mulai angkat suara. Mereka menilai rentetan kasus bunuh diri yang terus terjadi, bahkan tidak sampai seminggu, mencerminkan lemahnya respons dan penanganan serius dari pemerintah daerah terhadap krisis kesehatan mental yang berkembang di tengah masyarakat.

“Sekarang seperti sudah jadi hal biasa. Padahal ini darurat. Hampir tiap minggu ada saja kasus seperti ini,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kasi Humas Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Benar telah terjadi peristiwa dugaan gantung diri. Kejadian berlangsung di rumah korban di Desa Wairkoja pada Kamis sekitar pukul 11.30 WITA,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan awal dari keluarga dan saksi di lokasi kejadian, korban diduga mengalami masalah rumah tangga yang memicu depresi.

“Setelah menerima laporan, tim langsung turun ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian serta mengumpulkan keterangan dari keluarga dan para saksi,” tambahnya.

Rentetan peristiwa ini memperlihatkan bahwa kasus bunuh diri di Kabupaten Sikka bukan lagi kejadian sporadis, melainkan telah mengarah pada pola berulang yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat dan serius.

Jika tidak ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah—mulai dari penguatan layanan kesehatan mental, edukasi publik, hingga intervensi sosial—bukan tidak mungkin tragedi serupa akan terus terjadi, bahkan dalam jarak waktu yang semakin singkat.

Reporter : Faidin

LAGI, Bunuh Diri di Sikka, Psikiater Sorot Kinerja Dinas ; Kasus Akan Terus Terjadi

SIKKA, Bajopos.com | Kabupaten Sikka kembali diguncang peristiwa tragis bunuh diri yang kali ini menimpa seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Rentetan kasus serupa yang terus berulang membuat situasi daerah ini kian mengarah pada kondisi darurat kesehatan mental.

Korban berinisial HKN, seorang pelajar, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dahan pohon pala menggunakan tali nilon pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 00.25 WITA di Dusun Riidetut, RT/RW 002/001, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang.

Peristiwa memilukan ini pertama kali diketahui oleh nenek korban, HH (71), yang sejak Selasa malam mencari cucunya karena tidak kembali ke rumah.

Pencarian yang melibatkan keluarga dan warga akhirnya berujung duka setelah korban ditemukan tak bernyawa sekitar 30 meter dari rumahnya.

Sikka Status Darurat

Rentetan kasus gantung diri yang terus terjadi di Kabupaten Sikka memunculkan keprihatinan mendalam. Fenomena ini dinilai tidak lagi berdiri sebagai kasus individual, melainkan telah berkembang menjadi krisis sosial yang membutuhkan penanganan serius dan terstruktur.

Sorotan tajam datang dari dokter spesialis kejiwaan RSUD TC Hillers Maumere, dr. Petrus Agustinus Seda Sega, MM, Sp.KJ. Ia secara tegas menilai pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, belum menunjukkan langkah konkret dalam upaya pencegahan.

“Selama belum ada tindak lanjut dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagai ujung tombak edukasi di masyarakat, kasus seperti ini akan terus terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, dua instansi tersebut memiliki peran strategis dalam menjalankan program promotif dan preventif yang menyasar langsung masyarakat hingga tingkat bawah.

“Program promotif dan preventif itu ada di kedua dinas tersebut. Harus melibatkan aparat pemerintah dari pusat sampai ke tingkat RT. Ini bukan hanya tugas rumah sakit,” ujarnya menekankan.

Ia menambahkan, edukasi kesehatan mental dan peningkatan kepekaan sosial menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai kasus bunuh diri yang kini kian marak terjadi di Sikka.

“Tujuannya jelas, agar masyarakat lebih peka terhadap kondisi psikologis di sekitarnya, terutama yang berpotensi berujung pada kematian,” lanjutnya.

Desak Tindakan Nyata

Pernyataan tegas dari psikiater tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.

Tanpa intervensi serius, sistematis, dan menyentuh akar persoalan, Sikka berisiko terus kehilangan generasi mudanya akibat persoalan kesehatan mental yang terabaikan.

Kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh agama, hingga masyarakat—dinilai menjadi langkah mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Jika tidak, peristiwa serupa dikhawatirkan akan terus berulang, menjadikan tragedi sebagai siklus yang tak kunjung terputus.

Reporter: Faidin

Darurat Bunuh Diri di Sikka, Remaja 13 Tahun Ditemukan Tewas Gantung Diri

SIKKA, Bajopos.com | Kabupaten Sikka kini menghadapi situasi darurat menyusul berulangnya kasus gantung diri yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Peristiwa tragis kembali terjadi dan menimpa seorang remaja perempuan berusia 13 tahun di Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang.

Korban berinisial HKN, seorang pelajar, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dahan pohon pala menggunakan tali nilon pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 00.25 WITA di Dusun Riidetut, RT/RW 002/001.

Kejadian ini pertama kali diketahui oleh nenek korban, HH (71), yang sejak Selasa (28/4/2026) malam telah mencari korban karena tidak kembali ke rumah.

Pencarian bersama keluarga dan warga sempat dilakukan, namun korban baru ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi tidak bernyawa, sekitar 30 meter dari rumahnya.

Saksi kemudian memanggil warga sekitar, termasuk PP (35), yang memastikan kondisi korban sebelum kejadian dilaporkan ke pihak kepolisian.

Petugas Polsek Kewapante bersama Tim Inafis Polres Sikka langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan saksi.

Kasi Humas Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, termasuk pengamanan TKP dan pendataan saksi.

Pihak keluarga korban juga telah menyatakan penolakan terhadap visum luar maupun autopsi melalui surat pernyataan resmi.

Sikka dalam Status Darurat

Rentetan kasus gantung diri yang terus terjadi di Kabupaten Sikka memunculkan keprihatinan mendalam.

Fenomena ini dinilai bukan lagi kasus individual semata, melainkan telah mengarah pada kondisi darurat sosial yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Diperlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, tokoh agama, tenaga kesehatan, hingga masyarakat untuk membangun sistem deteksi dini serta pendampingan psikologis, khususnya bagi anak-anak dan remaja.

Polres Sikka juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi mental orang-orang di sekitar.

“Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Setiap masalah pasti ada jalan keluar jika kita mau terbuka dan mencari bantuan,” tegas Ipda Leonardus Tunga.

Tentunya, persoalan kesehatan mental dan tekanan sosial di masyarakat perlu ditangani secara serius dan terpadu agar tidak terus memakan korban.

Reporter : Faidin

Magepanda Jadi Bukti Nyata Ketahanan Pangan Lokal Menguat di Kabupaten Sikka

SIKKA, Bajopos.com | Magepanda merupakan daerah pelosok di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terus menjawab program nasional, lebih-lebih di era Presiden Prabowo Subianto yang mendorong program ketahanan pangan.

Kecamatan yang satu ini merupakan satu diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka yang terus mempertahankan posisinya menjadi lumbung padi di pelosok timur Indonesia.

Baaimana tidak, upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sikka terus menunjukkan hasil positif.

Hal ini tampak terlihat dalam kegiatan panen simbolis padi yang digelar pada Sabtu (25/4/2026) pagi di Dusun Pemopombo, Desa Woda Mude, Kecamatan Magepanda.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WITA ini dilaksanakan di lahan milik Kelompok Tani Mapan Berdikari dan dihadiri sejumlah unsur penting, di antaranya Dandim 1603 Sikka, Danlanal Maumere, perwakilan Kapolres Sikka, Kepala Bulog Sikka, jajaran Dinas Pertanian, pemerintah kecamatan hingga desa, serta para petani setempat.

Panen simbolis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui penguatan data dan monitoring produksi pertanian di wilayah Kecamatan Magepanda sepanjang tahun 2026.

Hamparan sawah yang menguning bak lautan emas menjadi gambaran keberhasilan petani dalam meningkatkan produktivitas. Padi yang dipanen merupakan varietas unggulan Inpare 32, yang ditanam di atas lahan seluas 3 hektar dan dikelola oleh 18 anggota Kelompok Tani Mapan Berdikari, dengan total hasil panen mencapai sekitar 7,4 ton.

Ketua Kelompok Tani Mapan Berdikari, Darman Eldin, menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penggunaan benih unggulan serta pendampingan intensif dari penyuluh pertanian.

“Panen kali ini membuktikan bahwa penggunaan benih unggulan seperti Inpare 32 memberikan hasil maksimal. Kami sangat terbantu dengan pendampingan penyuluh dan dukungan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil yang dicapai merupakan buah dari kerja keras dan proses panjang, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit berkualitas, hingga perawatan tanaman yang dilakukan secara intensif.

Sementara itu, Wakapolsek Alok, IPDA Laurensius Laka, yang mewakili Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, menyatakan kesiapan pihak kepolisian untuk terus bersinergi dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Kami siap bekerja sama dengan BPP Kecamatan Magepanda dan kelompok tani dalam hal monitoring lapangan melalui peran Bhabinkamtibmas,” ungkapnya.

Kegiatan panen simbolis diawali dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan dari Dandim 1603 Sikka, Ketua Kelompok Tani, serta perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Momentum ini menjadi penanda penting kebangkitan sektor pertanian lokal, sekaligus memperkuat optimisme bahwa kolaborasi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan mampu mendorong kemandirian pangan di daerah.

Reporter : Faidin

PKB Alor Gelar Muscab, Wabup Rocky Winaryo Puji Kepemimpinan Paulus “Buche” Brikmar

KALABAHI, Bajopos.com | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Alor menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu (25/4/2026) di Aula Hotel Pelangi Kalabahi. Kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi partai pasca kemenangan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Alor.

Muscab dibuka langsung oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, S.H., M.H., dan dihadiri unsur Forkopimda setempat, pengurus DPW PKB Provinsi NTT, pimpinan partai politik tingkat kabupaten, serta jajaran pengurus anak cabang PKB dari 18 kecamatan se-Nusa Kenari.

Sejumlah tokoh daerah juga tampak hadir, di antaranya Dr. Immanuel E. Blegur, Alberth N. Ouwpoly, S.Pd., M.Si., serta mantan Sekda Alor, Drs. Soni O. Alelang yang kini telah bergabung sebagai kader PKB.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rocky Winaryo menyampaikan testimoni yang cukup hangat terkait sosok Ketua DPC PKB Kabupaten Alor yang juga Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar atau yang akrab disapa Buche Brikmar.

Rocky mengakui, dinamika yang terlihat di ruang publik—termasuk perbedaan pandangan di media sosial antara dirinya dan Buche Brikmar—seringkali disalahartikan sebagai konflik. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah bagian dari dinamika sesaat dalam kehidupan politik.

“Di balik itu semua, saya melihat Buche Brikmar sebagai sosok pemimpin yang memiliki komitmen kuat, baik dalam menjalankan fungsi sebagai Ketua DPRD maupun sebagai Ketua PKB Alor,” ungkap Rocky.

Ia bahkan secara terbuka memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Buche Brikmar yang dinilai mampu menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong pembangunan daerah melalui peran legislatif.

Sementara itu, Ketua Panitia Muscab PKB Alor, Ernes The Frinto Mokoni, S.Sos., dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda utama Muscab kali ini adalah memilih Ketua DPC PKB Kabupaten Alor untuk periode selanjutnya.

“Muscab ini menjadi forum tertinggi di tingkat kabupaten untuk menentukan arah kepemimpinan dan strategi partai ke depan,” jelas Ernes.

Dengan kehadiran para tokoh dan kader dari seluruh kecamatan, Muscab PKB Alor diharapkan mampu memperkuat soliditas internal partai serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika politik ke depan di Kabupaten Alor.

Reporter: Nursan

Komisi IV DPR RI Tinjau TN Komodo, Kampung Nelayan Warloka dan Bahas Beberapa Hal Strategis

MANGGARAI BARAT, Bajopos.com | Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan ini mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari sektor pariwisata konservasi hingga pemberdayaan nelayan dan ketahanan pangan nasional.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo pada Kamis (23/4/2026) petang. Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dari Fraksi Gerindra, bersama jajaran pimpinan dan anggota komisi.

Rombongan disambut oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, didampingi Wakil Bupati Yulianus Weng, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal.

Penyambutan dilakukan secara adat dengan pengalungan selendang tenun Manggarai dan penyajian tuak curu sebagai simbol penghormatan.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah peninjauan langsung ke kawasan Taman Nasional Komodo.

Komisi IV DPR RI akan mendalami kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata yang mulai diberlakukan sejak April 2026, yakni maksimal 1.000 wisatawan per hari.

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem dan populasi komodo.

Dengan pembatasan ini, jumlah kunjungan tahunan ditargetkan berada pada kisaran 365.000 hingga 366.108 wisatawan.

Pembatasan kuota dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan yang pada tahun 2025 tercatat telah terlampaui, dengan jumlah kunjungan mencapai 429.509 wisatawan.

Kuota harian tersebut juga dibagi ke dalam zona daratan dan perairan di kawasan konservasi.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, sebelumnya menjelaskan bahwa perhitungan kuota didasarkan pada kapasitas masing-masing pulau, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Langkah ini diambil untuk melindungi populasi komodo yang diperkirakan berjumlah sekitar 2.448 ekor agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Selain sektor pariwisata, Komisi IV DPR RI juga dijadwalkan meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Warloka.

Berdasarkan agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) pagi.

Peninjauan di Kampung Nelayan Merah Putih Warloka akan mencakup penyambutan rombongan, pemaparan safety briefing, peninjauan lokasi, serta dialog informal dengan nelayan setempat.

Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan prioritas nasional.

Kunjungan ini turut melibatkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga koperasi nelayan.

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Mahrus, mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, rombongan juga akan meninjau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog guna memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga serta mendukung program peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam rombongan Komisi IV DPR RI turut hadir sejumlah anggota lintas fraksi, antara lain Ahmad Yohan, Edoardus Kaize, Sadarestuwati, Alien Mus, Adrianus Asia Sidot, T.A Khalid, Dwita Ria Gunadi, Rajiv, Rina Sa’adah, Hindun Anisah, Usman Husin, Riyono, serta Herry Dermawan.

Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi, kesejahteraan nelayan, serta ketahanan pangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi pembangunan di Manggarai Barat.

Reporter : Faidin

Bantu 100 Sak Semen, Desa Gera Percepat Pembangunan Jalan; Kepala Desa Apresiasi Julie Sutrisno Laiskodat

SIKKA, Bajopos.com | Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak hingga ke desa, upaya pembangunan infrastruktur di tingkat akar rumput tetap dituntut berjalan.

Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk lebih kreatif mencari sumber dukungan, termasuk melalui aspirasi wakil rakyat.

Hal ini dirasakan langsung oleh Pemerintah Desa Gera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka. Kepala Desa Gera, Orins Raga, menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat atas bantuan 100 sak semen yang diberikan untuk mendukung pembangunan rabat jalan di wilayahnya.

“Apresiasi kami kepada Ibu Julie Sutrisno Laiskodat yang telah membantu kami dengan 100 sak semen untuk pembangunan rabat jalan,” ujar Orins Raga, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat Desa Gera, terutama untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah.

Jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan empat desa di Kecamatan Mego, sehingga keberadaannya sangat penting untuk kelancaran mobilitas warga.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sikka, Ofridus Krispinianus, didampingi sejumlah pengurus partai, di antaranya Boy Satrio, Yohanes Arjunto, dan Rinto Babtista selaku Wakil Ketua DPD NasDem Sikka. Turut hadir pula Yunus Atabara yang merupakan Tenaga Ahli Anggota Komisi XI DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD NasDem Sikka menegaskan komitmen partainya untuk terus mendorong pembangunan di daerah, sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

“Manfaatkan bantuan ini untuk rabat jalan agar arus transportasi kendaraan dan masyarakat tetap lancar,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelancaran akses transportasi sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Jika akses terhambat, maka distribusi hasil pertanian, aktivitas pendidikan, hingga layanan kesehatan seperti ke puskesmas juga akan ikut terganggu.

Dengan adanya bantuan tersebut, Pemerintah Desa Gera berharap pembangunan jalan dapat segera direalisasikan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Reporter : Faidin

Nakes Soroti Rencana Gaji Rp600 Ribu PPPK Paruh Waktu di Sikka, Minta Bupati Segera Batalkan Kebijakan

SIKKA, Bajopos.com | Kritik terhadap rencana pemberian gaji Rp600.000 per bulan bagi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sikka terus menguat. Kali ini, sorotan datang dari seorang tenaga kesehatan (nakes) yang enggan disebutkan namanya.

Dalam tulisannya yang diterima media ini, Selasa (21/4/2026), ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan nasional terkait manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengharuskan pemberian remunerasi berbasis beban kerja dan standar kelayakan.

“Gaji Rp600.000 per bulan sangat jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT. Ini jelas tidak rasional,” tegasnya.

Selain itu, ia memperingatkan potensi masalah hukum dan sosial yang dapat timbul. Kebijakan tersebut dinilai rentan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berisiko memicu gelombang protes dari tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Tak hanya itu, nakes tersebut juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam penganggaran. Ia mempertanyakan apakah alokasi gaji tersebut telah tercantum dalam RAPBD awal atau justru muncul sebagai pergeseran anggaran yang tidak transparan.

“Ini membuka ruang kecurigaan adanya anggaran siluman,” ujarnya.

Desak Moratorium dan Evaluasi Total

Sebagai solusi, ia mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk segera menarik kembali atau menunda (moratorium) rencana pemberian gaji flat Rp600.000 tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari pelanggaran hukum sekaligus menjaga martabat daerah.

“Angka itu bahkan tidak cukup untuk biaya makan dan transportasi harian seorang tenaga profesional seperti perawat, bidan, atau guru,” katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah melakukan kajian ulang dengan skema yang lebih realistis dan manusiawi. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penerapan sistem honor berbasis jam kerja atau kehadiran, bukan gaji bulanan flat yang terlalu rendah.

Selain itu, pemerintah dapat menggunakan skema Bantuan Insentif Daerah (BID) dengan nominal yang disesuaikan kemampuan APBD, namun tetap berada di atas garis kemiskinan ekstrem dan memenuhi prinsip kepatutan.

Minta Transparansi dan Libatkan DPRD

Dalam hal penganggaran, ia meminta agar Pemerintah Daerah membuka ruang transparansi dan segera melibatkan DPRD, termasuk Komisi I dan Fraksi PKB, dalam pembahasan ulang melalui rapat darurat.

Menurutnya, jika memang anggaran terbatas, pemerintah bisa melakukan refocusing dari pos belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas atau belanja barang yang tidak mendesak, untuk dialihkan ke honor tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Jangan ada pergeseran anggaran sepihak oleh TAPD tanpa pengawasan,” tegasnya.

Prioritaskan Tenaga di Wilayah 3T

Ia juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan skala prioritas jika anggaran tidak mampu menampung seluruh tenaga honorer.

Tenaga kesehatan dan guru di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama dengan gaji yang lebih layak, minimal di kisaran Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

“Lebih baik sedikit tenaga kerja yang dibayar layak daripada banyak tenaga yang dieksploitasi,” ujarnya.

Dorong Kolaborasi dengan Pusat dan Provinsi

Tak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Sikka juga diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Pemerintah Provinsi NTT guna mencari solusi bersama, termasuk kemungkinan bantuan melalui skema dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan.

Minta Kebijakan Segera Dibatalkan

Di akhir pernyataannya, nakes tersebut menegaskan bahwa kebijakan gaji Rp600.000 harus segera dibatalkan karena berpotensi merusak moral pelayanan publik dan mencederai martabat profesi.

Ia menyarankan agar pemerintah bersama DPRD menghitung ulang kemampuan riil APBD dan menetapkan honor minimal yang lebih wajar, setidaknya di kisaran Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta, meskipun belum mencapai UMP.

“Kejujuran kepada publik jauh lebih penting daripada memaksakan kebijakan yang menyakitkan. Jika daerah belum mampu, sampaikan secara terbuka dan cari solusi bersama,” pungkasnya.

Ia pun berharap melalui perubahan anggaran ke depan, khususnya pada APBD Perubahan, pemerintah dapat meningkatkan gaji tenaga kesehatan paruh waktu agar mendekati standar UMP dan lebih mencerminkan penghargaan terhadap profesi mereka.

Reporter : Faidin

4 Kru KM Putra Cantika Selamat Setelah Terombang Ambing di Antara Pulau Pemana dan Pulau Babi

SIKKA, Bajopos.com | Ketegangan di tengah laut akhirnya berujung lega. Empat kru Kapal Motor (KM) Putra Cantika yang sempat terombang-ambing tanpa daya di perairan antara Pulau Pemana dan Pulau Babi, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh Tim SAR Gabungan, Kamis (16/4/2026).

Insiden bermula saat kapal yang berlayar dari Pelabuhan Benoa, Bali menuju Maluku Tenggara itu dilaporkan mengalami kerusakan mesin di tengah laut.

Informasi darurat tersebut diterima dari Stasiun Radio Pantai (SROP) Maumere dan langsung direspons cepat oleh Kantor SAR Maumere.

Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, yang bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengerahkan KN SAR Puntadewa 250 menuju titik koordinat awal kejadian.

“Setelah menerima laporan dari SROP Maumere, kami langsung mengerahkan KN SAR Puntadewa 250 menuju lokasi pada koordinat 08°12’58″S – 122°26’24”E atau sekitar 27 nautical mile dari Pelabuhan Wuring Maumere,” ujarnya.

Upaya pencarian tidak berlangsung sia-sia. Pada pukul 15.39 WITA, tim berhasil menemukan KM Putra Cantika dalam kondisi terapung tanpa kendali, bergeser sekitar 1,15 mil laut dari titik awal kerusakan mesin.

“Seluruh kru berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dipindahkan ke KN SAR Puntadewa 250,” jelas Fathur.

Para kru kemudian dibawa menuju Pulau Pemana sebagai titik aman terdekat. Di sana, Tim SAR Gabungan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk penanganan lanjutan.

Warga dan aparat Desa Pemana pun menunjukkan solidaritas dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi keempat kru, sambil menunggu proses perbaikan kapal sebelum melanjutkan pelayaran ke Maluku Tenggara.

Operasi SAR resmi ditutup setelah seluruh personel kembali dengan selamat ke Pelabuhan Wuring pada pukul 19.30 WITA.

Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam menghadapi kondisi darurat di laut, terutama di wilayah perairan yang rawan cuaca dan gangguan teknis.

Keberhasilan evakuasi ini sekaligus menegaskan sinergi efektif antara Tim SAR, aparat desa, dan masyarakat dalam menyelamatkan nyawa di tengah situasi genting.

Reporter : Faidin

Pemkab Alor Dukung Pembangunan Mako Brimob di Teluk Mutiara, Dorong Stabilitas Keamanan

KALABAHI, Bajopos.com – Pemerintah Kabupaten Alor mempertegas arah kebijakan pembangunan berbasis keamanan dengan mendukung rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Teluk Mutiara.

Langkah ini dinilai sebagai strategi kunci menjaga stabilitas daerah sekaligus mempercepat pembangunan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, dengan Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) Pelopor Batalyon A Wilayah, Raimondo De Jesus, di ruang rapat Bupati Alor, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Rocky menegaskan bahwa keamanan bukan sekadar urusan aparat, melainkan fondasi utama pembangunan daerah. Ia menyebut, penguatan kamtibmas telah menjadi bagian dari Visi ke-5 Pemkab Alor yang dijabarkan melalui program strategis GERBANG TIMUR.

“Keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Stabilitas keamanan, penghormatan terhadap HAM, dan harmoni sosial harus terus dijaga sebagai komitmen bersama,” tegasnya.

Dukungan terhadap pembangunan Mako Brimob di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, disebut sebagai langkah konkret memperkuat sistem keamanan wilayah. Kehadiran fasilitas tersebut diyakini akan meningkatkan kesiapsiagaan aparat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan keamanan bagi masyarakat.

“Ini sangat strategis, tidak hanya untuk kesiapsiagaan aparat, tetapi juga memperkuat sistem keamanan wilayah secara menyeluruh,” tambah Rocky.

Sementara itu, AKP Raimondo De Jesus menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia juga mengungkapkan rencana penambahan personel guna memperkuat pengamanan di Kabupaten Alor.

“Kami berkomitmen menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif. Ke depan, akan ada penambahan personel untuk mengoptimalkan pengamanan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Mako Brimob nantinya akan mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun situasi darurat.

“Dengan adanya Mako Brimob, respons terhadap gangguan kamtibmas bisa lebih cepat dan terukur,” jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Alor Moh. Ridwan Nampira dan Asisten III Marthen G. Moubeka, serta berlangsung dalam suasana akrab.

Dukungan pembangunan Mako Brimob ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas keamanan kini ditempatkan sebagai pilar utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Alor.

Reporter : Nursan

Jemaah Calon Haji Maumere 2026, Syadam Husein Warga Wuring Termuda, Kelahiran 1990

SIKKA, Bajopos.com – Sebanyak 44 jemaah calon haji asal Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dijadwalkan berangkat dari Maumere menuju Tanah Suci pada 10 Mei 2026.

Di antara puluhan jemaah tersebut, sosok jemaah termuda, Syadam Husein (36), mencuri perhatian sebagai representasi generasi produktif yang terpanggil lebih awal menunaikan rukun Islam kelima.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sikka, Siti Sarah, S.Ag, menyebutkan bahwa Syadam menjadi jemaah dengan usia paling muda dalam rombongan tahun ini.

“Usia termuda 36 tahun atas nama Syadam Husein. Ia bersama jemaah tertua, Andra (83), sama-sama berasal dari Wuring,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Di tengah dominasi jemaah usia lanjut yang umumnya telah menunggu bertahun-tahun, kehadiran Syadam menghadirkan warna tersendiri. Pada usia yang relatif muda, ia dinilai memiliki kesiapan fisik yang prima untuk menjalani seluruh rangkaian ibadah haji yang menuntut stamina dan ketahanan.

Keberangkatannya juga mencerminkan meningkatnya kesadaran generasi muda Muslim untuk merencanakan ibadah haji sejak dini. Di saat banyak orang seusianya masih disibukkan dengan urusan karier dan ekonomi, Syadam justru telah menapaki fase penting dalam perjalanan spiritualnya.

Diketahui, dari total 44 jemaah calon haji, terdiri dari 18 laki-laki dan 26 perempuan yang tergabung dalam Kloter 80 (SUB-80), Rombongan 6, sebagai bagian dari gelombang kedua jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur.

Para jemaah dijadwalkan berangkat dari Maumere menuju Surabaya pada 10 Mei 2026 dengan transit di Kupang sebelum melanjutkan perjalanan ke embarkasi.

Berdasarkan dokumen resmi Kementerian Haji dan Umrah RI Wilayah NTT tertanggal 11 Februari 2026, jemaah Kloter 80 dijadwalkan masuk asrama haji pada 11 Mei 2026 pukul 20.55 WIB, kemudian bertolak ke Jeddah pada 12 Mei 2026 pukul 20.55 WIB dengan nomor penerbangan SV 5265.

Selanjutnya, jemaah dijadwalkan kembali dari Madinah pada 21 Juni 2026 pukul 12.20 WAS dan tiba di Indonesia pada 22 Juni 2026 pukul 05.30 WIB dengan penerbangan SV 5292.

Siti Sarah menegaskan bahwa seluruh jemaah akan mendapatkan pembekalan melalui manasik haji, pemeriksaan kesehatan, serta kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan.

“Persiapan terus dimatangkan. Semua jemaah akan dibekali secara menyeluruh agar siap secara fisik dan spiritual,” katanya.

Kisah Syadam menjadi inspirasi banyak orang, bahwa ibadah haji bukan lagi semata milik usia senja. Dengan perencanaan dan kesiapan sejak dini, generasi muda pun kini mulai menjemput panggilan suci lebih awal—dari pesisir Wuring menuju Baitullah.

Reporter : Faidin

Wagub NTT Lepas Pawai Paskah GAMKI Alor 2026, Tegaskan Semangat Persatuan dan Iman

KALABAHI, Bajopos.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, secara resmi melepas Pawai Paskah yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Alor Tahun 2026 di Kota Kalabahi, Selasa (13/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah yang digelar sebagai wujud penghayatan iman sekaligus kesaksian kasih Kristus di tengah kehidupan masyarakat.

Ribuan peserta dari berbagai denominasi gereja tampak antusias mengikuti prosesi pawai yang dimulai dari jalur Watamelang menuju pusat Kota Kalabahi.

Dalam sambutannya, Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas semangat pemuda Kristen Alor yang dinilai konsisten menjaga nilai persatuan, toleransi, dan iman dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketua DPC GAMKI Kabupaten Alor, Demetrius Mautuka, menegaskan bahwa kegiatan Jalan Sengsara yang dilaksanakan bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan panggilan iman yang hidup.

“Ini adalah bentuk kesaksian iman kami kepada masyarakat. Momentum ini harus dijaga dalam kekhusyukan dan menjadi sarana untuk memperkuat peran kita sebagai pembawa damai,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Paskah GAMKI Alor, Steven Waang Illu, menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan bahwa fragmen Jalan Sengsara yang diperankan para pemuda diharapkan mampu menghadirkan makna teologis yang mendalam bagi masyarakat luas.

Panitia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, kesantunan, dan kedamaian selama kegiatan berlangsung, mengingat prosesi ini merupakan bagian dari ibadah yang sakral.

Apresiasi khusus turut diberikan kepada umat Muslim, terutama remaja masjid, yang ikut berperan dalam menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan.

Kebersamaan ini dinilai sebagai cerminan nyata kuatnya persaudaraan dan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Alor.
Dukungan senada disampaikan Elia Maruli yang mewakili Senior GAMKI Alor.

Ia menegaskan bahwa Paskah merupakan simbol kemenangan kehidupan atas kematian, sekaligus panggilan untuk memperkuat iman dan spiritualitas.

“Semangat yang dibangun adalah damai, bukan keributan. Biarlah kegiatan ini menjadi wadah untuk memuliakan nama Tuhan dan memperkuat persaudaraan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pemuda, khususnya kader GAMKI di Kabupaten Alor, untuk terus menjadi teladan dalam menjaga ketertiban, memperkuat persatuan, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, bersama istri Lidya Siawan Winaryo; Kapolres Alor, Nur Azhari; perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, Ambrosius Kodo; anggota DPRD Provinsi NTT, Muhammad H. Ansor; Penjabat Sekda Alor, Obeth Bolang; Asisten I Setda Alor, Moh. Ridwan Nampira; serta jajaran Senior GAMKI, termasuk Imanuel E. Blegur dan Lim Chr Odja.

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh peserta pawai perutusan dari berbagai gereja dan denominasi, yang semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam perayaan iman tersebut.

Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga memperkuat solidaritas lintas jemaat serta meneguhkan peran generasi muda sebagai agen perdamaian dan harapan bagi masa depan daerah.

Pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat pun menyatakan dukungan penuh sebagai bentuk sinergi dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Reporter : Nursan

ODGJ Meninggal di Jalanan, Bukti Lemahnya Penanganan Pemkab Sikka

SIKKA, Bajopos.com – Kematian seorang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di jalanan Maumere pada Senin (13/4/2026) siang memantik sorotan tajam terhadap lemahnya penanganan pemerintah terhadap kelompok rentan di Kabupaten Sikka.

Korban, Lambertus Dacosta alias “Opa Hubert”, diketahui telah lama hidup terlantar di jalanan tanpa pendampingan memadai.

Ia kerap berpindah-pindah tempat untuk berteduh hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di lahan kosong depan Gereja Santo Yoseph, kawasan perempatan jalan Maumere.

Sebelum meninggal, korban sempat terlihat berteduh di area TK Didi Dodo. Namun, tidak ada intervensi cepat yang dilakukan, meski kondisi korban sebagai ODGJ yang hidup sebatang kara telah lama diketahui warga sekitar.

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: di mana peran negara ketika warga dengan kondisi rentan dibiarkan bertahan hidup di jalanan tanpa pengawasan dan jaminan layanan kesehatan yang layak?

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Margaretha Bogar, saat dikonfirmasi Selasa (14/4/2026) mengaku baru mengetahui kejadian tersebut.

Ia bahkan mengarahkan media untuk menggali informasi lebih lanjut ke Komunitas Kasih Insani (KKI), yang selama ini justru mengambil peran pendampingan terhadap korban.

“Untuk lebih jelasnya tolong tanya di KKI,” ujarnya.

Pernyataan ini dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi dan minimnya sistem deteksi dini terhadap ODGJ terlantar di lapangan.

Margaretha menjelaskan bahwa peran Dinas Kesehatan selama ini dilakukan melalui Puskesmas. Namun, ia juga menyoroti tidak adanya pengawasan dari pihak keluarga korban.

“Peran Dinkes melalui Puskesmas untuk menangani pasien ini. Hanya pasien ini tidak ada keluarga yang mengawasi beliau untuk minum obat atau pemenuhan kebutuhan sehari. Sehingga yang membantu selama ini KKI,” terangnya.

Meski demikian, alasan ketiadaan keluarga tidak serta-merta menghapus tanggung jawab negara. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah melalui dinas terkait seharusnya memiliki mekanisme penjangkauan aktif, pendataan, hingga penanganan berkelanjutan bagi ODGJ terlantar.

Ketergantungan pada komunitas seperti KKI justru memperlihatkan adanya celah besar dalam sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan jiwa di daerah.

Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah Kabupaten Sikka untuk tidak lagi bersikap reaktif, tetapi membangun sistem yang proaktif dan terintegrasi dalam menangani ODGJ, terutama mereka yang hidup tanpa keluarga.

Tanpa langkah konkret dan serius, kasus serupa berpotensi terus berulang—membiarkan mereka yang paling rentan kembali menjadi korban dari kelalaian sistem.

Reporter : Faidin

ODGJ Meninggal di Jalanan Maumere, Sempat Berteduh di Sekitar TK dan Gereja

SIKKA, Bajopos.com – Seorang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilaporkan meninggal dunia di jalanan wilayah Maumere pada Senin (13/4/2026) siang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum meninggal dunia, korban sempat terlihat berteduh di area TK Didi Dodo. Setelah itu, korban berpindah ke sebuah lahan kosong di depan Gereja Santo Yoseph, tepat di perempatan jalan.

Korban diketahui hidup sebatang kara di jalanan dan kerap berpindah-pindah tempat untuk berteduh.

Menurut keterangan yang diterima Bajopos.com, korban meninggal dunia di lokasi tersebut sebelum akhirnya dievakuasi. Jenazah kemudian dibawa dan disemayamkan oleh pihak keluarga setelah kejadian.

Korban diketahui bernama Lambertus Dacosta, yang oleh sebagian warga sekitar dikenal dengan nama panggilan “Opa Hubert”.

Jenazah saat ini disemayamkan di wilayah Centrum, tepatnya di Lorong Wolbi, depan Barata, di rumah duka milik keluarga. Rencananya, pemakaman akan dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) pukul 15.00 WITA di TPU Iligetang Maumere, diawali dengan misa di rumah duka.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan, Petrus Herlemus dikonfirmasi media ini belum memberikan tanggapan.

Peristiwa ini menjadi perhatian warga, mengingat korban selama ini hidup terlantar di jalanan tanpa penanganan yang memadai.

Reporter : Faidin

Lonjakan Serius Kasus Bunuh Diri di NTT, dr. Petrus Agustinus Seda Sega Tekankan Edukasi Kesehatan Jiwa Sejak Dini

SIKKA, Bajopos.com – Maraknya kasus bunuh diri di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sikka, menuai keprihatinan serius dari kalangan medis. Dokter spesialis kejiwaan di RSUD TC Hillers Maumere, dr. Petrus Agustinus Seda Sega, MM, Sp.KJ, menegaskan bahwa fenomena ini menjadi alarm kuat akan pentingnya edukasi kesehatan mental di masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bajopos.com, Senin (13/4/2026), dr. Petrus mengaku sangat prihatin atas tren yang terus terjadi.

“Saya sangat prihatin, sedih. Ini semakin menegaskan bahwa pendidikan kesehatan jiwa itu sangat-sangat penting dan harus dimulai sejak usia dini. Orang harus mengenal apa itu kesehatan jiwa, karena bunuh diri adalah salah satu gejala gangguan jiwa yang berat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam dunia kedokteran, bunuh diri menjadi salah satu penyebab kematian yang sangat serius, bahkan disebut sebagai penyebab kematian terbesar kedua setelah penyakit keganasan.

Mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dr. Petrus menyebut bahwa sebagian besar kasus bunuh diri berkaitan erat dengan gangguan kejiwaan.

“Sekitar 70 persen kasus bunuh diri disebabkan oleh episode depresi. Selain itu, ada juga skizofrenia paranoid, reaksi stres akut, gangguan kepribadian dan emosional, gangguan organik, hingga retardasi mental. Jadi semua kasus bunuh diri itu pasti berkaitan dengan gangguan jiwa,” jelasnya.

Ia juga merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2023 yang mencatat sekitar 700 hingga 800 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya di Indonesia, atau setara dengan 2 hingga 3 orang per hari.

Menurutnya, tindakan bunuh diri sebenarnya bisa dicegah jika masyarakat mampu mengenali tanda-tandanya sejak dini.

“Orang yang ingin melakukan bunuh diri biasanya memperlihatkan tanda-tanda. Kalau kita memahami kesehatan jiwa, kita bisa mendeteksi lebih awal dan mencegahnya,” katanya.

Ia juga menyoroti kelompok-kelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi, seperti individu yang kehilangan kasih sayang, hidup sendiri, memiliki pola asuh masa kecil yang buruk, kehilangan pekerjaan, hingga penderita penyakit kronis.

Selain itu, kemajuan teknologi juga dinilai turut memengaruhi peningkatan risiko, terutama melalui fenomena “copycat suicide” atau bunuh diri yang terinspirasi dari kasus lain.

“Ketika seseorang melihat atau membaca kasus bunuh diri, ada kemungkinan dia merasa senasib dan terdorong melakukan hal yang sama. Ini yang disebut copycat suicide. Karena itu edukasi kesehatan mental sangat penting, kalau tidak akan terus muncul kasus berikutnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, dr. Petrus mengungkapkan bahwa di Kabupaten Sikka sendiri, kasus bunuh diri terjadi hampir setiap bulan.

“Di Sikka tercatat setiap bulan ada satu kasus percobaan bunuh diri yang saya tangani di rumah sakit. Sayangnya, beberapa di antaranya sudah datang dalam kondisi meninggal dunia,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, untuk bersama-sama meningkatkan literasi kesehatan mental sebagai langkah pencegahan utama.

Reporter : Faidin

Seorang Guru Terakhir Tiba dari Kupang Lalu Ditemukan Tergantung di Rumah Sendiri

“Perjalanan dari Kupang ke Maumere menjadi akhir kisah hidup seorang guru di Sikka. Baru beberapa jam tiba, korban justru ditemukan dalam kondisi tergantung di kamar rumahnya di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae.”

SIKKA, Bajopos.com – Peristiwa tragis diduga gantung diri mengakhiri hidup seorang pria berinisial Y.A (34), seorang guru, pada Minggu (12/4/2026) sore di kediamannya di Dusun Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.

Kapolres Sikka melalui Kasi Humas Polres Sikka, IPTU Leonardus Tungga, mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.48 WITA di rumah korban di RT/RW 007/004.

“Korban baru saja tiba di Maumere setelah melakukan perjalanan dari Kupang,” ujar IPTU Leonardus.

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 16.10 WITA saat korban tiba di Maumere. Sebelumnya, dua saksi yang merupakan keluarga korban telah berkomunikasi untuk menjemput di Bandara Frans Seda. Namun saat tiba di bandara, korban tidak ditemukan.

Korban kemudian menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di rumah di Watuliwung. Mendengar hal tersebut, kedua saksi langsung menuju rumah korban.

Setibanya di lokasi, saksi sempat memanggil korban dari luar rumah, namun tidak mendapat respons. Keduanya kemudian masuk dan membuka pintu kamar korban. Saat itulah korban ditemukan dalam kondisi tergantung menggunakan tali nilon berwarna biru yang diikat pada rangka atap rumah.

Saksi yang panik sempat berupaya menyelamatkan korban. Salah satu saksi mengangkat tubuh korban, sementara saksi lainnya memotong tali. Saat itu, tubuh korban masih terasa hangat dan denyut nadi masih teraba.

Korban kemudian dilarikan ke RSUD TC Hillers Maumere menggunakan kendaraan pikap untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di ruang IGD, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mencatat keterangan saksi-saksi.

Diketahui, korban merupakan guru PPPK di SMP Nuba Arat, Kecamatan Kangae, dan selama ini tinggal sendiri di rumahnya. Sementara ibu kandung korban tinggal bersama kakak kandungnya karena kondisi kesehatan yang sering sakit.

Pihak keluarga menerima peristiwa ini sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi maupun visum luar. Penolakan tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan resmi.

Saat ini, jenazah korban disemayamkan di rumah duka di Desa Watuliwung.

Reporter : Faidin

Siswa SMA di Boawae Ditemukan Meninggal Gantung Diri di Pondok Kebun

MBAY, Bajopos.com – Seorang siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Boawae, Kabupaten Nagekeo, berinisial B, ditemukan meninggal dunia diduga akibat gantung diri menggunakan seutas tali nilon pada Jumat (10/4/2026).

Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah pondok kebun yang berada di wilayah Kecamatan Boawae. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memberi makan ternak di lokasi tersebut.

Kasi Humas Polres Nagekeo, IPTU Daniel Melkianus Tunu, saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat malam membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu diketahui sekitar pukul 10.45 WITA berdasarkan keterangan saksi di lokasi.

“Benar, telah terjadi peristiwa gantung diri yang menimpa seorang siswa SMA di wilayah Boawae. Korban ditemukan di sebuah pondok dalam kondisi tergantung dengan jeratan tali nilon di bagian leher,” ujar IPTU Daniel Melkianus Tunu.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula sekitar pukul 10.30 WITA saat salah satu saksi datang ke pondok untuk memberi makan dan minum sapi. Selang beberapa menit kemudian, saksi lainnya, Thomas To (TT), datang ke lokasi untuk mengambil air.

Saat itulah TT melihat korban sudah dalam posisi tergantung.

Dalam keterangannya, TT mengaku sempat memanggil korban karena mengira sedang bercanda.

“Saya lihat dia tergantung, saya kira dia main-main. Saya panggil dia, ‘Brian… Brian, mae main gila ola negha leza’ (Brian, jangan bercanda, ini sudah siang), tapi dia tidak jawab,” ungkap TT.

Karena tidak mendapat respons, TT mengaku sempat menyentuh bagian celana korban. Namun, ia kemudian merasa takut dan segera mencari pertolongan.

“Saya sempat pegang celananya karena tidak ada jawaban. Tapi saya takut, jadi saya lari ke pondok dekat dan kasih tahu saudara Kristoforus Abe bahwa korban gantung diri,” lanjutnya.

Karena kondisi Kristoforus Abe sedang sakit, TT kembali berlari mencari bantuan dan bertemu dengan saksi lain, Yohanes To. Ia kemudian menyampaikan kejadian tersebut sebelum keduanya kembali ke lokasi.

Setelah itu, mereka menghubungi keluarga korban serta meminta bantuan aparat kepolisian.

“Kami langsung ke TKP lagi dan telepon keluarga di kampung, lalu minta bantuan ke Polsek Boawae supaya datang amankan lokasi,” tambah TT.

Pihak kepolisian yang menerima laporan kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengamanan serta penyelidikan awal.

IPTU Daniel Melkianus Tunu menambahkan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif korban mengakhiri hidupnya.

“Untuk motif, hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Kami juga telah meminta keterangan dari para saksi yang pertama kali menemukan korban,” jelasnya.

Peristiwa ini menambah daftar kasus bunuh diri yang melibatkan pelajar di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan menjadi perhatian serius bagi keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak-anak dan remaja.

Reporter : Yosafan R. Dhae
Editor : Redaksi

Pengeboman Ikan Seret Warga Kolisia dan Kojagete ke Persoalan Hukum

SIKKA, Bajopos.com – Praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak kembali memakan korban. Sebanyak 333 ekor ikan ditemukan mati dalam satu kali ledakan bom di perairan Desa Haewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (7/4/2026).

Kasus ini menyeret dua warga dari desa berbeda ke ranah hukum. AB (48), warga Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, dan I (27), warga Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur.

Keduanya ditangkap oleh aparat Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTT saat melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Polisi Pulau Sukur XXII-3007 dari Pelabuhan Wuring menuju perairan pesisir Maumere.

Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol Irwan Deffi Nasution, mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari kecurigaan petugas terhadap sebuah perahu motor berwarna-warni yang sedang berlabuh di perairan Haewuli sekitar pukul 08.00 Wita.

“Awalnya mereka mengaku sedang memperbaiki mesin perahu. Namun anggota curiga karena tidak ditemukan alat tangkap ikan seperti pukat maupun alat pancing,” ujar Irwan, Selasa (8/4/2026).

Kecurigaan tersebut terbukti setelah petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk pengeboman ikan, di antaranya kompresor, kacamata selam, sepatu selam, sarung tangan, serta perlengkapan lainnya seperti korek api, rokok, ember, toples plastik, dan tas.

Setelah diinterogasi secara terpisah, kedua pelaku akhirnya mengakui telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan.

Petugas kemudian melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian dan menemukan 333 ekor ikan dalam kondisi mati akibat ledakan. Seluruh ikan tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti.

Selain itu, polisi juga menyita satu unit perahu motor dengan mesin Honda 5,5 PK, satu unit mesin kompresor, tabung kompresor merek GAT, selang sepanjang 50 meter, serta perlengkapan selam lainnya.

“Dalam operasi tersebut, anggota mengamankan dua nelayan bersama ratusan ekor ikan hasil pengeboman serta sejumlah barang bukti lainnya,” jelas Irwan.

Ia menegaskan bahwa praktik bom ikan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem laut, terutama terumbu karang yang membutuhkan waktu lama untuk pulih.

“Penggunaan bom ikan berdampak besar bagi keberlanjutan sumber daya laut dan kehidupan nelayan itu sendiri. Karena itu kami tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik merusak seperti ini,” tegasnya.

Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Markas Unit Sikka Ditpolairud Polda NTT untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Irwan juga mengimbau masyarakat pesisir untuk berperan aktif menjaga kelestarian laut dengan tidak menggunakan cara-cara ilegal dalam menangkap ikan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk menjaga laut bersama-sama. Jika menemukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom, segera laporkan kepada aparat,” pungkasnya.

Reporter : Faidin