JAKARTA, BAJOPOS.COM – Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menjadi momentum evaluasi yang memantik sorotan tajam dari kalangan diaspora.
Aliansi Diaspora Maumere Jakarta menilai, periode yang semestinya menjadi fondasi perubahan justru memperlihatkan jurang lebar antara janji politik dan realitas di lapangan.
Gagasan “Maumere Baru” yang dahulu digaungkan dalam kampanye kini dipandang mengalami pergeseran makna. Harapan besar masyarakat, menurut aliansi, belum terjawab secara konkret, sementara sejumlah persoalan mendasar menunjukkan tanda-tanda stagnasi.
Salah satu janji yang paling diingat publik adalah klaim kedekatan Bupati dengan pemerintah pusat. Pernyataan mengenai kepemilikan hampir seluruh nomor kontak menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto sempat membangun optimisme akan percepatan pembangunan daerah.
“Narasi ini sempat menumbuhkan harapan akan percepatan pembangunan melalui akses langsung ke pusat kekuasaan,” ujar aliansi dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan kontras. Di Desa Ojang, Kecamatan Talibura, aktivitas belajar mengajar masih diwarnai risiko tinggi. Guru dan siswa terpaksa menyeberangi sungai tanpa jembatan setiap hari demi mencapai sekolah.
“Fenomena ini mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar,” tegas aliansi.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk Sikka, masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan jembatan desa akibat faktor geografis dan keterbatasan anggaran. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor layanan publik.
Di bidang pendidikan, kondisi SMPN 48 Sa Ate Gaikiu menjadi cerminan krisis fasilitas. Proses belajar berlangsung di bangunan yang nyaris roboh dengan sarana yang minim.
“Hal ini jelas bertentangan dengan standar nasional pendidikan yang mengharuskan tersedianya ruang kelas layak.”
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan rata-rata lama sekolah di NTT masih berada pada kisaran 8,2–8,6 tahun, tertinggal dari rata-rata nasional yang mencapai sekitar 9,1–9,3 tahun.
Keterbatasan infrastruktur pendidikan disebut menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar yakni, sejauh mana jaringan nasional tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat di tingkat akar rumput?” pungkas aliansi.
Sorotan juga mengarah pada kebijakan penutupan Pasar PNPM Wuring yang dinilai belum matang. Relokasi ke Pasar Alok tidak berjalan efektif, membuat banyak pedagang memilih berjualan di pinggir jalan dengan risiko penurunan pendapatan dan kecelakaan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan ekonomi rakyat tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa perencanaan matang.”
Di kawasan perkotaan, wajah Kota Maumere turut diselimuti persoalan klasik. Tumpukan sampah masih terlihat di berbagai titik, mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan limbah. Masalah drainase memperparah situasi, dengan genangan air yang kerap muncul saat hujan.
“Dalam konteks perencanaan kota, kondisi ini mengindikasikan kurangnya investasi pada infrastruktur dasar yang krusial,” ujar aliansi.
Kondisi infrastruktur jalan juga tak luput dari kritik. Akses menuju Bandara Frans Seda, sebagai pintu utama mobilitas, dilaporkan rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Padahal, menurut Kementerian Perhubungan, kualitas infrastruktur transportasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing wilayah,” tegas aliansi.
Kerusakan serupa terjadi di sejumlah titik strategis, termasuk di depan Rumah Jabatan Bupati dan akses menuju Pasar Alok. Kondisi ini dinilai menghadirkan ironi, karena pusat pemerintahan saja belum tertata dengan baik.
Data BPS menunjukkan belanja infrastruktur merupakan komponen penting dalam APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika infrastruktur dasar tidak terawat, efektivitas kebijakan pembangunan pun dipertanyakan.
Dalam penilaiannya, aliansi melihat kepemimpinan saat ini lebih menonjolkan pencitraan dibandingkan kerja nyata. Aktivitas di media sosial dianggap tidak sebanding dengan capaian konkret di lapangan.
Perjalanan dinas ke Jakarta pun ikut disorot. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan anggaran publik harus memiliki manfaat yang jelas dan terukur. Tanpa transparansi, kegiatan tersebut berpotensi membebani keuangan daerah.
“Rakyat Sikka tidak butuh pemimpin yang hanya jago melakukan framing dan menggiring opini di media sosial. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja nyata.”
Sebagai bentuk desakan, aliansi meminta Bupati segera membuktikan klaim “jaringan pusat” melalui pembangunan konkret, terutama pada infrastruktur dasar seperti jembatan dan sekolah. Mereka juga mendesak agar praktik gimik politik dihentikan, dan fokus dialihkan pada penyelesaian persoalan riil masyarakat.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit transparansi anggaran, khususnya terkait perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya daerah.
“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam sisa masa jabatan, kami menilai kepemimpinan saat ini berpotensi dikenang sebagai periode di mana narasi lebih dominan daripada realitas pembangunan,” tutup aliansi.
Penulis : Petrus Fidelis Ngo
Editor : Redaksi