Bajopos.com

Ny. Fista Sambuari Kago Gandeng Yayasan Seribu Cita Bangsa Salurkan Bantuan Korban Gempa

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com | Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka terus ditunjukkan berbagai pihak.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka di bawah kepemimpinan Ny. Fista Sambuari Kago, S.H., menggandeng Yayasan Seribu Cita Bangsa (1000 Days Fund) menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa yang berada di kawasan Eks Pasar Talibura, Kabupaten Sikka.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana gempa bumi Flores yang berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sikka.

Ketua TP PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Seribu Cita Bangsa atau 1000 Days Fund yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Sikka.

Menurut Ny. Fista, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah maupun harus mengungsi akibat gempa bumi.

“TP PKK Kabupaten Sikka sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan dari Yayasan Seribu Cita Bangsa. Bantuan ini menjadi bentuk nyata solidaritas bersama untuk masyarakat yang sedang menghadapi musibah,” ujar Ny. Fista.

Ia mengatakan, aksi sosial tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, dunia usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan.

Ny. Fista menjelaskan, kolaborasi melalui dukungan sosial maupun skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat berbagai program pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program-program PKK di lapangan, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ketika masyarakat kita sedang menghadapi musibah,” katanya.

Selain bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, kehadiran TP PKK di lokasi pengungsian juga menjadi bagian dari upaya memberikan penguatan moril kepada warga.

Menurut Ny. Fista, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan berupa kebutuhan dasar, tetapi juga perhatian, pendampingan dan kepedulian dari semua pihak.

TP PKK Kabupaten Sikka, lanjutnya, akan terus mengambil bagian dalam upaya penanganan dampak bencana sesuai dengan kapasitasnya, termasuk melalui kegiatan sosial, pendampingan keluarga dan penguatan kelompok masyarakat.

Ny. Fista berharap kolaborasi seperti yang dilakukan bersama Yayasan Seribu Cita Bangsa dapat terus dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat terdampak gempa yang mendapatkan manfaat dan dukungan.

“Semoga sinergi dan kepedulian seperti ini terus terbangun. Kita ingin memastikan masyarakat Sikka tidak menghadapi musibah ini sendirian. Pemerintah, PKK, lembaga sosial, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama hadir dan saling menguatkan,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan di Eks Pasar Talibura tersebut menjadi salah satu wujud nyata semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Di tengah kondisi pascagempa, solidaritas dan kolaborasi berbagai pihak diharapkan terus menguat untuk membantu masyarakat Kabupaten Sikka bangkit dan memulihkan kehidupan mereka, katanya.

Reporter : Faidin

Gempa M7,7 Mbay Berdampak Fatal di Sikka, Data 17 Agustus Catat Enam Korban Jiwa. Paling Tragis di Pelabuhan L. Say Maumere

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com | Dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memperlihatkan jejak duka di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data korban jiwa dampak bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sikka per 17 Agustus 2026 pukul 15.00 WITA, tercatat enam orang meninggal dunia.

Gempa tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 04.58 WIB. Berdasarkan pembaruan BMKG, gempa memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan episentrum berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Enam korban jiwa yang tercatat dalam data Kabupaten Sikka masing-masing adalah Paji Ratu, Maria Diana Melana, Paskalis Nong, Sophia, Fr. Leonardus Noprianto Waku, dan Bernardus Muda.

Data tersebut menunjukkan bahwa dampak gempa tidak hanya berupa kerusakan bangunan dan kepanikan warga, tetapi juga telah merenggut nyawa masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sikka.

Salah satu titik paling tragis berada di kawasan Pelabuhan Lorens Say Maumere. Sejumlah korban dilaporkan tertimpa bangunan ruang tunggu pelabuhan.

Pada laporan awal BNPB, dua orang dinyatakan meninggal dunia di kawasan Pelabuhan El Say, Kabupaten Sikka, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Dalam data terbaru Kabupaten Sikka tersebut, korban yang berasal dari sejumlah wilayah tercatat dengan latar belakang berbeda.

Ada korban yang meninggal akibat tertimpa bangunan, sementara korban lainnya meninggal setelah mengalami kondisi kesehatan yang memburuk pascagempa.

Salah satunya, Paskalis Nong, warga Kota Uneng, Kecamatan Alok. Dalam kronologi yang tercantum pada data, korban sebelumnya mengalami sakit dan menjalani pemeriksaan di RSUD T.C. Hillers Maumere.

Setelah gempa, korban dievakuasi ke rumah keluarganya. Kondisinya kemudian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di rumah pada 19 Agustus 2026.

Sementara itu, Fr. Leonardus Noprianto Waku, yang tercatat berasal dari wilayah Nita, dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah tertimpa material bangunan lantai dua Asrama Seminari Ritapiret. Korban sempat dirujuk ke RSUD T.C. Hillers Maumere sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Korban lainnya, Sophia, warga Wolokoli, Kecamatan Bola, dilaporkan tertimpa bangunan ruang tunggu pelabuhan. Ia ditemukan sekitar pukul 10.00 WITA dan kemudian dibawa ke RSUD T.C. Hillers Maumere, namun nyawanya tidak tertolong.

Gempa M7,7 tersebut memang berpusat di laut sekitar Mbay, Nagekeo, tetapi guncangannya dirasakan luas di Pulau Flores dan menyebabkan dampak di sejumlah kabupaten.

BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman relatif dangkal, yakni 15 kilometer, sehingga guncangannya terasa kuat di berbagai wilayah.

Di Sikka, tragedi tersebut menambah panjang daftar warga yang harus menghadapi kehilangan keluarga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta trauma akibat guncangan yang terjadi pada dini hari.

Enam nama dalam data korban jiwa Kabupaten Sikka itu kini menjadi bagian dari catatan duka akibat gempa besar yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Reporter : Faidin

Hari Kelima, Pengungsi Gempa di Nangahale, Warga Dusun Namandoi Keluhkan Bantuan Tak Merata “Perangkat Desa Urus Keluarga Saja”

Faidin Agu 19, 2026 Tidak ada komentar

SIKKA, Bajopos.com | Memasuki hari kelima pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, kondisi para pengungsi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, masih memprihatinkan.

Hingga Rabu, 19 Agustus 2026, para warga terdampak yang mengungsi di sejumlah titik di Desa Nangahale, mengaku belum mendapatkan tenda pengungsian. Mereka masih bertahan dengan perlengkapan seadanya, termasuk terpal yang digunakan sebagai alas maupun pelindung sementara.

Kondisi tersebut paling banyak dikeluhkan warga terdampak asal Dusun Namandoi, Desa Nangahale.

Mereka mempertanyakan pola penyaluran bantuan yang dinilai belum merata, terutama terkait pembagian terpal dan kebutuhan dasar lainnya.

Sejumlah warga bahkan menilai terdapat perlakuan yang tidak adil dalam pendistribusian bantuan kepada para pengungsi.

“Kepala Desa hanya urus keluarganya, perangkat desa lainnya juga sama, hanya urus keluarga masing-masing,” keluh warga kepada media ini.

Keluhan itu muncul karena kebutuhan warga di lokasi pengungsian tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara merata.

“Yang kami persoalkan bukan bantuan siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Kami hanya ingin pembagian dilakukan secara merata dan  adil karena semua yang mengungsi sama-sama terdampak,” demikian keluhan warga yang dihimpun di lokasi pengungsian.

Ketiadaan tenda menjadi persoalan serius karena para pengungsi harus bertahan selama berhari-hari dalam kondisi terbuka.

Terpal yang tersedia pun sebagian hanya digunakan sebagai alas di tanah, sementara perlindungan yang layak dari panas, hujan, maupun angin masih menjadi kebutuhan mendesak.

Situasi ini semakin memprihatinkan karena kelompok rentan turut berada di tengah pengungsian. Anak-anak dalam jumlah banyak harus menjalani hari-hari mereka di lokasi pengungsian dengan fasilitas terbatas.

Selain anak-anak, terdapat pula penyandang disabilitas yang ikut mengungsi. Kondisi mereka membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus agar dapat menjalani masa pengungsian secara aman dan layak.

Kondisi tersebut membuat warga berharap pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pendataan, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar sampai kepada seluruh warga yang membutuhkan.

Bagi warga Dusun Namandoi, persoalan tenda bukan sekadar kebutuhan tempat berteduh. Setelah lima hari meninggalkan rumah akibat gempa, mereka membutuhkan kepastian bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar seluruh pengungsi diperhatikan secara adil.

Apalagi, trauma akibat gempa masih dirasakan warga. Sebagian memilih tetap bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir kembali ke rumah, sementara fasilitas pengungsian yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman.

Warga berharap pemerintah segera turun langsung melihat kondisi pengungsian di Dusun Namandoi dan memastikan tidak ada kelompok pengungsi yang terlewat dalam distribusi bantuan.

“Jangan sampai ada warga yang merasa dianaktirikan. Kami semua korban gempa dan sama-sama membutuhkan bantuan,” ujar warga yang enggan di sebut namanya ditengah kondisi pengungsian yang memasuki hari kelima.

Situasi di Nangahale menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi warga. Perlindungan terhadap kelompok rentan, penyediaan tenda yang layak, pemerataan bantuan, serta pengawasan distribusi menjadi bagian penting dari tanggung jawab penanganan pascabencana.

Hingga hari kelima, warga Dusun Namandoi masih menunggu perhatian dan tindakan nyata agar mereka tidak terus bertahan hanya dengan terpal seadanya di tengah kondisi yang serba terbatas.

Reporter : Faidin

Karnaval Berubah Jadi Perarakan Doa, Alor Kirim Cahaya untuk Flores

Faidin Agu 18, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, Bajopos.com | Kalimat itu datang ketika malam sedang ramai-ramainya.

Di halaman Rumah Jabatan Bupati Alor, Senin, (17/8/2026), suasana Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih dipenuhi riuh perayaan.

Namun, ketika Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, mengambil posisi di podium, suasana perlahan berubah.

Suara percakapan mereda. Perhatian tertuju kepadanya. Ada pesan yang hendak disampaikan.

“Hari ini tanggal 18 Agustus pukul tiga sore, karnaval HUT RI ke-81 tak lagi sebatas perayaan warna-warna meriah,” kata Melkisedek.

Ia berhenti sejenak.“Karnaval kita berubah menjadi sebuah perarakan doa.”

Kalimat itu menjadi penanda bahwa perayaan kemerdekaan di Alor tahun ini tidak sepenuhnya tentang kegembiraan.

Sehari setelah upacara kemerdekaan, warga Alor akan kembali turun ke jalan. Namun, kali ini bukan sekadar membawa kemeriahan karnaval.

Mereka akan berjalan dari SMAK St. Yoseph menuju Lapangan Mini Kalabahi, membawa satu pesan: Flores sedang berduka dan Alor memilih untuk berdiri di sisinya.

Gempa bumi yang mengguncang Flores pada Sabtu (15/8/2026) meninggalkan luka di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Rumah-rumah rusak, warga mengungsi dan rasa takut masih membayangi masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Di tengah situasi itu, Alor memilih mengubah wajah karnaval. Jalanan kota Kalabahi akan menjadi ruang solidaritas.

Tokoh masyarakat, umat lintas agama dan warga dari berbagai kelompok akan berjalan dalam satu barisan. Tidak ada panggung untuk membedakan siapa yang lebih penting. Tidak ada jarak berdasarkan latar belakang.

Semua berjalan di bawah satu panji: Merah Putih. Di sana, karnaval tidak lagi sekadar tontonan. Ia menjadi pernyataan sikap. Bahwa duka di Flores adalah duka bersama.

Bahwa bencana tidak mengenal batas administratif, agama maupun identitas. Dan bahwa solidaritas tidak harus menunggu seseorang datang meminta pertolongan.

Ketika Ribuan Lilin Menjadi Bahasa Kemanusiaan

Menjelang malam, suasana diperkirakan akan semakin syahdu. Ribuan lilin akan dinyalakan di Lapangan Mini Kalabahi.

Satu per satu cahaya kecil itu akan muncul dari tangan warga. Dalam gelapnya malam, pijar lilin menjadi simbol harapan bagi saudara-saudara mereka yang sedang berada di tengah kepedihan akibat bencana.

Cahayanya mungkin kecil. Tetapi ribuan cahaya yang dinyalakan bersama-sama akan menjadi pesan yang jauh lebih besar.

Alor tidak lupa. Di tengah perayaan ulang tahun Indonesia, warga Alor justru memilih menyisihkan sebagian kegembiraan untuk mengirimkan doa.

Di sinilah kemerdekaan menemukan makna lain.

Bukan hanya tentang mengibarkan bendera setinggi-tingginya, tetapi juga tentang menegakkan kemanusiaan ketika orang lain sedang kehilangan pijakan.

Bukan sekadar menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi menunjukkan bahwa persaudaraan Indonesia tidak berhenti pada batas wilayah.

Dan bukan hanya tentang merayakan kemenangan masa lalu, tetapi hadir untuk menghadapi penderitaan yang sedang terjadi hari ini.

Alor Berjalan, Flores Tidak Sendirian

Apa yang dilakukan masyarakat Alor mungkin sederhana: berjalan bersama, berdoa dan menyalakan lilin.

Namun, di tengah suasana pascabencana, tindakan sederhana itu memiliki arti yang besar.

Dari Kalabahi, sebuah pesan dikirimkan ke seluruh penjuru Flores:

Kalian tidak sendiri. Ada tangan-tangan yang ikut terulur. Ada doa yang dipanjatkan. Ada cahaya yang dinyalakan. Dan ada persaudaraan yang tetap hidup meski dipisahkan laut dan pulau.

Melkisedek Bely juga menyampaikan apresiasi kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan seluruh jajaran pembina yang telah memberikan dedikasi terbaik dalam Upacara Pengibaran Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Mini Kalabahi.

Bagi Alor, rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini akhirnya memiliki cerita yang lebih panjang dari sekadar seremoni.

Karnaval menjadi perarakan. Lilin menjadi cahaya. Dan doa menjadi cara Alor memeluk Flores dari kejauhan.

Dari Alor untuk Flores. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu dalam duka, kuat dalam persaudaraan.

Reporter : Nursan

Polres Nagekeo Gandeng Indofood Buka Dapur Posko untuk Warga Terdampak Gempa M7,7

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Nagekeo, Bajopos.com | Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 di wilayah Kabupaten Nagekeo terus ditunjukkan jajaran Kepolisian Resor Nagekeo bersama pihak swasta.

Melalui kolaborasi Polres Nagekeo dan PT Indofood, dapur posko untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak gempa resmi dibuka dan mulai melayani warga di Kota Mbay.

Dapur posko tersebut disiapkan sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat yang masih berada dalam situasi pascabencana. Makanan yang disediakan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga, terutama mereka yang terdampak langsung dan masih membutuhkan bantuan.

Kapolres Nagekeo AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., mengajak seluruh masyarakat terdampak gempa di Kota Mbay untuk memanfaatkan fasilitas dapur posko yang telah disediakan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang terdampak gempa untuk datang dan menikmati makanan yang telah disediakan di dapur posko ini. Ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kita untuk membantu masyarakat melewati masa sulit pascabencana,” ujar Kapolres Nagekeo.

Menurut Kapolres, penanganan pascabencana membutuhkan kerja sama dan kepedulian dari berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Indofood yang telah berkolaborasi dengan Polres Nagekeo dalam memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah kebersamaan dan saling membantu. Polres Nagekeo bersama seluruh pihak akan terus hadir untuk masyarakat,” tambahnya.

Kehadiran dapur posko diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan makanan warga, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan menunjukkan bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi situasi pascabencana seorang diri.

Polres Nagekeo memastikan pelayanan melalui dapur posko akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Nagekeo.

Di tengah kondisi pascabencana yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan berbagai pihak, sinergi antara kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk mempercepat pemulihan.

Dengan dibukanya dapur posko tersebut, masyarakat terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan makanan sekaligus merasakan langsung kepedulian dan kehadiran berbagai pihak di tengah situasi sulit pascagempa.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Redaksi

Pemkab Sikka Distribusikan Bantuan Bencana Gempa Serentak ke 21 Kecamatan

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com | Pemerintah Kabupaten Sikka bergerak cepat dalam penanganan dampak bencana gempa bumi dengan menugaskan seluruh kepala badan dan dinas untuk melakukan pendropingan bantuan secara serentak ke 21 kecamatan di Kabupaten Sikka.

Penugasan tersebut dilakukan atas arahan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha M. Da Maga Bapa, S.T., M.Eng.

Pendropingan bantuan dilaksanakan pada Senin, 17 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi.
Setiap perangkat daerah bertanggung jawab melakukan pengantaran bantuan ke kecamatan yang telah ditetapkan. Pola ini dilakukan untuk mempercepat distribusi, memastikan bantuan tiba di wilayah sasaran, serta memudahkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam proses penyaluran kepada masyarakat.

Demikian penjelasan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha M. Da Maga Bapa, S.T., M.Eng. saat mendampingi loading barang bantuan untuk pendropingan bantuan bertempat di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Sikka, Senin, 17/08/2026.

Dijelaskannya, hari ini (Senin,red) kami tugaskan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk bertanggung jawab langsung terhadap Pendropingan Bantuan.

Ia juga merinci: Kecamatan Alok oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kecamatan Alok Barat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Kecamatan Alok Timur oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Kewapante oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Kecamatan Kangae oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Nita oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Kecamatan Magepanda oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kecamatan Paga oleh Kepala Dinas Perdagangan; Kecamatan Mego oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Kecamatan Lela oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan Bola oleh Kepala Dinas Pertanian; Kecamatan Doreng oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Kecamatan Mapitara oleh Kepala Dinas Kesehatan; Kecamatan Talibura oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kecamatan Waigete oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Kecamatan Waiblama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan Hewokloang oleh Kepala Dinas Perhubungan; Kecamatan Koting oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kecamatan Tanawawo oleh Kepala Dinas Sosial;
Kecamatan Palue oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Kecamatan Nelle oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Plt. Sekda Sikka juga menegaskan, bahwa pendropingan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana gempa bumi.

Selain memastikan bantuan sampai ke wilayah tujuan, lanjutnya, para kepala perangkat daerah yang ditugaskan juga diharapkan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta memastikan proses distribusi berjalan tertib, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dikatakannya, Pemkab Sikka terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan pascabencana, dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, koordinasi lintas sektor dan kepentingan kemanusiaan.

“Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memastikan masyarakat terdampak tidak berjalan sendiri dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana gempa bumi,” tutupnya.

Reporter : Faidin

Bupati Sikka Bertahan di Palue, Pastikan Penanganan Dampak Gempa Berjalan Cepat dan Terkoordinasi

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Sikka, Bajopos.com |Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, didampingi sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sikka, sejak Minggu, 16 Agustus 2026 hingga Senin, 17 Agustus 2026, masih bertahan di Kecamatan Palue untuk memantau secara langsung kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak gempa bumi.

Kehadiran Bupati bersama jajaran Forkopimda di Palue menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memastikan penanganan kondisi darurat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Selama berada di Palue, Bupati melakukan monitoring langsung terhadap kondisi masyarakat, bangunan, fasilitas umum, serta sejumlah lokasi yang terdampak gempa. Bupati juga terus berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, relawan, dan unsur terkait lainnya dalam penanganan dampak bencana.

Selain memantau kondisi di lapangan, Bupati memastikan pembaruan data dan informasi kebencanaan terus dilakukan. Hal tersebut penting untuk mendukung proses pendataan kerusakan, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyaluran bantuan, serta langkah evakuasi apabila diperlukan.

Dalam situasi darurat akibat bencana, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman sekaligus memastikan berbagai kebutuhan warga dapat segera direspons.
Pemerintah Kabupaten Sikka bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah-langkah penanganan di wilayah terdampak, khususnya di Kecamatan Palue.

Bupati Sikka menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja bersama masyarakat hingga proses penanganan kondisi darurat dapat berjalan dengan baik.

“Palue tidak sendiri. Pemerintah hadir, bergerak bersama masyarakat, dan memastikan masyarakat mendapat perhatian serta penanganan terbaik di tengah situasi bencana,” demikian semangat Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penanganan dampak gempa di Palue.

Reporter : Faidin

Hari Ketiga Mengungsi, 27 Ibu Hamil di Nangahale Masih Tanpa Tenda Pemerintah

Faidin Agu 17, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Memasuki hari ketiga pascagempa bumi M7,7, sebanyak 27 ibu hamil masih bertahan bersama ratusan warga lainnya di lokasi pengungsian Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Meski angka ini masih ada yang menyebut bahwa ibu hamil yang berada dalam pengungsian hanya terdapat 4 orang, jumlah lainnya memilih bertahan di kediaman masih-masing.

Ironisnya, hingga hari ini, Senin, 17 Agustus 2026, para pengungsi tersebut belum mendapatkan tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Warga masih bertahan dengan fasilitas seadanya, sementara terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat.

“Ada satu orang Ibu hamil dalam keadaan di infus karena sakit tanpa tenda pengungsian. Kasihan,” ujar warga yang enggan disebut namanya.

Kondisi ini menjadi sorotan serius karena para pengungsi bukan hanya orang dewasa dalam kondisi sehat. Di antara 393 kepala keluarga atau 1.551 jiwa yang mengungsi, terdapat 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Berdasarkan pemutakhiran BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat itu dirasakan di sejumlah wilayah Flores, termasuk Kabupaten Sikka.

Tiga Hari Bertahan dengan Fasilitas Seadanya

Sejak meninggalkan rumah setelah gempa, warga Nangahale memilih bertahan di lima titik pengungsian yang dianggap lebih aman.

Namun hingga hari ketiga, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga masih mengandalkan fasilitas yang mereka miliki.

Terpal digunakan sebagai alas tidur dan tempat beristirahat. Kondisi tersebut tentu belum memberikan perlindungan sebagaimana fungsi tenda pengungsian.

Terlebih, warga harus menghadapi kemungkinan panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan lainnya selama berada di lokasi pengungsian.

Situasi menjadi semakin memprihatinkan bagi 27 ibu hamil yang membutuhkan tempat istirahat yang lebih aman dan nyaman.

1.551 Jiwa Tersebar di Lima Titik

Pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale mencatat sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa mengungsi.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Lima titik pengungsian tersebut yakni:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK/69 jiwa.
Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK/47 jiwa.
Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK/610 jiwa.
Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK/350 jiwa.
Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK/475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 610 jiwa.

Mengapa Tenda Belum Tersedia?

Informasi yang diterima Bajopos.com sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kendala penyaluran tenda adalah rekapitulasi laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima BPBD Kabupaten Sikka, sementara laporan dari Desa Nangahale disebut telah dikirimkan.

Jika persoalan tersebut menjadi penyebab belum tersalurkannya tenda hingga hari ketiga, kondisi ini tentu perlu segera mendapat perhatian.

Sebab dalam situasi bencana, proses administrasi dan koordinasi semestinya berjalan cepat mengikuti kebutuhan warga di lapangan.

Apalagi, jumlah pengungsi sudah jelas dan lokasi pengungsian telah diketahui.

Camat Talibura Belum Memberikan Penjelasan

Terkait persoalan tersebut, Camat Talibura belum memberikan penjelasan kepada media ini.

Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun nomor telepon Camat Talibura tidak dapat dihubungi.

Karena itu, informasi mengenai kendala pelaporan dari tingkat kecamatan hingga BPBD belum dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak kecamatan.

Media ini tetap memberikan ruang kepada Pemerintah Kecamatan Talibura maupun BPBD Kabupaten Sikka untuk menjelaskan kondisi tersebut, termasuk langkah yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga Nangahale.

27 Ibu Hamil Menjadi Sorotan

Kondisi 27 ibu hamil di lokasi pengungsian menjadi bagian yang paling membutuhkan perhatian.

Mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan air minum, tetapi juga tempat beristirahat yang layak serta akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam kondisi pascabencana, kebutuhan ibu hamil tidak dapat disamakan dengan pengungsi lainnya.

Apabila harus bertahan berhari-hari tanpa tempat perlindungan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menambah beban fisik dan psikologis.

Karena itu, pemerintah diharapkan segera memastikan tersedianya tenda pengungsian atau tempat perlindungan yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan.

10 Rumah Warga Mengalami Kerusakan

Selain persoalan pengungsian, pendataan sementara juga mencatat 10 rumah warga mengalami kerusakan.

Kesepuluh kepala keluarga tersebut yakni Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam warga berada di Dusun Namandoi dan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih memerlukan verifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan masing-masing rumah dan memastikan apakah bangunan masih layak dihuni.

Trauma Pulau Babi Membuat Warga Memilih Mengungsi

Keputusan warga untuk bertahan di pengungsian juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, sebanyak 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Warga yang selamat kemudian dipindahkan, termasuk ke Desa Nangahale.

Pengalaman tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.

Karena itu, ketika gempa M7,7 kembali mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, sebagian warga memilih tidak mengambil risiko dengan tetap berada di rumah.

Mereka membawa keluarga dan memilih bertahan di lokasi yang dianggap lebih aman.

Pemerintah Diminta Segera Hadir

Hari ketiga pengungsian seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga telah terpenuhi.

Dengan jumlah 1.551 jiwa, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenda atau tempat perlindungan, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Khusus 27 ibu hamil, kebutuhan tempat berteduh yang layak tidak semestinya menunggu lebih lama.

Warga telah memilih menyelamatkan diri dari ancaman gempa. Kini mereka membutuhkan pemerintah untuk memastikan bahwa tempat mereka mengungsi juga aman dan layak.

Tiga hari sudah mereka bertahan. Terpal masih menjadi alas. Tenda pemerintah belum tersedia. Dan di antara mereka, 27 ibu hamil masih menunggu tempat perlindungan yang layak.

Persoalannya kini bukan lagi sekadar soal data pengungsi.

Ini tentang seberapa cepat pemerintah hadir ketika warganya sedang membutuhkan perlindungan.

Reporter : Faidin

1.551 Warga Nangahale di Pengungsian Tanpa Tenda Jadi dari Pemerintah, Warga Tidur Pakai Terpal

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

Talibura, Bajopos.com | Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membuat ratusan keluarga di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, meninggalkan rumah dan mengungsi ke sejumlah lokasi yang dianggap lebih aman.

Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di laut sekitar 30 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan kuat tersebut turut dirasakan di Kabupaten Sikka. Di Desa Nangahale, kepanikan warga diperparah oleh pengalaman traumatis masyarakat yang pernah menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Pulau Babi pada 12 Desember 1992.

Kini, setelah gempa kembali mengguncang Flores, sebanyak 393 kepala keluarga (KK) atau 1.551 jiwa memilih mengungsi secara mandiri dan tersebar di lima titik pengungsian.

Tenda Pengungsian Belum Ada

Namun, di tengah kondisi tersebut, hingga saat ini belum tersedia tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah untuk warga di lokasi-lokasi pengungsian tersebut.

Hingga memasuki hati kedua pengungsian pasca gempa, warga terpaksa bertahan dengan fasilitas seadanya. Terpal yang tersedia digunakan terutama sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara warga masih membutuhkan tempat perlindungan yang lebih layak untuk menghadapi situasi pascagempa.

393 KK dan 1.551 Jiwa Mengungsi

Berdasarkan pendataan pengungsian mandiri masyarakat Desa Nangahale, terdapat 393 KK atau 1.551 jiwa yang tersebar di lima titik.

Jumlah tersebut terdiri atas 762 laki-laki dan 768 perempuan.

Sementara kelompok rentan yang tercatat meliputi 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, 179 lansia, 90 balita, 603 anak-anak, serta 19 penyandang disabilitas.

Lima titik pengungsian tersebut adalah:

Posko 1 Bukit Tujabao: 21 KK atau 69 jiwa. Posko 2 Gereja Nangahale: 17 KK atau 47 jiwa. Posko 3 belakang SMK Bagian Timur: 154 KK atau 610 jiwa. Posko 4 belakang SMK Bagian Barat: 70 KK atau 350 jiwa. Posko 5 belakang SMP 46 Nangahale: 131 KK atau 475 jiwa.

Posko 3 menjadi lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 610 jiwa dari 154 KK, disusul Posko 5 dengan 475 jiwa dari 131 KK.

Besarnya jumlah pengungsi tersebut membuat kebutuhan akan tempat perlindungan yang layak menjadi semakin mendesak.

Belum Ada Tenda Pemerintah, Warga Gunakan Terpal sebagai Alas

Kondisi di lokasi pengungsian menjadi sorotan karena warga yang memilih meninggalkan rumah belum mendapatkan tenda pengungsian dari pemerintah.

Warga masih bertahan dengan fasilitas yang tersedia secara mandiri. Terpal digunakan untuk mengalasi tempat mereka tidur dan beristirahat, bukan sebagai tenda pengungsian yang memadai.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena pengungsi tidak hanya terdiri dari orang dewasa. Di antara 1.551 jiwa terdapat 603 anak-anak, 90 balita, 179 lansia, 27 ibu hamil, 75 ibu menyusui, dan 19 penyandang disabilitas.

Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak semakin penting, terutama apabila warga harus bertahan di lokasi pengungsian dalam beberapa hari ke depan.

Warga membutuhkan perlindungan dari panas, hujan, angin, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Warga Mengungsi karena Trauma dan Takut Kembali ke Rumah

Keputusan warga untuk mengungsi tidak terlepas dari trauma panjang akibat bencana Pulau Babi.

Pada 12 Desember 1992, gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami melanda wilayah Flores bagian timur.

Pulau Babi menjadi salah satu kawasan yang mengalami dampak sangat parah. Berdasarkan data dalam laporan masyarakat, 263 orang meninggal dunia dari sekitar 700 penduduk Pulau Babi.

Pasca bencana, pemerintah mengosongkan Pulau Babi dan warga yang selamat dipindahkan ke sejumlah wilayah, termasuk Desa Nangahale.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami langsung tragedi tersebut, gempa pada 15 Agustus 2026 kembali membangkitkan rasa takut.

Guncangan rumah, benda-benda yang bergerak, kepanikan warga, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan membuat masyarakat memilih berada di luar rumah.

Bagi mereka, mengungsi merupakan langkah untuk memastikan keselamatan keluarga.

10 Rumah Warga Terdata Mengalami Kerusakan

Selain menyebabkan warga mengungsi, gempa juga berdampak terhadap rumah warga.

Hasil pendataan sementara mencatat 10 kepala keluarga yang rumahnya terdata mengalami kerusakan.

Mereka adalah Sulman, Tahrip, Nasring, Kasahir, Hamsani, Tahap, Rawine, Risal, Halija, dan Indra.

Enam kepala keluarga pertama berada di Dusun Namandoi, sedangkan empat lainnya berada di Dusun Nangahale.

Data tersebut masih merupakan pendataan awal dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap bangunan.

Pemeriksaan kelayakan rumah menjadi penting sebelum warga kembali, terutama untuk memastikan bangunan tidak membahayakan keselamatan penghuni.

Bukan Hanya Tenda, Pengungsi Membutuhkan Perlindungan yang Layak

Kondisi pengungsian di Nangahale menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan hanya persoalan logistik.

Ketersediaan tenda pengungsian menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar warga memiliki tempat berteduh yang layak.

Terpal yang digunakan sebagai alas memang dapat membantu warga mengurangi kontak langsung dengan tanah, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi tenda sebagai tempat perlindungan.

Apalagi, terdapat kelompok rentan dalam jumlah cukup besar.

Ibu hamil membutuhkan tempat istirahat yang aman. Ibu menyusui memerlukan ruang yang lebih nyaman. Lansia membutuhkan perlindungan dari cuaca dan kondisi lingkungan. Balita dan anak-anak juga membutuhkan tempat yang aman selama berada di pengungsian.

Penyandang disabilitas membutuhkan akses dan fasilitas pengungsian yang mudah serta aman.

Pemerintah Diharapkan Segera Hadir di Lima Titik Pengungsian

Dengan jumlah pengungsi mencapai 1.551 jiwa, pemerintah diharapkan segera melakukan penanganan secara menyeluruh di lima lokasi pengungsian.

Selain mendata jumlah warga, pemerintah perlu memastikan tersedianya tenda atau tempat perlindungan yang layak, makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, kebutuhan bayi dan anak-anak, serta kebutuhan khusus kelompok rentan.

Pendataan terhadap 10 rumah yang mengalami kerusakan juga perlu segera diverifikasi.

Tidak kalah penting adalah dukungan psikososial bagi warga, mengingat sebagian masyarakat Nangahale memiliki pengalaman traumatis akibat tsunami Pulau Babi 1992.

Gempa Berhenti, tetapi Warga Masih Bertahan di Pengungsian

Gempa M7,7 yang berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, telah berlalu. Namun, ketakutan warga Nangahale belum sepenuhnya hilang.

Sebanyak 393 KK atau 1.551 jiwa masih memilih bertahan di lima titik pengungsian.

Di tengah situasi tersebut, belum tersedianya tenda pengungsian dari pemerintah membuat warga harus menggunakan fasilitas seadanya. Terpal digunakan sebagai alas untuk tidur dan beristirahat, sementara kebutuhan terhadap tempat berteduh yang layak masih menjadi perhatian.

Bagi masyarakat Nangahale, persoalan ini bukan hanya tentang tempat tidur.

Ini tentang rasa aman.

Mereka telah meninggalkan rumah karena takut terhadap dampak gempa dan kemungkinan bahaya susulan. Kini mereka membutuhkan kepastian bahwa di tempat pengungsian pun mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Terlebih, di antara mereka terdapat anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Kecamatan Belum Kasih Laporan

Camat Talibura, Fransiskus Ismail, dikonfirmasi media ini belum memberi penjelasan. Nomornya tidak bisa dihubungi.

Meski, media ini mendapat informasi bahwa ketiadaan tenda jadi hingga hari kedua bagi warga pengungsi dari Desa Nangahale tersebut sebab rekapan laporan dari Kecamatan Talibura belum diterima pihak BPBD Kabupaten Sikka. Meski laporan dari desa sudah dikirim.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi warga Nangahale masih membutuhkan tempat yang aman untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menunggu sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman.

Reporter : Faidin

Ratusan Warga Marapokot dan Tonggurambang Bertahan di Pengungsian, Trauma Gempa Belum Hilang

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, Bajopos.com | Rasa takut belum juga hilang dari wajah ratusan warga Desa Marapokot dan Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Sudah sekitar dua hari mereka berada di lokasi pengungsian setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Meski waktu terus berjalan, warga belum berani kembali ke rumah masing-masing.

Trauma akibat guncangan gempa masih begitu kuat, ditambah kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan maupun ancaman tsunami.

Bagi warga, rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman kini belum sepenuhnya terasa demikian.

Mereka memilih bertahan di pengungsian bersama keluarga sambil memantau situasi dan menunggu perkembangan informasi resmi mengenai kondisi gempa bumi.

Keputusan untuk tetap berada di pengungsian bukanlah sesuatu yang mudah. Di sana, warga harus menjalani hari-hari dengan berbagai keterbatasan. Namun rasa takut untuk kembali ke rumah membuat mereka memilih bertahan hingga kondisi benar-benar diyakini aman.

Salah seorang pengungsi, Masjidin Lezo, mengatakan dirinya bersama warga lainnya masih belum berani meninggalkan lokasi pengungsian.

“Kami masih bertahan di sini sekitar dua hari ke depan sambil memantau situasi dan informasi tentang gempa bumi,” ungkap Masjidin.

Menurut Masjidin, jumlah warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian cukup banyak.

Sekitar 246 orang berasal dari Desa Marapokot, sementara lebih dari 100 orang berasal dari Desa Tonggurambang.

Mereka datang dengan kondisi dan cerita masing-masing. Ada yang membawa anggota keluarga, ada yang membawa barang-barang seperlunya, dan ada pula yang harus meninggalkan rumah karena rasa takut yang belum kunjung reda.

Di lokasi pengungsian, mereka kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari biasanya.

Hari-hari yang semestinya dihabiskan di rumah bersama keluarga berubah menjadi waktu untuk bertahan. Malam yang biasanya menjadi saat beristirahat kini dilewati dengan kewaspadaan.

Setiap getaran atau suara yang terasa berbeda dapat kembali memunculkan rasa cemas.

Trauma Masih Membekas

Bagi warga yang mengalami langsung guncangan gempa, ketakutan tidak serta-merta hilang setelah guncangan berhenti.

Trauma masih membekas. Mereka masih dihantui bayangan gempa susulan. Kekhawatiran terhadap ancaman tsunami juga menjadi salah satu alasan warga memilih tidak kembali ke rumah.

Karena itu, kebersamaan di lokasi pengungsian menjadi penting. Warga memilih berada bersama-sama agar dapat saling menjaga dan saling menguatkan.

Hal senada disampaikan Bejo, salah seorang pengungsi. Ia mengatakan warga masih memilih bertahan bersama-sama di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar dinyatakan aman.

Pilihan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rasa aman menjadi kebutuhan utama warga saat ini.

Mereka belum membutuhkan banyak hal selain kepastian bahwa kondisi sudah benar-benar aman untuk kembali.

Bertahan dalam Keterbatasan

Namun, bertahan di pengungsian selama berhari-hari bukan perkara mudah.

Warga membutuhkan berbagai kebutuhan dasar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan logistik dan penerangan di lokasi pengungsian.

Masjidin berharap bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat segera diterima warga yang masih bertahan.

“Kami berharap ada bantuan logistik, penerangan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan selama di tempat pengungsian,” harapnya.

Harapan tersebut sederhana, tetapi sangat berarti bagi warga yang saat ini harus meninggalkan rumah.

Logistik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerangan dibutuhkan agar warga dapat beraktivitas dan merasa lebih aman ketika malam tiba.

Sementara kebutuhan lainnya juga diperlukan karena mereka belum mengetahui sampai kapan harus bertahan di pengungsian.

Rumah yang Ditinggalkan, Keluarga yang Menunggu

Di balik jumlah 246 warga Marapokot dan lebih dari 100 warga Tonggurambang, terdapat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi situasi sulit.

Ada orang tua yang harus memastikan anak-anaknya tetap tenang. Ada keluarga yang harus tidur dan beristirahat dalam kondisi terbatas. Ada warga yang terus memikirkan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.

Namun untuk sementara, keselamatan menjadi pilihan pertama.

Warga tidak ingin mengambil risiko dengan kembali sebelum situasi benar-benar aman.

Mereka memilih menunggu. Menunggu informasi, menunggu keadaan membaik, dan menunggu keberanian untuk kembali pulang.

Bagi mereka, kembali ke rumah bukan hanya soal membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Lebih dari itu, mereka membutuhkan keyakinan bahwa rumah tersebut kembali menjadi tempat yang aman bagi keluarga.

Harapan di Tengah Ketakutan

Kondisi para pengungsi di Marapokot dan Tonggurambang menjadi gambaran bahwa dampak gempa tidak hanya terlihat dari kerusakan fisik.

Ada dampak lain yang tidak mudah dilihat, yakni rasa takut dan trauma yang masih dirasakan warga.

Gempa mungkin telah berhenti mengguncang tanah, tetapi ketakutan masih terasa di hati mereka.

Karena itu, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan selama warga masih berada di pengungsian.

Bantuan logistik, penerangan dan kebutuhan dasar lainnya menjadi bagian penting untuk membantu warga melewati masa sulit tersebut.

Di tengah keterbatasan, mereka hanya berharap kondisi segera kembali normal.

Mereka ingin anak-anak dapat kembali tidur dengan tenang. Mereka ingin orang tua tidak lagi dihantui kecemasan. Mereka ingin malam kembali menjadi waktu untuk beristirahat, bukan waktu untuk berjaga-jaga.

Dan yang paling utama, mereka ingin kembali ke rumah.

Tetapi bukan sekadar kembali. Mereka ingin pulang ketika bumi sudah tenang dan rasa aman telah kembali.

Untuk sementara waktu, ratusan warga Marapokot dan Tonggurambang masih memilih bertahan di pengungsian.

Mereka menunggu. Sambil menjaga keluarga, memantau situasi dan sambil berharap, tidak ada lagi guncangan yang memaksa mereka kembali berlari meninggalkan rumah.

Reporter : Zainudin Abdullah
Editor : Faidin

Polres Nagekeo Tangani Dampak Gempa M7,7, Utamakan Keselamatan dan Kebutuhan Warga

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

Nagekeo, Bajopos.com | Polres Nagekeo bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, dan turut berdampak di Kabupaten Nagekeo.

Dalam penanganan bencana tersebut, Polres Nagekeo berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, BPBD, TNI, tenaga kesehatan, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.

Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan pemantauan kondisi wilayah, membantu proses evakuasi, mendata korban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.

Langkah cepat itu dilakukan dengan membangun posko bencana sementara sebagai pusat koordinasi sekaligus pelayanan masyarakat.

Petugas bersama unsur terkait juga menyiapkan jalur evakuasi dan tenda pengungsian di lokasi yang dinilai aman, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau masih khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami bersama seluruh unsur terkait bergerak cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan tempat yang aman, kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, serta bantuan yang diperlukan,” ujar AKBP Rachmat.

Satu Warga Meninggal Dunia

Dalam penanganan korban, Polres Nagekeo turut mengerahkan personel dan sarana pendukung untuk membantu evakuasi serta penanganan medis darurat.

Petugas membantu membawa warga yang membutuhkan pertolongan ke fasilitas kesehatan dan memastikan akses terhadap pelayanan medis tetap berjalan.

Berdasarkan laporan sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Korban diketahui bernama Matrona Wona (72), perempuan, warga RT 007, Kelurahan Nagenai, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, pendataan terhadap korban luka-luka masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.

Gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan terdampak, mulai dari gedung perkantoran, pertokoan, tempat ibadah hingga rumah warga. Pendataan kerusakan dan kerugian material masih berlangsung untuk mendapatkan gambaran kondisi secara menyeluruh.

Bantuan untuk Warga Mengungsi

Selain penanganan korban, aparat bersama unsur terkait memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga yang mengungsi.

Bantuan berupa makanan siap saji, air minum, sembako, susu, serta kebutuhan pokok lainnya mulai didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu-ibu, serta warga yang membutuhkan pertolongan medis menjadi perhatian khusus dalam proses evakuasi maupun pendistribusian bantuan.

Kondisi padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo juga menjadi perhatian petugas. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna mendukung pemulihan kondisi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

RSUD Aeramo Jadi Perhatian

Keselamatan pasien di RSUD Aeramo juga menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pascagempa.

Polres Nagekeo bersama BPBD dan pihak terkait melakukan langkah antisipasi dengan mengupayakan pembangunan tenda di luar area rumah sakit.

Tenda tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pasien sekaligus bagian dari langkah mitigasi apabila kondisi bangunan rumah sakit membutuhkan pengosongan sementara.

Kapolres Nagekeo menegaskan, seluruh personel akan terus berada di lapangan untuk membantu masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, serta tepat sasaran.

“Kami tidak ingin masyarakat menghadapi situasi ini sendirian. Personel Polres Nagekeo bersama TNI, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus hadir di tengah masyarakat, membantu proses evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan dan kebutuhan lainnya,” tegas AKBP Rachmat.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Warga diminta tidak kembali memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh petugas.

Masyarakat juga diminta mengikuti jalur evakuasi dan arahan petugas serta segera melaporkan apabila menemukan korban yang membutuhkan pertolongan.

Selain itu, warga diingatkan agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi pemerintah, BPBD, Polres Nagekeo maupun petugas yang berada di lapangan.

Polres Nagekeo memastikan penanganan dampak gempa akan terus dilakukan hingga kondisi masyarakat kembali aman dan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi.

Kehadiran personel di lapangan menjadi bagian dari komitmen Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat akibat bencana alam.

Reporter : Zainudin Abdullah 

Hari ke 2 Operasi SAR Gempa M 7,7, 112 Orang Terdampak di Enam Kabupaten di Wilayah Flores, 48 Meninggal

Faidin Agu 16, 2026 Tidak ada komentar

MBAY, Bajopos.com | Memasuki hari kedua, Minggu (16/8/2026), Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Timur Laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dilakukan Tim SAR Gabungan.

Sejak pukul 06.00 WITA, personel bersama Alat Utama (Alut) SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Pencarian hari kedua difokuskan di dua wilayah utama, yakni Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai.

Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, mengatakan akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas.

“Tim Rescue Pos SAR Manggarai Barat yang bertugas melakukan pencarian di wilayah Manggarai Timur, per pukul 06.00 WITA, telah berhasil mengakses jalur darat di wilayah Reo yang sebelumnya terdampak longsor. Dengan terbukanya akses tersebut, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan,” ujar Fathur Rahman.

Ia menambahkan, Tim SAR Gabungan terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan. Koordinasi dengan BPBD dan berbagai unsur potensi SAR juga diperkuat untuk memastikan wilayah terdampak dapat dijangkau.

112 Orang Terdampak di 6 Kabupaten

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sementara hingga pukul 08.30 WITA, tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan.

Namun, angka tersebut perlu ditegaskan sebagai data sementara yang berasal dari enam kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada.

Dengan demikian, jumlah 112 orang tersebut bukan merupakan angka keseluruhan korban untuk seluruh wilayah Flores maupun Nusa Tenggara Timur.

Data tersebut merupakan hasil pendataan sementara dari enam kabupaten yang telah dihimpun dan diverifikasi oleh unsur terkait hingga Minggu pagi.

Jumlah korban masih sangat mungkin berubah seiring proses pencarian, pendataan, dan verifikasi yang terus berlangsung di lapangan. Tim SAR Gabungan bersama BPBD dan unsur potensi SAR masih bergerak untuk memastikan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah terdampak.

Selain korban jiwa dan luka-luka, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap dampak lain yang ditimbulkan gempa, termasuk kondisi permukiman, akses transportasi, serta kemungkinan adanya warga yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan darurat.

Akses Mulai Terbuka

Terbukanya kembali akses darat menuju wilayah Reo yang sebelumnya terdampak longsor menjadi salah satu perkembangan penting dalam operasi SAR hari kedua.

Kondisi tersebut memungkinkan personel untuk memperluas penyisiran dan menjangkau wilayah yang sebelumnya mengalami hambatan akses. Tim di lapangan juga terus berkoordinasi untuk menentukan titik-titik yang membutuhkan prioritas penanganan.

Tim SAR Gabungan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perkembangan korban dan kondisi wilayah terdampak diharapkan diperoleh dari sumber resmi dan pihak yang berwenang.

Operasi SAR akan terus dilaksanakan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak sekaligus memastikan data korban dapat dihimpun secara akurat.

Reporter : Faidin | Sumber Basarnas Maumere

Gempa M7,7 Guncang Flores, Warga Unimof Tunda Seluruh Kegiatan dan Siapkan Respons Kemanusiaan

Faidin Agu 15, 2026 Tidak ada komentar

Maumere, Bajopos.com | Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof) mengambil langkah cepat menyikapi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Deputi Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof), Dr. Daniel Fernandes, mengimbau seluruh keluarga besar kampus, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa, hingga seluruh civitas akademika, untuk tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul gempa kuat yang pusatnya berada di wilayah laut sekitar Kabupaten Nagekeo dan dirasakan di sejumlah daerah di Pulau Flores.

“Terutama kepada keluarga besar civitas akademika Unimof, para dosen, tenaga pendidik, civitas akademika dan semuanya, karena tadi pagi terjadi gempa bumi di bagian utara Flores. Informasinya pusat gempa berada di Mbay, Kabupaten Nagekeo,” ujar Daniel.

Sebagai bentuk kehati-hatian, seluruh kegiatan yang telah diagendakan Unimof pada Sabtu (15/8) ditunda sementara.

Termasuk rapat maupun kegiatan kampus lainnya. Sementara untuk agenda peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pihak Unimof masih akan melihat perkembangan kondisi hingga beberapa hari ke depan.

Menurut Daniel, keputusan tersebut diambil karena gempa yang cukup besar masih menyisakan rasa takut di tengah masyarakat, termasuk keluarga besar Unimof.

“Untuk hari ini yang berkaitan dengan acara-acara dan rapat di Universitas Muhammadiyah Maumere sementara ditunda dulu. Untuk 17 Agustus, kita lihat perkembangan sampai besok,” katanya.

Ia berharap seluruh civitas akademika Unimof maupun masyarakat di sekitar kampus berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami dampak serius akibat gempa.

Gedung Kampus Unimof Terdampak

Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada salah satu bangunan di lingkungan Unimof.

Bangunan Gedung Amin Rais lantai tiga dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga bagian bangunan roboh. Kondisi tersebut menjadi perhatian pihak kampus dan memperkuat langkah Unimof untuk sementara membatasi aktivitas di lingkungan kampus demi keselamatan seluruh warga universitas.

Di tengah situasi tersebut, Unimof juga terus mengikuti perkembangan kondisi korban dan dampak gempa di wilayah Kabupaten Sikka, khususnya di Pelabuhan Lorena Maumere.

Sejumlah korban yang terdampak di pelabuhan dilaporkan mendapatkan perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD dr. TC Hillers Maumere.

Tiga korban yang masih dalam penanganan medis antara lain Vinsensius Asten (59), penumpang dari Makassar menuju Kupang, yang terjatuh dari tangga kapal dan masuk ke laut. Korban dilaporkan masih dalam kondisi syok dan mengalami pusing.

Korban kedua, Hasmini, warga Wuring yang datang dari Makassar, juga terjatuh ke laut dan sempat tidak sadarkan diri. Saat mendapat perawatan, korban masih menggunakan oksigen dan belum sepenuhnya sadar.

Sementara Helen Vanianti (21), asal Tanawawo yang datang dari Kalimantan, dilaporkan dalam kondisi syok, pusing dan mual.

Selain korban luka, terdapat pula laporan dua orang meninggal dunia akibat insiden yang terjadi di kawasan pelabuhan.

Korban pertama adalah Maria Diana Meliani (54), warga Jalan Kimang Buleng, Kota Uneng. Ia dilaporkan menjadi korban runtuhan bangunan ketika penumpang turun dari kapal. Maria diketahui hendak melakukan perjalanan menuju Kupang dan berada di terminal keberangkatan.

Korban kedua adalah Bernadus Muda (66), warga Jalan Pelawang-Sangkulirang, penumpang dari Adonara menuju Kalimantan. Ia dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung ketika berusaha menyelamatkan diri saat gempa terjadi.

Muhammadiyah Aktifkan Respons Kemanusiaan

Tidak hanya mengambil langkah di lingkungan kampus, Unimof juga berada dalam bagian dari jaringan Muhammadiyah yang mulai mengaktifkan respons kemanusiaan terhadap bencana gempa bumi di NTT.

Melalui Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) bersama LAZISMU dalam Program Indonesia Siaga, Muhammadiyah melakukan koordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah di wilayah terdampak, BPBD, BNPB, jejaring kebencanaan nasional serta berbagai pihak terkait.

Berdasarkan informasi MDMC-LAZISMU, gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (15/8) pukul 04.58.23 WIB memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer.

Episenter gempa berada pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT atau sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT.

Gempa tersebut juga diikuti peringatan tsunami di sejumlah wilayah.

Guncangan gempa tercatat mencapai intensitas VII MMI di Aesesa, Nagekeo, Riung, Ngada dan Kota Mbay. Intensitas VI MMI dirasakan di Wolowae, Kabupaten Nagekeo dan Kota Bajawa, sementara skala V MMI dirasakan di Kota Ende, Borong dan Ruteng.

Dalam respons awal, MDMC Pusat telah mengirimkan dua orang tim asistensi ke NTT.

Muhammadiyah juga mengaktifkan Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) sementara di Ende yang berlokasi di Klinik PKU Muhammadiyah Ende. Posko tersebut mencakup enam wilayah kerja, yakni Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai dan Nagekeo.

Selain itu, Muhammadiyah mempersiapkan Pos Pelayanan pertama di SMK Muhammadiyah Manggarai Timur, menyiapkan logistik darurat melalui tim MDMC-LAZISMU Jawa Timur, serta mulai memberikan pelayanan kesehatan terbatas melalui tim medis Klinik PKU Muhammadiyah Ende.

Tim medis dari PKU Muhammadiyah Bima dan Muhammadiyah Jawa Timur juga tengah dipersiapkan untuk mendukung penanganan dampak gempa.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada penanganan dampak bencana, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Bagi Unimof, situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan tidak hanya memiliki tanggung jawab akademik, tetapi juga peran sosial dan kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi bencana.

Daniel Fernandes berharap kondisi segera kembali normal dan seluruh keluarga besar Unimof serta masyarakat NTT dapat melewati situasi tersebut dengan aman.

“Kita berharap semuanya aman. Tetapi andaikata masyarakat masih merasa ketakutan, kita akan menunda kegiatan sampai waktunya memungkinkan,” pungkasnya.

Reporter : Faidin

BREAKING NEWS: Di Tengah Gempa M 7,0 Nagekeo, Para Jurnalis Dipercaya Salurkan Bantuan

Faidin Agu 15, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Di tengah kepanikan warga akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,0 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, kepedulian kemanusiaan bergerak cepat.

Menariknya, bantuan darurat dari Rumah Harapan yang digerakkan aktris, aktivis, sekaligus musisi Melanie Subono tersebut dipercayakan untuk disalurkan melalui para jurnalis di daerah terdampak.

Kepercayaan tersebut bukan sekadar karena para jurnalis berada di lokasi. Mereka dinilai memiliki akses langsung terhadap informasi, mampu melihat kondisi masyarakat secara faktual, sekaligus mengetahui kebutuhan warga terdampak bencana di lapangan.

Gempa M 7,0 mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Sabtu. Gempa tersebut dilaporkan berada pada kedalaman 10 kilometer dengan pusat gempa sekitar 38 kilometer di timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah, terutama kawasan pesisir utara Nagekeo. Gempa juga dilaporkan berpotensi memicu tsunami sehingga warga yang berada di kawasan pesisir bergerak mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi.

Berdasarkan pantauan media di lapangan, sejumlah rumah warga di beberapa desa sepanjang pesisir pantai utara mengalami kerusakan. Kerusakan dilaporkan mulai dari bangunan yang retak hingga sejumlah rumah yang mengalami kerusakan berat.

Kondisi semakin mencekam karena guncangan susulan masih dirasakan masyarakat. Sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian dan belum berani kembali ke rumah karena khawatir terjadi gempa susulan yang lebih kuat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun total kerusakan yang ditimbulkan.

Jurnalis Tak Hanya Membawa Berita

Di tengah situasi tersebut, peran jurnalis mengambil dimensi yang berbeda.

Bukan hanya menjadi mata dan telinga publik dalam memberitakan bencana, sejumlah jurnalis justru dipercaya menjadi bagian dari rantai kemanusiaan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bantuan dari Rumah Harapan bermula dari informasi darurat yang disampaikan Alfian Rayabelen dari Kabupaten Lembata kepada Melanie Subono mengenai kondisi masyarakat di Flores yang terdampak gempa.

Mendapat informasi tersebut, Melanie langsung merespons dengan mengirimkan bantuan dana melalui rekening Alfian Rayabelen agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi pada hari yang sama.

Setelah bantuan diterima, Alfian kemudian menyalurkan dana tersebut kepada para perwakilan di masing-masing daerah terdampak.

Yang menarik, seluruh perwakilan yang dipercaya untuk membantu proses penyaluran tersebut merupakan jurnalis.

Keputusan itu menunjukkan adanya kepercayaan terhadap posisi jurnalis yang berada dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap informasi lapangan.

Menurut Alfian Rayabelen, jurnalis memiliki keunggulan dalam mengetahui kondisi riil masyarakat. Mereka dapat melihat langsung siapa yang terdampak, kebutuhan apa yang paling mendesak, serta wilayah mana yang membutuhkan bantuan.

Tidak hanya itu, para jurnalis juga memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lebih luas. Dengan demikian, kondisi masyarakat yang terdampak bencana dapat diketahui oleh publik, termasuk masyarakat dan pihak-pihak yang berada di luar Pulau Flores.

Dari Informasi Menjadi Aksi Kemanusiaan

Skema bantuan tersebut bergerak dari informasi, kemudian menjadi aksi nyata.

Setelah dana disalurkan kepada perwakilan di daerah, bantuan kemudian dibelanjakan di wilayah masing-masing dalam bentuk kebutuhan pokok.

Kebutuhan tersebut selanjutnya disalurkan kepada warga yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo.

Dengan cara tersebut, bantuan tidak sekadar dikirim dari jauh, tetapi diupayakan agar dibelanjakan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

Peran para jurnalis menjadi penting karena mereka berada langsung di tengah masyarakat. Di satu sisi, mereka menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi mengenai bencana. Di sisi lain, mereka ikut memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

Bantuan Sangat Berarti

Salah seorang warga Desa Tonggurambang, Abdul Kadar, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Rumah Harapan atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

“Terima kasih kepada Rumah Harapan yang sudah peduli kepada kami. Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat gempa,” ungkap Abdul Kadar.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit akibat bencana.

Apresiasi serupa disampaikan Fardiani. Ia mengaku terharu melihat kepedulian yang datang di tengah kondisi masyarakat yang masih diliputi kekhawatiran.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Harapan, khususnya Kak Melanie Subono dan Bapak Alfian Rayabelen, yang telah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa. Semoga segala kebaikan ini mendapat balasan yang berlimpah,” tuturnya.

Jurnalis, Saksi Bencana Sekaligus Penghubung Bantuan

Peristiwa gempa Nagekeo kali ini memperlihatkan sisi lain dari profesi jurnalistik. Di tengah bencana, jurnalis tidak hanya berada di lokasi untuk mencatat peristiwa dan menyampaikan kabar kepada publik.

Mereka juga dipercaya menjadi penghubung antara kepedulian dari luar daerah dengan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.

Kepercayaan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya informasi yang akurat dalam situasi bencana. Ketika informasi mengenai kondisi warga tersampaikan dengan cepat, bantuan pun dapat bergerak lebih cepat menuju titik yang membutuhkan.

Bagi masyarakat terdampak, bantuan tersebut bukan hanya soal kebutuhan pokok. Kehadiran bantuan juga menjadi pesan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi situasi sulit.

Sementara bagi para jurnalis yang dipercaya menyalurkan bantuan, tugas tersebut menjadi bentuk tanggung jawab sosial di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

Gempa boleh mengguncang tanah Nagekeo. Namun di tengah kepanikan dan ketidakpastian, kepedulian bergerak melalui tangan-tangan yang dipercaya—dan kali ini, para jurnalis menjadi salah satu penghubung pentingnya.

Reporter : Zainudin Abdullah | Editor : Faidin

BREAKING NEWS: Gempa M 7,0 Guncang Nagekeo, Rumah Warga Rusak, Pesisir Mengungsi hingga Bantuan Rumah Harapan Tiba

Faidin Agu 15, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,0 kembali mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15/08/2026 pagi.

Guncangan kuat yang terjadi di wilayah tersebut membuat warga panik, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Nagekeo.

Gempa dilaporkan terjadi pada kedalaman 10 kilometer dengan pusat gempa berada sekitar 38 kilometer di timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo. Gempa tersebut juga dilaporkan berpotensi memicu tsunami sehingga masyarakat yang berada di kawasan pesisir diminta tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.

Kuatnya guncangan membuat masyarakat berhamburan keluar dari rumah. Berdasarkan pantauan media di lapangan, sejumlah rumah warga di beberapa desa yang berada di sepanjang pesisir pantai utara Nagekeo mengalami kerusakan.

Kerusakan yang terlihat bervariasi, mulai dari bagian bangunan yang mengalami retak hingga sejumlah rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat kuatnya guncangan.

Situasi semakin membuat warga panik setelah adanya peringatan mengenai potensi tsunami. Warga yang tinggal di kawasan pesisir kemudian memilih meninggalkan rumah dan bergerak menuju lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya gelombang tsunami.

Guncangan Susulan Masih Dirasakan

Di tengah kepanikan tersebut, guncangan gempa susulan masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Nagekeo.

Kondisi ini membuat sebagian warga memilih tetap bertahan di lokasi pengungsian. Mereka belum berani kembali ke rumah masing-masing karena khawatir terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar.

Sejumlah warga bahkan memilih menghabiskan waktu di tempat terbuka dan lokasi yang dianggap lebih aman bersama keluarga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun total kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

Situasi di sejumlah wilayah terdampak masih terus dipantau, sementara masyarakat diimbau untuk tetap tenang, waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang.

Bantuan Kemanusiaan Mulai Berdatangan

Di tengah situasi darurat yang dihadapi masyarakat Nagekeo, bantuan kemanusiaan mulai berdatangan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Salah satu bantuan darurat datang dari Rumah gemprum melalui perwakilannya, aktris, aktivis, sekaligus musisi Melanie Subono.

Bantuan tersebut bermula dari informasi mengenai kondisi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Informasi darurat itu disampaikan Alfian Rayabelen dari Kabupaten Lembata kepada Melanie Subono.

Mendapat informasi tersebut, Melanie langsung merespons dengan mengirimkan bantuan dana melalui rekening Alfian Rayabelen agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi pada hari yang sama.

Langkah cepat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyaluran dana kepada para perwakilan di masing-masing daerah yang terdampak gempruma

Jurnalis Dipercaya Salurkan Bantuan

Ada hal menarik dalam mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Para perwakilan yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan di daerah masing-masing seluruhnya merupakan jurnalis.

Menurut Alfian Rayabelen, jurnalis dipilih bukan tanpa alasan. Para jurnalis dianggap memiliki akses langsung terhadap informasi dan data mengenai kondisi masyarakat di lapangan.

Selain dapat mengetahui kebutuhan warga secara lebih cepat, jurnalis juga dinilai memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat terdampak kepada publik secara luas.

Hal tersebut menjadi penting, khususnya bagi masyarakat, lembaga maupun pihak-pihak yang berada di luar Pulau Flores agar dapat mengetahui secara langsung kondisi warga yang sedang menghadapi bencana.

Dengan mekanisme tersebut, bantuan yang diterima kemudian dibelanjakan di daerah masing-masing dalam bentuk kebutuhan pokok. Barang-barang kebutuhan dasar tersebut selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo.

Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi darurat, terutama bagi masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian dan belum dapat kembali ke rumah.

Warga Sampaikan Terima Kasih

Salah seorang warga Desa Tonggurambang, Abdul Kadar, menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada Rumah Harapan atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

“Terima kasih kepada Rumah Harapan yang sudah peduli kepada kami. Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat gempa,” ungkap Abdul Kadar.

Menurutnya, bantuan tersebut memiliki arti penting bagi warga yang sedang menghadapi kondisi sulit pascagempa. Di saat masyarakat masih diliputi kekhawatiran terhadap kemungkinan gempa susulan, bantuan kebutuhan pokok menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat dibutuhkan.

Apresiasi juga disampaikan Fardiani. Ia mengaku bersyukur atas kepedulian dan respons cepat Rumah Harapan dalam membantu masyarakat terdampak gempa di Nagekeo.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Harapan, khususnya Kak Melanie Subono dan Bapak Alfian Rayabelen, yang telah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa. Semoga segala kebaikan ini mendapat balasan yang berlimpah,” tuturnya.

Warga Masih Menunggu Kepastian Kondisi

Gempa M 7,0 tersebut tidak hanya meninggalkan kerusakan pada sejumlah bangunan, tetapi juga membuat masyarakat pesisir Nagekeo berada dalam situasi penuh kecemasan.

Warga masih memilih bertahan di tempat-tempat yang dianggap aman sambil memantau perkembangan situasi. Kekhawatiran terhadap gempa susulan menjadi alasan utama sebagian masyarakat belum berani kembali ke rumah.

Di sisi lain, bantuan yang mulai bergerak dari berbagai pihak menjadi harapan baru bagi masyarakat terdampak.

Kepedulian Rumah Harapan melalui Melanie Subono dan Alfian Rayabelen menunjukkan bahwa respons kemanusiaan dapat bergerak cepat ketika informasi dari lapangan tersampaikan dengan baik.

Untuk sementara, masyarakat diminta tetap mengutamakan keselamatan, menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan, serta tidak kembali ke kawasan yang dinilai berisiko sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Perkembangan mengenai jumlah korban, kerusakan bangunan, kondisi warga yang mengungsi, maupun potensi gempa susulan masih menunggu pendataan dan laporan resmi dari instansi terkait.

Reporter : Zainudin Abdullah | Editor : Faidin

GP Ansor Nagekeo Gelar Bakti Sosial, Teguhkan Komitmen “Ansor Peduli Umat, Menjaga Aswaja”

Faidin Agu 14, 2026 Tidak ada komentar

NAGEKEO, BAJOPOS.COM | Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Nagekeo menggelar kegiatan bakti sosial bertajuk “Ansor Peduli Umat, Menjaga Aswaja” pada Kamis, 13/08/2026.

Kegiatan sosial ini dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Mushollah Makipaket Kelurahan Mbay II dan Mushollah Nanganumba Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa dengan menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat.

Bakti sosial tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan khidmat GP Ansor Nagekeo kepada umat. Kehadiran Ansor di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya terlihat dalam kegiatan keorganisasian dan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PC GP Ansor Nagekeo, Muhamad Nasir APS, juga menyampaikan pesan kepada Umat di Kampung Makipaket dan Kampung Nanganumba agar senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, menjaga Aswaja bukan hanya menjadi tanggung jawab kader Ansor dan warga Nahdlatul Ulama, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk merawat kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, damai, serta menghargai perbedaan.

“Kami mengajak seluruh umat di dua kampung ini untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai Aswaja. Mari kita rawat tradisi keagamaan, persaudaraan, toleransi, dan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan menjadi alasan untuk memecah persatuan,” ujar Muhamad Nasir APS.

Sementara itu, Muslim M.S. Pua Saba, Bendahara Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor NTT, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari semangat pengabdian Ansor kepada masyarakat. Menurutnya, kader Ansor harus mampu menerjemahkan nilai-nilai Aswaja dalam bentuk kepedulian dan tindakan nyata.

“Ansor tidak boleh hanya berbicara tentang kepedulian, tetapi harus hadir dan bergerak bersama masyarakat. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun silaturahmi, memperkuat persaudaraan, dan menunjukkan bahwa Ansor selalu hadir untuk umat,” ujar Muslim Pua Saba.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kehidupan yang damai dan harmonis serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang dapat mengikis nilai-nilai Aswaja dan persatuan masyarakat.

“Mari kita jaga Aswaja dengan cara merawat tradisi, memperkuat ukhuwah, menghormati perbedaan, dan terus membangun kehidupan yang rukun. Inilah bagian dari khidmat Ansor untuk umat dan bangsa,” tambahnya.

Kegiatan “Ansor Peduli Umat, Menjaga Aswaja” menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara kader Ansor dan masyarakat sekaligus meneguhkan semangat ukhuwah, gotong royong, kepedulian sosial, dan menjaga tradisi Aswaja.

PC GP Ansor Nagekeo berkomitmen untuk terus bergerak dan hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat dan berkhidmat dalam menjaga Agama dan Negara.

Reporter : Zainudin Abdullah

Tehua Bergema! Karnaval Budaya Sambut HUT RI ke-81 Digelar Meriah

Faidin Agu 14, 2026 Tidak ada komentar

MALUKU TENGAH, BAJOPOS.COM | Warga Desa Tehua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, merayakan Karnaval menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) ke-81 dengan antusiasme tinggi, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang mengusung tema utama “Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Lestarikan Budaya dan Persatuan” ini digelar mulai pukul 15.30 hingga 17.00 WIT. Rute karnaval dimulai dari SMA Negeri 21 Maluku Tengah Tehua hingga di depan rumah Kepala Sekolah SD Negeri 46 Maluku Tengah.

Ismail Tehuayo, S.Pd., yang dihubungi melalui akun Facebook pribadinya, mengungkapkan bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Antusiasme terlihat dari partisipasi peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia, hingga beragam busana dan kostum anak-anak yang turut memeriahkan perayaan.

“Kalau untuk menyatukan generasi di Desa Khusus Negeri Tehua, mereka sangat mendukung kegiatan tersebut,” ujar Ismail.

Ia menambahkan, karnaval ini direncanakan menjadi tradisi tahunan di Negeri Tehua. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menampilkan kekayaan budaya dalam semangat kemerdekaan.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Karnaval di Negeri Tehua diharapkan terus menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus penguatan persatuan di tengah masyarakat.

Penulis : Ikbal Tehuayo

Alor Tanpa Kadis Pendidikan Definitif, Ramadan Leing Desak Pemda Segera Lakukan Pelantikan

Faidin Agu 14, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Ketua Persiapan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Alor, Ramadan Leing, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Alor untuk segera menyelesaikan proses pengisian jabatan dan melantik Kepala Dinas Pendidikan secara definitif.

Pria yang juga merupakan Sekretaris Umum Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat NTT (GEMPARTI) itu menilai kepastian kepemimpinan pada Dinas Pendidikan sangat penting untuk memastikan roda kebijakan serta pelayanan pendidikan di Kabupaten Alor dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

“Pendidikan itu ibarat kapal besar yang terus berlayar. Bagaimana kapal ini bisa menentukan arah dengan tepat jika nahkodanya belum definitif?” ujar Ramadan kepada Bajopos.com, Minggu (9/8/2026).

Bukan Sekadar Jabatan Birokrasi
Menurut Ramadan, penunjukan dan pelantikan Kepala Dinas Pendidikan definitif tidak boleh terus-menerus ditunda.

Sebab, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pengisian jabatan birokrasi biasa, melainkan berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda di Kabupaten Alor.

“Kita tidak sedang membicarakan posisi birokrasi biasa, tetapi masa depan ribuan siswa, kesejahteraan guru, serta arah kebijakan pendidikan dan sekolah di Kabupaten Alor,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketiadaan pejabat definitif berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan strategis di sektor pendidikan.

Padahal, dunia pendidikan membutuhkan kepastian hukum dan kepemimpinan agar berbagai program kerja dapat dirancang serta dieksekusi secara maksimal.

“Pendidikan membutuhkan kepastian, bukan penundaan. Karena itu, Pemda Alor harus segera memberikan kepastian mengenai proses pelantikan Kepala Dinas Pendidikan definitif,” katanya.

Pertanyakan Alasan Penundaan
Dalam kesempatan tersebut, Ramadan juga mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang hingga kini belum menuntaskan proses pelantikan tersebut.

“Ada apa dengan penundaan proses pelantikan ini? Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” cetus Ramadan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan merupakan salah satu sektor paling strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, posisi puncaknya harus diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan krusial demi menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kadis Pendidikan adalah salah satu jantung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Jangan sampai proses pelantikan terus ditunda sementara berbagai persoalan pendidikan membutuhkan keputusan dan kepemimpinan yang jelas,” tegasnya.

Minta Proses Birokrasi Tak Berlarut-larut
Ramadan berharap Pemda Alor dapat segera menyelesaikan seluruh tahapan administrasi pengisian jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia meminta agar prosedur birokrasi tidak dijadikan alasan untuk memperpanjang ketidakpastian kepemimpinan di sektor pendidikan.

“Kami berharap Pemda Alor segera melantik Kepala Dinas Pendidikan definitif. Jangan biarkan dunia pendidikan terus berjalan tanpa nahkoda yang memiliki kewenangan penuh. Masa depan pendidikan Alor tidak boleh dikorbankan oleh proses yang berlarut-larut,” pungkas Ramadan Leing.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan proses pelantikan Kepala Dinas Pendidikan definitif tersebut.

Reporter : Nursan | Editor : Redaksi

Gugatan Rp100 Guncang Highscope: Status Lembaga Pendidikan Asing Dipertanyakan, Ada Apa?

Faidin Agu 9, 2026 Tidak ada komentar

JAKARTA, BAJOPOS.COM | Seratus rupiah. Nilai yang nyaris tak berarti jika dibandingkan dengan biaya pendidikan sekolah swasta di Jakarta.

Namun, angka Rp100 kini justru membawa perkara penyelenggaraan pendidikan HighScope Indonesia ke meja hijau.

Seorang orang tua murid menggugat penyelenggara Sekolah HighScope Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2026/PN JKT.SEL.

Nilai gugatan yang hanya Rp100 tersebut menjadi menarik bukan karena nominalnya, melainkan karena isu hukum di baliknya.

Penggugat mempertanyakan status Lembaga Pendidikan Asing (LPA) serta dasar penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Kerja Sama (SPK) HighScope Indonesia. Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Di sinilah perkara tersebut mulai memunculkan pertanyaan yang lebih besar.

Apakah status dan praktik penyelenggaraan pendidikan HighScope Indonesia telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Pertanyaan itu kini tidak lagi hanya menjadi bahan perdebatan, tetapi telah dibawa ke ruang pengadilan.

Bukan Soal Rp100

Kuasa hukum orang tua murid, Chandra Gobha, menegaskan bahwa gugatan Rp100 tidak dimaksudkan untuk mengejar keuntungan materi.

Menurutnya, nominal tersebut merupakan simbol bahwa yang hendak diperjuangkan kliennya bukan uang, melainkan kejelasan hukum dan transparansi penyelenggaraan pendidikan.

“Dalam konteks tersebut, angka Rp100 dapat dipahami sebagai penegasan bahwa kepentingan utama penggugat bukan mendapatkan keuntungan finansial dari sekolah, melainkan memperoleh kejelasan mengenai status dan dasar penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan oleh pihak sekolah,” tegas Chandra kepada media ini, Sabtu (9/8/2026).

Dengan demikian, Rp100 hanyalah angka. Substansinya jauh lebih besar.

Yang sedang diuji adalah bagaimana sebuah institusi pendidikan menjalankan status kelembagaannya dan memberikan kepastian kepada orang tua murid yang mempercayakan pendidikan anaknya.

Status LPA Jadi Titik Panas

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penggugat adalah pencantuman PT HighScope Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan Asing (LPA).

Penggugat mempertanyakan apakah status tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan kerja sama.

Pertanyaan tersebut kemudian bersinggungan dengan keberadaan HighScope Educational Research Foundation (HSERF) di Amerika Serikat yang dikenal memiliki fokus pada bidang pendidikan anak usia dini (early childhood education).

Dari sini muncul pertanyaan lanjutan yang menjadi sorotan:

Jika lembaga pendidikan asing yang menjadi bagian dari kerja sama memiliki fokus tertentu, bagaimana dasar kerja sama tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan HighScope Indonesia pada jenjang SD, SMP hingga SMA?

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari persoalan yang menurut penggugat perlu mendapatkan penjelasan dan pengujian secara hukum.

Namun, penting ditegaskan, pertanyaan dan dalil tersebut masih merupakan posisi penggugat dan belum merupakan putusan atau kesimpulan hukum pengadilan.

Orang Tua Bukan Sekedar “KONSUMEN”

Perkara ini juga mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai hubungan sekolah dengan orang tua murid.

Ketika seorang anak masuk sekolah, orang tua bukan hanya membayar biaya pendidikan.

Mereka menyerahkan sesuatu yang jauh lebih mahal: kepercayaan.

Sekolah dipercaya mendidik anak, membentuk karakter, mengembangkan kemampuan akademik, sekaligus menjadi lingkungan penting dalam proses tumbuh kembang anak.

Karena itu, menurut Chandra, orang tua memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui status lembaga pendidikan tempat anak mereka belajar.

Termasuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan sekolah, bentuk kerja sama dengan lembaga pendidikan asing, serta bagaimana status kelembagaan tersebut dijalankan.

“Dari perspektif hukum, persoalan yang hendak diuji melalui gugatan tersebut adalah apakah status dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Chandra.

Ketika Integritas Diuji di Luar Kelas

Ada ironi yang kemudian muncul dari perkara ini.

Sekolah mengajarkan anak tentang kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan integritas.

Tetapi bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam tata kelola lembaga pendidikan?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika status kelembagaan dan dasar penyelenggaraan pendidikan dipersoalkan secara hukum.

Bagi Chandra, integritas pendidikan tidak hanya berhenti pada apa yang diajarkan guru kepada siswa.

Integritas juga menyangkut bagaimana institusi pendidikan menjalankan tata kelola, memenuhi regulasi, memberikan informasi yang diperlukan orang tua, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada para pemangku kepentingan.

Dengan kata lain, integritas tidak hanya diuji di dalam ruang kelas. Ia juga diuji di ruang administrasi, ruang pengelolaan sekolah, bahkan ruang pengadilan.

Bukan Berarti Sekolah Bersalah

Perkara ini tentu tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai kesimpulan bahwa HighScope Indonesia telah melakukan pelanggaran.

Status dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang dipersoalkan masih menjadi bagian dari proses hukum.

Pengadilanlah yang nantinya akan menilai dalil, dokumen, bukti, serta argumentasi hukum dari masing-masing pihak.

Justru karena itulah perkara ini penting untuk diikuti. Sebab, jika seluruh persyaratan dan tata kelola telah sesuai dengan regulasi, proses persidangan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan yang muncul.

Sebaliknya, apabila ditemukan aspek yang perlu diperbaiki, proses tersebut dapat menjadi momentum evaluasi.

Rp 100, Tapi Pertanyaannya Miliaran

Pada akhirnya, perkara ini menyisakan sebuah paradoks. Gugatannya hanya Rp100, tetapi isu yang dibawanya menyentuh dunia pendidikan, legalitas kelembagaan, kerja sama pendidikan asing, hak orang tua memperoleh informasi, serta prinsip transparansi dan integritas.

Nilai gugatan mungkin hanya seratus rupiah. Tetapi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua selama bertahun-tahun tentu jauh lebih besar.

Dan yang lebih besar lagi adalah kepercayaan orang tua terhadap institusi pendidikan tempat mereka menitipkan masa depan anak-anaknya.

Karena itu, perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2026/PN JKT.SEL layak menjadi perhatian.

Bukan karena Rp100, melainkan karena pertanyaan yang berdiri di belakang angka tersebut:

Ketika sebuah sekolah menyandang status tertentu dan menjalankan kerja sama pendidikan dengan lembaga asing, seberapa terbuka informasi tersebut kepada orang tua?

Dan ketika kepatuhan hukumnya dipertanyakan, siapa yang harus memberikan jawaban?

Kini, ruang pengadilan menjadi tempat untuk menguji semuanya.

Reporter : Petrus Fidelis Ngo | Editor : Redaksi

Diduga Dibakar Kakek, Bocah 12 Tahun Selamat; Rumah di Welai Timur Ikut Dilalap Api

Faidin Agu 9, 2026 Tidak ada komentar

ALOR, BAJOPOS.COM | Seorang anak perempuan berusia 12 tahun berinisial Jeni menjadi korban dugaan kekerasan yang dilakukan kakeknya sendiri, Simun Sani, di Kelurahan Welai Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peristiwa tersebut terjadi di RT 12/RW 005, Kelurahan Welai Timur, pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 15.57 WITA. Selain mengakibatkan korban mengalami luka bakar, rumah milik Simun Sani juga kemudian terbakar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian bermula ketika Simun Sani diduga menyiram tubuh cucunya dengan minyak tanah kemudian membakarnya.

Motif sementara yang berkembang di tengah masyarakat diduga berkaitan dengan kekesalan pelaku terhadap korban yang dinilai terlalu sering menonton aplikasi TikTok.

Namun, motif tersebut masih sebatas informasi awal dan belum menjadi kesimpulan hukum karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

Warga Selamatkan Korban

Aksi tersebut sontak mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan korban.

Jeni kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka bakar yang dialaminya.

Situasi justru kembali memanas setelah pelaku mengetahui korban berhasil diselamatkan warga. Simun Sani diduga kembali membakar rumahnya sendiri sebelum meninggalkan lokasi.

Pelaku kemudian melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Damkar Bergerak Cepat

Laporan mengenai kebakaran tersebut diterima Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Alor melalui Seksi Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Alor, Evember A. Molebila, S.A.P., segera mengoordinasikan pergeseran personel menuju lokasi kejadian.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas Damkar langsung melakukan pemadaman api bersama warga sekaligus mengamankan area sekitar.

Respons cepat petugas berhasil mengendalikan kobaran api sehingga tidak merambat ke rumah warga lainnya.

Kasat Pol PP Kabupaten Alor, Ferdy I. Lahal, S.H., kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Alor sebagai bagian dari koordinasi dengan pimpinan daerah.

Mengingat adanya dugaan kekerasan terhadap anak dan pembakaran, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor.

Sementara penanganan aspek pidana diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan olah TKP serta memburu keberadaan Simun Sani yang diduga sebagai pelaku.

Minta Warga Tidak Sebarkan Informasi Belum Terverifikasi

Ferdy I. Lahal menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian yang menimpa korban.

Ia mengapresiasi keberanian warga yang dengan cepat menyelamatkan korban serta langkah cepat petugas Damkar dalam mengendalikan kebakaran.

“Kami mengapresiasi tindakan cepat warga yang menyelamatkan korban. Damkar telah bekerja maksimal dalam proses pemadaman dan pengamanan. Untuk aspek hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada kepolisian selaku penyidik,” ujar Ferdy.

Ia menegaskan, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Sekda Alor sebagai bentuk koordinasi dan transparansi dalam penanganan peristiwa tersebut.

Ferdy juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Mari kita menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Bagi warga yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku, segera laporkan kepada aparat kepolisian terdekat,” imbaunya.

Hingga berita ini diturunkan, korban masih menjalani penanganan medis, sementara aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara terang dugaan kekerasan terhadap anak dan pembakaran rumah tersebut.

Reporter : Nursan